Penerbit: PT Jawa Pos Grup MultimediaDirektur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti DewiAlamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.comRedaksi JawaPos.com :Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra Koordinator Liputan: Valentinus Bintang PradewoRedaksional: Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan. Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Dimas Ramadan Wicaksana, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nadia Hanum, Nanda Prayoga. Fotografer: Dery RidwansahKoordinator Daerah: JP Tangsel : Hendra Eka Syahputra JP Cirebon : Latu Ratri Mubyarsah JP Bogor. &nbsp; : Bayu PutraNon Redaksional: Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang,&nbsp; Zenna Atmaja. Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda Videografer: Satrio Maulana Maheswara Desain Grafis: Dimas Pradipta Media Sosial: Ane Herfira SEO &amp; Data Analis: Renda Eko Riyadi, Raffi Ahmad AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, M. Restu, Fitri Yuni Lestari.Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.Account Executive: Surabaya : Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani. Jakarta.&nbsp; &nbsp; : Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana

redaksi

privacy-policy

KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h2>Pedoman AI</h2><h3>Berikut adalah rangkuman Peraturan Dewan Pers Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Karya Jurnalistik:&nbsp;</h3><ol><li>Peraturan ini mendefinisikan kecerdasan buatan sebagai teknologi informatika yang memungkinkan perangkat digital untuk membaca, menulis, membuat gambar, suara, video, dan melakukan analisis. Prinsip dasarnya adalah karya jurnalistik yang dihasilkan dengan AI harus selalu berpedoman pada KEJ.</li><li>Penggunaan AI dalam jurnalistik wajib berada di bawah kendali manusia dari awal hingga akhir proses. Tanggung jawab penuh atas karya jurnalistik yang dihasilkan AI tetap berada di tangan perusahaan pers. Perusahaan pers diperbolehkan untuk memberikan keterangan dan menyebutkan sumber atau aplikasi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik.</li><li>Perusahaan pers wajib memeriksa akurasi dan memverifikasi data serta informasi, termasuk gambar, suara, dan video yang diperoleh melalui AI, dengan menggunakan teknologi yang tepat dan/atau konfirmasi kepada pihak yang berkompeten.</li><li>Karya jurnalistik yang dihasilkan AI dilarang mengandung unsur cabul, kebohongan, fitnah, sadisme, dan diskriminasi terkait SARA, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, kondisi ekonomi, maupun disabilitas.</li><li>Perusahaan pers diberikan kebebasan untuk menggunakan berbagai jenis aplikasi AI. Dalam hal publikasi, gambar rekayasa dan/atau personalisasi manusia (avatar) berbasis AI, baik bergerak maupun tidak, harus diberi keterangan yang jelas.</li><li>Personalisasi yang menyerupai figur tertentu harus mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan atau ahli warisnya. Karya jurnalistik berbasis suara yang dihasilkan AI juga harus diberi keterangan. Sulih suara dan sintesis suara dari figur personalisasi yang dibuat dengan AI harus mendapat persetujuan dari pemilik suara aslinya.</li><li>Perusahaan pers wajib menginformasikan secara terbuka apabila melakukan penyuntingan, ralat, atau perubahan pada karya jurnalistik yang dihasilkan AI. Setiap penggunaan AI yang berdampak signifikan terhadap karya jurnalistik harus dinyatakan secara eksplisit.</li><li>Terkait komersialisasi, iklan yang dihasilkan dengan AI dan dipublikasikan di perusahaan pers harus diberi keterangan atau penjelasan. Iklan programatik di media siber harus mematuhi ketentuan kode etik periklanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>Dalam hal perlindungan, teknologi AI yang digunakan dalam produksi karya jurnalistik harus dipastikan aman, andal, dan dapat dipercaya, serta sesuai dengan standar etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Perusahaan pers wajib memastikan bahwa karya jurnalistik yang dihasilkan AI menghormati hak privasi.</li><li>Apabila terjadi sengketa terkait karya jurnalistik yang menggunakan AI, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang ada di Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Koreksi dan pencabutan karya jurnalistik yang menggunakan AI mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pers.</li></ol>

pedoman-konten-ai

Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h3>Tentang Kami</h3>JawaPos.com adalah portal berita digital milik PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital PT. JawaPos Group Multimedia, JawaPos.com mengembangkan Newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital PT. JawaPos Group Multimedia dan Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Andre Rizal Hanafi

