<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/09/Pinjol-2003028873.jpg" alt="Ilustrai pinjol. Beberapa guru terpaksa harus mengambil pinjaman online (pinjol) untuk mencukupi kebutuhan hidup akibat tamsil belum cair." width="100%">
<figcaption>Ilustrai pinjol. Beberapa guru terpaksa harus mengambil pinjaman online (pinjol) untuk mencukupi kebutuhan hidup akibat tamsil belum cair.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pakar Hukum Perbankan Universitas Airlangga Prawitra Thalib menyebut bahwa korban penipuan pinjol tidak perlu membayarkan tagihan. Dengan catatan bahwa korban benar-benar tidak menerima pundi-pundi uang sepeser pun dari aplikasi pinjol. Pembuktian tersebut harus diawali dengan laporan kepolisian. "Korban harus membuat laporan kepolisian untuk membuktikan bahwa dia adalah korban dari kasus tersebut," ungkapnya. Laporan tersebut kemudian bisa dipergunakan sebagai acuan sementara oleh korban agar tidak perlu membayar tagihan. Terutama ketika korban didatangi oleh pihak penagih atau debt collector. "Saat didatangi debt collector korban bisa menjadikan laporan kepolisian tersebut sebagai acuan bahwa dia adalah korban," terangnya. Pembuktian selanjutnya perlu dilakukan selama proses hukum berjalan. Pihaknya juga mengimbau pada korban untuk berkoordinasi dengan pihak Bank Indonesia. Koordinasi tersebut diperlukan untuk menjaga BI Checking korban tetap aman. Sebab, kendati menjadi korban apabila tidak membayar tagihan tersebut riwayat BI Checking korban bisa mendapatkan catatan merah. Sehingga perlu koordinasi dengan BI guna menyelamatkan catatan finansial korban dalam sistem BI Checking. Lebih lanjut, pihaknya turut mengimbau pada korban untuk berhati-hati terhadap penyerahan data pribadi. Dalam penginstalan aplikasi pinjol, pengguna hanya diperbolehkan mengizinkan akses aplikasi pada tiga hal. Yaitu penggunaan kamera, microphone, dan lokasi GPS. Di luar itu, perizinan aplikasi rawan disalahgunakan oleh pihak pengembang. "Biasanya ada aplikasi yang membutuhkan akses ke galeri maupun ke kontak pengguna. Itu tidak perlu dilanjutkan," imbuhnya. Sebab, sarana perizinan aplikasi tersebut rawan disalahgunakan. Seperti untuk mengakses foto dan video milik korban. Maupun mengirimkan pesan teror pada keluarga maupun kerabat korban.&nbsp;

Pakar hukum mengingatkan korban penipuan pinjol untuk tidak membayar tagihan jika tidak menerima uang.

Pakar Hukum Perbankan Sebut Korban Tak Perlu Lunasi Pinjol, Perlu Pembuktian Hukum untuk Selamatkan BI Checking

