<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/UANG-29.jpg" alt="Ilustrasi dana insentif" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dana insentif</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Viral di media sosial seorang ASN dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut bahwa penghasilannya sampai Rp 34 juta per bulan. Hal itu membuat banyak respons dari netizen dan ASN lainnya di kota lain.&nbsp;</p> <div dir="auto">Lantas, berapa besaran penghasilan yang bisa didapatkan ASN di DKI Jakarta dalam satu bulan?</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil kisaran gaji pokok ASN DKI dibagi pada empat golongan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01682960/dpd-serahkan-lima-nama-calon-anggota-bpk-ke-dpr">DPD Serahkan Lima Nama Calon Anggota BPK ke DPR</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Golongan I</div> <div dir="auto">Golongan Ia: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800 Golongan Ib: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900 Golongan Ic: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500 Golongan Id: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Golongan II&nbsp;</div> <div dir="auto">Golongan IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600 Golongan IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300 Golongan IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000 Golongan IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Golongan III&nbsp;</div> <div dir="auto">Golongan IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400 Golongan IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600 Golongan IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400 Golongan IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">- Golongan IV&nbsp;</div> <div dir="auto">Golongan IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000 Golongan IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500 Golongan IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900 Golongan IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700 Golongan IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Gaji pokok tersebut sama dengan gaji di berbagai daerah lainnya. Hal membedakannya ada pada gaji tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diterima ASN di Jakarta. Pasalnya, tunjangan diatur tersendiri melalui pemerintah setempat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di DKI Jakarta sendiri, aturan mengenai besaran tunjangan ASN dan pejabat DKI diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Berikut adalah daftar TPP yang didapat para PNS DKI Jakarta:</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/01682966/presiden-iran-seyed-ebrahim-raisi-kunjungi-indonesia-besok">Presiden Iran Seyed Ebrahim Raisi Kunjungi Indonesia Besok</a></strong></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Besaran TPP Bagi PNS yang Menduduki</div> <div dir="auto">Jabatan Pelaksana dan Calon PNS :</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Teknis Ahli: Rp 19.710.000&nbsp;</div> <div dir="auto">Teknis Terampil: Rp 17.370.000&nbsp;</div> <div dir="auto">Administrasi Ahli: Rp 15.300.000 Administrasi Terampil: Rp 13.500.000 Operasional Ahli: Rp 11.610.000&nbsp;</div> <div dir="auto">Operasional Terampil: Rp 9.810.000</div> <div dir="auto">Pelayanan Ahli: Rp 8.010.000</div> <div dir="auto">Pelayanan Terampil: Rp 7.470.000&nbsp;</div> <div dir="auto">Calon PNS: Rp 4.860.000&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara besaran TPP bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional auditor, perencana, dan dokter adalah sebagai berikut:&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keahlian Utama: Rp 33.030.000&nbsp;</div> <div dir="auto">Keahlian Madya: Rp 28.710.000&nbsp;</div> <div dir="auto">Keahlian Muda: Rp 23.850.000&nbsp;</div> <div dir="auto">Keahlian Pertama: Rp 19.620.000&nbsp;</div> <div dir="auto">Keterampilan Penyelia : Rp 19.620.000</div> <div dir="auto">Keterampilan Mahir : Rp 17.370.000</div> <div dir="auto">Keterampilan Terampil : Rp 16.830.000</div> <div dir="auto">Keterampilan Pemula: Rp 14.760.000</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/01682963/klik-sentuh-dan-pindai-bisa-belajar-beragam-arca-serta-topeng-malangan">Klik Sentuh dan Pindai, Bisa Belajar Beragam Arca serta Topeng Malangan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Besaran TPP bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional selain auditor, perencana, dan dokter:&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keahlian Utama: Rp 31.770.000</div> <div dir="auto">Keahlian Madya: Rp 26.550.000&nbsp;</div> <div dir="auto">Keahlian Muda: Rp 23.580.000&nbsp;</div> <div dir="auto">Keahlian Pertama: Rp 18.720.000 Keterampilan Penyelia: Rp 18.720.000 Keterampilan Mahir: Rp 17.190.000 Keterampilan Terampil: Rp 16.560.000 Keterampilan Pemula: Rp 12.960.000</div>

Viral di media sosial seorang ASN dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut bahwa penghasilannya sampai Rp 34 juta per bulan.

