<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/15/WhatsApp-Image-2024-07-15-at-100926-2577307074.jpg" alt="Aliansi BEM Nusantara Jawa Timur gelar Rakerda di Graha Universitas Bhayangkara Surabaya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Aliansi BEM Nusantara Jawa Timur gelar Rakerda di Graha Universitas Bhayangkara Surabaya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Aliansi BEM Nusantara Jawa Timur gelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dengan tema Revitalisasi arah gerak BEM Nusantara Jatim: Pembangunan SDM Daerah dan Dinamika Politik Lokal Jawa Timur. Rakerda digelar di Graha Universitas Bhayangkara Surabaya. Agenda tersebut dihadiri Rektor Ubhara Surabaya Irjen Pol (Purn) Drs Anton Setiadji SH MH, sejumlah pejabat, serta 150 mahasiswa dari 50 lebih kampus di Jawa Timur. Presiden Mahasiswa Ubhara Surabaya Maftuh mengatakan, Rapat Kerja diharapkan menjadi langkah awal untuk perjalanan ke depan. Mengantarkan mahasiswa sebagai motor penggerak perubahan sosial di Jawa Timur dan Indonesia. &rdquo;Melalui kegiatan ini diharapkan akan menjadi wadah untuk memperkuat solidaritas dan kerja sama antar BEM se-Jawa Timur, serta menghasilkan gagasan inovatif yang mampu menjawab tantangan zaman dan membawa perubahan positif bagi masyarakat,&rdquo; ucap Maftuh. Koordinator Daerah BEM Nusantara Jatim Helmi menyampaikan kegiatan itu awal rekonsiliasi gerakan mahasiswa khususnya Provinsi Jatim untuk lebih konkret dan progres mengawal dan berdaya saing. &rdquo;Mahasiswa kembali semangat dalam mengawal isu-isu terkini dan mampu memberi kebermanfaatan untuk sekitar,&rdquo; ujar Helmi. Koordinator Pusat BEM Nusantara Muksin Mahu menyatakan, Rakerda Bemnus Jatim menjadi bahan evaluasi generasi yang akan menjawab tantangan-tantangan kehidupan, dan menjadi inspirasi kebaikan bagi diri sendiri dan orang-orang sekitar serta mampu menjadi agent of change yang membawa semangat perubahan dan perbaikan untuk dapat membangun peradaban Indonesia yang lebih baik lagi ke depan,&rdquo; ucap Muksin Mahu. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya Anton Setiadji mengatakan, sebagai pelopor generasi muda diharapkan dapat menjaga kesatuan dan persatuan antar mahasiswa. Senantiasa menjadi contoh dalam kehidupan berbangsa untuk mewujudkan Jawa Timur yang lebih baik. Agenda kegiatan digelar tiga hari. Seminar yang diisi sejumlah tokoh. Kegiatan dilanjutkan dengan sidang pleno membahas arah gerak BEM Nusantara Jatim. Para peserta juga akan melakukan kunjungan ke beberapa pusat sejarah di Kota Surabaya.

Aliansi BEM Nusantara Jatim gelar Rakerda Revitalisasi arah gerak BEM Nusantara Jatim: Pembangunan SDM Daerah dan Dinamika Politik Jatim