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/16/eri-c-1873960817.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan nama-nama pelaku UMKM korban penipuan tidak terkena blacklist OJK. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan nama-nama pelaku UMKM korban penipuan tidak terkena blacklist OJK. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak tinggal diam, terkait kasus penipuan yang merugikan belasan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Kelurahan Sememi, Benowo. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan pihaknya telah menghubungi&nbsp;Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk memulihkan nama-nama pelaku UMKM korban penipuan. Sebab, beberapa korban yang ditemui Eri, mengaku khawatir insiden penipuan yang dialami, akan membuat BI Checking mereka merah, sehingga menyulitkan mengajukan pinjaman di masa depan. "Kami segera berkoordinasi dan memastikan ketika melakukan pinjaman lagi tidak terkena blacklist (OJK). Itu tanggung jawab kami. InsyaAllah prosesnya segera dilakukan," ujar Eri, Minggu (15/2). Sebelumnya, kasus penipuan yang menimpa belasan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, sempat membuat geger masyarakat. Kasus ini bermula dari sosialisasi program pinjaman yang diadakan pada 31 Oktober 2024 di Kantor Kelurahan Sememi. Kegiatan ini diinisiasi Bramasta Afrizal Riyadi (BAR), yang mengaku sebagai pegawai Pemkot Surabaya. Pelaku berhasil mengelabui korban dengan iming-iming pinjaman modal UMKM dengan bunga 0 persen. Alih-alih mendapat pinjaman, pelaku malah mendaftarkan identitas korban untuk mendapatkan pinjaman online (pinjol) Bahkan dari penuturan salah satu korban, pelaku mengambil alih ponsel mereka untuk verifikasi KTP dan wajah. Korban baru sadar telah ditipu setelah pinjaman yang dijanjikan tak kunjung diterima. Kerugian korban ditaksir Rp 210 Juta. Terkait terduga pelaku penipuan,&nbsp;Eri Cahyadi mengakui bahwa BAR sempat bekerja sebagai outsourcing di Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim). Namun sudah dipecat sejak Juli 2024. "Arek iku (anak itu, terduga pelaku) sudah dikeluarkan karena bermasalah terkait Alat Tulis Kantor (ATK) di Bagian Umum (Prokopim) ya berkurang. Karena itu (BAR) sanksinya dikeluarkan," tutur Eri. BAR juga telah dilaporkan ke&nbsp;Jatanras Satreskrim Polrestabes Surabaya. Namun hingga kini, dalang dibalik kasus penipuan yang merugikan belasan UMKM itu menghilang dan belum ditemukan.

