<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/04/3wyNCdChFPtdQWGT2rFjjeKIZbvvJ1njpmQGppQO-1070019408.jpg" alt="Fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang HUT ke-80 RI yang sedang jadi sorotan masyarakat Indonesia hingga global. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang HUT ke-80 RI yang sedang jadi sorotan masyarakat Indonesia hingga global. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kondisi di Indonesia yang tengah viral bendera hitam &ldquo;One Piece&rdquo; ternyata telah menjadi sorotan berbagai media asing, salah satu yang memuatnya yakni The Telegraph. Menariknya, media online tersebut mengupas latar belakang viralnya bendera yang populer di kalangan pecinta anime tersebut. Bahkan, The Telegraph mengungkap bahwa bendera ini telah dianggap sebagai ancaman mengenai persatuan nasional yang ada di Tanah Air. &ldquo;Bendera One Piece yang ikonis, sebuah tengkorak dengan topi jerami, telah disebut sebagai ancaman bagi persatuan nasional oleh seorang anggota DPR Indonesia setelah kemunculannya di berbagai tempat di seluruh negeri, sebuah tren yang dianggap sebagai tanda protes oleh banyak orang,&rdquo; tulis The Telegraph seperti dilihat pada Senin (4/8). Dijelaskan The Telegraph, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut pengibaran Jolly Roger dari anime populer tersebut sebagai gerakan sistematis yang bertujuan untuk merusak persatuan nasional. "Ini bukan kebetulan. Ada upaya terkoordinasi untuk memecah belah bangsa," ujar Dasco. Adapun bendera Bajak Laut Topi Jerami ini tiba-tiba muncul dan berkibar tinggi di samping bendera merah-putih. Hal ini terjadi di beberapa daerah menjelang perayaan Hari Kemerdekaan ke-80 pada 17 Agustus. Bahkan, bendera tersebut muncul di berbagai tempat, seperti halnya bagian belakang truk hingga tiang bendera umum yang membuat bendera One Piece ada di mana-mana. Aksi ini disinyalir sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut tindakan pemasangan bendera One Piece ini sebagai bentuk penghinaan terhadap simbol negara dan bisa dikategorikan sebagai tindakan makar. Menurut Pigai, menyandingkan bendera tokoh fiksi dengan bendera Merah Putih tidak bisa ditoleransi. "Pelarangan pengibaran bendera tersebut adalah upaya pentingnya menjaga simbol-simbol nasional sebagai wujud penghormatan terhadap negara," kata Pigai, dikutip Senin (4/8). Pigai menyatakan, larangan ini sejalan dengan norma internasional dan hak suatu negara untuk menjaga integritasnya. "Keputusan pelarangan itu akan mendapatkan dukungan dan penghargaan dari komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)," tegasnya.&nbsp;

Kondisi di Indonesia yang tengah viral bendera hitam “One Piece” ternyata telah menjadi sorotan berbagai media asing

Media Asing Turut Soroti Bendera Hitam One Piece yang Viral Jelang HUT RI

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/04/Mural-One-Piece-dihapus-aparat-598851979.jpg" alt="Proses penghapusan mural One Piece di Karangmalang, Sragen dengan pengawasan aparat. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Proses penghapusan mural One Piece di Karangmalang, Sragen dengan pengawasan aparat. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Sebuah mural bergambar karakter anime One Piece memicu kehebohan di Dukuh Ndayu, Desa Jurangjero, Kecamatan Karangmalang, Sragen, Jawa Tengah. Mural bertema bajak laut Shirohige yang dibuat dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan RI itu akhirnya dihapus. Tak hanya warga yang terlibat, unsur TNI dan Polri pun turun tangan mengawasi langsung proses penghapusannya. Dalam video yang beredar luas di media sosial, terlihat aparat berjaga saat mural tersebut dilapisi cat putih, Minggu (3/8). Reaksi publik pun bermunculan.&nbsp; Banyak yang menyayangkan tindakan tersebut, terutama karena mural itu dibuat sebagai upaya merangkul generasi muda lewat pendekatan budaya populer. "Katanya negara demokrasi, kok malah kayak gini," ujar seorang warga yang menolak disebutkan identitasnya dikutip via Radar Solo (Grup JawaPos). Menurut sumber tersebut, meski penghapusan dilakukan oleh warga sekitar, keputusan itu bukan murni inisiatif masyarakat. "Yang hapus warga, tapi itu atas arahan anggota TNI-Polri yang datang ke lokasi," imbuhnya. Mural itu sendiri menggambarkan karakter Shirohige, salah satu tokoh sentral dalam anime One Piece yang dikenal luas dan digemari anak muda. Bagi warga, memilih tema One Piece adalah bentuk ekspresi yang dianggap relevan dan mampu menarik minat generasi Z terhadap perayaan kemerdekaan. Namun kini, karya tersebut justru menjadi polemik. "Bingung mau kreasi apa lagi. Apa digambar tikus berdasi saja kalau cocok?" sindir warga yang sama, menyiratkan kekecewaan terhadap pembatasan ruang ekspresi. "Padahal jelas-jelas tidak melanggar UUD kok berani-beraninya menyuruh hapus," tambahnya geram. Polemik Simbol One Piece yang Dianggap Mengganggu Penghapusan mural ini tak bisa dilepaskan dari kontroversi yang belakangan mengelilingi simbol-simbol dari serial anime One Piece di ruang publik.&nbsp; Dalam beberapa pekan terakhir, bendera bajak laut Straw Hat Pirates, simbol tengkorak bertopi jerami, menjadi sorotan usai muncul di berbagai tempat di Indonesia, termasuk di acara-acara komunitas dan mural jalanan. Salah satu anggota DPR bahkan menyebut bendera tersebut sebagai &ldquo;ancaman terhadap persatuan bangsa,&rdquo; meski tak ada dasar hukum yang jelas yang melarang penggunaan simbol anime di ruang publik.&nbsp; Imbasnya, beberapa petugas kepolisian di sejumlah daerah mulai melakukan razia bendera bertema One Piece, dan tindakan itu memicu kritik luas dari masyarakat yang menilai negara terlalu represif terhadap simbol budaya populer. Kini, mural Shirohige di Sragen menjadi kasus terbaru dalam rangkaian peristiwa yang menunjukkan meningkatnya ketegangan antara kebebasan berekspresi warga dan sikap hati-hati aparat terhadap simbol non-nasional di ruang publik. Menanggapi kejadian di Sragen, Komandan Kodim 0725/Sragen, Letkol Inf Ricky Julianto Wuwung, mengatakan masih akan mendalami informasi yang beredar. &ldquo;Saya cek dulu ya, lagi viral One Piece ya,&rdquo; ujarnya singkat melalui pesan singkat kepada wartawan. Namun, Ricky belum memberikan pernyataan resmi lebih lanjut, namun berjanji akan memberi keterangan setelah mengumpulkan data di lapangan. </div>

