<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/17/IMG-20250316-WA0040-1678453017.jpg" alt="Tangkapan rekaman CCTV Dishub yang memperlihatkan balap liar di kawasan Surabaya. (Dishub Surabaya untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Tangkapan rekaman CCTV Dishub yang memperlihatkan balap liar di kawasan Surabaya. (Dishub Surabaya untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komitmen memberantas tindak pidana pencurian sepeda motor (curanmor) sedang dikampanyekan oleh Pemkot Surabaya. Namun, di tengah kampanye itu, anggaran pengadaan CCTV justru dicoret dari APBD 2025. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko. Ia pun mempertanyakan kesungguhan Pemkot Surabaya dalam memberantas curanmor yang kerap meresahkan warga. &ldquo;Ajak perangi curanmor, tetapi kok di pokir (pokok pikiran) nggak ada CCTV? dan CCTV gak masuk di SIPD. Padahal CCTV terbukti sebagai salah satu instrumen keamanan yang cukup efektif," tutur Yona di Surabaya, Minggu (20/4). Menurut Yona, peranan sebuah kamera pengawas atau CCTV tidak bisa dianggap sepele, yakni untuk mengawasi wilayah yang tidak bisa dijangkau petugas maupun warga. Sebagai alat bantu strategis, keberadaan CCTV juga dapat memperkuat sistem keamanan warga. Apalagi kini tak hanya curanmor, tetapi juga tindak pidana penculikan anak yang semakin meresahkan. &ldquo;Jika instrumen warga seperti portal dan pos kamling diaktifkan, lalu CCTV juga lengkap, maka keamanan kampung-kampung di Surabaya insyaAllah bisa terjaga,&rdquo; lanjut Politikus Partai Gerindra itu. Yona berharap pemberantasan curanmor tak sekedar omon-omon. Ia mendorong Pemkot Surabaya untuk mempertimbangkan kembali kebijakan penghapusan anggaran CCTV. &ldquo;Kalau kita ingin keamanan Surabaya terjaga, maka pendekatannya harus menyeluruh. Jangan setengah-setengah. Sinergi warga, aparat, dan teknologi harus diperkuat, bukan dikurangi,&rdquo; tutur Yona. Sebelumnya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi berkomitmen memberantas tindak pidana curanmor yang kerap membuat masyarakat resah. Salah satunya dengan meningkatkan pengamanan di wilayah perbatasan. "Insya Allah penjagaan di perbatasan (dengan Sidoarjo, Gresik, Bangkalan Madura) akan diperketat dengan pendirian pos-pos keamanan. Curanmor ini isu krusial bagi keamanan kota," jelas Eri Cahyadi.&nbsp;

DPRD Surabaya menyoroti penghapusan anggaran CCTV dari APBD 2025, yang dianggap penting untuk upaya memberantas curanmor.