Aliansi BEM Nusantara Jawa Timur Gelar Rakerda Kawal Isu-Isu Terkini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/19/WhatsApp-Image-2024-03-19-at-130452-396439757.jpg" alt="Koordinator Daerah BEM Nusantara Jawa Timur Elang Bagus Dwi Tunggal." width="100%">
<figcaption>Koordinator Daerah BEM Nusantara Jawa Timur Elang Bagus Dwi Tunggal.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Koordinator Daerah BEM Nusantara Jawa Timur melaksanakan kegiatan bakti masyarakat berupa bantuan pembangunan Musala Al Mustaqim di Kedung Mulang, Kota Mojokerto. Menurut Koordinator Daerah BEM Nusantara Jawa Timur Elang Bagus Dwi Tunggal, sudah semestinya dalam bulan suci penuh berkah yakni Ramadhan berusaha sebisa mungkin untuk berbagi rezeki dan kebahagiaan terhadap masyarakat sekitar. Adapun bantuan yang diberikan berupa, uang tunai, kebutuhan pembangunan (semen, cat, batu granit, batu-bata, pasir), alat sholat serta alat kebersihan. &rdquo;Semoga ikhtiar ini dapat membawa manfaat bagi masyarakat guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam menjalankan ibadah,&rdquo; tutur Elang Bagus Dwi Tunggal. Bantuan itu diterima oleh pengurus Musala Al-Mustaqim Ustad Roikhan. &rdquo;Kami sangat berterima kasih atas bantuan untuk pembangunan Musala Al-Mustaqim, ini merupakan suatu hal positif yang harus dijalankan dan dipertahankan,&rdquo; ujar ustad Roikhan. &rdquo;Semoga niat baik menjadi ladang amal serta ibadah untuk kita semuanya,&rdquo; tambah dia. Kegiatan itu merupakan komitmen nyata BEMNUS Jawa Timur yang tidak hanya konsen terhadap kegiatan politik dan hukum. Namun juga kegiatan sosial guna mendukung kemaslahatan kehidupan umat.

Korda BEM Nusantara Jatim melaksanakan kegiatan bakti masyarakat berupa bantuan pembangunan Musala Al Mustaqim di Kota Mojokerto

Korda BEMNUS Jatim Bakti Masyarakat Bantu Pembangunan Musala di Mojokerto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/16/WhatsApp-Image-2024-02-16-at-123807-3657033168.jpg" alt="Korda BEM Nusantara Jawa Timur Elang Bagus Dwi Tunggal." width="100%">
<figcaption>Korda BEM Nusantara Jawa Timur Elang Bagus Dwi Tunggal.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Koordinator Daerah (Korda) BEM Nusantara Jawa Timur Elang Bagus Dwi Tunggal mengatakan, antusiasme masyarakat dari seluruh elemen sangat tinggi dalam pesta demokrasi 2024. Dia meminta semua pihak menerima hasil pemilu dengan lapang dada. Sebab, itu merupakan suara rakyat. Menurut Elang Bagus Dwi Tunggal, siapapun yang memenangkan kontestasi dalam Pemilu 2024, mereka adalah putra-putra terbaik bangsa. Siapa pun pemimpin yang terpilih nanti diharapkan mampu membawa suasana damai untuk Indonesia serta mampu untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. Korda BEM Nusantara Jatim, lanjut dia, juga turut menyampaikan apresiasi kinerja kepada TNI-Polri, penyelenggara Pemilu 2024, bersama seluruh masyarakat yang telah mengamankan pemilu. Sehingga, pesta demokrasi rakyat berjalan jujur, adil, aman, dan damai. Elang Bagus Dwi Tunggal mengimbau elite politik dapat menunjukkan sikap kesatria dan menunjukkan keteladanan dalam berdemokrasi. Yakni dengan tidak mendelegitimasi hasil pemilu dan tidak melakukan provokasi terhadap rakyat dan untuk bertindak melawan hukum. Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota. Tercatat daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh. Terdapat tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud MD.

Korda BEM Nusantara Jatim meminta semua pihak menerima hasil pemilu dengan lapang dada. Sebab, itu merupakan suara rakyat

