<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/04/fortifikasi-beras-3384245334.jpg" alt="Bapanas memastikan akan menjalin kerja sama dengan India untuk memperkuat program fortifikasi beras. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bapanas memastikan akan menjalin kerja sama dengan India untuk memperkuat program fortifikasi beras. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan akan menjalin kerja sama dengan India untuk memperkuat program fortifikasi beras yang nantinya akan digunakan dalam bantuan sosial (bansos) pemerintah. Langkah ini diambil setelah Bapanas menggelar lokakarya virtual dengan menghadirkan Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), guna mempelajari langsung pengalaman India dalam menerapkan program fortifikasi beras yang sudah menjangkau ratusan juta penduduknya. Lokakarya bertajuk &ldquo;Strengthening and Ensuring Quality of the Rice Fortification Program in Indonesia&rdquo; itu dilaksanakan bersama Global Health Strategies (GHS). Tujuannya untuk menggali wawasan teknis seputar standar mutu, sistem pengendalian kualitas (QA/QC), hingga pemanfaatan inovasi digital seperti yang telah dilakukan India. Semua pengetahuan ini akan menjadi referensi penting dalam menjalankan program fortifikasi beras di tanah air. Sebagai informasi, fortifikasi pangan adalah proses penambahan zat gizi mikro penting ke dalam bahan pangan, salah satunya pada beras untuk membantu meningkatkan status gizi masyarakat. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025&ndash;2029, fortifikasi sudah ditetapkan sebagai strategi prioritas nasional. Untuk mendukungnya, Bapanas telah merumuskan standar nasional bagi kernel beras fortifikan dan beras fortifikasi sebagai acuan kualitas dan keamanan produk. Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas, Yusra Egayanti, mengatakan pihaknya berkomitmen mengintegrasikan beras fortifikasi ke program bansos pemerintah sebagai bagian dari upaya mengatasi masalah gizi mikro di Indonesia. Namun, hal itu tak hanya cukup dengan standar, melainkan juga harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas produsen, laboratorium pengujian, dan sistem monitoring mutu. &ldquo;Kami sangat mengapresiasi kesediaan FSSAI berbagi pengalaman tentang fortifikasi beras. Ini akan sangat membantu kami untuk memaksimalkan implementasi program ini di Indonesia,&rdquo; ujarnya, Jumat (4/7). Senada, Direktur Eksekutif FSSAI, Dr. Satyen Kumar Panda, mengungkapkan kebanggaannya dapat mendukung langkah Indonesia. &ldquo;FSSAI telah memperoleh banyak pembelajaran dari fortifikasi beras selama beberapa tahun terakhir. Kami percaya bisa saling bertukar praktik baik dengan Indonesia demi dampak positif yang lebih besar,&rdquo; ucapnya. Lebih lanjut, Yusra memaparkan bahwa selain penetapan standar mutu, Bapanas juga akan melakukan serangkaian langkah untuk menjaga kualitas beras fortifikasi, seperti pengawasan sebelum dan sesudah produk beredar, audit fasilitas produksi, hingga pengujian sampel. &ldquo;Kami ingin memastikan integrasi fortifikasi beras berjalan lancar dalam program bantuan pangan pemerintah,&rdquo; pungkasnya.&nbsp;

Bapanas bekerja sama dengan India untuk memperkuat program fortifikasi beras dalam bantuan sosial pemerintah.

