<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/28/APRINDO-28-1604368241.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (28/2)." width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (28/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menyambut masuknya bulan Ramadhan 2025, Pemerintah bersama pelaku usaha menggelar program belanja nasional yang bertujuan untuk mendorong konsumsi masyarakat melalui belanja di dalam negeri, seperti yang diluncurkan pada hari ini, berupa program Friday Mubarak. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, Program Friday Mubarak merupakan sebuah inisiatif yang dirancang Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) untuk mendorong konsumsi masyarakat selama bulan Ramadan tahun ini. &ldquo;Friday Mubarak yang diselenggarakan APRINDO kali ini akan berlangsung sampai 30 Maret 2025 dengan target penjualan Rp75 triliun. Di mana, setiap hari Jumat akan lebih banyak promosi dan diskonnya,&rdquo; kata Airlangga di Jakarta, Jumat (28/2). Sepanjang 2024, lanjut Airlangga, Indonesia berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 persen. Menurutnya, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi 54,04 persen dari pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2024. "Hal ini menunjukkan konsumsi rumah tangga menjadi motor penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," ucap Airlangga. Sementara, berdasarkan survei Konsumen Bank Indonesia pada Januari 2025, mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat. Hal ini tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Januari 2025 yang berada pada level optimis sebesar 127,2. Karena itu, pemerintah mendorong konsumsi masyarakat selama libur Ramadhan dan Lebaran hingga perayaan Nyepi dengan memberikan berbagai kemudahan. Hal itu seperti stmulus yang diberikan antara lain berupa diskon harga tiket pesawat lebih dari 10 persen, selama dua minggu untuk penerbangan domestik, diskon tarif tol sebesar 20 persen, program pariwisata mudik Lebaran, program mudik gratis bersama 74 BUMN kolaborator, tiket gratis angkutan laut Lebaran 2025, dan Operasi Pasar (OP) untuk menjaga stabilitas bahan pokok. Lebih lanjut, Airlangga menyatakan bahwa jarak waktu antara Nataru dan Lebaran lebih dekat, maka pemerintah mengarahkan agar ada tambahan satu season lagi untuk penyelenggaraan program belanja nasional, misalnya pada masa back to school nanti. &ldquo;Saya titip di antaranya nanti setelah bulan April sampai Desember harus ada satu season lagi agar bisa mendongkrak," pungkasnya. &nbsp;

Program Friday Mubarak merupakan inisiatif APRINDO untuk mendorong konsumsi masyarakat selama bulan Ramadhan.