Korda BEM Nusantara Jatim Imbau Masyarakat Hormati Hasil Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/19/WhatsApp-Image-2024-01-19-at-053026-461042711.jpg" alt="Koordinator Daerah BEM Nusantara Jawa Timur Elang Bagus Dwi Tunggal." width="100%">
<figcaption>Koordinator Daerah BEM Nusantara Jawa Timur Elang Bagus Dwi Tunggal.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;BEM Nusantara Jawa Timur menyatakan sikap mengecam segala tindakan penyebaran informasi hoax yang mengatasnamakan organisasi mahasiswa. Mereka juga mengecam tindakan yang mencederai nama baik BEM Nusantara Jawa Timur yang dilakukan adalah oknum yang tidak bertanggung jawab. &rdquo;Sebagai kaum intelektual, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan informasi valid yang dapat dipertanggungjawabkan secara kebenarannya kepada publik,&rdquo; kata Koordinator Daerah BEM Nusantara Jawa Timur Elang Bagus Dwi Tunggal, Jumat (19/1). Gerakan yang tidak murni dan mengatasnamakan lembaga BEM untuk kepentingan pribadi menurut Elang, merupakan ancaman yang akan menghilangkan esensi dari gerakan mahasiswa itu sendiri. Hal itu dikatakan Elang menyikapi kasus penganiayaan pada September 2023, di Kafe Loteng, Jalan Bandung, Kota Malang yang melibatkan tiga orang. Yakni HAD dan dua rekannya EM serta HA. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, sejumlah mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Polresta Malang Kota pada 12 dan 16 Januari. Para pendemo menuding ada kriminalisasi atas kasus yang menimpa HAD. Disinyalir ada dugaan pencemaran nama baik institusi Polri serta ujaran fitnah dari aksi tersebut. Akibat kejadian itu, 3 petinggi BEM diberi ultimatum 1x24 jam untuk klarifikasi oleh Kapolresta Malang Kota Kombespol Budi Hermanto. &rdquo;Sebagaimana di negara demokrasi penyampaian kritik maupun demonstrasi merupakan hal yang lumrah. Yakni selama itu ditujukan untuk kepentingan bersama bukan justru ditunggangi untuk kepentingan golongan tertentu atau bahkan dijadikan kendaraan untuk melancarkan kepentingan pribadi,&rdquo; ucap Elang.

BEM Nusantara Jatim mengecam segala tindakan penyebaran informasi hoax yang mengatasnamakan organisasi mahasiswa

Korda BEM Nusantara Jatim Kecam Penyebaran Informasi Hoax Tiga Petinggi BEM di Malang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/27/WhatsApp-Image-2023-12-27-at-165435-2906290720.jpg" alt="BEM Nusantara Jawa Timur gelar Dialog Nusantara dan deklarasi pemilu damai di UWKS pada Rabu (27/12)." width="100%">
<figcaption>BEM Nusantara Jawa Timur gelar Dialog Nusantara dan deklarasi pemilu damai di UWKS pada Rabu (27/12).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;BEM Nusantara Jawa Timur menggelar Dialog Nusantara pada Rabu (27/12), di Bangsal Poncowaliko, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS). Selain mendapatkan pemaparan mengenai pemilu dan wawasan politik, para peserta juga melakukan deklarasi damai.&nbsp; Ada ratusan mahasiswa dari 130 kampus di Jawa Timur yang turut hadir di UWKS dan mendeklarasikan Pemilu Damai 2024. Koordinator Daerah BEM Nusantara Jawa Timur Elang Bagus Dwi Tunggal mengatakan, deklarasi tersebut berisi kesiapan berpartisipasi dan berperan aktif pada Pemilu 2024 secara jujur, adil, santun, berbudaya, dan bermartabat. Serta mendukung pelaksanaan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. &rdquo;Kegiatan ini juga dihadiri Ketua KPU Jawa Timur, Kadispora Jawa Timur, dan peserta dari berbagai kampus di Jawa Timur. Juga menghadirkan narasumber dari KPID Jawa Timur serta akademisi,&rdquo; kata Elang di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Selain itu, lanjut dia, melalui deklarasi juga mendorong agar peserta siap berkampanye secara produktif lalu mengedepankan unsur budaya dan kearifan lokal. Pun siap bekerja sama untuk tidak melakukan politik uang, politisasi SARA, menyebarkan berita hoax, provokasi, dan ujaran kebencian. &rdquo;Siap bekerja sama dengan seluruh elemen untuk menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif, aman, dan damai, pada pelaksanaan Pemilu 2024 di Jawa Timur, serta dapat mengendalikan masa pendukung masing-masing dan mendukung sepenuhnya tindakan tegas aparat penegak hukum,&rdquo; papar Elang Bagus Dwi Tunggal. Mahasiswa Fakultas Hukum UWKS itu berharap agar deklarasi yang sudah dibaca bisa dijalankan dengan baik. Dia menyatakan bahwa pemerintah mematuhi, KPU serta pemilih dalam Pemilu juga patuh. &rdquo;Yang penting seluruh masyarakat tetap nyaman, tenang, dan berpikir jernih, untuk menentukan pilihan. Mereka datang ke TPS tanpa khawatir. Bisa menggunakan hak untuk menentukan pilihan,&rdquo; tegas Elang Bagus Dwi Tunggal. Ketua KPU Jawa Timur Choirul Anam menuturkan, Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024 yang digelar menjadi kegiatan kolaboratif antara pemuda dan mahasiswa. Upaya tersebut pun demi mendorong di Jawa Timur semakin damai selama Pemilu 2024. &rdquo;Ini menjadi concern kita semua. Kita tidak bisa menggantungkan pemilu damai hanya pada penyelenggara, pada pemerintah daerah. Namun semua pihak harus mengambil peran agar kemudian kita bersama-sama mewujudkan suasana damai pada saat Pemilu 2024,&rdquo; ucap Choirul Anam. Dia mengimbau kepada mahasiswa yang sudah mendapatkan hak pilih agar menggunakannya meski telah pindah karena harus belajar di kampus. Dengan cara apa? Dengan cara pindah pilih. &rdquo;Cukup ngurus di PPS di tempat teman-teman sekarang tinggal,&rdquo; ujar Choirul Anam. Sementara itu, Wakil Rektor Kemahasiswaan UWKS Edi Krisharyanto mengatakan, deklarasi dan dialog yang digelar menjadi agenda penting untuk mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 secara damai dan aman. Peran mahasiswa dan universitas dibutuhkan untuk Pemilu 2024. &rdquo;Kami mendukung sepenuhnya pelaksanaan Pemilu yang damai dan aman pada 2024,&rdquo; kata Edi Krisharyanto.