Bapanas Kolaborasi dengan India Terkait Fortifikasi Beras untuk Bansos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/24/Screenshot_20230824-124705-191193488.jpg" alt="Kuncoro Wibowo kini ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 127,5 miliar." width="100%">
<figcaption>Kuncoro Wibowo kini ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 127,5 miliar.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Muhammad Kuncoro Wibowo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Direktur Utana (Dirut) PT TransJakarta ini ditahan usai menjalani pemeriksaaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka, kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (Bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020 sampai 2021 di Kementerian Sosial (Kemensos RI).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk kebutuhan proses penyidikan, Tim Penyidik menahan Tersangka MKW (Muhammad Kuncoro Wibowo) di Rutan&nbsp;KPK untuk masing-masing selama 20 hari pertama, terhitung 18 September 2023 sampai dengan 7&nbsp;Oktober 2023," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (18/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012974589/dalami-aliran-pencucian-uang-lukas-enembe-kpk-kembali-cecar-pramugari-tamara-anggraeny">Dalami Aliran Pencucian Uang Lukas Enembe, KPK Kembali Cecar Pramugari Tamara Anggraeny</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Kuncoro, KPK sebelumnya juga telah menahan lima orang tersangka lainnya. Mereka di antaranya mantan Direktur Komersial PT Bhanda Ghara Reksa (BGR), Budi Susanto; mantan Vice President Operasional PT BGR, April Churniawan; Dirut Mitra Energi Persada (MEP), Ivo Wongkaren; tim penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP) Roni Ramdani dan Richard Cahyanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012943203/penuhi-panggilan-penyidik-eks-dirut-bgr-kuncoro-mengaku-siap-bantu-kpk">Penuhi Panggilan Penyidik, eks Dirut BGR Kuncoro Mengaku Siap Bantu KPK</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK menduga perbuatan keenam pihak yang menyandang status tersangka ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 127,5 miliar. Perkara ini telah disidik KPK sejak Februari 2023 lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keenam pihak yang ditetapkan tersangka itu disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).</div> </div>

Untuk kebutuhan proses penyidikan, Tim Penyidik menahan Tersangka MKW (Kuncoro Wibowo) di Rutan KPK untuk masing-masing selama 20 hari.

KPK Akhirnya Tahan Eks Dirut PT Bhanda Ghara Reksa Kuncoro Wibowo

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/24/Screenshot_20230824-124705-191193488.jpg" alt="Kuncoro Wibowo kini ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 127,5 miliar." width="100%">
<figcaption>Kuncoro Wibowo kini ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 127,5 miliar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Eks dirut Bhanda Ghara Reksa (BGR), Kuncoro Wibowo, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tekait kasus bansos beras. Kuncoro yang sudah ditetapkan tersangka dalam kasus ini menyatakan datang untuk membantu&nbsp; KPK. &ldquo;Kedatangan saya untuk membantu KPK mengungkap kasus ini,&rdquo; kata Kuncoro, Kamis (7/9).&nbsp; Diceritakannya, BGR merupakan satu-satunya BUMN yang mendapatkan amanat dari pemerintah untuk mendistribukan beras bansos dai gudang Bulog. Adapun besarannya adalah 15 kg kepada 5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM/PKH) di 19 provinsi. &ldquo;Jumlahnya 12 juta kg. Beras kami distribusikan dalam kurunwaktu 1,5 bulan, September sampai Oktober 2020 akhir.,&rdquo; ungkap Kuncoro. Bansos beras didistribukan pada saat pandemi Covid-19 yang saat itu di daerah banyak yang lock down. Tapi masyarakat tetap membutuhkan bantuan beras tersebut. &ldquo;Satu lagi kondisi geografis yang kami tempuh (dalam pendistribusian beras) cukup berat. Kami haus melewati laut, pakai kapal, pakai perahu untuk melewati sungai , karena kondisi jalan tidak memungkinkan,&rdquo; kata dia. Dalam proses pendistibusian itu, lanjut Kuncoro, pihak BGR membuat aplikasi&nbsp; Bianca (Bansos Integrated Application). Tujuannya adalah untuk mengontrol proses distribusi beras bansos dari Bulog ke KPM/PKH.&nbsp; &ldquo;Aplikasi ini terintegrasi dengan BGR, Kemensos dan Bulog,&rdquo; ungkap dia. Beberapa hari sebelum pemeriksaan, Kuncoro mengaku dalam dokumen kontrak Kemensos pada BGR itu ada dua pekerjaan yang harus dilakukan BGR. Pertama, mendistribusikan beras dari Gudang Bulog ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM)/Program Keluarga Harapan (PKH). Kedua, menyerahkan biaya pendampingan, biaya koordinasi serta biaya penyerahan bansos ke Pendamping /RT/RW/Kelurahan. Kuncoro juga mengatakan, PT BGR Logistics telah menyelesaikan kewajibannya sesuai target yang ditetapkan oleh Kemensos yaitu mendistribusikan bansos beras di Indonesia Bagian Barat. Bansos beras telah didistibusiikan untuk 5 juta KPM/PKH di 19 provinsi yang jumlahnya mencapai 200 juta ton beras, dengan waktu kurang dari 2 bulan dengan kondisi saat itu masih banyak lockdown karena masa pandemic Covid 19. "Kita pastikan distribusi berasnya sampai ke masyarakat semuanya, karena semua kegiatan mulai saat pengambilan beras dari Gudang Bulog, kemudian distribusinya dengan menggunakan armada logistik dan SDM BGR sampai ke tangan masyarakat berjalan dengan baik dan dimonitor secara real time oleh Kemensos dengan menggunakan system yang terintegrasi" kata Kuncoro.

