<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/02/IMG-20241108-WA0055-4093532408.jpg" alt="Anggota Komisi III DPR RI Abdullah. (DPR/Antara)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR RI Abdullah. (DPR/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mengimbau semua pihak untuk bersikap konstruktif dalam menyikapi polemik pengibaran bendera Merah Putih bersamaan dengan bendera One Piece menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia. Menurutnya, pengibaran bendera selain Merah Putih tetap diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan Undang-Undang dan tidak dikibarkan lebih tinggi dari bendera nasional. &ldquo;Kreativitas sebagai bentuk kebebasan berekspresi tetap diperbolehkan. Namun, jangan sampai melanggar UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan,&rdquo; kata Abdullah kepada wartawan, Kamis (7/8). Fenomena pengibaran bendera One Piece yang bergambar tengkorak (Jolly Roger) marak dilakukan oleh sejumlah komunitas. Namun, polemik muncul ketika sebagian pihak menilai pemasangan bendera One Piece sebagai bentuk provokasi, bahkan dicurigai sebagai tindakan makar.&nbsp; Menurut pria yang karib disapa Gus Abduh, pemasangan bendera One Piece tidak perlu disikapi secara berlebihan.&nbsp; &ldquo;Polemik ini menjadi destruktif ketika masing-masing pihak saling menyudutkan. Padahal, semestinya bisa disikapi secara arif dan proporsional,&rdquo; jelas legislator dari Dapil Jawa Timur VI itu. Untuk mengakhiri polemik yang berlarut-larut, Gus Abduh mengusulkan agar semua pihak duduk bersama mencari solusi. Ia menegaskan pentingnya menjaga kesakralan perayaan kemerdekaan. &ldquo;Perayaan HUT RI jangan sampai ternodai oleh polemik berkepanjangan yang tidak produktif. Mesti ada konsolidasi untuk menyudahi perdebatan ini,&rdquo; tegasnya. Lebih jauh, Gus Abduh menilai fenomena bendera One Piece juga bisa dilihat sebagai ekspresi kritik masyarakat terhadap kondisi sosial saat ini, khususnya terkait belum terpenuhinya hak-hak dasar warga negara. &ldquo;Substansi kritik ini penting untuk disorot. Jika hak-hak dasar warga negara, baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya dipenuhi sesuai amanat konstitusi, maka polemik semacam ini akan kehilangan relevansi dengan sendirinya,&rdquo; pungkasnya.

Legislator mengingatkan pentingnya kebebasan berekspresi dalam polemik bendera One Piece menjelang HUT RI.