"Kami segera berkoordinasi dan memastikan ketika melakukan pinjaman lagi tidak terkena blacklist (OJK)," ujar Eri.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Pastikan UMKM Korban Penipuan Tak Kena Blacklist OJK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/09/Pinjol-2003028873.jpg" alt="Ilustrai pinjol. Beberapa guru terpaksa harus mengambil pinjaman online (pinjol) untuk mencukupi kebutuhan hidup akibat tamsil belum cair." width="100%">
<figcaption>Ilustrai pinjol. Beberapa guru terpaksa harus mengambil pinjaman online (pinjol) untuk mencukupi kebutuhan hidup akibat tamsil belum cair.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perusahaan pinjaman online (pinjol) adalah lembaga jasa keuangan non bank yang menawarkan pinjaman tunai kepada masyarakat dengan cepat dengan nilai tertentu.&nbsp; Pinjaman online dapat dicairkan dalam bentuk tunai. Hal itu memungkinkan peminjam untuk melakukan pembelian apa pun yang diperlukan dengan uang tersebut, baik kebutuhan konsumtif maupun produktif.&nbsp; Keuntungan pinjaman online terletak pada fleksibilitasnya. Peminjam dapat mengajukan jumlah uang yang mereka pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka. Dalam dunia pinjaman online, terdapat dua pihak utama, yaitu pemberi pinjaman (lender) dan penerima pinjaman (borrower). Pemberi pinjaman adalah individu atau lembaga yang menyediakan dana untuk dipinjamkan. Penerima pinjaman adalah mereka yang meminjam dana tersebut untuk memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Pinjaman online yang legal menjadi solusi bagi masyarakat di Indonesia yang butuh dana cepat. Apalagi di tengah kebutuhan dana mendesak. Pinjaman online juga menjadi salah satu sektor industri yang berkembang cukup pesat di Indonesia.&nbsp; Pinjaman online cepat cair menjadi pilihan utama bagi banyak orang karena berbagai alasan, termasuk proses yang cepat dan persyaratan yang lebih mudah. Meskipun demikian, masyarakat harus memiliki pertimbangan matang dan penting sebelum memutuskan untuk menggunakan pinjaman online. Dilansir dari beberapa sumber, berikut adalah beberapa tips agar pengajuan pinjaman online agar cepat dicairkan oleh lembaga terkait:&nbsp; <ol> <li>Pastikan Penghasilan Sesuai Syarat&nbsp;</li> </ol> Sebagai calon peminjam, masyarakat perlu memperhatikan apakah pemasukan sesuai dengan syarat minimum pinjaman online tersebut. Pastikan untuk memeriksa persyaratan pendapatan minimum yang dilampirkan.&nbsp; Jika tidak memenuhi persyaratan minimum, maka pengajuan pinjaman mungkin akan ditolak. Hal ini karena jika penghasilan tidak memenuhi syarat, lembaga pinjaman tersebut akan menganggap bahwa pengajuan pinjaman ini dapat membebani pelanggan secara finansial.&nbsp; <ol start="2"> <li>Menentukan Tujuan Pinjaman&nbsp;</li> </ol> Sebagian besar lembaga pinjaman online biasanya memberikan kemudahan untuk mengajukan pinjaman yang produktif. Misalnya, modal usaha, karena uang tersebut akan digunakan untuk mendapatkan penghasilan.&nbsp; Pada dasarnya, menentukan tujuan ini bermanfaat untuk mengubah cara pandang lembaga pinjaman online terhadap kepercayaan mereka kepada pelanggan.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01361339/kasus-pinjaman-online-dominasi-layanan-hukum-lbh-surabaya">Kasus Pinjaman Online Dominasi Layanan Hukum LBH Surabaya</a> <ol start="3"> <li>Periksa BI Checking&nbsp;</li> </ol> Semua lembaga pinjaman online dapat mengetahui riwayat kredit setiap orang melalui pemeriksaan BI. Semua pemohon dengan riwayat kredit baik atau buruk terdaftar di BI Checking.&nbsp; Biasanya sulit bagi pemohon dengan kredit buruk untuk mendapatkan pinjaman. Oleh karena itu, perbaiki riwayat kredit sebelum mendaftar. Semakin baik riwayat kredit, semakin cepat pengajuan pengajuan pinjaman di proses.&nbsp; Namun, beberapa orang yang memiliki riwayat tunggakan atau hutang yang belum dibayar berakhir di daftar hitam atau blacklist.&nbsp; Pasalnya, sulit bagi mereka yang telah masuk daftar hitam mendapatkan kembali kepercayaan lembaga keuangan. Inilah mengapa riwayat kredit yang baik perlu dipertahankan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01358073/ojk-terima-50413-aduan-terkait-pinjaman-online-ilegal-lewat-fintech">OJK Terima 50.413 Aduan terkait Pinjaman Online Ilegal Lewat Fintech</a>&nbsp; <ol start="4"> <li>Bayar Tepat Waktu&nbsp;</li> </ol> Lakukan pembayaran pinjaman tepat waktu untuk mempertahankan riwayat kredit dan kepercayaan. Upaya ini bukan hanya untuk mempertahankan riwayat kredit dalam BI Checking, tetapi juga menjaga kepercayaan pada platform pinjaman online yang terlibat.&nbsp; Jika membayar utang tepat waktu pada pinjaman sebelumnya, maka pengajuan pinjaman selanjutnya dapat disetujui dengan cepat. Perlu diketahui bahwa setiap platform memiliki jangka waktu pembayaran yang berbeda. Biasanya, pelanggan juga dibebaskan memilih periode pembayaran sesuai dengan keinginan.(*)

Perusahaan pinjaman online (pinjol) adalah lembaga jasa keuangan non bank yang menawarkan pinjaman tunai kepada masyarakat dengan cepat.

