<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WAPRES-TINJAU-STOK-PANGAN-DI-GUDANG-BULOG-FEDRIK-TARIGAN-5.jpg" alt="Pekerja memanggul karung berisi beras usai pengepakan dari mesin" width="100%">
<figcaption>Pekerja memanggul karung berisi beras usai pengepakan dari mesin</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sejak 20 Juli 2023, India dikabarkan menghentikan ekspor beras. Negara tersebut merupakan pengekspor beras terbesar di dunia dengan kontribusi lebih dari 40 persen pengiriman global. Meski sejauh ini, khususnya di tahun ini, Indonesia belum memiliki kerja sama impor beras dari India, situasi tersebut tetap dicermati. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, kondisi tersebut menegaskan bahwa Indonesia memang sebaiknya tidak bergantung pada impor beras. &rdquo;Makanya kita harus mandiri pangan. Walaupun menteri perdagangan, saya tidak suka adanya impor beras,&rdquo; ujarnya pada Jumat (28/7) lalu. Lebih lanjut, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menambahkan, Indonesia akan tetap mengutamakan pemenuhan stok beras lokal. &rdquo;Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh menteri perdagangan, bahwa ini ke depan yang penting bagaimana stok itu cukup. Ya, tentunya kita mengutamakan kemandirian lokal,&rdquo; kata Jerry. Pihaknya akan terus memastikan stok beras di Indonesia mencukupi serta terus memantau dan membahas perkembangan dari kebijakan tersebut. &rdquo;Yang penting, kita seperti hari ini kan dalam kondisi kondusif. Pokoknya, intinya yang paling penting adalah pemenuhan kebutuhan dan tentunya pengutamaan beras-beras lokal,&rdquo; ujarnya. India diketahui mengeluarkan kebijakan stop ekspor beras lantaran hujan lebat yang telah merusak panen. Akibatnya, harga beras naik lebih dari 11 persen selama 12 bulan terakhir. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa Indonesia tak bergantung pada pemenuhan stok beras dari India. Pemenuhan cadangan beras pemerintah (CBP) diprioritaskan bersumber dari dalam negeri. &rdquo;Meski ada penugasan untuk impor sebanyak 2 juta ton beras, tapi itu tak diambil dari India. Justru pemerintah India yang menawarkan dilakukannya trade balancing dengan Indonesia,&rdquo; ujarnya. Arief mengatakan, pemerintah telah mempersiapkan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. Utamanya dalam memastikan stok CBP bisa dipenuhi lebih dulu dari produksi dalam negeri. &rdquo;Kita akan pastikan bahwa Indonesia memiliki stok yang cukup. Hitungannya carry over dari 2022 ke 2023 itu ada sekitar 4 juta ton, kemudian dari amatan KSA (kerangka sampel area, Red) kita punya produksi lebih dari 2,8 juta ton amatan bulan Mei. Jadi, kita optimistis beras aman,&rdquo; ungkapnya. (agf/c6/fal)

Sejak 20 Juli 2023, India dikabarkan menghentikan ekspor beras. Negara tersebut merupakan pengekspor beras terbesar di dunia.

India Stop Ekspor Beras, RI Andalkan Stok Lokal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dpr-beras-impor-kok-lebih-mahal-dari-lokal_m_211759.jpeg" alt="Anggota DPR Fraksi Golkar, Firman Soebagyo mempertanyakan soal dugaan harga beras impor yang dinilainya lebih mahal ketimbang lokal." width="100%">
<figcaption>Anggota DPR Fraksi Golkar, Firman Soebagyo mempertanyakan soal dugaan harga beras impor yang dinilainya lebih mahal ketimbang lokal.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berencana menggelar operasi pasar. Tujuannya, untuk menjaga stabilitas pasokan pangan saat Ramadan dan Idul Fitri. Hanya saja kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan. Yakni soal rencana menggelontorkan beras impor di gudang Perum Bulog. Anggota DPR Fraksi Golkar, Firman Soebagyo mengatakan, beras impor yang digelontorkan harusnya lebih murah dari beras lokal. Dia pun ragu kebijakan ini ampuh menekan harga beras di pasaran. &ldquo;Logikanya kan kalau OP itu harga terjangkau. Harusnya murah kan. Tapi kalau harga berasnya lebih mahal jadi buat apa kita impor,&rdquo; kata dia dilansir Rakyat Merdeka (Jawa Pos Grup), Jumat (11/5). Idealnya, kata dia, OP dilakukan untuk menjaga stabilitas harga. Sehingga masyarakat mampu membeli beras dengan harga terjangkau. &ldquo;Tetapi dengan adanya impor yang jauh lebih mahal, sehingga tidak bisa dibeli dengan harga murah dengan kualitas yang baik, artinya, ada apa?," tanya Firman. "Jadi OP ini hanya jadi alasan saja untuk dijadikan pembenaran agar bisa impor. Dibalik itu ada pemain-pemain, ada kepentingan-kepentingan di dalamnya. Tapi Siapa? Saya kira ini menarik dilakukan kajian," lanjut dia. Dia juga curiga impor beras ini untuk kepentingan politik di 2019. Kecurigaan Anggota Komisi IV DPR ini lantaran tahun lalu, Kemendag sudah komit untuk tidak impor beras. "Buktinya, harga beras tahun lalu juga stabil. Tapi belakangan begitu memasuki tahun politik, Kemendag malah buka impor kran beras 500 ribu ton," tegas dia. Terpisah, salah satu pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Afong tegaskan situasi harga beras saat ini sudah turun. Menurut dia, harga beras medium saat ini rata-rata jauh di bawah di bawah Rp 9.000 per kilogram. HET untuk beras medium sendiri Rp 9450 per kilogram untuk wilayah Jawa dan Jakarta. &ldquo;Bahkan beberapa waktu lalu (harga beras medium di Cipinang) ada yang pernah menyentuh Rp 7900 per kilogram,&rdquo; katanya. Mengenai OP yang dilakukan Bulog, dia tidak terlalu yakin akan efektif. Buktinya, harga beras selama ini turun, bukan karena OP, tapi karena memang suplai beras berlebih dan di berbagai daerah sentra produksi banyak panen. &ldquo;Jadi harga turun bukan karena operasi pasar tapi karena produksi melimpah,&rdquo; pungkasnya.

DPR: Beras Impor Kok Lebih Mahal Dari Lokal

beras lokal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#beras lokal

Berita Terkini

India Stop Ekspor Beras, RI Andalkan Stok Lokal

DPR: Beras Impor Kok Lebih Mahal Dari Lokal

Download Aplikasi JawaPos.com