BEM Nusantara Jawa Timur menggelar Dialog Nusantara dan deklarasi pemilu damai pada Rabu (27/12), di Bangsal Poncowaliko, UWKS

Sambut Pesta Demokrasi, BEM Nusantara Jawa Timur Gelar Dialog Nusantara dan Deklarasi Pemilu Damai 2024 di UWKS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/01/WhatsApp-Image-2023-12-01-at-091719-182772543.jpeg" alt="Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara merumuskan 10 poin yang akan direkomendasikan kepada Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden peserta Pemilihan Presiden 2024. Poin-poin tersebut merupakan hasil dari diskusi perwakilan BEM dari seluruh Indonesia dalam kegiatan Rembug Nusantara bertema Narasi Nusantara untuk Negeri di Universitas Merdeka, Malang pada Kamis (30/11). &ldquo;Ada beberapa poin yang menjadi fokus kegiatan kita pada siang hari ini. Yang pertama, soal penegakan hukum. Terus, yang kedua tentang KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme) tentunya,&rdquo; kata Koordinator Pusat BEM Nusantara, Ahmad Supardi. Dalam keterangan persnya, dia menilai penanganan hukum untuk tindak KKN di Indonesia saat ini bukannya membaik tetapi justru makin memburuk dan merajalela dilakukan pihak-pihak yang berkuasa. Hal itu seakan mengarah kepada dugaan nepotisme dalam proses pencalonan anak Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres yang berpasangan dengan Capres Prabowo Subianto. &ldquo;Kami menilai bahwa yang namanya penanganan KKN tersebut bukan semakin menyempit tetapi semakin meluas, merajalela, yang kemudian hari ini kita tangkap oleh mahasiswa dan pemuda,&rdquo; ujar Ahmad. Selain itu, BEM Nusantara juga menyoroti netralitas instansi atau lembaga negara yang diduga memihak ke salah satu pasangan Capres-Cawapres untuk memuluskan jalan mereka memenangkan Pilpres 2024. Ahmad memperingatkan seluruh lembaga negara itu diawasi oleh masyarakat khususnya mahasiswa sehingga keberpihakan mereka bisa merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara tersebut. &ldquo;Ini menjadi sentral (perhatian) bagi kami atau menjadi poin untuk disampaikan kepada publik bahwasanya instansi-instansi yang harusnya independen kemudian tidak bisa diintervensi,&rdquo; katanya menegaskan. Para peserta kegiatan perwakilan dari berbagai provinsi di Indonesia diakui telah menyamakan persepsi dan pandangan terhadap kondisi bangsa dan negara Indonesia saat ini yang dinilai rentan. Mereka pun sepakat menyerahkan 10 poin hasil diskusi kali ini kepada tiga pasangan Capres-Cawapres peserta Pilpres 2024 sebagai rekomendasi dari para mahasiswa untuk menjaga kestabilan ekonomi dan sosial dalam negeri. &ldquo;Jadi, nanti setelah habis kegiatan ini, hasil-hasil diskusi hari ini kita akan sampaikan kepada Capres-Cawapres yang kemudian akan menggantikan Bapak Joko Widodo,&rdquo; kata Ahmad menegaskan. Diskusi mereka menghasilkan 10 poin di antaranya: 1. Penegakan hukum yang adil 2. Penerapan nilai dan pilar bangsa dalam berbangsa dan bernegara 3. Peningkatan SDM yang merata dan menyeluruh 4. Pemerintah harus meningkatkan ekonomi 5. Pemilu harus dilaksanakan dengan jujur dan adil 6. Netralitas TNI-Polri 7. Netralitas instansi pemerintah 8. Rakyat mengikuti Pemilu riang gembira 9. Menolak money politik dan kampanye hitam 10. Pemilu 2024 mampu menghasilkan pemimpin yang menegakkan keadilan, mengatasi kesenjangan sosial dan KKN &nbsp;