BGR merupakan satu-satunya BUMN yang mendapatkan amanat dari pemerintah untuk mendistribukan beras bansos dai gudang Bulog.

Penuhi Panggilan Penyidik, eks Dirut BGR Kuncoro Mengaku Siap Bantu KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/24/Konferensi-Pers-Mensos-Terkait-Pengeledahan-KPK-Dery-Ridwansah-6-1855492201.jpg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini saat konferensi terkait penggeledehan gedung Kementerian Sosial oleh KPK di Jakarta, Rabu (24/5/2023). Tri Rismaharini menyatakan tidak mengetahui penggeledahan pada (23/5/2023) yang dilakukan KPK terkait dugaan kasus korups" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini saat konferensi terkait penggeledehan gedung Kementerian Sosial oleh KPK di Jakarta, Rabu (24/5/2023). Tri Rismaharini menyatakan tidak mengetahui penggeledahan pada (23/5/2023) yang dilakukan KPK terkait dugaan kasus korups</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dugaan penyimpangan bantuan sosial (bansos) kembali mencuat. Kali ini terkait dengan bansos beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) tahun anggaran 2020&ndash;2021 di Kementerian Sosial (Kemensos). Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menerangkan, pihaknya telah menggeledah Kantor Kemensos di Jalan Salemba Raya, Jakarta, pada Selasa (23/5). Dari penggeledahan itu, tim penyidik mengamankan sejumlah bukti berupa dokumen dan bukti elektronik. &rdquo;Tentunya, bukti itu memiliki keterkaitan dengan perkara,&rdquo; kata Ali kemarin (24/5). Ali belum mau menjelaskan lebih lanjut mengenai substansi perkara dugaan korupsi beras bansos itu. Dia juga belum bisa menyebutkan secara terang siapa saja pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ali hanya menyebutkan bahwa tim penyidik masih melakukan analisis barang bukti. Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini membenarkan adanya pemeriksaan yang dilakukan KPK di Kemensos. Namun, Risma mengaku tak tahu-menahu mengenai kasus tersebut. Sebab, kejadian itu berlangsung ketika dia belum menjabat Mensos. Selain itu, setelah menjabat, bansos beras sudah dihapus. Kendati demikian, dia mengaku sempat mencium adanya kejanggalan saat membaca proses administrasi program tersebut. (tyo/mia/wan/c7/oni)

Dugaan penyimpangan bantuan sosial (bansos) kembali mencuat. Kali ini terkait dengan bansos beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM).