Sebuah mural bergambar karakter anime One Piece memicu kehebohan di Dukuh Ndayu, Desa Jurangjero, Kecamatan Karangmalang, Sragen, Jateng

Viral Mural One Piece di Sragen Dihapus Aparat, Warga Pertanyakan Demokrasi dan Kebebasan Ekspresi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/31/New-Project-23-2144034123.jpg" alt="Pemilik mobil pikap memasang bendera Jolly Roger khas film One Piece di mobilnya. (Instagram)" width="100%">
<figcaption>Pemilik mobil pikap memasang bendera Jolly Roger khas film One Piece di mobilnya. (Instagram)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Rizki Faisal mengatakan bahwa ekspresi budaya pop global terkait munculnya fenomena bendera "One Piece" tidak boleh mengaburkan nilai-nilai kebangsaan.&nbsp;Menurut dia, hal itu akan bersifat sensitif jika simbol asing dipasang layaknya bendera nasional di tempat-tempat umum sehingga seluruh pihak perlu melihat fenomena tersebut secara cermat. "Kita tidak boleh abai terhadap dampak psikososialnya," kata Rizki, Jumat (2/8). Dia mendukung penuh ajakan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk senantiasa waspada terhadap segala upaya yang dapat memecah belah bangsa, khususnya soal fenomena One Piece yang muncul menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.&nbsp;"Saya kira apa yang diutarakan Pak Dasco sebagai pimpinan DPR RI sangat tepat. Anak muda kita tidak boleh terjebak dalam upaya apa pun yang berpotensi memecah belah bangsa," katanya. "Jangan sampai ekspresi budaya populer justru dimanfaatkan dan berkembang menjadi simbol perlawanan yang berpotensi memecah belah," imbuh Rizki. Sebagai anggota DPR RI yang membidangi hukum, keamanan, dan hak asasi manusia, dia juga mendorong aparat penegak hukum untuk bersikap proporsional dan tetap waspada.&nbsp;Dia meminta pendekatan yang bersifat edukatif lebih diutamakan dengan mengantisipasi kemungkinan penyusupan narasi provokatif melalui simbol-simbol budaya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/02/one-piece-3007407819.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR RI Rizki Faisal. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR RI Rizki Faisal. (ANTARA)</figcaption>
</figure> "Kami di Komisi III akan terus mengawal agar ruang ekspresi tetap sehat, bebas, namun tetap dalam koridor cinta tanah air dan tidak menyulut sentimen yang mengarah pada disintegrasi," katanya. Rizki juga mengimbau seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh pemuda dan komunitas digital, untuk lebih bijak dalam memilih simbol-simbol yang ditampilkan di ruang publik, terutama menjelang perayaan nasional.&nbsp;"Mari kita rayakan HUT RI dengan semangat persatuan dan simbol-simbol yang memperkuat identitas bangsa, bukan justru membingungkan makna kebangsaan kita," katanya, dikutip dari Antara.

Rizki Faisal dari Komisi III DPR RI mengingatkan agar simbol asing tidak mengaburkan nilai kebangsaan menjelang HUT RI.

Bendera 'One Piece' Dianggap Sensitif, Rizki Faisal Ingatkan Bahaya Simbol Asing Menjelang HUT RI, Waspadai Dampak Psikososial