BEM Nusantara merumuskan 10 poin yang akan direkomendasikan kepada Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden peserta Pemilihan Presiden 2024.

BEM Nusantara Usulkan 10 Poin Narasi Nusantara untuk Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/gelar-simposium-nasional-persatuan-aliansi-bem-nusantara-bawa-semangat-reformasi-dan-arah-gerakan-mahasiswa_195095-1346916110.jpeg" alt="Gelaran acara Simposium Nasional Persatuan Aliansi BEM Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara yang dilaksanakan sejak 24 hingga 26 Oktober 2023. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gelaran acara Simposium Nasional Persatuan Aliansi BEM Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara yang dilaksanakan sejak 24 hingga 26 Oktober 2023. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Universitas Subang yang berada di Kabupaten Subang, Jawa Barat menjadi tuan rumah bagi gelaran acara Simposium Nasional Persatuan Aliansi BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Nusantara yang dilaksanakan sejak 24 hingga 26 Oktober 2023. Dihadiri perwakilan 122 Kampus dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia, kegiatan simposium ini bertujuan untuk mewujudkan persatuan aliansi BEM nusantara. Koordinator Daerah BEM Nusantara Jawa Barat, Aris Gunawan mengatakan mahasiswa yang mengikuti simposium tersebut diharapkan dapat menghadirkan gagasan dan langkah baru dalam perjuangan gerakan mahasiswa. "Dapat menghadirkan langkah baru yang mampu mengembalikan semangat reformasi sebagai landasan ide dan arah gerak ke depan, beserta nilai demokrasi di dalamnya melalui ragam bentuk perjuangan yang nyata," ujarnya seperti dikutip RM.id (Jawa Pos Grup), Rabu (1/11). Selama kegiatan berlangsung, beragam pendapat dan gagasan disampaikan para peserta. Berbagai narasi optimis pergerakan mahasiswa juga dilontarkan dengan tujuan mengembalikan marwah perjuangan gerakan mahasiswa. Simposium ini, kata Aris juga merupakan langkah konkret untuk menyatukan faksi-faksi gerakan mahasiswa yang terpecah menjadi dua kubu sejak temu nasional di Surabaya pada 2021 lalu. "Agenda ini juga membawa semangat untuk melahirkan beragam gagasan baru yang dilandasi dengan narasi dan substansi yang kuat agar senantiasa menjadi sesuatu yang konkret untuk menjawab berbagai tantangan yang akan datang," ucapnya. Menurut Aris, marwah gerakan mahasiswa saat ini kian melemah dan menurun pamornya, karena dianggap tidak substantif dan cenderung tidak lagi relevan bagi masyarakat. "Rasa persatuan dan kesatuan merupakan basis nilai dalam bentuk jalinan kasih dan soliditas yang harus terus dirajut demi mengembalikan aliansi kepada jalan perjuangan sejati dan demi menyongsong masa depan aliansi BEM Nusantara itu sendiri," jelasnya. Pada simposium ini juga lahir nilai utama dari reformasi dengan tajuk 'Bangkitkan Semangat Reformasi, Untuk Jaga Demokrasi'. Aris menyebut, Di dalam semangat reformasi, terkandung beragam upaya untuk menggapai cita- cita luhur yakni mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. Lanjut Aris, lahirnya semangat tersebut merupakan momentum strategis untuk kembali membangkitkan gairah serta api semangat gerakan mahasiswa di tingkat daerah maupun nasional. Untuk diketahui, ratusan mahasiswa dalam simposium ini juga menyatakan sejumlah sikap dan desakan agar aliansi BEM Nusantara segera bersatu serta menyatakan pula keberpihakan kepada segenap kepentingan rakyat Indonesia. "Mendorong dan mendesak aliansi BEM Nusantara agar segera bersatu dan mewujudkan persatuan melalui langkah yang nyata dan pelibatan anggota aliansi secara utuh dan menyeluruh," tegasnya. Mereka juga mendorong agar BEM Nusantara selanjutnya mengadakan agenda temu nasional l dengan tajuk persatuan dan memastikan hanya ada 1 pimpinan aliansi.

