<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/22/retret-4065985978.jpg" alt="Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir memimpin Apel Penyambutan sekaligus Pelepasan Kepala Daerah Peserta Retret Gelombang II di Plaza Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Minggu (22/6). (Humas Kemendagri)" width="100%">
<figcaption>Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir memimpin Apel Penyambutan sekaligus Pelepasan Kepala Daerah Peserta Retret Gelombang II di Plaza Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Minggu (22/6). (Humas Kemendagri)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Retret gelombang II untuk para kepala daerah resmi digelar mulai Minggu (22/6) dan berlangsung hingga Kamis (26/6) depan. Total, ada 86 kepala daerah mengikuti retret yang digelar di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang. Peserta retret bakal digembleng banyak aspek, mulai dari komitmen mengabdi kepada masyarakat sampai soal keberagaman.</p> <p>Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyambut kedatangan para kepala daerah peserta retret. Mereka mulai dari gubernur, wali kota, sampai bupati. Kedatangan kepala daerah itu diiringi dengan defile drum band. Penyambutan tersebut ditandai dengan pengalungan bunga secara simbolis kepada Gubernur Bali I Wayan Koster, Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam, dan Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti.</p> <p>Bima menjelaskan retret kepala daerah sebelumnya digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Retret gelombang II dilaksanakan di kampus IPDN. Pemilihan lokasi ini menyiratkan pesan khusus, yaitu soal pengabdian dan keragaman.</p> <p>"Praja IPDN setelah lulus nanti jadi pembantu kepala daerah melayani rakyat," katanya. Semangat membantu atau mengabdi para praja IPDN itu diharapkan bisa diresapi oleh kepala daerah. Mantan wali Kota Bogor itu mengatakan, selama mengabdi dan menjalankan tugas sebagai kepala daerah, tidak ada hal lain selain mengabdikan diri untuk melayani warga.</p> <p>Di Kampus IPDN, keberagaman adalah sebuah keniscayaan. Pasalnya putra-putri terbaik dari seluruh penjuru Nusantara dididik dan ditempa menjadi pelayan masyarakat. Mereka tidak dibedakan berdasarkan suku, ras, maupun etnis. Sebaliknya, semua nilai pembelajaran berada dalam koridor Bhinneka Tunggal Ika.</p> <p>Dia menginginkan para Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bupati, dan Wakil Bupati peserta retret semakin kuat kebersamaan dalam keberagaman. "Semakin bangga menjadi bagian dari pelayan Nusantara," sambung Bima.</p> <p>Seperti pada pelaksanaan Retret Kepala Daerah Gelombang I, kegiatan di IPDN itu didesain supaya kepala daerah beserta wakilnya memahami tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, diharapkan mereka juga memahami gagasan besar Presiden Prabowo Subianto dalam mengakselerasikan Asta Cita.</p> <p>Sebelumnya Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir memimpin Apel Penyambutan sekaligus Pelepasan Kepala Daerah Peserta Retret Gelombang II di kantor Kemendagri di Jakarta. Dalam amanatnya Tomsi menyampaikan retret kepala daerah bukan sekadar aktivitas fisik. Tetapi juga sarana untuk mendisiplinkan diri. Selama kegiatan, para kepala daerah akan mengurus kebutuhan pribadinya secara mandiri. Sebagai bagian dari latihan disiplin kerja.</p> <p>&ldquo;Biasa sehari-hari ada yang nemenin, ada yang setrika, bersih-bersih sepatu, sekarang ngurus sendiri, sama seperti dulu lagi," katanya. Kemudian jika biasanya bangun agak siang, sekarang bangun lebih pagi. Kemudian ada sesi olahraga supaya sehat. Kegiatan dirancang untuk melatih pejabat publik untuk biasa rapat pagi.</p> <p>Tomsi menjelaskan, materi retret akan mencakup tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah, regulasi yang berlaku. Kemudian soal kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan nasional. Selain itu, retret menjadi kesempatan bagi para kepala daerah untuk saling mengenal dan bertukar informasi terkait daerah masing-masing.</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Diharapkan dapat menjadi suatu tim yang baik," katanya. Sehingga dalam menjalankan tugasnya bisa saling membantu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berprinsip good governance. Dia menegaskan bahwa setiap kabupaten itu tidak bisa berdiri sendiri.</p> <p>Dia menambahkan, setiap daerah memiliki keterkaitan dengan daerah lainnya. Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Misalnya, dalam program pengendalian inflasi, kerja sama antardaerah penting ketika ada komoditas yang mengalami lonjakan harga.</p> <p>Selain itu Tomsi berpesan bahwa retret juga menyentuh aspek nasionalisme. Setiap daerah perlu mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan daerahnya sendiri. Baginya pemahaman ini penting agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh dan dapat maju bersama. &ldquo;Ini juga tentunya harus dapat dipahami dengan sebaik-baiknya,&rdquo; tandasnya. <strong>(wan)</strong></p>

