<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/03/03/82526f6d-d900-4888-971f-5621c1d1beec-2811490315.jpg" alt="Ilustrasi pengemudi ojek online (ojol). Tahun ini pengemudi ojol akan kembali dapat BHR. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengemudi ojek online (ojol). Tahun ini pengemudi ojol akan kembali dapat BHR. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah memastikan Bantuan Hari Raya (BHR) bagi pengemudi ojek online (ojol) akan kembali cair jelang Lebaran 2026. Jumlah penerimanaya diperkirakan akan mencapai 850 ribu mitra pengemudi di seluruh Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, komitmen pemberian BHR tersebut merupakan hasil komunikasi intensif antara pemerintah dan perusahaan aplikator. &ldquo;BHR untuk ojol ini telah dilakukan dengan komunikasi intensif dengan para aplikator. Dan alhamdulillah, komitmen kuat dari para aplikator juga diwakili dengan yang hadir pada pagi hari ini,&rdquo; kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/3). Menurut dia, nilai BHR tahun ini meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan 2025. Jika tahun lalu total anggaran berada di kisaran Rp 105&ndash;110 miliar, maka pada 2026 melonjak menjadi Rp 222 miliar. Dari sisi kontribusi, dua perusahaan besar yakni GoTo dan Grab kembali menjadi penyumbang dana terbesar. Pada 2025, masing-masing perusahaan menyiapkan sekitar Rp50 miliar. Tahun ini, keduanya meningkatkan alokasi menjadi Rp100&ndash;110 miliar per perusahaan. "Saat ini masing-masing (GoTo dan Grab) menyiapkan sebesar Rp 100-110 miliar, meningkat dua kali dan penerimanya pun masing-masing sebanyak 400 ribu," jelasnya. Sementara itu, Airlangga menyebut bahwa aplikator lain melaporkan jumlah penerima yang akan naik signifikan. Maxim tahun ini memberikan BHR kepada sekitar 51 ribu mitra, melonjak tajam dibandingkan tahun lalu yang hanya sekitar 1.000 mitra. Adapun aplikator inDrive turut menyalurkan BHR kepada sekitar 500 pengemudi. Airlangga menegaskan pemerintah mendorong agar penyaluran BHR dilakukan lebih awal, yakni 14 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. &ldquo;Kami mendorong penyaluran dilakukan lebih awal, H-14 atau paling lambat H-7 Idul Fitri,&rdquo; tukasnya. &nbsp;

Pemerintah siapkan BHR Ojol 2026 untuk 850 ribu mitra. GoTo dan Grab gelontorkan dana terbesar hingga Rp 110 miliar.

BHR untuk 850 Ribu Pengemudi Ojol Segera Cair, GoTo-Grab Kucurkan Dana hingga Rp 110 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/03/03/7b37b5de-55b4-4739-af69-1bb958180fda-1-1980787805.jpg" alt="Konferensi pers mengenai THR dan BHR di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (3/3). (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Konferensi pers mengenai THR dan BHR di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (3/3). (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Pemerintah memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja swasta wajib dibayarkan penuh dan tidak boleh dicicil. Pembayaran THR tersebut paling lambat dilakukan tujuh hari sebelum Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriyah. "Untuk THR sektor swasta, wajib dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Dan paling lambat dibayarkan H-7 Lebaran," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/3). Ia menjelaskan, pekerja dengan masa kerja minimal satu tahun berhak menerima THR sebesar satu bulan upah. Sementara itu, bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, besaran THR diberikan secara proporsional sesuai dengan lama bekerja. Airlangga mengakui bahwa besaran total pembayaran THR akan bervariasi di setiap perusahaan. Hal itu, kata dia, tergantung pada jumlah pekerja dan struktur pengupahan masing-masing. "Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, jumlah penerima upah yang tercatat saat ini mencapai 26,5 juta pekerja. Dan diperkirakan total dana THR yang akan dibayarkan senilai Rp 124 triliun untuk THR sektor swasta," jelasnya. Dari total nilai itu, Airlangga berharap dapat secara signifikan mendongkrak konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. "Ini diharapkan bisa mendorong konsumsi nasional secara signifikan," tukas Airlangga. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor M3HK04-003-2026 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2026 Bagi Pekerja atau Buruh di perusahaan. Ia menyebut, surat edaran ini kami tujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia. Ada beberapa poin yang ditekankan dalam surat edaran tersebut, salah satunya bahwa Pemberian THR mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagaan Kerjaan Nomor 6 tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja buruh di perusahaan. "Yang kedua bahwa THR keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh Yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih. Dan pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha Berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu," ujarnya.