Polemik Bendera One Piece, Legislator Ingatkan soal Kebebasan Ekspresi Asal Tak Langgar UU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/05/wx5CGExDiAvSrdczNBIlmGVPkgMa1qvqueX14xe5-749302009.jpg" alt="Bendera bajak laut One Piece dipasang warga di bawah bendera Merah Putih di Jalan Kejawan Putih Tambak, Mulyorejo, Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bendera bajak laut One Piece dipasang warga di bawah bendera Merah Putih di Jalan Kejawan Putih Tambak, Mulyorejo, Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan tidak mempermasalahkan soal fenomena pengibaran bendera bajak laut dari serial One Piece yang marak menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI). Namun, pengibaran bendera bergambar tengkorak Jolly Roger itu diimbau tidak mengesampingkan semangat merah putih pada perayaan HUT ke-80 RI. Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengingatkan momentum 17 Agustus merupakan hari penting bagi sejarah kemerdekaan Indonesia. Karena itu, setiap anak bangsa diharapkan wajib mengibarkan bendera merah putih wajib sebagai simbol negara yang diperjuangkan dengan darah dan nyawa para pahlawan. &ldquo;Bendera merah putih diperjuangkan oleh para pahlawan dengan darah dan nyawa, sampai dengan kemudian diproklamirkan pada 17 Agustus,&rdquo; kata Hasanuddin kepada wartawan, Rabu (6/8). TB Hasanuddin menegaskan, mengganti atau menomorduakan Merah Putih pada peringatan kemerdekaan tidak pantas dilakukan. Sebab, merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mewajibkan setiap warga negara mengibarkan Merah Putih pada 17 Agustus di rumah, gedung, kantor, fasilitas pendidikan, hingga kendaraan.&nbsp; &ldquo;Mengibarkan bendera selain Merah Putih pada tanggal tersebut tidak hanya tidak etis, tetapi juga menyinggung kewibawaan dan makna dari Bendera Negara,&rdquo; ujarnya. Menurutnya, jika pengibaran bendera One Piece dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah, sebaiknya disampaikan melalui cara yang jelas dan tepat agar tidak menimbulkan tafsir keliru.&nbsp; &ldquo;Kritik terhadap Pemerintah diperbolehkan dalam sistem demokrasi. Namun, kritik seharusnya disampaikan dengan jelas apa yang dikritik, mengapa, dan apa solusi yang ditawarkan,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, Hasanuddin mengajak setiap generasi muda untuk menguatkan semangat kebangsaan dan menghormati simbol negara tersebut. &ldquo;Saya berharap, mari kita kibarkan Merah Putih dengan semangat nasionalisme dan rasa bangga sebagai bendera nasional pada 17 Agustus, tidak mengibarkan bendera-bendera yang lain,&rdquo; urainya. Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan reaksi Presiden Prabowo Subianto terkait fenomena viral pengibaran bendera bajak laut dari manga One Piece menjelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Menurut Prasetyo, Prabowo tidak melihat hal itu sebagai sesuatu yang negatif, melainkan sebagai bentuk ekspresi kreatif masyarakat. "Itu kaitannya dengan komunitas-komunitas, bagian dari ekspresi kreativitas. Sekali lagi itu tidak ada masalah, kalau sebagai bentuk ekspresi it's okay, nggak ada masalah," ungkap Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/8). Namun, Prasetyo mengingatkan agar pengibaran bendera One Piece tidak dihubungkan dengan isu yang mempertentangkan bendera merah putih maupun perayaan kemerdekaan RI. "Kita sebagai anak bangsa, bendera merah putih itu satu-satunya," tegasnya. Politikus Partai Gerindra itu menekankan, masalah baru akan muncul jika bendera tersebut digunakan untuk tujuan yang tidak pantas, yang bisa dianggap tidak menghargai pengorbanan para pahlawan bangsa.&nbsp; "Jadi kemudian janganlah ada pihak-pihak yang mengganggu kesakralan di bulan kemerdekaan ini dengan membentur-benturkan antara kreativitas dalam bentuk bendera dengan kesakralan bendera merah putih," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto dan Komisi I DPR mengingatkan pentingnya mengibarkan bendera Merah Putih menjelang HUT ke-80 RI.