Pemkot Surabaya Gembar-Gembor Berantas Curanmor, Tapi Anggaran CCTV Malah Dicoret dari APBD 2025, Dewan Layangkan Kritik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/25/IMG-20241125-WA0015-2138942193.jpg" alt="Tersangka kasus judi online pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Adhi Kismanto alias Fallen. (Sabik Aji/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus judi online pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Adhi Kismanto alias Fallen. (Sabik Aji/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Bank Indonesia (BI) menyatakan terus berperan aktif dalam pemberantasan judi online di Indonesia melalui berbagai upaya strategis termasuk beberapa kebijakan dan edukasi karena judol dinilai telah menjadi darurat nasional. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015370279/presiden-prabowo-sebut-sebulan-pertama-kabinet-merah-putih-bekerja-seperti-tim-sepak-bola-begini-maksudnya">Presiden Prabowo Sebut Sebulan Pertama Kabinet Merah Putih Bekerja seperti Tim Sepak Bola, Begini Maksudnya</a> "Langkah-langkah ini menjadi bagian dari upaya bersama pemerintah untuk mengatasi masalah perjudian daring yang dinilai telah menjadi darurat nasional," kata Divisi Perizinan SP Ritel, DKSP Bank Indonesia Uniek Yuniar dalam diskusi 'Memutus Mata Rantai Judi Online Demi Ekosistem Digital Yang Sehat' yang digelar di Jakarta, Jumat. Uniek mengatakan, sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Judi Daring, yang kemudian diteruskan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Adapun salah satu upaya konkret dalam menanggulangi judi online adalah pembentukan Desk Penanganan Judi Online, yang mengkoordinasikan berbagai lembaga terkait, termasuk Bank Indonesia. Dalam konteks ini, BI terlibat aktif dalam berbagai Pokja (Kelompok Kerja) yang dibentuk untuk menangani judi online. Ia mengatakan pihaknya terus meningkatkan koordinasi antar lembaga, penguatan regulasi, dan edukasi kepada masyarakat serta penyedia jasa pembayaran. BI berperan dalam pokja preventif, yang berfokus pada pencegahan melalui pembinaan lembaga keuangan dan peningkatan sistem deteksi transaksi mencurigakan, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif judi online. Lebih lanjut, BI memperkuat regulasi terkait Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), yang kini juga mencakup pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (P3SF). Hal ini tercermin dalam kebijakan baru yang mewajibkan prosedur Customer Due Diligence (CDD), pemantauan transaksi, dan verifikasi identitas pengguna jasa. BI juga mengembangkan dan memperbarui sistem&nbsp;fraud detection&nbsp;untuk mempermudah identifikasi transaksi kecil yang mencurigakan, seperti deposit judi online yang sering kali tidak terdeteksi dalam transaksi besar. "Para pelaku judi online menggunakan berbagai metode untuk menyiasati sistem, seperti membuka dan menutup akun secara cepat dan menggunakan waktu tertentu untuk menghindari deteksi. Kami terus memperkuat sistem untuk menangani hal ini," ujarnya. Selain itu, Bank Indonesia juga bekerja sama dengan penyedia jasa pembayaran untuk memastikan bahwa transaksi yang mencurigakan dapat segera dideteksi dan dihentikan. Dari sisi edukasi, BI juga mengedepankan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya judi online. Melalui berbagai saluran, termasuk media sosial dan program sosialisasi, BI berupaya untuk menanamkan pemahaman sejak dini bahwa judi online adalah tindakan ilegal dan merugikan. "Sosialisasi ini tidak hanya ditujukan untuk masyarakat dewasa, tetapi juga menyasar anak-anak dan remaja melalui kurikulum pendidikan di sekolah," katanya. (*)

Bank Indonesia (BI) menyatakan terus berperan aktif dalam pemberantasan judi online di Indonesia melalui berbagai upaya strategis

BI Berkomitmen Berantas Judi Online dengan Berbagai Upaya, karena Dinilai sudah Jadi Darurat Nasional

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/12/IMG-20240215-WA0014-299431444.jpg" alt="Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) R. Haidar Alwi di Jakarta. Foto : Dokumentasi pribadi" width="100%">
<figcaption>Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) R. Haidar Alwi di Jakarta. Foto : Dokumentasi pribadi</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Ketua Umum Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer atau Noel meragukan kinerja Polri dalam memberantas judi online (judol). Kepada wartawan di Jakarta, Noel menyebut masalah judi belum bisa diberantas. Buktinya omset judol pada kuartal I-2024 tercatat mencapai Rp 100 triliunan. Pernyataan Noel tersebut memicu perdebatan di publik. "Makanya bandar-bandar besar itu adanya di luar negeri. Yang di Indonesia mayoritas korban dan operator, bandar besarnya sedikit," jelasnya. Ada bandar yang sudah ditangkap dan ada yang belum. Untuk menangkapnya tidak bisa katanya-katanya. Penangkapan tetap perlu penyelidikan dan bukti yang kuat dan mengarah kepada bandar besar tersebut. (*)

Noel menyebut masalah judi belum bisa diberantas. Buktinya omset judol pada kuartal I-2024 tercatat mencapai Rp 100 triliunan

Upaya Pemberantasan Judi Online Diragukan, Haedar Alwi Ungkap Ribuan Pelaku Sudah Jadi Tersangka   

BERANTAS

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BERANTAS

Berita Terkini

Pemkot Surabaya Gembar-Gembor Berantas Curanmor, Tapi Anggaran CCTV Malah Dicoret dari APBD 2025, Dewan Layangkan Kritik

BI Berkomitmen Berantas Judi Online dengan Berbagai Upaya, karena Dinilai sudah Jadi Darurat Nasional

Upaya Pemberantasan Judi Online Diragukan, Haedar Alwi Ungkap Ribuan Pelaku Sudah Jadi Tersangka

Download Aplikasi JawaPos.com