Mahasiswa yang mengikuti simposium tersebut diharapkan dapat menghadirkan gagasan dan langkah baru dalam perjuangan gerakan mahasiswa.

Gelar Simposium Nasional, BEM Nusantara Bawa Semangat Reformasi dan Arah Gerakan Mahasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/28/WhatsApp-Image-2023-10-28-at-125400-3182726249.jpeg" alt="BEM Nusantara menggelar aksi damai dengan menyalakan lilin dan orasi di Tugu Muda Semarang, Jalan Pandanaran, Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jateng, Jumat (27/10). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>BEM Nusantara menggelar aksi damai dengan menyalakan lilin dan orasi di Tugu Muda Semarang, Jalan Pandanaran, Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jateng, Jumat (27/10). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;-&nbsp;Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Jawa Tengah menggelar aksi damai dengan menyalakan lilin dan orasi di Tugu Muda Semarang, Jalan Pandanaran, Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jateng, Jumat (27/10). Kegiatan ini merupakan&nbsp;momen malam renungan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Selain itu, mereka juga menyoroti putusan batasan usia capres-cawapres oleh&nbsp;Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga, mereka menuntut agar&nbsp;Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dicopot dari jabatannya. &ldquo;Pada malam hari ini kita bersama-sama menuntut untuk kemudian mencopot Ketua Mahkamah Konstitusi,&rdquo; kata Koordinator BEM Nusantara Jateng, Shofiyul Amin di lokasi. Shofiyul mengatakan, BEM Nusantara menilai apa yang diputuskan MK terkait batasan usia capres-cawapres telah melanggar konstitusi. Apalagi putusan tersebut kental dengan perbuatan nepotisme untuk memuluskan langkah keponakan Ketua MK Anwar Usman, yakni Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. &ldquo;Tuntutan kita pada malam hari ini terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang kita ketahui bersama bahwa apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi kemarin telah melanggar tugas dan wewenangnya,&rdquo; katanya. Shofiyul mengatakan, pihaknya juga mendesak Presiden Jokowi mereformasi tubuh Mahkamah Konstitusi untuk meminimalisir polarisasi masyarakat. Pasalnya putusan MK terkait batasan usia capres-cawapres telah menuai kontroversi dan membuka peluang dinasti politik. &ldquo;Mendesak Presiden RI dalam hal ini Bapak Joko Widodo untuk mereformasi tubuh Mahkamah Konstitusi,&rdquo; kata dia. Dalam aksi damai menyalakan lilin itu, BEM Nusantara juga menyuarakan rasa cinta Tanah Air dalam momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda. Shofiyul mengatakan, pemuda adalah harapan bangsa untuk membawa Indonesia lebih baik di masa mendatang. Sebab itu Shofiyul mengajak para pemuda terus mengawal kebijakan pemerintah agar sesuai dengan cita-cita rakyat. &ldquo;Kita harapkan ini menjadi kobaran awal semangat kita sehingga ke depan kita lebih bisa mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang melanggar atau tidak sesuai dengan cita-cita rakyat Indonesia,&rdquo; pungkasnya.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Jawa Tengah menggelar aksi damai dengan menyalakan lilin dan orasi di Tugu Muda Semarang, Jateng.