Retret gelombang II di IPDN Jatinangor diikuti 86 kepala daerah, fokus pada komitmen mengabdi dan keberagaman.

Retret Gelombang II, Kepala Daerah Ditempa Keberagaman dan Komitmen Mengabdi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/20/DSC05298JPG-3616006793.jpg" alt="Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto bersama Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi menjadi pembicara pada acara Proklamasi Democracy Forum (PDF) di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto bersama Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi menjadi pembicara pada acara Proklamasi Democracy Forum (PDF) di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com </strong>- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa upaya merevisi Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) harus dilandasi kerangka akademis dan konstitusional. Bukan semata-mata didorong oleh kepentingan politik.</p> <p>Karena itu, secara paralel, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus membuka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk memberikan saran dan masukan dalam penyusunan draf awal Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut yang tengah dilakukan.&nbsp;"Karena kita percaya, semakin besar ruang ini, maka semakin berkualitas pula undang-undang yang dihasilkan," ujar Bima, Selasa (20/5).</p> <p>Bima menekankan pentingnya melibatkan pihak-pihak yang kompeten dan kredibel, seperti para pegiat pemilu, dalam penyusunan RUU tersebut. Menurutnya, perspektif mereka dibutuhkan untuk memperkaya substansi RUU Pemilu.</p> <p>Dia menjelaskan, sistem pemilu di Indonesia termasuk salah satu yang paling kompleks di dunia. Kompleksitas tersebut muncul dari kombinasi berbagai model demokrasi yang diadopsi dari negara lain, seperti sistem presidensial ala Amerika Serikat dan dinamika multipartai khas negara-negara Eropa.</p> <p>"Jadi, kita punya<em> one of the most complicated if not the most complicated system</em> di dunia," katanya.</p> <p>Meski demikian, Bima menilai Indonesia mampu beradaptasi dengan sistem pemilu yang kompleks. Sejak era reformasi, Indonesia telah sukses menyelenggarakan enam pemilu nasional secara damai, serta satu siklus pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang berlangsung relatif lancar.</p> <p>Lebih lanjut, Bima menyampaikan, tantangan ke depan tidak hanya menjaga kualitas demokrasi, tetapi juga memastikan terciptanya <em>governability</em> dan <em>unity</em>. Menurutnya, ketiga aspek ini harus diselaraskan dalam desain sistem pemilu nasional.</p> <p>"<em>Democracy, governability, and unity</em> itu tiga hal yang tidak mudah disandingkan. Di banyak negara itu gagal. <em>So far </em>kita berhasil, tinggal penguatan-penguatan di masing-masing dimensi tadi,&rdquo; ucap Bima.</p> <p>Dia menambahkan, arah kebijakan politik nasional ke depan harus mempertimbangkan konteks dan tantangan baru. Hal ini penting untuk mendukung pencapaian target besar menuju Indonesia Emas 2045 dan ambisi menjadi lima besar kekuatan ekonomi dunia.</p> <p>Karena itu, evaluasi terhadap sistem pemilu yang ada perlu dilakukan agar benar-benar kompatibel dengan tujuan jangka panjang bangsa. "Sekarang dimensinya agak lain, kita di persimpangan jalan, (kita harus tentukan) sistem mana yang <em>compatible</em> dengan target kita tadi," pungkasnya.</p>

Wamendagri Bima Arya menjelaskan, sistem pemilu di Indonesia termasuk salah satu yang paling kompleks di dunia.