KPK Usut Korupsi Beras Bansos Lagi di Kemensos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Beras-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Pedagang beras di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (10/12/2022). Pemprov DKI Jakarta mengakui ada kenaikan harga sejumlah pangan di Ibu Kota menjelang hari Natal dan tahun baru 2023. kenaikan harga tersebut disebabkan jumlah permintaan yang tinggi. F" width="100%">
<figcaption>Pedagang beras di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (10/12/2022). Pemprov DKI Jakarta mengakui ada kenaikan harga sejumlah pangan di Ibu Kota menjelang hari Natal dan tahun baru 2023. kenaikan harga tersebut disebabkan jumlah permintaan yang tinggi. F</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perumda Pasar Jaya akhirnya buka suara soal dugaan korupsi bansos yang beredar di media sosial. Dalam dugaan itu, beras busuk yang ada ada di gudang milik Pasar Jaya di Pulo Gadung jadi sorotan. Menanggapi hal itu, pihak Pasar Jaya mengeklaim bahwa itu bukan beras untuk bansos 2020 lalu.  "Untuk beras di gudang Pulo Gadung itu sisa usaha Pasar Jaya dari usaha retail," ujar Sekretaris Perusahaan Perumda Pasar Jaya Muhammad Fachri kepada wartawan, Kamis (19/1).  Fachri menyebut bahwa tugas Pasar Jaya sebagai penyalur bansos sudah selesai secara penuh sejak tahun 2020, sebagaimana yang ditugaskan Dinas Sosial (dinsos) DKI Jakarta.  "Pasar Jaya dalam hal bansos sudah menuntaskan pekerjaannya. Apa yang sudah diamanatkan dinsos untuk penyaluran itu sudah selesai," katanya.  Sejak dulu, ia mengatakan bahwa Pasar Jaya memang memiliki stok beras untuk retail, di Pulo Gadung sendiri, ia menyebut ada sebanyak 920 ton stok beras. Hal itu termasuk dengan yang dijadikan bukti sebagai dugaan korupsi bansos pandemi Covid-19.  Namun begitu, Fachri menegaskan bahwa semua beras untuk bansos sudah disalurkan dan layak dikonsumsi.  "Pasar Jaya pasti akan menjamin bahwa produk yang dikirim ke masyarakat adalah yang layak dan baik," tandasnya.  Sebelumnya, akun Twitter @kurawa menulis kronologi dugaan korupsi program bansos Covid-19 yang dilakukan Pemprov DKI tahun 2020 senilai Rp 3,65 triliun dalam bentuk sembako.  Ia mengatakan, saat itu Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp. 3,65 Triliun, yaitu lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi.  "Dimana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp. 2,85 Triliun, mengapa?" tulis @kurawa dalam akun Twitternya.  Karena curiga, @kurawa mengaku telah menelusuri gudang penyimpanan beras bansos Perumda Pasar Jaya dan mendatangi lokasinya yang ada di Pulogadung, Jakarta Timur. Ia tak menjelaskan secara rinci kapan mendatangi lokasi tersebut.  Namun, @kurawa mengaku menyaksikan 1.000 ton beras dengan bentuk paket 5 kilogram di tempat penyimpanan itu. Ia menyebutkan kondisi beras di gudang itu sudah rusak.  Menurutnya, beras yang rusak itulah yang seharusnya disalurkan pada 2020-2021 untuk warga Ibu Kota. Namun, kata @kurawa, hingga kini beras itu masih berada di tempat penyimpanan tersebut.