Pemerintah pastikan THR pekerja swasta wajib dibayar penuh dan paling lambat H-7 Lebaran. THR tidak boleh dicicil demi dukung konsumsi.

THR Pekerja Swasta Paling Lambat Dibayarkan H-7 Lebaran, Wajib Dibayar Penuh dan Dilarang Cicil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2026/03/03/7b37b5de-55b4-4739-af69-1bb958180fda-1-1980787805.jpg" alt="Konferensi pers mengenai THR dan BHR di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (3/3). (Nurul F/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Konferensi pers mengenai THR dan BHR di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (3/3). (Nurul F/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah memastikan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 2026 dibayarkan penuh 100 persen. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 55 triliun, meningkat sekitar 10 persen dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 49 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan itu merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi lanjutan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, yakni Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. &ldquo;THR ASN pemerintah pusat termasuk PPPK, TNI-Polri serta pensiunan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 55 triliun dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 49 triliun atau naik 10 persen,&rdquo; kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/3). THR ASN 2026 akan disalurkan kepada 2,4 juta ASN pusat termasuk TNI-Polri dengan total anggaran Rp 22,2 triliun. Kemudian untuk 4,3 juta ASN daerah dialokasikan Rp 20,2 triliun. Sementara itu, 3,8 juta pensiunan akan menerima THR dengan total anggaran Rp 12,7 triliun. Dengan demikian, total penerima manfaat kebijakan ini mencapai sekitar 10,5 juta orang di seluruh Indonesia. "Adapun komponen THR yang dibayarkan mencakup 100 persen gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja sesuai regulasi yang berlaku," bebernya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil atau PNS hingga TNI dan Polri akan cair dalam waktu dekat. "(THR ASN cair) minggu pertama puasa, sebentar lagi," kata Purbaya kepada awak media di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Kamis (19/2). Purbaya tidak menyebutkan detail kapan pencairannya. Namun, pekan pertama bulan Ramadhan akan berakhir pada Kamis, 26 Februari 2026 atau pada hari ketujuh masyarakat menjalankan ibadah puasa yang dimulai sejak hari ini, Kamis (19/2). &nbsp;

Pemerintah pastikan THR ASN, TNI-Polri dan pensiunan cair 100% di 2026. Anggaran Rp 55 triliun disiapkan untuk 10,5 juta penerima manfaat.

THR ASN, TNI-Polri, dan Pensiunan Cair 100%, Rp 55 Triliun Dicairkan untuk 10,5 Juta Penerima