Tips Pengajuan Pinjaman ke Pinjol Resmi Mudah Disetujui dan Cepat Cair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Perumahan-Subsidi-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/9/2021). Kementerian Pertanian menargetkan produksi padi pada tahun 2022 sebesar 55,20 juta ton untuk menjalankan program prioritas peningkatan ketersediaan, a" width="100%">
<figcaption>Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/9/2021). Kementerian Pertanian menargetkan produksi padi pada tahun 2022 sebesar 55,20 juta ton untuk menjalankan program prioritas peningkatan ketersediaan, a</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak masyarakat maupun generasi muda yang kesulitan dalam mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Salah satu alasan kesulitan itu yakni penolakan oleh pihak bank yang disebabkan riyawat kredit tidak lancar yang terekam dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK (dulu bernama BI Checking).&nbsp; Rentetan penolakan itu membuat masih banyak generasi muda yang sulit memiliki rumah. Namun, nyatanya masih ada harapan bagi masyarakat untuk bisa memiliki rumah. Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Heliantopo menjelaskan, salah satu caranya yakni melalui skema &lsquo;tunai bertahap&rsquo;. Heliantopo menjelaskan, beberapa pengembang atau developer memberikan opsi layanan pembelian rumah dengan cara tunai bertahap. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/012903261/skripsi-tak-lagi-wajib-sebagai-syarat-lulus-kuliah-mahasiswa-tetap-harus-miliki-kemampuan-menulis">Skripsi Tak Lagi Wajib Sebagai Syarat Lulus Kuliah, Mahasiswa Tetap Harus Miliki Kemampuan Menulis</a> &rsquo;&rsquo;Di beberapa perumahan itu ada tunai bertahap. Jadi kadang-kadang dia (masyarakat) beli rumah dikasih bonus nyicil 24 kali tanpa bunga, langsung ke developer. Itu bisa tanpa BI checking,&rsquo;&rsquo; ujarnya pada diskusi di kantor DJKN Kemenkeu, Kamis (31/8). Meski begitu, Heliantopo menjelaskan, persyaratan penggunaan SLIK OJK/BI Checking amat penting. Dengan adanya SLIK OJK, bank maupun lembaga keuangan akan mengetahui bagaimana riwayat kredit para calon debitur. Hal itu merupakan prinsip kehati-hatian yang dilakukan bank untuk menyalurkan kredit secara tepat sasaran. &rsquo;&rsquo;Lembaga keuangan itu pertanyaan pertama slip gaji, dan kedua BI checking atau SLIK OJK. Lembaga itu kan lihat dulu, yang pinjam ini historisnya gimana, kalau pernah gak bayar pernah pinjol jangan-jangan ke saya juga ga bayar. Jadi itu logicalnya ya,&rsquo;&rsquo; jelas dia. Dengan kondisi itu, dia mengimbau bagi para generasi muda atau masyarakat pada umumnya untuk lebih disiplin dalam riwayat kreditnya. Masyarakat pun bisa memulai untuk tinggal di hunian dengan menyewa atau mengontrak terlebih dahulu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012903184/sudah-diserahkan-ke-jaksa-dan-ditahan-di-lapas-perempuan-tangerang-kembar-rihana-rihani-segera-disidang">Sudah Diserahkan ke Jaksa dan Ditahan di Lapas Perempuan Tangerang, Kembar Rihana-Rihani Segera Disidang</a> &rsquo;&rsquo;Mungkin ya salah satu alternatif bisa dimulai dengan menyewa dulu. Artinya ngontrak atau kos. Dan mudah-mudahan kalau ada program sewa beli misalnya, sewa dulu baru beli mungkin nanti bisa diformulasikan skemanya,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Sebagai informasi, SMF juga telah mengembangkan skema rent to own (RTO). Sasaran program ini di antaranya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), kemudian MBR non fixed income yang belum terlayani atau ditolak untuk mendapatkan fasilitas perumahan subsidi, serta masyarakat single atau keluarga baru yang punya target hunian dekat dengan pusat aktivitas. Lantas, bagaimana caranya? Heliantopo menjelaskan, pertama, masyarakat bisa mengajukan minat ke agregator. &rsquo;&rsquo;Saat ini kami menggandeng Pinhome sebagai agregator," imbuhnya. Kedua, agregator lantas melakukan transaksi jual beli dengan developer dengan pembiayaan melalui Lembaga Keuangan. Karunia Multifinance dipilih sebagai lembaga keuangan yang telah bekerjasama dalam skema ini. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012903124/dituding-duetkan-anies-cak-imin-surya-paloh-tunggu-perkembangan-satu-dua-hari-ini">Dituding Duetkan Anies-Cak Imin, Surya Paloh: Tunggu Perkembangan Satu-Dua Hari Ini</a> Ketiga, lembaga keuangan itu melakukan refinancing ke SMF. Terakhir, pembayaran sewa oleh masyarakat langsung dilakukan ke lembaga keuanga. Heliantopo berharap, program itu bisa dapat dinikmati oleh masyarakat. &rsquo;&rsquo;Terutama mereka yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan perumahan dengan alasan-alasan tersebut. Sehingga bisa menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas dan implementasi perluasan mandat SMF. Skema rent to own (sewa-beli) ini ada sejak Juni 2023,&rsquo;&rsquo; katanya.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak masyarakat maupun generasi muda yang kesulitan dalam mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Penting Diketahui! Begini Cara Punya Rumah KPR Tanpa BI Checking