Prabowo Tak Masalah soal Pengibaran Bendera One Piece, Komisi I DPR Tetap Imbau Publik Tak Kesampingkan Merah Putih di Momen HUT RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/05/Yw9eUZEHybXijAOwAqq19a7PHaKfd56XBbSeR38W-1970174760.jpg" alt="Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menanggapi fenomena pengibaran bendera bajak laut One Piece jelang HUT ke-80 RI. (Humas Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menanggapi fenomena pengibaran bendera bajak laut One Piece jelang HUT ke-80 RI. (Humas Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa ikut menanggapi fenomena pengibaran bendera bajak laut dari serial anime One Piece, yang saat ini marak dilakukan masyarakat menjelang HUT ke-80 RI. Menurut Khofifah, Agustus yang identik dengan bulan kemerdekaan, seyogyanya diperingati dengan bendera Merah Putih saja. Ia mengajak masyarakat untuk menghormati momen kemerdekaan. "Merah putih sudah, harga mati. Jadi tolong hormati, ini kita pada bulan Kemerdekaan, jadi yang kita kibarkan adalah bendera Merah Putih," ujar Gubernur Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (5/8). Pengibaran Jolly Roger One Piece sedang ramai diperbincangkan, hingga mendapat sorotan masyarakat internasional. Bendera berwarna hitam dengan gambar tengkorak dan topi jerami, berkibar di bawah bendera merah putih.&nbsp; Banyak masyarakat yang memasangnya di mobil, truk, kapal, halaman rumah warga, hingga tiang bendera di ruang publik. Pro dan kontra pun mengiringi aksi pengibaran Jolly Roger milik Monkey D. Luffy cs.&nbsp; Tidak sedikit dari masyarakat yang memaknai aksi ini sebagai bentuk protes diam atas kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Sebagian masyarakat lainnya mengaku sekedar fans dan ikut-ikutan trend. Khofifah menilai bulan Agustus bukan momen yang tepat untuk mengibarkan simbol-simbol non nasionalis, dalam hal ini Jolly Roger dari anime One Piece. Terlebih dikibarkan bersamaan dengan bendera Merah Putih. "Mari kita tempatkan simbol-simbol budaya dengan bijak. Ada waktunya untuk berekspresi, tetapi ada pula saatnya kita berdiri tegak di bawah panji kebangsaan,&rdquo; imbuh Gubernur Jatim dua periode tersebut. Lebih lanjut, Gubernur Khofifah mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur telah menerbitkan Surat Edaran (SE) tentang imbauan pengibaran bendera Merah Putih selama Agustus. "Surat edarnya sudah, saya ke mana-mana sudah membagi bendera Merah Putih. Jadi kalau dicek kendaraan yang saya tumpangi atau tim, pasti ada box isinya bendera Merah Putih," tukasnya. (*)

Gubernur Khofifah mengajak masyarakat untuk menghormati momen kemerdekaan dengan mengibarkan bendera Merah Putih, bukan bendera bajak laut.

Ramai Bendera One Piece Jelang HUT Ke-80 RI, Gubernur Khofifah: Merah Putih Harga Mati!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/05/AGo0qDHEsAwyoYZ6i5IFufSsFBxe4BzdUwgBsCZl-1-1406424784.jpg" alt="Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di tengah riuhnya kabar dan informasi mengenai pengibaran bendera jolly roger one piece menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin ikut buka suara. Dia menyampaikan bahwa sebaiknya bendera tersebut tidak dikibarkan di bawah merah putih.&nbsp; Kemerdekaan Indonesia, kata Sjafrie, diperoleh melalui darah, keringat, dan air mata para pendahulu. Maka, dia mengajak semua pihak untuk lebih jernih dalam berpikir. Merah putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia sepatutnya dihormati. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan genap berusia 80 tahun. Menurut dia, tidak pantas bila peringatan hari kemerdekaan malah jadi polemik pengibaran bendera.&nbsp; "Kan nggak pantas dong, bendera merah putih ada bendera tengkorak di bawahnya. Masa dibilang merah putih itu di-backup oleh tengkorak. Kan nggak pas dong,&rdquo; ucap Sjafrie.&nbsp; Pejabat yang pernah bertugas sebagai panglima Kodam Jayakarta itu pun menyampaikan bahwa ada makna mendalam di balik merah putih. Yang menjahit bendera itu pun bukan orang sembarangan. Yakni almarhum Fatmawati yang sempat mendampingi Presiden ke-1 Indonesia Ir. Soekarno. Karena itu, dia berharap semua pihak tidak gegabah.&nbsp; &rdquo;Kita sebagai bangsa harus berpikir jernih juga lah. Ini kan kemerdekaan direbut dengan darah, keringat, dan air mata. Itu bendera Merah Putih dijahit oleh Ibu Almarhum Fatmawati Soekarno,&rdquo; ujarnya.&nbsp; Sjafrie tidak terlalu mempersoalkan bendera jolly roger one piece yang belakangan viral dikibarkan menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia. Namun, dia menilai bendera tersebut tidak perlu dikibarkan di bawah merah putih. Sjafrie menilai, pengibaran bendera jolly roger one piece di bawah merah putih tidak pantas dan sebaiknya tidak dilakukan. &rdquo;Nggak apa-apa sih benderanya tuh. Jangan kau pajang di bawahnya bendera Merah Putih dong. Kan masih banyak juga orang yang berpikir biasa. Ya terserah kalian lah bagaimana menilai. Tapi, saya pikir sebaiknya tidak,&rdquo; ujarnya.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pentingnya menghormati bendera Merah Putih menjelang HUT ke-80 RI.