BEM Nusantara Jateng Gelar Aksi Damai di Malam Renungan Hari Sumpah Pemuda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/17/Gedung-Mahkamah-Konstitusi-MK-Dery-Ridwansah-1JPG-1442261156.jpg" alt="Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)." width="100%">
<figcaption>Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara menggaungkan kekecewaannya atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang melonggarnya syarat usia minimum capres-cawapres. Koordinator Pusat BEM Nusantara Ahmad Supardi menyesalkan Ketua MK Anwar Usman mudah diintervensi kepentingan politik. "Kami meminta kepada Anwar Usman karena juga kami menilai bahwa ini adalah barang intervensi politik, maka hanya kami tuntutan kami paling besar, yang pertama yaitu Anwar Usman harus mundur dari jabatannya," Supardi kepada wartawan, Selasa (24/10). Menurut Ardi, MK merupakan lembaga hukum yang dibentuk karena tuntutan reformasi. Sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, seharusnya MK menunjukkan independensi bukan malah terjerumus pada politik praktis. Putusan MK yang membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama dia telah berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum dinilai bertentangan dengan UUD 1945. "Sudah jelas disitu bahwa ada unsur dan intervensi politik yang dilakukan oleh Anwar Usman untuk kemudian meloloskan gugatan ini sehingga kami menyatakan bahwa undang-undang ini kan tidak sama dengan undang-undang KPU, harusnya dibahas dengan legislator dan ini bersebrangan dengan Undang-Undang KPU," ungkap Ardi. "Itu adalah design yang dilakukan oleh pemerintah, itu adalah kongkalikong presiden, itu adalah kongkalikong pemerintah hari ini dengan MK, apalagi kita ketahui bersama bahwa MK itu Anwar Usman itu adalah masih punya hubungan darah dengan presiden ataupun Gibran Rakabuming Raka," imbuh Ardi. Ardi mengatakan, independensi MK sebagai pelindung konstitusi pasca putusan ini patut dipertanyakan. Apakah MK kini menjelma menjadi Mahkamah Keluarga karena dinilai memuluskan jalan putra mahkota Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. "Karena kami menilai bahwa di situ ada unsur politik yang memuluskan saudara Gibran Rakabuming Raka untuk kemudian menjadi calon wakil presiden Indonesia," tegasnya. Ketua MK Anwar Usman sebelumnya merespons ramainya pendapat publik, usai MK mengabulkan sebagian gugatan usia batas minimal calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Bahkan, MK telah menerima sejumlah laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik. "Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini pemberitaan mengenai putusan MK sudah mengarah ke mana-mana atau lewat beberapa hari, dan sudah ada beberapa laporan yang masuk," tegas Anwar Usman di Gedung MK, Jakarta, Senin (23/10). Sementara itu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyampaikan, pihaknya telah menerima tujuh laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim MK terkait putusan ketentuan batas usia capres-cawapres. Ketujuh laporan tersebut akan diperiksa dan diadili oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). "Berkaitan dengan putusan MK khususnya tanggapan mengenai usia memang sudah banyak sekali laporan yang berkaitan dengan dugaan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ada yang sudah masuk ke MK dalam catatan kami ada tujuh laporan," ucap Enny Nurbaningsih. Enny menjelaskan, tujuh laporan tersebut dari berbagai macam kalangan atau kelompok masyarakat, termasuk tim advokasi yang selama ini konsen terhadap persoalan pemilu. Materi laporannya adalah dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim dalam putusan perkara uji materi ketentuan batas usia capres dan cawapres yang diatur dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu. "Ada permintaan pengunduran diri kepada hakim MK yang berkaitan dengan pengujian UU itu, termasuk melaporkan 9 hakimnya juga di situ. Juga ada kemudian permintaan segera dibentuknya MKMK, termasuk kemudian laporan terhadap hakim yang menyampaikan Dissenting Opinion," ujar Enny. "Kemudian ada lagi yang khusus mengabulkan termasuk yang memberikan Concurring Opinion, dan kemudian ada yang berkaitan dengan laporan khusus kepada ketua MK untuk mengundurkan diri," sambungnya. Enny menyebut, sembilan hakim MK tidak dapat memutus laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim itu. Karena itu, MK telah melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim untuk segera membentuk MKMK. "Dalam waktu dekat ini segera akan dibentuk, untuk segera bekerja, untuk kemudian melakukan proses sebagaimana hukum acara yang berlaku di dalam MKMK. Untuk menangani paling tidak tujuh yang masuk di sini," pungkas Enny. &nbsp; &nbsp;

Sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, seharusnya MK menunjukkan independensi bukan malah terjerumus pada politik praktis.

BEM Nusantara Sesalkan MK Terkait Dugaan Konflik Kepentingan dalam Memutus Perkara Batas Usia Capres-Cawapres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/dpr-diminta-perpanjang-waktu-seleksi-hakim-mk_m_.jpg" alt="Ilustrasi MK: DPR minta memperpanjang waktu seleksi hakim MK." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi MK: DPR minta memperpanjang waktu seleksi hakim MK.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara menyesalkan sikap Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi UU Pemilu terkait batas usia capres-cawapres. BEM Nusantara menyuarakan mempertanyakan independensi MK dalam memutus perkara itu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Koordinator Pusat BEM Nusantara Ahmad Supardi menilai integritas dan independensi MK sudah mati di era Jokowi setelah adanya putusan sidang dalam gugatan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"MK lembaga independen yang seharusnya tegak lurus bersama rakyat, mengakomodasi kepentingan rakyat, ini dijadikan alat politik untuk memuluskan jalan politik pihak tertentu. Jadi, itu-itu saja yang berkuasa," kata Ahmad Supardi di Jakarta, Rabu (18/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/013089374/jorge-lorenzo-ke-indonesia-jajal-motor-listrik-baru">Jorge Lorenzo ke Indonesia, Jajal Motor Listrik Baru</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">BEM Nusantara pun menggelar aksi unjuk rasa untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Supardi, MK sebagai lembaga konstitusi seharusnya independen dan menjaga integritasnya, dalam setiap putusan yang diambil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami menyatakan bahwa seharusnya MK lembaga yang independen dan tidak boleh diintervensi oleh pihak mana pun. Artinya, MK harus bersikap rasional, mandiri, independen, dan transparan kepada publik," tegas Supardi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013089377/sekjen-kemnaker-budaya-k3-kunci-bangun-ekosistem-ketenagakerjaan-yang-unggul">Sekjen Kemnaker: Budaya K3 Kunci Bangun Ekosistem Ketenagakerjaan yang Unggul</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;MK&nbsp;mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).&nbsp;MK&nbsp;menetapkan batas usia minimal capres-cawapres 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai kepala daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengadili, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," ucap Ketua&nbsp;MK&nbsp;Anwar Usman membacakan amar putusan di Gedung&nbsp;MK, Jakarta, Senin (16/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anwar berpendapat,&nbsp;MK&nbsp;berwenang mengadili permohonan uji materi tersebut dan menilai para pemohon memilki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013089362/mahfud-md-tidak-mundur-dari-menkopolhukam-saat-jadi-cawapres-begini-aturan-menteri-yang-ikut-pilpres">Mahfud MD Tidak Mundur dari Menkopolhukam Saat Jadi Cawapres, Begini Aturan Menteri yang Ikut Pilpres </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pokok permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagiannya," ucap Anwar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anwar menyatakan bahwa seseorang bisa menjadi capres atau cawapres, jika sudah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, meskipun belum berusia 40 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah," pungkas Anwar.</div> </div>

BEM Nusantara menyesalkan sikap Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi UU Pemilu terkait batas usia capres-cawapres.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BEM Nusantara

Berita Terkini