Jelang Pembahasan Revisi UU Pemilu, Kemendagri Terbuka dengan Masukan Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/02/Screenshot_2025-04-02-23-01-41-688_comandroidchrome-edit-1508902344.jpg" alt="Wamendagri Bima Arya saat ditemui di kediaman Ketua MPR Ahmad Muzani. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wamendagri Bima Arya saat ditemui di kediaman Ketua MPR Ahmad Muzani. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa Bupati Indramayu Lucky Hakim telah menyampaikan permintaan maaf. Hal itu setelah dikabarkan bahwa Lucky Hakim pergi ke luar negeri tanpa meminta izin dari Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).</p> <p>Bima menuturkan, dirinya sudah membangun komunikasi dengan Lucky Hakim. "Betul, Pak Bupati sudah komunikasi," kata Bima Arya kepada <em>JawaPos.com,</em> Senin (7/4).</p> <p>Bima menyatakan bahwa Lucky Hakim menyampaikan permintaan maaf, karena memang tidak meminta izin saat pergi ke Jepang.&nbsp;"Sampaikan permohonan maaf. Karena memang mengakui tidak ajukan izin," tegasnya.</p> <p>Terpisah, Lucky Hakim sendiri telah angkat suara terkait dirinya pergi ke luar negeri. Ia mengaku pergi ke Jepang setelah menggelar<em> open house</em> bersama warga Indramayu. Ia menyampaikan, berada di luar negeri sampai 7 April 2025.</p> <p>"Betul saya di Jepang dan sehabis lebaran kemarin berangkat dan sampai selesai cuti bersama," ungkap Lucky Hakim.</p> <p>Pria berlatar belakang aktris itu mengaku akan menghadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian setibanya di Tanah Air.</p> <p>"Nanti saya akan menghadap Pak Gubernur dan Pak Mendagri untuk menjelaskan," pungkasnya.</p>

Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa Bupati Indramayu Lucky Hakim telah meminta maaf setelah pergi ke Jepang tanpa izin.

Wamendagri Ungkap Lucky Hakim Sampaikan Permintaan Maaf Setelah Tak Izin Pelesiran ke Jepang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/04/jokowi-solo-656403881.jpg" alt="Wamendagri Bima Arya Sugiarto bersilaturahmi ke kediaman pribadi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) di Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (3/4). (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wamendagri Bima Arya Sugiarto bersilaturahmi ke kediaman pribadi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) di Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (3/4). (istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyambangi Kota Solo, Jawa Tengah, pada Kamis (3/4). Dalam suasana Lebaran, Bima didampingi sang istri, Yane Ardian Racham, bersilaturahmi ke kediaman pribadi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi).</p> <p>Bima mengatakan, ingin memastikan secara langsung keberadaan destinasi wisata baru yang sebelumnya diperkenalkan oleh Wali Kota Solo Respati Ardi, yakni 'Wisata Jokowi'.</p> <p>"Saya ke sini ini ingin membuktikan, waktu di retret itu kata Wali Kota Solo ada destinasi wisata favorit baru, namanya 'Wisata Jokowi'. Ternyata ke sini benar, ada 'Wisata Jokowi'. Warga dari berbagai daerah datang ke sini," ujar Bima.</p> <p>Bima mengungkapkan, destinasi ini terbukti mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya pertunjukan kesenian, budaya, serta banyaknya sentra kuliner di kawasan itu. Selain itu, masyarakat juga tampak berbondong-bondong bersilaturahmi dengan Presiden ke-7 RI tersebut.</p> <p>Ia pun mengapresiasi antusiasme masyarakat yang memadati kediaman pribadi Jokowi di Gang Kutai Utara Nomor 1 tersebut. Jokowi dan Bima juga sempat menikmati suguhan yang disajikan pengisi acara.</p> <p>Bima memuji semua pengisi kegiatan di depan rumah Jokowi, terutama orkestra dari SMKN 8 dan para budayawan. "Jadi apresiasi teman-teman SMK dan semua budayawan dan semua pengisi acara yang memeriahkan di sini," ujar Bima.</p> <p>Di sisi lain, saat disinggung mengenai rencana digelarnya kegiatan orientasi kepala daerah gelombang selanjutnya, Bima menjelaskan bahwa saat ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mematangkan gelaran tersebut.</p> <p>Kegiatan itu diperuntukkan bagi kepala daerah yang belum mengikuti Retret Kepala Daerah 2025 yang berlangsung di Magelang beberapa waktu lalu. Sedangkan untuk kepala daerah hasil pemungutan suara ulang (PSU) yang saat ini masih berproses akan digelar kegiatan serupa secara terpisah.</p> <p>Ia menyebut, Kemendagri terus menyiapkan berbagai aspek yang dibutuhkan, khususnya terkait alokasi anggaran dan sebagainya. Nantinya, kegiatan tersebut akan digelar lebih sederhana.</p> <p>"Nanti gelombang terakhir itu setelah PSU ini selesai semua. Kan ada daerah yang PSU-nya total keseluruhan. Nah, ini nanti kami akan alokasikan untuk gelombang terakhir," pungkasnya.</p>