Luciano Spalletti soroti mental Juventus setelah kalah dari Como. Tekanan di Serie A makin besar, peluang Liga Champions jadi sulit

Latu Ratri Mubyarsah

Luciano Spalletti Soroti Mental Juventus usai Tumbang dari Como: Sulit Bidik Liga Champions

R. Nurul Fitriana Putri

Airlangga minta AS pertahankan tarif 0 persen untuk komoditas unggulan Indonesia. Perjanjian dagang RI-AS berpotensi berubah.

Bayu Putra

Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/07/SAWIT-3-1646851948.jpg" alt="ILUSTRASI PERKEBUNAN SAWIT. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)" /> JawaPos.com - Perkebunan kelapa sawit dinilai memberikan dampak serius terhadap kondisi lingkungan dan ekosistem di Indonesia, terutama ketika ditanam secara masif dalam skala lahan yang sangat luas. Bahkan, kini terdapat sekitar 17,128 juta hektare lahan sawit.&nbsp; Kepala Divisi Kampanye Eksekutif Nasional WALHI Uli Arta Siagian menyatakan, ketidakmampuan sawit dalam menyerap air secara optimal membuat fungsi ekologis lahan menjadi terganggu. Ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, air tidak tertahan dengan baik di kawasan perkebunan sawit, sehingga meningkatkan risiko banjir dan kerusakan lingkungan di wilayah sekitarnya.&nbsp; &ldquo;Sawit itu sangat berdampak terhadap ekosistem di Indonesia. Bisa dilihat dari dua hal, satu itu, karena memang secara fisiologi karena memang sawit itu dia satu rakus air, kedua dia itu tidak mampu menyerap air dengan baik secara batang pohonnya,&rdquo; kata Uli saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (7/1).&nbsp; Berdasarkan data WALHI, saat ini terdapat 20 juta hektare lahan sawit. Namun, luasan tersebut dinilai tidak seluruhnya memiliki legalitas yang jelas. &ldquo;Kalau kita pakai pendekatan izin usaha perkebunan sawit itu ada sekitar 17 juta hektare, tapi kalau kita lihat data HGU, itu hanya sekitar 9-10 jutaan, jadi ada gap juga sekitar 7-8 juta hektare sawit yang itu nggak punya HGU, artinya dalam konteks itu dia dapat dikategorisasikan sebagai sawit yang ilegal,&rdquo; ungkap Uli. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/017045336/presiden-prabowo-sebut-kejaksaan-kembali-akan-sita-4-5-juta-hektare-lahan-sawit">Presiden Prabowo Sebut Kejaksaan Kembali akan sita 4-5 Juta Hektare Lahan Sawit</a> Ia menambahkan, secara ekologis sawit tidak memiliki fungsi tata kelola air atau hidrologi yang baik. Karena itu, ketika ditanam dengan tata kelola yang masif akan berdampak sangat besar bagi lingkungan. &ldquo;Secara tidak mampu menyerap air dengan baik, dia juga nggak punya fungsi tata kelola air hidrologi," bebernya.&nbsp; <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/WhatsApp-Image-2026-01-08-at-131626-975110574.jpeg" alt="Infografis. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" /> Dia menyayangkan dampak kerusakan lingkungan semakin besar karena banyak perkebunan sawit yang berada di kawasan hutan. Menurut dia, sejak 2023 perubahan status kawasan hutan untuk perkebunan sawit terjadi dalam skala besar.&nbsp; &ldquo;Sampai 2023 ada sekitar 8 juta hektare hutan yang sudah diubah statusnya. Artinya dia (hutan) dilepaskan dari status kawasan hutan dan 70 persennya untuk perkebunan sawit,&rdquo; ujarnya.&nbsp; &ldquo;Belum lagi ada sawit ilegal dalam kawasan hutan seluas 3,4 juta, dan juga sawit banyak ditanami juga di ekosistem gambut,&rdquo; sambungnya.