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/11/Ojek-Online-Dery-Ridwansah-1JPG-2333767995.jpg" alt="Pengemudi ojek online melintas di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pengemudi ojek online melintas di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (11/2/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Mitra pengemudi ojek online (ojol) di Jakarta banyak yang mengeluhkan besaran bonus hari raya (BHR). Sebab, BHR yang diterima terlampau kecil dengan angka Rp 50 ribu. Hal ini turut disampaikan oleh pengemudi ojol dari aplikasi Gojek bernama Yogi. Dia mengaku menerima BHR jauh dari angka yang ditetapkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan mengenai pemberian BHR kepada pengemudi ojol yang diterbitkan pada 11 Maret 2025 kemarin. Pada surat tersebut, tertulis bahwa besar BHR yang diberikan dihitung berdasarkan 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan dalam satu tahun terakhir. Namun, Yogi mengaku tak mendapat BHR seperti ketentuan ini. &ldquo;Kalau setahu saya, kalau sekasarannya untuk bonus harian itu kan 20% dikali pendapatan rata-rata tiap bulan. Kalau saya dapat Rp 25 juta selama setahun berarti rata-rata per bulannya kan Rp 2 juta ya kalau dibagi 12. Rp 2 juta itu kalau 20% kan Harusnya Rp 400 ribu,&rdquo; kata Yogi kepada JawaPos.com, Selasa (25/3). Di samping itu, Yogi menyadari bahwa dirinya memang tak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Gojek. Terlebih, salah satu syarat yang mengharuskan aktif 25 hari dan 200 jam terasa berat. Meski begitu, ia mengaku tetap mendapatkan pencapaian yang baik selama periode itu, sehingga merasa tak sebanding dengan jumlah BHR yang hanya bernilai Rp 50 ribu. &ldquo;Kalau untuk hari kerja mungkin nggak ya (tidak memenuhi) ya karena sampingan saya juga kadang-kadang kalau kerjaan lagi numpuk ya nggak saya ambil. Cuman ya nggak sebanding aja nilainya (BHR) segitu, saya dapat lumayan banyak lah dalam setahun,&rdquo; jelas dia. Selain itu, Yogi juga menyoroti kriteria yang ditetapkan Gojek terkait BHR yang menurutnya terlampau tinggi. Oleh karenanya, ia meminta pihak aplikasi untuk meringankan kriteria tersebut. &ldquo;Kalau saya rasa sih ya terlalu tinggi, seharusnya cukup dilihat dari performa sama pendapatan tiap bulan aja ya sudah cukup,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Namun, jika memang kriterianya diharuskan tinggi. Dia menyarankan agar pihak Gojek mengumumkannya dari jauh-jauh hari. Tindakan ini semata-mata agar pihak mitra ojol bisa mempersiapkan dengan matang untuk mendapatkan BHR bernilai maksimal.&nbsp; &ldquo;Biar bisa ada persiapan, kalau ini kan kayaknya sepihak aja gitu. Langsung begini, langsung tinggi gitu kriterianya. Ya pasti kecewa lah, kecuali kalau dari, mungkin, sekarang diberitahu, nanti tahun depan ada BHR lagi kriterianya begini,&rdquo; ucap dia. Sebagai informasi, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, telah menyerukan seluruh pengemudi ojol, taksi online, dan kurir untuk mendatangi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan membuat pengaduan massal ke Posko THR pada 25 Maret 2025 pukul 10.00 WIB. Bahkan, yang di luar Jabodetabek diimbau untuk dapat mendatangi kantor pemerintah daerah setempat demi mengadukan THR ojol yang dianggap tidak manusiawi.

Pengemudi ojol di Jakarta mengeluhkan besaran bonus hari raya yang dianggap terlalu kecil, hanya Rp 50 ribu, dan meminta perubahan kebijakan

Ojol Keluhkan Besaran THR Hanya Rp 50 Ribu, Anggap Syarat Dapat Bonus Maksimal Terlampau Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/22/Sidang-kabinet-paripurna-persiapan-Idul-Fitri-4-3885327045.jpeg" alt="Presiden Prabowo Subianto. (Cahyo - Biro Pers Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto. (Cahyo - Biro Pers Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Presiden Prabowo Subianto diminta mengambil langkah tegas menindak aplikasi penyedia jasa transportasi atau aplikator ojek online (ojol). Pasalnya, para aplikator tidak mengikuti ketentuan yang dibuat pemerintah dalam pemberian Bantuan Hari Raya (BHR) alias THR kepada ojol. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia (Garda Indonesia) Raden Igun Wicaksono mengeluhkan ketidaksesuaian dalam pemberian BHR kepada pengemudi ojol. Mayoritas ojol hanya diberikan BHR sebesar Rp 50 ribu hingga Rp 100 ribu melalui dompet digital.&nbsp; "Hanya ojol binaan saja seperti ojol yang dibawa masuk ke istana bertemu Presiden Prabowo, itu adalah ojol binaan yang diberikan nilai BHR Rp 900 ribu, namun ojol reguler hanya menerima Rp 50 ribu," ujar Igun.&nbsp; Jumlah tersebut jauh dari ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yang menetapkan BHR sebesar 20 persen dari pendapatan tahunan. Untuk itu, Igun meminta agar terdapat tindakan tegas yang diberikan kepada aplikator.&nbsp; "Pemerintah serta Presiden harus mengambil tindakan tegas untuk menjaga citra baik Pemerintahan dimata ojol dan rakyat seluruh Indonesia," terangnya.&nbsp; Igun juga mengungkapkan, selama ini pendapatan para driver ojek online dipotong oleh biaya aplikasi hampir mencapai 50 % setiap orderan. Jika dihitung, para mitra dapat memberikan pendapatan untuk aplikator mencapai Rp 60 juta per tahun. "Rata-rata ojol sudah memberikan kontribusi pendapatan sangat besar kepada aplikator, ada yang setahun bisa mencapai Rp 60 juta bahkan lebih, dengan asumsi setiap ojol memberikan masukan per bulan Rp 5 juta kepada perusahaan aplikator dikalikan 12 bulan, lalu aplikator hanya berikan BHR hanya Rp 50 ribu saja," jelasnya.