Soal Dugaan Korupsi Bansos, Begini Penjelasan Pasar Jaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/hotman-paris-kasus.jpg" alt="SELESAI: Pengacara Hotman Paris yang mewakili JNE memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta kemarin (4/8). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SELESAI: Pengacara Hotman Paris yang mewakili JNE memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta kemarin (4/8). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Teka-teki mengenai beras yang dikubur di wilayah Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, terjawab sudah. PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) mengakui bahwa barang itu milik mereka. Bukan beras bantuan sosial presiden (banpres).  Melalui kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, JNE membenarkan bahwa pihaknya menjadi bagian dalam penyaluran banpres pada 2020. JNE mendapat subkontrak dari PT StoreSend eLogistic Indonesia (SSI) pada 30 April 2020 untuk mendistribusikan banpres langsung ke keluarga penerima manfaat (KPM). SSI sebelumnya menjalin kerja sama dengan Bulog terkait penyaluran bantuan itu. ”Proyek banpres dilaksanakan melalui Kemensos dan Bulog. Bulog menunjuk SSI sebagai rekanan. Untuk distribusi, SSI disubkontrakkan ke JNE. Jadi, JNE hanya transporter,” ujar Hotman dalam temu media di Jakarta kemarin (4/8).  Dalam kontraknya, JNE mendapat tugas menyalurkan banpres untuk wilayah Depok dengan sasaran 247.997 KPM. Untuk target tersebut, JNE harus mengantarkan 6.199 ton beras. Sebagai informasi, saat itu banpres hanya difokuskan pada daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Sementara itu, luar Jabodetabek diberi bansos berupa uang tunai.  Dalam prosesnya, ternyata ada kendala. Banpres yang tengah disalurkan ke KPM kehujanan sehingga mengalami kerusakan. Total ada 3,4 ton beras yang rusak akibat basah terkena hujan. ”Namanya 6.000 ton diantar, wajar kalau ada kerusakan. Hanya 3,4 ton atau 0,05 persen. Hanya Rp 37 juta,” kata pengacara yang dikenal nyentrik tersebut.  JNE melaporkan kondisi tersebut pada SSI dan dibuatkan berita acara untuk penggantian. Setelah itu, Bulog menyediakan beras pengganti untuk kembali disalurkan kepada PKM sasaran. Hotman memastikan, penggantian tersebut berasal dari kantong JNE. Artinya, beras itu pun sudah menjadi milik JNE.  Disinggung soal penguburan beras, Hotman menjelaskan, tindakan tersebut sengaja dipilih untuk menghindari penyalahgunaan. Sebab, ada logo tulisan banpres pada karung berasnya. Beras itu pun tak langsung dikubur setelah dinyatakan rusak. Tapi, sempat disimpan selama 1,5 tahun sebelum dikubur pada November 2021. ”Kalau dibuang sembarangan, diambil orang, dipakai. Nanti JNE yang dikira jual,” katanya.  Polda Metro Jaya menyampaikan, penyelidikan kasus temuan beras bantuan sosial (bansos) dari presiden yang ditemukan di Depok dihentikan. Dari penyelidikan polisi, sejauh ini belum ditemukan unsur pidana terkait temuan itu. ’’Kemudian beras yang ditanam (dikubur) itu, beras rusak dan sudah dilakukan penggantian kepada Kemensos,’’ kata Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan kemarin (4/8).  Zulpan menyebut penguburan beras bansos itu sudah sesuai prosedur pemusnahan barang bukti. "Kenapa ditanam, ini merupakan mekanisme JNE sebagai perusahaan dalam memusnahkan barang-barang yang rusak," paparnya.