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/23/BI-CHECKING-3195319858.jpg" alt="Ilustrasi pemanfaatan smartphone yang sudah menjadi kebutuhan dasar penggunanya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemanfaatan smartphone yang sudah menjadi kebutuhan dasar penggunanya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Belakangan, kasus gagalnya calon pelamar kerja akibat skor BI checking atau SLIK (sistem layanan informasi keuangan) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang buruk jadi sorotan tajam. Khususnya perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Tujuannya, untuk melihat calon karyawan terjerat masalah keuangan atau tidak. Belum lama ini viral di media sosial X cerita para pelamar fresh graduate yang gagal lolos seleksi kerja akibat skor kredit buruk. Terdapat lima pelamar diketahui memiliki skor kredit dengan status kolektibilitas (Kol) 5. Artinya, dalam tahap bahaya (blacklist) yang menunjukkan pembayaran utang mereka tidak lancar. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengimbau, agar masyarakat berhati-hati jika memiliki masalah terkait keuangan. Terutama bagi para milenial dan gen Z yang masih mencari pekerjaan. Seperti, pinjaman&nbsp;paylater, kartu kredit bank, dan kredit bank yang berhubungan dengan KTP. "Kalau sudah pakai KTP semuanya akan masuk SLIK," ungkap perempuan yang akrab disapa Kiki itu saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC) akhir pekan lalu. Dia menegaskan SLIK OJK berpengaruh terhadap seleksi rekrutmen di dunia kerja. Bahkan, data keuangan dirinya dalam SLIK juga dicek saat mendaftar sebagai anggota Dewan Komisioner OJK. Sebelum melangkah ke uji kelayakan dan kepatutan alias fit and proper test. "Iyalah. Saya aja daftar OJK dicek juga. Semua perusahaan," bebernya. Selain itu, Kiki juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak berutang lewat pinjaman online (pinjol). OJK mewacanakan data utang pinjol akan masuk ke dalam SLIK. Sebab, masyarakat kadang tidak membayar utang pinjol lantaran mengetahui bahwa datanya tidak masuk ke sistem. "Sedang dalam proses. Next step masuk ke kita," ujar Kiki. SLIK digunakan untuk melaporkan, fasilitas penyediaan dana, data agunan, dan data terkait lainnya dari berbagai jenis lembaga keuangan, masyarakat, Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan (LPIP) dan pihak lainnya. Penggunaannya diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam proses pengajuan pinjaman. Selain itu, SLIK juga diharapkan mampu meminimalkan angka kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL). Melalui SLIK seseorang juga dapat mengecek dan memastikan skor kredit yang dimilikinya. Bahkan, tak hanya untuk pinjaman di perbankan. Tapi juga untuk pinjaman dalam bentuk paylater dan nantinya akan berlaku juga untuk pinjol. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, fenomena BI checking atau SLIK OJK untuk cek calon pelamar sebenarnya sudah lama dilakukan. Terutama di perusahaan jasa keuangan. Nah, saat ini cerita-cerita miring tersebut muncul lantaran banyaknya pelamar kerja yang masuk daftar hitam SLIK. Seiring maraknya pinjol dan paylater. Menurut dia, kasus ini menjadi pelajar bagi anak muda terutama yang baru mencoba paylater. Jangan menyepelekan untuk sengaja tidak membayar cicilan. Meski paylater cuma Rp 100 ribu, tetap harus bertanggung jawab melunasi pinjaman. "Banyak anak muda yang FOMO, sedikit-sedikit paylater, padahal mampu, terutama terjadi di kalangan mahasiswa. Kalau tidak terdesak sekali sebaiknya jangan gampang mengajukan ke paylater atau pinjol meski legal. Apalagi untuk kebutuhan yang sifatnya gaya hidup atau konsumtif," ucap Bhima kepada Jawa Pos tadi malam. Penting bagi calon debitu mempelajari syarat dan ketentuan termasuk bunga maupun denda sebelum mengajukan paylater. Jangan sampai malas membaca kemudian menyalahkan platform dan enggan melunasi pinjaman. Kalaupun ada masalah, misalnya kondisi ekonomi sedang sulit, bisa diajukan juga pengajuan penangguhan bayar.&nbsp;"Intinya ada komunikasi dengan pihak penyedia jasa paylater sebagai bentuk itikad baik membayar pinjaman," imbuhnya. Bhima menyebut bahwa peran penyedia paylater penting untuk terus mengedukasi calon peminjam agar bijak menggunakan paylater. Harus sesuai kebutuhan dan bertanggung jawab mengembalikan pinjaman. Cara Cek SLIK Mandiri -kunjungi website idebku.ojk.go.id -melengkapi data pribadi dan dipastikan benar -menerima nomor antrean setelah pendaftaran berhasil -OJK akan mengirimkan hasil iDeb paling lama 1 hari kerja Tingkatan Skor Kredit -kolektibilitas 1: lancar -kolektibilitas 2: dalam perhatian khusus -kolektibilitas 3: kurang lancar -kolektibilitas 4: diragukan -kolektibilitas 5: macet Sumber: OJK, POJK 40/POJK.03/2019