Pemerintah Berharap Pesta Diskon Berkontribusi Dorong Konsumsi Masyarakat Selama Ramadhan dan Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/MEDIA-WAHYUDI-ASKAR.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Oleh MEDIA WAHYUDI ASKAR, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef)  JawaPos.com - Tanda-tanda positif ekonomi akan kembali tumbuh pasca terkontraksi cukup dalam akibat gelombang kedua pandemi Covid-19 memang terasa. Seiring pulihnya sektor konsumsi dengan dibukanya kembali berbagai fasilitas publik dan perkantoran. Sektor yang mulai menunjukkan tanda pemulihan adalah restoran, perkantoran, dan pabrik-pabrik.  Sektor pariwisata juga mulai menggeliat menjelang liburan akhir tahun. Yang kemudian akan berdampak signifikan pada industri perhotelan. Jadi, kemungkinan besar akhir tahun ini perekonomian akan rebound menuju titik keseimbangan yang baru.  Meski trennya positif, jutaan pekerja masih terjebak pada pengangguran. Penyerapan lapangan kerja relatif tidak bergerak sejak gelombang kedua pandemi Covid-19. Mereka yang sebagian pengangguran usia muda masih sulit mendapatkan pekerjaan yang layak.  Di sisi lain, sektor usaha juga tidak punya banyak pilihan selain melakukan pengurangan gaji, insentif, bahkan pengurangan karyawan.  Dengan kata lain, masih butuh waktu untuk pemulihan ekonomi dari perspektif ketenagakerjaan. Kartu prakerja yang selama ini menjadi bantalan finansial bagi para angkatan kerja juga belum cukup efektif melahirkan lapangan kerja baru.  Persoalan lainnya adalah masalah perlindungan kerja dan pekerja anak. Terbitnya omnibus law di tengah pagebluk mengharuskan perusahaan menyesuaikan diri. Masih banyak bermunculan perusahaan outsourcing nakal dengan sistem kerja dan penggajian yang tidak layak. Serta, tidak membayarkan jaminan ketenagakerjaan karyawannya  Soal pekerja anak, pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak anak putus sekolah. Mereka lantas memutuskan bekerja sebagai buruh kasar. Persoalan ini harus diantisipasi pemerintah untuk menekan melonjaknya angka pengangguran.  Di samping itu, masih banyak masalah atau kendala dalam menormalisasi supply chain (rantai pasok) yang terganggu pascapandemi. Pelaku industri manufaktur masih harus berjibaku dengan berbagai masalah dalam proses shipping. Banyak perusahaan yang juga masih mengalami masalah berupa meningkatnya harga bahan baku dan biaya transportasi.  Industri jasa yang mengharuskan adanya tatap muka akan pulih lebih lama dan harus diperhatikan. Misalnya, pariwisata, arts and entertainment, kursus dan pendidikan, serta household care.  Catatan lainnya adalah sektor ritel. Meski teknologi lewat online shopping cukup membantu, itu tidak cukup memperkuat daya beli masyarakat yang selama ini tidak terjangkau teknologi. Di kota besar sekalipun, masyarakat masih banyak berbelanja di pasar tradisional. Apabila infrastuktur dan akses transportasi tidak dibenahi dan harga barang masih tinggi akibat terganggunya pasokan, pertumbuhan sektor ritel masih akan tersendat.  Tidak bisa dimungkiri, ekonomi diperkirakan membaik pada kuartal IV 2021. Namun, perlu dicatat bahwa progres pemulihan ekonomi masih terhambat oleh dinamika ketenagakerjaan akibat banyaknya pekerja formal yang terpaksa beralih pada pekerjaan informal. Yang tidak memiliki nilai tambah signifikan terhadap ekonomi nasional.  Kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021 masih di bawah 4 persen. Terutama bila pemerintah tidak mampu mengendalikan inflasi akibat adanya pelonggaran pembatasan mobilitas masyarakat.  Memang, pemerintah tidak mungkin melakukan semuanya secara bersamaan. Pemerintah mesti fokus pada sektor potensial dulu sambil menunggu pemulihan sektor-sektor yang sangat rentan terhadap pandemi.  Antara lain, industri jasa, pariwisata, dan perhotelan.  Lebih penting lagi, pemerintah harus memastikan Indonesia agar terhindar dari gelombang ketiga. Pemberlakukan protokol kesehatan di area publik serta peningkatan angka vaksinasi dan testing Covid-19 harus terus dilakukan. Jika gelombang ketiga benar-benar terjadi, ekonomi harus restart kembali dan dampaknya bisa lebih parah ketimbang gelombang kedua.  Pemerintah harus memperkuat komunikasi publik. Psikologis masyarakat untuk membelanjakan uangnya bergantung pada kualitas penanganan Covid-19. Artinya, pemulihan ekonomi bergantung pada seberapa kuat mengontrol persebaran SARS-CoV-2 di tanah air. Jika pandemi terkendali, protokol kesehatan ditegakkan, valuasi pasar Indonesia, termasuk investasi, bisa melonjak tinggi. (*)  Disarikan dari wawancara dengan Agas Putra Hartanto

Belanja Masyarakat Bergantung Kualitas Penanganan Covid-19

belanja masyarakat

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#belanja masyarakat

Berita Terkini

Pemerintah Berharap Pesta Diskon Berkontribusi Dorong Konsumsi Masyarakat Selama Ramadhan dan Lebaran

Belanja Masyarakat Bergantung Kualitas Penanganan Covid-19

Download Aplikasi JawaPos.com