Kasus Penguburan Beras Bantuan Presiden Dihentikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Temuan-Beras-Bansos-Dikubur-di-Depok-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Garis polisi terpasang di area temuan karungan beras di tanah lapang Kampung Serab, Sukmajaya, Depok, Minggu (31/7/2022). Perusahaan pengiriman barang atau jasa ekspedisi diduga mengubur dan membuang puluhan karung beras untuk masyarakat terkena dampak CO" width="100%">
<figcaption>Garis polisi terpasang di area temuan karungan beras di tanah lapang Kampung Serab, Sukmajaya, Depok, Minggu (31/7/2022). Perusahaan pengiriman barang atau jasa ekspedisi diduga mengubur dan membuang puluhan karung beras untuk masyarakat terkena dampak CO</figcaption>
</figure>Sembako Rusak dan Ditimbun Telah Diganti Rugi  JawaPos.com - Temuan bantuan sosial (bansos) sembako yang dikubur di Lapangan Serab, Tirtajaya, Kota Depok, terus didalami Polri. Kemarin (3/8) pemilik lahan tersebut, Rudi Samin, dimintai keterangan oleh penyidik Bareskrim Polri. Penyidik juga menggali status kepemilikan tanah yang dikabarkan pernah menjadi sengketa itu.  Dari pantauan Jawa Pos, Rudi diperiksa di gedung Bareskrim mulai pukul 14.00 hingga 16.50. Setelah menjalani pemeriksaan, ketua Pemuda Pancasila (PP) Kota Depok itu mengaku mendapat 11 pertanyaan terkait dengan temuan kuburan bansos Covid-19 tersebut. ”(Pertanyaan seputar) awal saya menemukan sampai terjadi pengangkatannya dan sampai saya buat laporan,” kata Rudi.  Kepada penyidik, Rudi menjelaskan bahwa penguburan bansos sembako oleh PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) pada November 2021 itu melanggar hukum. Sebab, dilakukan tanpa seizin dirinya selaku pemilik tanah. ”JNE tidak bisa menunjukkan bukti-bukti atau dokumen terkait dengan pemusnahan atau penguburan sembako di lokasi tanah milik saya,” tegasnya.  Berdasar penelusuran Rudi, penguburan 289 karung sembako tersebut dilakukan secara diam-diam. Pihak JNE, kata dia, membayar penggali kubur untuk membuat lubang. Salah satunya bernama Dudung. Bayarannya Rp 1,5 juta. Saat itu penggalian dilakukan dengan dalih pembuatan septic tank. Bukan untuk menimbun sembako.  ”RT setempat saja nggak tahu kalau ada penguburan sembako. Yang rumahnya dekat dengan lokasi juga nggak tahu, apalagi saya yang (rumahnya) agak jauh,” papar pria yang pernah menjadi bakal calon wali kota Depok pada Pilkada 2015 tersebut. ”RT setempat, lurah setempat yang tiap hari lewat situ juga nggak tahu,” imbuhnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/sembako_rusak.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> BERI KETERANGAN: Rudi Samin, pemilik lahan yang menjadi lokasi penimbunan sembako di Depok, mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta, kemarin. (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)  Dihubungi terpisah, pihak JNE tak banyak bicara mengenai isu penguburan beras bansos itu. Head of Media Relations Dept JNE Kurnia Nugraha hanya mengatakan, pihaknya akan memberikan keterangan lebih lanjut pada temu media yang digelar hari ini (4/8). ”Besok kita jelaskan ya,” ujarnya singkat.  Dalam surat undangan yang dikirimkan, JNE bakal menyampaikan hak jawab atas pemberitaan tuduhan penimbunan beras berupa barang paket bansos presiden (beras banpres) di Depok. Rencananya, perusahaan yang bergerak di bidang jasa kurir ekspres dan logistik itu didampingi pengacaranya, Hotman Paris Hutapea. Surat undangan tersebut juga menyebutkan rencana somasi terbuka terhadap pihak-pihak yang melakukan fitnah.  Sebelumnya, JNE menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran terkait dengan isu dugaan penguburan beras bansos tersebut. Sebab, sudah melalui standard operating procedure penanganan barang yang rusak sesuai dengan perjanjian kerja sama yang disepakati.  Kurnia menegaskan, sejak berdiri 1990, pihaknya terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan, masyarakat, serta pemerintah. JNE juga selalu mengikuti peraturan yang berlaku dan menjalankan standard operating procedure. Karena itu, pihaknya siap menjalani setiap proses yang berlaku, termasuk ketentuan hukum apabila diperlukan.  Pada bagian lain, Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombespol Auliansyah Lubis menyatakan bahwa pihaknya masih menyelidiki kasus temuan sembako tersebut. Auliansyah belum dapat memastikan apakah sembako yang dikubur itu hanya beras atau ada bahan kebutuhan pokok lainnya. ”Saya nggak ngomong ada telur, ada apa. Nanti diberi keterangan lebih lanjut,” jelas dia.  Dia juga memastikan, penyelidikan dilakukan secara mendalam. Sejumlah pihak juga telah dan akan dimintai keterangan mengenai kasus itu. ”Yang namanya penyelidikan, mulai hulu sampai ke hilir, semuanya akan minta bantuan hukum untuk memberi keterangan ke kita,” papar dia.  Sementara itu, di lokasi pemendaman sembako, tim kuasa hukum JNE juga memberikan keterangan. Mereka memastikan bahwa JNE memiliki semua dokumen terkait dengan beras yang ada di lokasi. ”Kita punya semua dokumen bukti. Jadi, pagi ini kita hanya sampaikan inti pokoknya. Teknis besok kita akan jelaskan,” papar Anthony Joni, kuasa hukum JNE.  Semua beras yang dipendam itu, kata dia, merupakan beras milik JNE yang sebelumnya rusak saat pengiriman. Kemudian dilakukan penggantian oleh pihaknya. Hingga saat ini, kata dia, tidak ada komplain terhadap penyaluran beras itu. ”Transporter kami bertanggung jawab, kita ganti semua beras yang rusak. Ada nggak penerima manfaat yang komplain? Sampai hari ini tidak ada. Kita sudah ganti semua. Jadi, tidak ada kerugian sedikit pun,” terang dia.  Sebagaimana diketahui, penemuan lokasi pemendaman beras itu viral dan akhirnya diselidiki polisi. Mereka melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Kementerian Sosial juga melakukan kroscek terhadap kasus itu.  Dikonfirmasi lebih lanjut mengenai keterlibatan pihak-pihak yang bekerja sama dengan Bulog dalam menyalurkan bansos, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal hanya menyebutkan bahwa Bulog bekerja sama dengan pihak ketiga, dalam hal ini PT SSI. ”Perjanjian kita dengan SSI,” ujar Iqbal singkat saat dihubungi.  Iqbal tak merespons saat dimintai konfirmasi mengenai pihak-pihak mana saja yang digandeng PT SSI untuk mengirimkan bansos kepada masyarakat. ”Prinsipnya, barang yang sudah keluar dari gudang Bulog menjadi tanggung jawab transporter,” bebernya.  Iqbal pun tak membeberkan lebih jauh mengenai siapa pihak yang mengganti bahan pokok rusak yang lantas ditimbun tersebut. Meski, di sisi lain, JNE sudah memberikan keterangan bahwa pihak merekalah yang mengubur bahan-bahan pokok tersebut dengan alasan barang sudah rusak.  ”Program tersebut sudah selesai, sudah dipertanggungjawabkan dan sudah diaudit. Artinya, transporter sudah menyampaikan beras tersebut ke seluruh penerima manfaat,” tegas Iqbal.