Ikut Bersuara Soal Bendera Jolly Roger One Piece, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Ingatkan Sebaiknya Tidak Dikibarkan di Bawah Merah Putih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/30-Januari-2024-Mardani-Ali-Sera-1759187499.jpg" alt="Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera (fraksi.pks.id)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera (fraksi.pks.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menanggapi fenomena pengibaran bendera One Piece yang muncul menjelang peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Ia mengimbau pemerintah untuk tidak gegabah dalam menyikapi aksi simbolik tersebut. "Di era digital semua punya akses pada informasi. Makanya ojo kesusu (jangan terburu-buru) menyimpulkan. Jangan cepat menilai itu buruk," kata Mardani kepada wartawan, Senin (4/8). Fenomena ini mencuat setelah sejumlah masyarakat mengibarkan bendera Jolly Roger, simbol bajak laut dalam anime One Piece, yang dikibarkan di rumah maupun kendaraan. Bendera bergambar tengkorak dan tulang bersilang itu disebut sebagai ekspresi kekecewaan sebagian masyarakat terhadap situasi sosial dan politik saat ini. Namun, justru sikap reaktif disampaikan pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan, yang menilai pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk provokasi dan upaya merendahkan simbol negara. Namun, Mardani menilai generasi muda saat ini memiliki kecerdasan dan kepekaan sosial yang tinggi. Ia mengajak pemerintah merespons dengan empati, bukan dengan sikap reaktif. "Harus ada hati terbuka bahwa rakyat itu cerdas dan punya hati. Bisa jadi ada pesan yang ingin disampaikan. Mesti ngaji rasa. Jangan merasa pintar, tapi seharusnya adalah pintar merasa," tuturnya. Politisi PKS ini juga menilai pengibaran bendera One Piece bukan tindakan yang mengancam dan tidak perlu dibesar-besarkan. Ia mengajak semua pihak melihatnya sebagai ruang komunikasi antara masyarakat dan negara. "Nikmati aja. Kadang cuma perlu didekati dan didengar. Nanti akan kembali," ucapnya. Menurutnya, selama tidak disertai kekerasan atau tindakan anarkis, ekspresi semacam itu sah-sah saja dalam negara demokratis. Ia pun menyebut tidak ada pelanggaran hukum dalam aksi tersebut. "Nggak melanggar hukum. Kadang anak itu berulah karena kurang perhatian. Kasih perhatian saja nanti kembali dekat," urainya. Lebih lanjut, Mardani menegaskan pentingnya merangkul kreativitas dan kritik masyarakat, selama dalam batas damai.&nbsp; "Saat ini memang zamannya masyarakat semakin kreatif. Dan kan sebenarnya bagus kalau punya rakyat yang kritis. Yang penting kita bisa menjaga bersama, dan tidak boleh ada aksi anarkis," pungkasnya.

Mardani Ali Sera mengimbau pemerintah untuk tidak reaktif terhadap fenomena pengibaran bendera One Piece sebagai ekspresi kekecewaan rakyat.