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengunjungi 'Wisata Jokowi' di Solo, yang menjadi destinasi favorit baru masyarakat.

Wamendagri Bima Arya Sebut 'Wisata Jokowi' jadi Destinasi Favorit di Solo

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/21/IMG-20250221-WA0050-2645640401.jpg" alt="Wamendagri Bima Arya Sugiarto di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2). (Dok. Kemendagri)" width="100%">
<figcaption>Wamendagri Bima Arya Sugiarto di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2). (Dok. Kemendagri)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com </strong>- Kementerian Dalam Negeri mulai mempersiapkan retret tahap kedua untuk kepala daerah hasil pilkada yang terpilih. Hal itu menyusul pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada di sejumlah daerah sudah mulai berlangsung.</p> <p>Seperti diketahui, pada pertengahan Maret lalu, empat daerah sudah menggelar PSU. Yakni Siak, Magetan, Bangka Barat dan Barito Utara. Bulan ini, PSU akan digelar di empat belas daerah. Sementara sisanya, lima daerah dihelat pada Mei dan Agustus.</p> <p>Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, persiapan retret sudah mulai dilakukan. Termasuk pemilihan waktu dan tempatnya. "Ini segera, begitu masuk (kepala daerah terpilih) harus secepatnya, karena memang setelah lebaran," ujarnya di Jakarta, Rabu (2/4).</p> <p>Lokasinya, lanjutnya, ada beberapa alternatif. Bisa di Akademi Militer Magelang seperti sebelumnya, atau tempat lain. Diakuinya, retret kepala daerah untuk gelombang kedua tidak sebanyak gelombang pertama.</p> <p>"Karena pesertanya tidak sebanyak angkatan pertama, maka konsepnya pun menyesuaikan," imbuhnya.</p> <p>Meski tidak banyak, dia memastikan pelaksanaannya akan tetap maksimal. Sebab, pembekalan terhadap kepala daerah sangat penting. Tidak hanya sebagai bekal mengelola pemerintahan, melainkan juga momentum menyamakan persepsi dalam mensukseskan program prioritas prioritas pemerintah.</p> <p>Apakah retret semua daerah PSU akan digelar bersamaan, Bima belum bisa memastikan. Jika jarak dengan daerah lain terlalu lama, bisa saja digelar terpisah. Mengingat ada yang baru menggelar PSU di bulan Agustus.</p> <p>"Karena waktunya belum pasti. Kita tuntasan dulu yang sudah pasti selesai," kata dia.</p> <p>Disinggung soal kesiapan anggaran, mantan Walikota Bogor itu memastikan tidak ada persoalan. Kemendagri masih punya cadangan dana yang mencukupi untuk itu.</p> <p>Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengingatkan kepala desa untuk netral dalam pelaksanaan PSU. Jangan sampai, persoalan netralitas kembali terjadi dan berakibat hasil PSU kembali dibatalkan MK.</p> <p>"Kepala desa harus jaga diri dan jaga perilaku. Tidak boleh melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan kepada salah satu paslon," ujarnya.</p> <p class="class-paragraph">Bagja juga meminta seluruh kades untuk menahan diri dan tidak menyukai, membagikan dan memberi komentar pada media sosial milik paslon. Sebab dia menegaskan jika ada kades yang terbukti melanggar, maka akan menjadi permasalahan hukum pada kemudian hari. "Saya harap tidak ada kades yang melanggar," imbuhnya.</p>