Presiden Prabowo Subianto diminta untuk menindak tegas aplikator ojol yang tidak mengikuti ketentuan BHR.

Prabowo Diminta Bertindak! THR Ojol Jauh dari Ketentuan Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/18/Screenshot_2025-03-18-20-38-46-959_comgoogleandroidgm-edit-2103810690.jpg" alt="Ilustrasi pengemudi ojek online. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengemudi ojek online. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Para pengemudi ojek online (ojol) keluhkan besaran Bantuan Hari Raya (BHR) alias THR yang dibagikan oleh aplikasi penyedia jasa transportasi. Pasalnya, mayoritas mitra ojol hanya mendapatkan BHR sebesar Rp 50 ribu.&nbsp; Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia (Garda Indonesia) Raden Igun Wicaksono mengungkapkan rasa kekecewaannya. Pasalnya, pendapatan para driver ojek online selama ini dipotong biaya aplikasi hampir mencapai 50% setiap ordernya. Jika dihitung, para mitra dapat memberikan pendapatan untuk aplikator mencapai Rp 60 juta pertahun. "Rata-rata ojol sudah memberikan kontribusi pendapatan sangat besar kepada aplikator, ada yang setahun bisa mencapai Rp. 60 juta bahkan lebih, dengan asumsi setiap ojol memberikan masukan per bulan Rp 5 juta kepada perusahaan aplikator dikalikan 12 bulan, lalu aplikator hanya berikan BHR hanya Rp. 50 ribu saja," terangnya.&nbsp; Ia mengungkapkan, para ojol hanya menerima BHR sebesar Rp50 ribu hingga Rp100 ribu. Jumlah tersebut jauh dari ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yang menetapkan BHR sebesar 20 persen dari pendapatan tahunan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan BHR Online 2025 sangat menyimpang. "Kami protes keras dan mengecam aplikator yang kami anggap telah melakukan akal-akalan menipu Presiden RI, membangkang Menaker RI dan membohongi Ojol seluruh Indonesia hanya demi menjaga citra baik dimata Presiden RI. Aplikator melaporkan bahwa BHR diberikan senilai hampir Rp.1 juta, pembohongan besar," katanya. Igun mengungkapkan, banyak pengemudi ojol yang telah bekerja lebih dari lima tahun di satu platform hanya menerima Rp50 ribu. Sementara itu, hanya segelintir pengemudi yang disebut sebagai &lsquo;ojol binaan&rsquo; yang mendapatkan BHR hingga Rp900 ribu.&nbsp; Bahkan, menurut Igun, ojol yang diundang ke Istana dan bertemu Presiden Prabowo merupakan bagian dari kelompok &lsquo;binaan&rsquo;, sehingga mereka mendapat nominal lebih besar, sementara mayoritas ojol lainnya hanya mendapat Rp50 ribu. "Bagi kami, BHR Rp.50 ribu ini sudah merupakan bentuk bukti nyata dari suatu praktik perbudakan tersistematis terhadap Rakyat Indonesia yang bekerja sebagai ojol dan kami Asosiasi mengecam praktik perbudakan ini," ucapnya.

Para pengemudi ojek online (ojol) keluhkan besaran Bantuan Hari Raya (BHR) alias THR yang dibagikan oleh aplikasi.

Miris! Ojol Setor Rp60 Juta per Tahun ke Aplikator, THR Hanya Rp 50 Ribu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bhr