Mardani Imbau Pemerintah Tak Perlu Reaktif Sikapi Fenomena Bendera One Piece, Rakyat Hanya Butuh Didengar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/27/713-3145941007.jpg" alt="Ilustrasi bendera merah putih" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bendera merah putih</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengibaran bendera One Piece jelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI menuai banyak perdebatan. Pemerintah bahkan menyatakan melarang kegiatan itu dilakukan. Berbeda dengan itu,&nbsp;Asosiasi Pengemudi Logistik sepakat agar seluruh pengemudi truk di Indonesia memasang bendera Merah Putih di armada masing-masing. Keputusan ini dibuat usai&nbsp;rapat pembahasan kebijakan zero ODOL 2027 bersama pemerintah dan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Perwakilan Asosiasi Pengemudi Logistik, Suroso mengatakan, bendera Merah Putih adalah simbol tunggal perjuangan dan persatuan.&nbsp; &ldquo;Kita sudah sepakat dan kita sudah share, mohon bendera, yang namanya memperingati HUT RI, kita sebagai ketua umum menginstruksikan harus bendera Merah Putih,&rdquo; ujar Suroso, Senin (4/8). Oleh karena itu, pengemudi truk diminta memasang bendera Merah Putih di armada masing-masing. Selain itu, bendera juga diminta dikibarkan di rumah masing-masing anggota asosiasi. "Bendera nanti teman-teman pengemudi wajib pasang di armada, di rumah, untuk memperingati pahlawan-pahlawan kita yang sudah memperjuangkan bangsa kita,&rdquo; jelasnya. Dalam Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Nomor B-20/M/S/TU.00.03/07/2025, setiap warga negara Indonesia diimbau mengibarkan bendera Merah Putih mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2025.&nbsp;Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk menghias lingkungan dengan umbul-umbul, spanduk, poster, baliho, hingga berbagai atribut visual bertema HUT ke-80 RI.

Seluruh pengemudi truk di Indonesia memasang bendera Merah Putih di armada masing-masing jelang HUT ke-80 RI.

Ramai-ramai Soal Bendera One Piece, Asosiasi Wajibkan Sopir Truk Pasang Bendera Merah Putih di Armadanya Jelang HUT ke-80 RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/04/3wyNCdChFPtdQWGT2rFjjeKIZbvvJ1njpmQGppQO-1070019408.jpg" alt="Fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang HUT ke-80 RI yang sedang jadi sorotan masyarakat Indonesia hingga global. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang HUT ke-80 RI yang sedang jadi sorotan masyarakat Indonesia hingga global. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Kondisi di Indonesia yang tengah viral bendera hitam &ldquo;One Piece&rdquo; ternyata telah menjadi sorotan berbagai media asing, salah satu yang memuatnya yakni The Telegraph. Menariknya, media online tersebut mengupas latar belakang viralnya bendera yang populer di kalangan pecinta anime tersebut. Bahkan, The Telegraph mengungkap bahwa bendera ini telah dianggap sebagai ancaman mengenai persatuan nasional yang ada di Tanah Air. &ldquo;Bendera One Piece yang ikonis, sebuah tengkorak dengan topi jerami, telah disebut sebagai ancaman bagi persatuan nasional oleh seorang anggota DPR Indonesia setelah kemunculannya di berbagai tempat di seluruh negeri, sebuah tren yang dianggap sebagai tanda protes oleh banyak orang,&rdquo; tulis The Telegraph seperti dilihat pada Senin (4/8). Dijelaskan The Telegraph, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut pengibaran Jolly Roger dari anime populer tersebut sebagai gerakan sistematis yang bertujuan untuk merusak persatuan nasional. "Ini bukan kebetulan. Ada upaya terkoordinasi untuk memecah belah bangsa," ujar Dasco. Adapun bendera Bajak Laut Topi Jerami ini tiba-tiba muncul dan berkibar tinggi di samping bendera merah-putih. Hal ini terjadi di beberapa daerah menjelang perayaan Hari Kemerdekaan ke-80 pada 17 Agustus. Bahkan, bendera tersebut muncul di berbagai tempat, seperti halnya bagian belakang truk hingga tiang bendera umum yang membuat bendera One Piece ada di mana-mana. Aksi ini disinyalir sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut tindakan pemasangan bendera One Piece ini sebagai bentuk penghinaan terhadap simbol negara dan bisa dikategorikan sebagai tindakan makar. Menurut Pigai, menyandingkan bendera tokoh fiksi dengan bendera Merah Putih tidak bisa ditoleransi. "Pelarangan pengibaran bendera tersebut adalah upaya pentingnya menjaga simbol-simbol nasional sebagai wujud penghormatan terhadap negara," kata Pigai, dikutip Senin (4/8). Pigai menyatakan, larangan ini sejalan dengan norma internasional dan hak suatu negara untuk menjaga integritasnya. "Keputusan pelarangan itu akan mendapatkan dukungan dan penghargaan dari komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)," tegasnya.&nbsp;