Viral PNS DKI Pamer Take Home Pay, Segini Besaran Gaji dan Tunjangannya, Jumlahnya Fantastis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/THR.jpg" alt="Ilustrasi tunjangan hari raya (THR). Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tunjangan hari raya (THR). Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Lebaran sebentar lagi. Presiden RI Joko Widodo pun telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan tahun 2022.<br /> <br /> PP tersebut ditandatangani pada tanggal 13 April 2022 dan mengatur mengenai siapa saja yang berhak menerima THR dan gaji ke-13 hingga besarannya.<br /> <br /> "Bahwa Pemerintah berupaya mempertahankan tingkat daya beli masyarakat, di antaranya melalui pembelanjaan aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan di masyarakat sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," demikian disebutkan dalam aturan pertimbangan aturan tersebut yang dilihat di laman Kementerian Sekretariat Negara pada hari Senin.<br /> <br /> Dalam Pasal 3 disebutkan siapa saja yang berhak untuk menerima THR dan gaji ke-13 pada tahun 2022 yaitu:<br /> 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan calon PNS<br /> 2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)<br /> 3. Prajurit TNI<br /> 4. Anggota Polri<br /> 5. Pejabat Negara<br /> 6. Aparatur Negara<br /> <br /> Pejabat negara yang dimaksud yaitu:<br /> 1. Presiden dan Wakil Presiden;<br /> 2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MPR<br /> 3. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR<br /> 4. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPD<br /> 5. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc;<br /> 6. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah Konstitusi;<br /> 7. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;<br /> 8. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;<br /> 9. Ketua dan Wakil Ketua KPK<br /> 10. menteri dan pejabat setingkat menteri;<br /> 11. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;<br /> 12. Gubernur dan Wakil Gubernur;<br /> 13. Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota;<br /> 14. Pejabat Negara lain yang ditentukan undang-undang.<br /> <br /> Aparatur negara termasuk:<br /> 1. Wakil Menteri;<br /> 2. Staf Khusus di lingkungan kementerian/lembaga;<br /> 3. Dewan Pengawas KPK<br /> 4. Pimpinan dan Anggota DPRD<br /> 5. Hakim ad hoc;<br /> 6. Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural<br /> 7. Pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah<br /> 8. Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik<br /> 9. Pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan menteri, pejabat pimpinan tinggi, administrator; atau pengawas.<br /> 10. Pegawai Non-ASN yang bertugas pada instansi pemerintah<br /> 11. Aparatur Negara lain sesuai peraturan UU<br /> <br /> Dalam Pasal 6 disebutkan THR dan gaji ke-13 terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan 50 persen tunjangan kinerja sesuai dengan jabatan, pangkat, peringkat jabatan atau kelas jabatan.<br /> <br /> THR dan gaji ke-13 bagi wakil menteri, paling banyak sebesar 85 persen dari THR dan gaji ke-13 menteri (Pasal 6 ayat 3).<br /> <br /> Sementara itu, THR dan gaji ke-13 bagi pensiunan dan penerima pensiun terdiri atas pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan.<br /> <br /> "THR dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Dalam hal THR belum dapat dibayarkan, THR dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya," demikian disebutkan dalam Pasal 11.<br /> <br /> Adapun gaji ke-13 dibayarkan paling cepat pada bulan Juli dan bila belum dapat dibayarkan, dapat dibayarkan setelah Juli 2022.<br /> <br /> THR dan gaji ke-13 tersebut juga tidak dikenai potongan iuran. Namun, masih dikenai pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan UU.<br /> <br /> Berikut besaran maksimal THR dan gaji ke-13 bagi pimpinan, anggota dan pegawai nonpegawai ASN yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pada lembaga nonstruktural dan perguruan tinggi negeri baru:<br /> <br /> 1. Pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural<br /> a. Ketua/Kepala atau sebutan lain: Rp24,134 juta<br /> b. Wakil Ketua/Wakil Kepala atau dengan sebutan lain Rp21,237 juta<br /> c. Sekretaris atau sebutan lain Rp18,34 juta d. Anggota Rp 18,34 juta<br /> <br /> 2. Pegawai Non-Pegawai ASN pada lembaga non-struktural dan pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan eselon/pejabat:<br /> a. Eselon I/ Pejabat Pimpinan Tinggi Utama/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Rp19,939 juta<br /> b. Eselon II/Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Rp14,702 juta<br /> c. Eselon III/Pejabat Administrator Rp8,987 juta<br /> d. Eselon IV/Pejabat Pengawas Rp7,517 juta<br /> <br /> 3. Pegawai Non-Pegawai ASN yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pada lembaga nonstruktural dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Perpres No. 10 Tahun 2016, sebagai pejabat pelaksana dengan jenjang pendidikan:<br /> a. Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/sederajat:<br /> 1. Masa kerja sampai 10 tahun Rp3,219 juta<br /> 2. Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp3,613juta<br /> 3. Masa di atas 20 tahun Rp4,079 juta<br /> <br /> b. Sekolah Menengah Atas/Diploma<br /> Satu sederajat:<br /> 1. Masa kerja sampai 10 tahun Rp3,842 juta<br /> 2. Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp4,329juta<br /> 3. Masa kerja di atas 20 tahun Rp4,984juta<br /> <br /> c. Diploma Dua/Diploma Tiga/sederajat:<br /> 1. Masa kerja sampai 10 tahun Rp4,138juta<br /> 2. Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp4,657 juta<br /> 3. Masa kerja di atas 20 tahun Rp5,397 juta<br /> <br /> d. Strata I/Diploma Empat/sederajat:<br /> 1. Masa kerja sampai 10 tahun Rp4,735 juta<br /> 2. Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp5,394 juta<br /> 3. Masa kerja di atas 20 tahun Rp6,229 juta<br /> <br /> e. Strata 2/Strata 3/sederajat:<br /> 1. Masa kerja sampai 10 tahun Rp5,064 juta<br /> 2. Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp5,77 juta<br /> 3. Masa kerja di atas 20 tahun Rp6,769 juta.

Ini Besaran dan Pihak yang Berhak Terima THR dan Gaji ke-13 Tahun 2022

Besaran Gaji ke-13

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Besaran Gaji ke-13

Berita Terkini

Viral PNS DKI Pamer Take Home Pay, Segini Besaran Gaji dan Tunjangannya, Jumlahnya Fantastis

Ini Besaran dan Pihak yang Berhak Terima THR dan Gaji ke-13 Tahun 2022

Download Aplikasi JawaPos.com