Kiki juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak berutang lewat pinjol. OJK mewacanakan data utang pinjol akan masuk ke dalam SLIK.

Skor Kredit Kol 5 Tak Bisa Lolos Seleksi Kerja, ini Pesan OJK untuk Gen Z dan Milenial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ojk-beberkan-alasan-mata-uang-virtual-masih-perlu-dikaji_m_229814.jpg" alt="Ilustrasi OJK" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi OJK</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan per tanggal 1 Januari 2018 BI Checking atau Sistem Informasi Debitur (SID) sudah tidak lagi digunakan. Adapun kini telah berganti nama menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau SLIK OJK. "Sobat OJK, BI Checking atau SID saat ini sudah berganti nama Iho menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh OJK. SLIK berisi tentang informasi debitur (iDeb) yang di dalamnya terdapat riwayat kelancaran kredit atau pembiayaan debitur," tulis OJK dalam akun Instagram resminya, Jumat (25/8). Dalam hal ini, OJK juga mengingatkan bahwa SLIk dapar dicek secara mandiri melalui wwbsite&nbsp;<a href="http://idebku.ojk.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://idebku.ojk.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1693094430509000&amp;usg=AOvVaw1AHv_yxgcVtQDQW3uuqWqQ">idebku.ojk.go.id</a>. Pihaknya juga memastikan layanan SLIK bersifat gratis alias tidak dipungut biaya apapun. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/012881858/1563-personel-gabungan-amankan-fiba-world-cup-di-jakarta">1.563 Personel Gabungan Amankan FIBA World Cup di Jakarta</a> "Hati-hati terhadap pihak yang menawarkan pengecekan jasa cek SLIK agar data pribadi tidak disalahgunakan. Apabila mengalami kendala, hubungi Kontak OJK 157 @kontak157 ya," tutup informasi tersebut. Lebih lengkap berikut ini cara cek SLIK OJK secara mandiri: 1. Kunjungi website&nbsp;<a href="https://idebku.ojk.go.id/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://idebku.ojk.go.id&amp;source=gmail&amp;ust=1693094430509000&amp;usg=AOvVaw1J214qriHXVg7KbsUab-9C">https://idebku.ojk.go.id</a> 2. Lengkapi data pribadu dan pastikan sudah benar 3. Nomor antrian akan diterima setelah pendaftaran berhasil 4. OJK akan mengirimkan hasil iDeb paling lama 1 haru kerja setelah pendaftaran berhasil Sebagai tambahan informasi, berdasarkan situs OJK, SLIK digunakan untuk melaporkan, fasilitas penyediaan dana, data agunan, dan data terkait lainnya dari berbagai jenis lembaga keuangan, masyarakat, Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan (LPIP) dan pihak lainnya. Penggunaan SLIK diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam proses pengajuan pinjaman. Selain itu, adanya SLIK juga diharapkan mampu meminimalisir angka kredit bermasalah atau non performing loan (NPL). Melalui SLIK seseorang juga dapat mengecek dan memastikan skor kredit yang dimilikinya. Bahkan, tak hanya untuk pinjaman di perbankan, tetapi juga untuk pinjaman dalam bentuk paylatter dan nantinya akan berlaku juga untuk pinjaman online (pinjol). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012881724/manuver-sandiaga-buka-wacana-bertemu-pks-dan-demokrat-anies-kita-sudah-solid">Manuver Sandiaga Buka Wacana Bertemu PKS dan Demokrat, Anies: Kita Sudah Solid</a> Berikut ini tingkatan skor kredit sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum: 1. Kolektibilitas 1: Lancar, apabila debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu. Perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan kredit. 2. Kolektibilitas 2: Dalam Perhatian Khusus, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 1-90 hari. 3. Kolektibilitas 3: Kurang Lancar, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 91-120 hari. 4. Kolektibilitas 4: Diragukan, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 121-180 hari. 5. Kolektibilitas 5: Macet, apabila debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari. &nbsp;

OJK memastikan per tanggal 1 Januari 2018 BI Checking atau Sistem Informasi Debitur (SID) sudah tak lagi digunakan dan diganti menjadi SLIK.

BI Checking Sudah Ganti Jadi SLIK OJK, Begini Cara Mudah Cek SLIK Secara Mandiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/23/BI-CHECKING-3195319858.jpg" alt="Ilustrasi pemanfaatan smartphone yang sudah menjadi kebutuhan dasar penggunanya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemanfaatan smartphone yang sudah menjadi kebutuhan dasar penggunanya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Baru-baru ini viral warganet berbondong-bondong mencari cara untuk cek BI Cheking karena menjadi salah satu syarat penting di dunia pekerjaan. Bahkan, banyak calon pekerja yang gagal dan ditolak oleh Perusahaan lantaran tidak lolos cek BI Cheking, alias mempunyai Riwayat kredit yang buruk. Sejatinya, BI checking lumrah dipakai untuk mengetahui riwayat kredit seseorang. Biasanya ini berguna jika Anda ingin mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR). Melansir dari Panduan Teknis Permintaan iDeb Melalui iDebKu yang dirilis OJK, berikut cara lengkap BI checking atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan mudah lewat HP: 1. Buka aplikasi melalui laman web https://idebku.ojk.go.id. Lalu, klik menu "Pendaftaran" pada halaman utama aplikasi iDebKu OJK. 2. Pemohon mengisi data registrasi secara lengkap dan benar. dan mengunggah foto diri dengan memperagakan instruksi yang diminta aplikasi 3. Setelah pendaftaran berhasil, pemohon akan menerima email dari OJK yang memuat informasi nomor pendaftaran. 4. Pemohon dapat melakukan pengecekan status permohonan pada menu "Status Layanan" dengan mengisi nomor pendaftaran. 5. OJK akan memproses permohonan iDeb dan mengirimkan hasil iDeb melalui email pemohon paling lambat 1 hari kerja setelah pendaftaran dilakukan. 6. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut terkait iDeb, Anda bisa menghubungi kontak OJK melalui telepon di 157, email konsumen@ojk.go.id, atau WhatsApp 081-157-157-157 &nbsp; &nbsp;