&nbsp; Uli Arta Siagian tak memungkiri bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) turut disumbang dari kerusakan alam, salah satunya kontribusi lahan sawit. Apalagi terdapat lahan seluas 5.208 hektare kawasan hutan yang saat ini terdampak bencana. Kawasan hutan itu kini dialihkan menjadi perkebunan sawit.&nbsp; &ldquo;Itu memang faktanya. Temuan kami kan beberapa kali juga sudah dipublikasikan pandangan Walhi terhadap ekologis di Sumatera, dan kontribusi dari masifnya perkebunan sawit itu juga sangat besar konstribusinya,&rdquo; urainya.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/017016488/viral-dipalak-preman-bkt-duren-sawit-pedagang-ini-berdarah-darah-hingga-diancam-pisau">Viral! Dipalak Preman BKT Duren Sawit, Pedagang Ini Berdarah-darah hingga Diancam Pisau!</a> <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/08/deforest-2-2290289920.jpg" alt="ILUSTRASI DEFORESTASI. (AI/DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)" /> Meski demikian, Uli menegaskan sawit bukan satu-satunya penyebab terjadinya kerusakan alam yang mengakibatkan terhadinya bencana di Sumatera. WALHI mencatat terdapat 62 aktivitas tambangemas tanpa izin di Sumatera Barat.&nbsp; "Meskipun tidak satu-satunya sawit, ada tambang juga, ada HTI juga, kemudian ada proyek-proyek energi lainnya,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Pembukaan lahan sawit terhadap kawasan hutan bersinggungan dengan klaim tingginya ekspor crude palm oil (CPO) Indonesia. Namun, ia menyebut klaim tingginya ekspor CPO tidak sebanding dengan tutupan hutan yang luas.&nbsp; Jika dibandingkan dengan Malaysia yang hanya memiliki 7 juta hektare lahan sawit, tetapi mampu menghasilkan CPO yang lebih besar dari Indonesia. &ldquo;Dia (Malaysia) sebenarnya hanya setengah dari tutupan sawit Indonesia, bahkan nggak sampai setengah, tapi hasil dari CPO itu jauh lebih tinggi dari Indonesia,&rdquo; cetusnya.&nbsp; <img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/09/WhatsApp-Image-2026-01-09-at-130937-1274043573.jpeg" alt="INFOGRAFIS DEFORESTASI. (DIMAS PRADIPTA/JAWAPOS.COM)" /> Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016987563/hashim-sebut-prabowo-tak-punya-satu-hektare-pun-lahan-sawit-ini-fitnah-dari-pengusaha-nakal">Hashim Sebut Prabowo Tak Punya Satu Hektare Pun Lahan Sawit: Ini Fitnah dari Pengusaha Nakal!</a> Menurut dia, hal tersebut menunjukkan rendahnya produktivitas sawit nasional. Padahal, pemerintah selalu mengklaim tingginya ekspor CPO, tetapi hasilnya tidak berbanding lurus dengan luasan lahan sawit. "Itu membuktikan bahwa secara produktivitas sawit kita juga rendah,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Lebih jauh Uli menegaskan struktur bisnis sawit Indonesia masih bertumpu pada bahan mentah. Hal itu dinilai pemerintah belum mampu melakukan hilirisasi sawit secara maksimal. "Sudahlah banyak ekosistem yang diubah menjadi sawit, terus kemudian produktivitasnya juga rendah. Sebenarnya rantai bisnis sawit kita itu hanya penyedia material aja, artinya kita tidak bisnis hilirisasi dari sawit itu sendiri, toh buktinya yang kita kirim banyak keluar itu adalah CPO bukan prodak yang itu diproduksi di negara kita sendiri,&rdquo; pungkasnya.

Bencana banjir bandang di Sumatera disebut dipicu oleh kerusakan alam. Kerusakan alam itu dinilai disumbang oleh masifnya perkebunan sawit.