Penguburan Beras Tak Izin Pemilik Tanah, Beralasan Buat Septic Tank

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Temuan-Beras-Bansos-Dikubur-di-Depok-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Garis polisi terpasang di area temuan karungan beras di tanah lapang Kampung Serab, Sukmajaya, Depok, Minggu (31/7/2022). Perusahaan pengiriman barang atau jasa ekspedisi diduga mengubur dan membuang puluhan karung beras untuk masyarakat terkena dampak CO" width="100%">
<figcaption>Garis polisi terpasang di area temuan karungan beras di tanah lapang Kampung Serab, Sukmajaya, Depok, Minggu (31/7/2022). Perusahaan pengiriman barang atau jasa ekspedisi diduga mengubur dan membuang puluhan karung beras untuk masyarakat terkena dampak CO</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kuasa Hukum perusahaan ekspedisi JNE Express, Anthony Jono menegaskan bahwa beras yang dikubur di Depok, Jawa Barat bukan beras bansos dari presiden. Beras tersebut, klaimnya, adalah milik JNE, dikutip dari ANTARA.  "Setelah beras dari gudang Bulog diambil, dalam perjalanan ada yang kena hujan. Sehingga itu biasa lah basah, ada berjamur, itu sudah tidak layak konsumsi," kata Anthony di lokasi dikuburnya beras di Depok, Jawa Barat, Rabu.  Menurut dia tidak mungkin beras rusak disalurkan kepada masyarakat. "Tidak mungkin beras rusak kita kasih kepada penerima manfaat," katanya.  "Jadi kami bertanggung jawab, kita ganti semua beras yang rusak. Ada nggak penerima manfaat yang komplain? Sampai hari ini tidak ada. Kita sudah ganti semua. Jadi tidak ada kerugian sedikitpun," katanya.  Anthony mengatakan ketika diambil dari gudang Bulog, tentu ada stiker. Karena memang itu awalnya memang ditujukan untuk dibagikan bansos. "Tapi kan diperjalanan rusak. Ketika rusak, tentu kita pindahkan ke gudang, kita ganti lagi" ujarnya..  "Semua yang rusak sudah kita ganti dan terdokumentasi dengan baik," tegasnya.