BI checking biasa digunakan untuk mengetahui riwayat kredit seseorang. Biasanya ini berguna jika Anda ingin mengajukan kredit pemilikan ruma

Begini Cara Cek BI Checking Online Dengan Mudah Lewat HP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/tipu-bi-checking.jpg" alt="NEKAT: Upik dan Yahya mendengarkan dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>NEKAT: Upik dan Yahya mendengarkan dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kakak beradik Yahya Santoso dan Upik Santoso diadili setelah menunggak utang di perusahaan fidusia. Kedua terdakwa diketahui telah berbohong mengenai kepemilikan tiga mobil yang diagunkan untuk mengajukan kredit. Upik sebagai debitur mengajukan permohonan atas namanya dan menjaminkan mobil yang diakui sebagai miliknya. Padahal, tiga mobil itu milik kakaknya, Yahya.  Jaksa penuntut umum Harwiadi dalam dakwaannya menyatakan, Yahya awalnya meminta tolong kepada adiknya, Upik untuk mengajukan kredit di PT Andalan Finance (AF). Jaminannya BPKB tiga mobil. Yahya tidak bisa mengajukan kredit atas namanya sendiri karena bermasalah dengan BI checking.  ”Jika mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak bank, ada kemungkinan besar akan ditolak atau pengajuan tidak diterima,” ujar Harwiadi dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (21/4).  Upik lantas membuat tiga perjanjian utang dengan PT AF. Pertama, Upik menjaminkan mobil Hyundai Santa Fe untuk mendapatkan kredit. Yang harus dikembalikan Rp 445,6 juta dalam jangka waktu 48 bulan. Kedua, mengagunkan mobil Mitsubishi Pajero Sport untuk pinjaman Rp 536,5 juta. Ketiga, jaminan mobil Mazda untuk berutang Rp 406 juta.  Awalnya, Upik lancar membayar cicilan ke PT AF. Dia selalu membayar tepat waktu setiap bulan. Uang selalu ditransfer sebelum jatuh tempo. Namun, pembayaran mulai macet pada bulan ke-9 untuk cicilan pertama dan bulan ke-8 untuk cicilan kedua. Upik tidak sanggup lagi melunasi utang-utangnya. PT AF hendak menyita tiga mobil yang dijaminkan. Namun, mobil itu ternyata bukan milik Upik.  Tiga mobil tersebut ternyata milik kakaknya, Yahya yang memiliki masalah dengan BI checking. Upik dianggap telah bersekongkol dengan Yahya untuk memberikan keterangan palsu saat mengajukan kredit. Upik dengan sengaja menyatakan bahwa mobil itu miliknya. Nyatanya, mobil tersebut milik Yahya.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/nasional/22/04/2021/bupati-puncak-kalau-mau-perang-dengan-tni-polrikami-siapkan-lapangan/">Bupati Puncak: Kalau Mau Perang dengan TNI-Polri,Kami Siapkan Lapangan</a>  Pengacara terdakwa Advent Dio Randy menyatakan, kedua terdakwa awalnya tidak tahu tentang peraturan fidusia. Mereka berbuat seperti itu karena tidak tahu dan tidak ada unsur kesengajaan. Tujuannya, hanya agar bisa mendapatkan kredit yang segera dicairkan.  Menurut dia, kedua terdakwa sudah berdamai dengan perusahaan fidusia. Hanya saja, proses hukum tetap berjalan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1fe9lXAHacs&amp;t

Hindari BI Checking, Kakak-Adik Palsukan Keterangan agar Dapat Utang

BI Checking

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BI Checking

Berita Terkini