Kementerian Dalam Negeri mempersiapkan retreat untuk kepala daerah terpilih setelah pelaksanaan PSU di beberapa daerah.

Retret Kepala Daerah Tahap Kedua Ada Potensi Tidak di Akmil Magelang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/10/IMG_7174JPG-1652601124.jpg" alt="Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berpidato pada Perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jumat (10/1/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berpidato pada Perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jumat (10/1/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang telah mendukung berjalannya pembekalan atau retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Sebab, kini para kepala daerah dari PDIP telah mengikuti retret di Magelang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada Ibu Mega, DPP PDI Perjuangan yang telah mendukung acara retret ini, dan mendukung agar para kadernya melanjutkan kembali bergabung di sini dan memberi kesempatan bagi yang belum bergabung untuk mengikuti pembekalan tahap berikutnya," kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto kepada wartawan, Rabu (26/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal itu disampaikan merespons pernyataan juru bicara PDIP, Ahmad Basarah yang menegaskan bahwa Megawati tidak melarang kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti retret di Magelang. Namun, Megawati hanya meminta kepala daerah untuk menunda mengikuti kegiatan tersebut, agar dapat langsung menjelaskan tugasnya dan bekerja untuk rakyat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Pesan ketua umum kepada kader-kadernya sebagai kepala daerah setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja real kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerah masing-masing,&rdquo; ucap Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (25/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Basarah menyampaikan, Megawati telah menginstruksikan kepala daerah dari PDIP yang belum menjalani retret di Magelang pada 21-28 Februari 2025, agar ikut gelombang kedua.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sebagaimana surat edaran Menteri Dalam Negeri yang salah satu poinnya menyatakan bahwa retreat akan dilaksanakan sebanyak dua angkatan,&rdquo; ujar Basarah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Maka bagi kepala daerah PDI Perjuangan yang belum mengikuti kegiatan retreat dapat mengikuti kegiatan tersebut pada angkatan berikutnya atau angkatan yang kedua,&rdquo; imbuhnya.</div>

"Kami menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada Ibu Mega, DPP PDI Perjuangan yang telah mendukung acara retret ini," ucap Bima Arya.

Kemendagri Apresiasi Sikap Megawati yang Dukung Pelaksanaan Retret Kepala Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/17/smi2-3702359808.jpg" alt="Menkeu Sri Mulyani Indrawati (tengah) dalam konferensi pers terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (17/2). (Nurul/JPC)" width="100%">
<figcaption>Menkeu Sri Mulyani Indrawati (tengah) dalam konferensi pers terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (17/2). (Nurul/JPC)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan menyampaikam materi dalam pembekalan atau retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengan, pada Minggu (23/2). Sri Mulyani akan memberikan pembekalan kepada para kepala daerah sekitar pukul 19.00 WIB.</p> <p>Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan, Sri Mulyani akan memberikan penjelasan terkait efisiensi anggaran. Selain Sri Mulyani, para kepala daerah juga akan mendapatkan pembekalan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).</p> <p>"<em>Insya Allah</em> Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani akan hadir untuk memberikan materi yang sangat ditunggu oleh teman-teman kepala daerah, akan banyak bertanya pasti teman-teman soal efisiensi (anggaran)," kata Bima Arya di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2).</p> <p>Bima mengungkapkan, pembekalan itu berlangsung setelah para kepala daerah melakukan ibadah sesuai agama masing-masing. "Jadi dari pagi tadi, dari mulai apel sampai jam 10 adalah waktunya ibadah untuk semua agama," ucap Bima.</p> <p>Sementara itu, Bupati Mappi Kristosimus Yohanes Agawemu usai ibadah menyampaikan terima kasihnya kepada penyelenggara retret yang memberikan kesempatan kepada para peserta untuk beribadah. Dirinya juga ingin melihat suasana ibadah di luar wilayah Kabupaten Mappi, Papua Selatan.</p> <p>&ldquo;Ada suasana keakraban dan keharmonisan yang kami lihat. Ada banyak hal yang kami lihat bahwa ada kerinduan dari setiap orang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p>

Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyampaikan, Sri Mulyani akan memberikan penjelasan terkait efisiensi anggaran.