Kondisi di Indonesia yang tengah viral bendera hitam “One Piece” ternyata telah menjadi sorotan berbagai media asing

Media Asing Turut Soroti Bendera Hitam One Piece yang Viral Jelang HUT RI

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:rh:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/04/WlziRPPyBbWy9rTzMr8ZgAW55TTbjf3x7iVxBW8d-1120078228.jpg" alt="Ilustrasi Bendera bajak laut Straw Hat dari anime One Piece. (eBay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bendera bajak laut Straw Hat dari anime One Piece. (eBay)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Jelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, polisi dan Satpol PP Jakarta Pusat turun tangan memantau maraknya bendera bergambar bajak laut, termasuk bendera dari anime One Piece, yang dikibarkan warga. Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Ruslan Basuki mengatakan, pengawasan dilakukan untuk menjaga semangat nasionalisme di momen kemerdekaan. "Menindaklanjuti arahan Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, kami bersama Satpol PP melakukan pemantauan terhadap penggunaan atribut dan bendera yang tidak sesuai dengan semangat nasionalisme, termasuk bendera bertema bajak laut atau fiksi," ujar Iptu Ruslan, Senin (4/8). Meski sudah turun ke lapangan, polisi belum mengambil langkah hukum terhadap pemasangan bendera non-negara. Penanganan sementara masih dilakukan secara persuasif. "Kami belum menemukan adanya unsur pelanggaran pidana. Namun, masyarakat yang kedapatan memasang bendera non-negara akan diberikan imbauan agar lebih bijak dan menghormati simbol-simbol kenegaraan," jelasnya. Ruslan juga mengajak masyarakat untuk kembali kepada semangat kebangsaan. Sebab, bendera Merah Putih adalah simbol perjuangan dan pemersatu bangsa.&nbsp; "Mari kita hormati dengan mengibarkannya di lingkungan masing-masing, sebagai wujud cinta tanah air," imbuhnya. Bendera One Piece Dianggap Makar Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyebut tindakan pemasangan bendera One Piece ini sebagai bentuk penghinaan terhadap simbol negara dan bisa dikategorikan sebagai tindakan makar. Menurut Pigai, menyandingkan bendera tokoh fiksi dengan bendera Merah Putih tidak bisa ditoleransi. "Pelarangan pengibaran bendera tersebut adalah upaya pentingnya menjaga simbol-simbol nasional sebagai wujud penghormatan terhadap negara," kata Pigai, dikutip Senin (4/8). Pigai menyatakan, larangan ini sejalan dengan norma internasional dan hak suatu negara untuk menjaga integritasnya. "Keputusan pelarangan itu akan mendapatkan dukungan dan penghargaan dari komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)," tegasnya. Ia menjelaskan, berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, yang membolehkan negara mengambil langkah untuk melindungi keamanan nasional. Pigai pun menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah bentuk pembungkaman. "Saya berharap agar masyarakat memahami bahwa pelarangan ini adalah upaya menjaga kesatuan dan integritas bangsa dalam momentum bersejarah seperti perayaan Hari Kemerdekaan," katanya. Pigai menjelaskan, pelarangan tersebut tidak ada hubungannya dengan sikap membatasi kebebasan ekspresi warga negara. "Sikap pemerintah adalah demi core of national interest atau kebebasan ekspresi yang bisa dibatasi negara," imbuhnya. </div> </div> </div> </div>

Jelang peringatan HUT ke-80 RI, polisi dan Satpol PP Jakarta Pusat turun tangan memantau maraknya bendera bergambar bajak laut

Polisi Awasi Bendera One Piece Jelang HUT RI, Warga Diminta Hormati Merah Putih