Sawit Bukan Satu-satunya Penyebab Terjadinya Kerusakan Alam yang Berujung Bencana di Sumatera

<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/16/longsor-palembayan-bnpb-1185764529.jpg" alt="Petugas berupaya membuka akses yang teputus di Jorong Tantaman, Nagari Tigo Koto Silungkang Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumbar. (BNPB)" />  JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah memperbarui data korban bencana di Sumatera pada Selasa (16/12). Secara keseluruhan, jumlah korban jiwa sampai hari ini mencapai angka 1.053 jiwa. Selain itu, sebanyak 200 korban masih dinyatakan hilang.&nbsp; Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa ada penambahan temuan korban meninggal dunia dari Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Rinciannya, tambahan sebanyak 17 korban jiwa dari Aceh serta 5 jiwa dari Sumut.&nbsp; &rdquo;Sehingga data per tanggal 16 Desember 2025 total korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di 3 provinsi itu sebanyak 1.053 jiwa,&rdquo; ungkap Abdul Muhari dalam keterangan pers yang disampaikan secara dalam jaringan (daring).&nbsp; Secara lebih lengkap, Abdul Muhari menyampaikan bahwa jumlah korban meninggal dunia yang ditemukan di Aceh sejauh ini sebanyak 449 jiwa, kemudian di Sumut 360 jiwa, dan 244 korban jiwa ditemukan di Sumatera Barat (Sumbar). Berdasar data, korban jiwa paling banyak berasal dari Agam, Sumbar.&nbsp; &rdquo;Untuk daftar nama korban hilang yang masih dalam proses pencarian hari ini berkurang 6 nama menjadi 200 orang. Rinciannya Aceh 31 orang, Sumatera Utara 79 orang, dan Sumatera Barat 90 orang,&rdquo; terang dia.&nbsp; Sementara angka pengungsi dari hari ke hari terus berkurang. Berdasar data terakhir, kini masih ada lebih dari 606 ribu pengungsi di 3 provinsi tersebut. Namun sebagian besar pengungsi berada di wilayah Aceh. Angka pengungsi di Aceh masih berada di atas 571 ribu orang.&nbsp; Dalam penanggulangan bencana di Sumatera, Sekretaris Utama BNPB Rustian menyampaikan bahwa pihaknya sudah menggelar Rapat Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di wilayah Sumbar pada hari ini. Kepada pemerintah daerah di Sumbar, dia menyampaikan apresiasi atas langkah cepat yang sudah dilakukan.&nbsp; &rdquo;Penanganan darurat yang telah dilakukan merupakan langkah penting untuk memulihkan konektivitas wilayah terdampak. Namun, setelah fase darurat, seluruh upaya harus segera diarahkan pada rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana dan berkelanjutan,&rdquo; kata Rustian.&nbsp; Karena itu, setelah memasuki fase pasca darurat, BNPB menekankan pentingnya pendataan dan penilaian kerusakan serta kerugian secara menyeluruh melalui kajian kebutuhan pasca bencana. Itu perlu dilakukan sebagai langkah awal sebelum masuk tahap pembangunan permanen. Tujuannya sebagai landasan analisis untuk menilai tingkat kerusakan infrastruktur, perumahan, fasilitas publik, dan sektor lain sekaligus menghitung kebutuhan pemulihan secara komprehensif. &nbsp; &nbsp;

BNPB perbarui data korban bencana di Sumatera, total 1.053 jiwa meninggal, 200 hilang, dan 606 ribu pengungsi.

Jumlah Total Korban Jiwa Pasca Bencana di Sumatera Menjadi 1.053 Orang, 200 Korban Masih Hilang

Bencana di Sumatera

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bencana di Sumatera

Berita Terkini

Sawit Bukan Satu-satunya Penyebab Terjadinya Kerusakan Alam yang Berujung Bencana di Sumatera

Jumlah Total Korban Jiwa Pasca Bencana di Sumatera Menjadi 1.053 Orang, 200 Korban Masih Hilang

Download Aplikasi JawaPos.com