Kuasa Hukum JNE: Beras yang Dikubur Bukan Bansos dari Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/antarafoto-dugaan-bansos-presiden-dikubur-di-depok-31072022-ada-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya bakal melakukan pengecekan ke lokasi penemuan beras bantuan sosial (bansos) yang diduga dikubur di Kelurahan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Rencananya pengecekan dilakukan pada Rabu (3/8).  Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, rencananya pengecekan ke lokasi penemuan beras bansos dikubur di Depok itu dilakukan sekitar pukul 11.00 WIB.  "Besok (Rabu, 3/8), kita akan cek lapangan, kita akan mengundang media termasuk dari Kementerian Sosial, kemudian dari Bulog, penyidik dari Polda," kata Endra Zulpan di Jakarta, Selasa (2/8).  Zulpan menambahkan, pengecekan ke lokasi itu dilakukan untuk mengetahui kebenaran dari penemuan beras bansos yang ditemukan dikubur tersebut.  "Tentu kita akan mengungkap persoalan yang sebenarnya karena dalam hal ini jumlah beras yang disalurkan kepada masyarakat berhak menerima itu kan ratusan ribu ton," ujar Zulpan.  Zulpan mengatakan, saat ini telah dilakukan pemanggilan terhadap sejumlah pihak terkait beras bansos yang ditemukan terkubur tersebut.  "Hari ini sudah dilakukan administrasi penyelidikan. Artinya, berkas ini diserahkan ke Polda Metro, tapi bukan ditarik ya," tutur Zulpan.

Soal Penemuan Beras Bansos Dikubur di Depok, Ini Langkah Polda Metro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Beras-bansos-dikubur-di-Depok-Jawa-Barat-ist.jpg" alt="beras bansos dikubur di halaman kantor JNE Depok, Jawa Barat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>beras bansos dikubur di halaman kantor JNE Depok, Jawa Barat. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya langsug gerak cepat perihal temuan beras Bansos yang ditemukan terkubur di kawasan Sukmajaya, Kota Depok. Temuan beras Bansos yang terkubur di lahan parkir JNE itu videonya viral di media sosial.  Kini pihak kepolisian akan memanggil pihak JNE terkait beras yang terkubur tersebut. “Akan diklarifikasi terlebih dulu pihak JNE,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan kepada wartawan, Senin (1/8).  Zulpan menuturkan, dari penjelasan JNE ia mengaku bahwah pihaknyalah yang melakulan penimbunan beras bantuan pemerintah tersebut. Hanya saja, kata dia, untuk mendalami kasus penguburan beras tersebut, pihaknya masih membutuhkna keterangan JNE.  “Yang diperoleh di lapangan, JNE mengakui yang nimbun memang JNE,” ujarnya seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group).  Diketahui sebelumnya, ditemukan bantuan sosial (Bansos) Presiden berupa timbunan beras dipendam di dalam tanah Jalan Tugu Jaya, Tirta Jaya, Sukmajaya, Depok. Bansos Presiden itu merupakan bantuan tahun 2020 untuk warga terdampak pandemi Covid-19 itu ternyata dikubur pihak JNE.  Pihak PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakulir (JNE) buka suara terkait temuan beras yang dikubur itu. JNE mengaku mengubur bansos-bansos tersebut. Sebab, bansos itu telah mengalami kerusakan.  “Jadi itu memang beras yang rusak. Dan memang bisa dibilang berasnya itu sesuai ini sudah terjadi pergantianlah, jadi sudah tidak layak dan karena sudah rusak,” kata Head of Media Relation Departement, Kurnia Nugraha, Minggu (31/7).

Respons Polda Metro Jaya Soal Beras Bansos Dikubur di Lahan Parkir JNE

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Beras Bansos

Berita Terkini