Di Retret di Magelang, Menkeu Sri Mulyani akan Ajari Kepala Daerah agar Lebih Efisien Gunakan Anggaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/22/4_banteg_3-1633391458.jpg" alt="Kepala daerah berseragam Komcad saat mengikuti retret di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. (Jawa Pos Radar Magelang)" width="100%">
<figcaption>Kepala daerah berseragam Komcad saat mengikuti retret di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. (Jawa Pos Radar Magelang)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa terdapat 46 kepala daerah tidak hadir tanpa keterangan untuk mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah (Jateng). Bima menyatakan bahwa panitia mempersilakan para kepala daerah tersebut mengirimkan perwakilan, jika memang tidak bisa hadir secara langsung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk hal-hal yang lain apabila memang kemudian diputuskan tidak hadir karena satu atau lain hal, maka panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini," kata Bima, dikutip Minggu (23/2).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa retret kepala daerah sangat penting, bukan untuk pemerintah pusat, melainkan bagi pemerintah daerah. Selain itu, retret juga penting bagi kepala daerah yang perlu saling mengenal satu sama lain.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya menganggap bahwa kegiatan orientasi kepala daerah sangat-sangat penting. Bukan kepentingan pusat, kepentingan daerah itu sendiri. Supaya rekan-rekan kepala daerah memiliki bekal yang cukup sebelum lima tahun nanti melangkah," tegas Tito.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagian besar kepala daerah yang belum hadir retret di Magelang merupakan kader PDIP. Pasalnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi kepada para kader partai berlambang banteng untuk menunda keberangkatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Instruksi itu keluar tidak lama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berikut daftar kepala daerah yang belum hadir dalam retret di Akmil Magelang:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung</div> <div dir="auto">2. Gubernur Bali I Wayan Koster</div> <div dir="auto">3. Wali Kota Tomohon Caroll Joram Azarias Senduk</div> <div dir="auto">4. Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie</div> <div dir="auto">5. Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah</div> <div dir="auto">6. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono&nbsp;</div> <div dir="auto">7. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo</div> <div dir="auto">8. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara</div> <div dir="auto">9. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti</div> <div dir="auto">10. Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen</div> <div dir="auto">11. Bupati Minahasa Robby Dondokambey</div> <div dir="auto">12. Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli&nbsp;</div> <div dir="auto">13. Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar</div> <div dir="auto">14. Bupati Manokwari Selatan Bernard Mandacan</div> <div dir="auto">15. Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Birdana</div> <div dir="auto">16. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono</div> <div dir="auto">17. Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat</div> <div dir="auto">18. Bupati Wonogiri Setyo Sukarno</div> <div dir="auto">19. Bupati Karanganyar H. Rober Christanto</div> <div dir="auto">20. Bupati Sukoharjo Etik Suryani</div> <div dir="auto">21. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari</div> <div dir="auto">22. Bupati Temanggung&nbsp; Agus Setyawan</div> <div dir="auto">23. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten</div> <div dir="auto">24. Bupati Pangandaran Citra Pitriyami</div> <div dir="auto">25. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo</div> <div dir="auto">26. Bupati Semarang H. Ngesti Nugraha</div> <div dir="auto">27. Bupati Magelang Grengseng Pamuji</div> <div dir="auto">28. Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra</div> <div dir="auto">29. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu</div> <div dir="auto">30. Bupati Tabanan I&nbsp; Komang Gede Sanjaya</div> <div dir="auto">31. Bupati Klungkung I Made Satria</div> <div dir="auto">32. Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan</div> <div dir="auto">33. Bupati Gianyar I Made Mahayastra</div> <div dir="auto">34. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa</div> <div dir="auto">35. Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta</div> <div dir="auto">36. Bupati Musi Rawas Utara Devi Suhartoni</div> <div dir="auto">37. Bupati Lampung Barat H. Parosil Mabsus</div> <div dir="auto">38. Bupati Waropen Fransiscus Xaverius Mote</div> <div dir="auto">39. Bupati Manggarai Herybertus Geradus Laju Nabit</div> <div dir="auto">40. Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntari Ningsih</div> <div dir="auto">41. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana</div> <div dir="auto">42. Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin</div> <div dir="auto">43. Bupati Bangka Selatan H. Riza Herdavid</div> <div dir="auto">44. Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo</div> <div dir="auto">45. Bupati Sanggau Yohanes Ontot</div> <div dir="auto">46. Bupati Banyuasin H. Askolani</div>

"Panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini," kata Bima.

46 Kepala Daerah Belum Hadir Retret di Magelang, Sebagian Besar Kader PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/21/IMG-20250221-WA0050-2645640401.jpg" alt="Wamendagri Bima Arya Sugiarto di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2). (Dok. Kemendagri)" width="100%">
<figcaption>Wamendagri Bima Arya Sugiarto di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2). (Dok. Kemendagri)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Tidak semua kepala daerah yang diundang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengikuti pembekalan (retret) di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Dari data Kemendagri, dari 503 kepala daerah yang diundang, hanya 450 kepala daerah terkonfirmasi hadir mengikuti retret.</p> <p>Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, ada 19 kepala daerahdalam kondisi yang kurang sehat. Mereka diperkenankan mengenakan gelang berwarna merah.</p> <p>&ldquo;Artinya kondisi fisiknya harus memerlukan atensi seperti pascaoperasi, penyakit serius, dan lain-lain. Tetapi mereka bersemangat untuk hadir, tentu kita izinkan tetapi dengan atensi yang sangat serius dan dispensasi pada kegiatan-kegiatan tertentu,&rdquo; kata Bima di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2).</p> <p>Dari data yang diterima Bima Arya, sebanyak 53 kepala daerah terkonfirmasi tidak hadir. Jumlah itu dengan rincian, 6 kepala daerah menyampaikan permohonan izin kepada panitia, sedangkan 47 kepala daerah hingga saat ini tidak memberikan kabar.</p> <p>"Untuk kepala daerah yang telah menyampaikan izin, Kemendagri mempersilakan untuk dapat mengirimkan wakil kepala daerah," ucap Bima.</p> <p>Bima memastikan saat ini panitia terus berupaya menghubungi 47 kepala daerah yang belum memberikan kabar tersebut. Hal ini mengingat kegiatan retret sangat penting bagi kepala daerah, khususnya untuk memperoleh materi mengenai sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah, serta materi lainnya.</p> <p>&ldquo;Untuk hal-hal yang lain apabila memang kemudian diputuskan tidak hadir karena satu atau lain hal, maka panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini,&rdquo; ujar Bima.</p> <p>Sebagaimana diketahui, Kemendagri menggelar retret kepala daerah masa jabatan 2025-2030 di Magelang. Mereka meliputi gubernur, bupati, dan wali kota. Sementara itu, wakil kepala daerah dijadwalkan mengikuti kegiatan retret pada 27 Februari 2025 mendatang. Adapun retret kepala daerah dijadwalkan berlangsung dari 21 sampai dengan 28 Februari 2025.</p>

Tidak semua kepala daerah yang diundang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengikuti pembekalan (retret) di Akademi Militer (Akmil).

53 Tidak Hadir, 450 Kepala Daerah Ikuti Retret di Magelang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/16/bima-1162154017.jpg" alt="Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu (16/2). (ist)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu (16/2). (ist)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sebanyak 503 kepala daerah akan mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, mulai hari ini hingga 28 Februari 2025. Terdapat perbedaan penyelenggaraan retret kepala daerah dengan Menteri Kabinet Merah Putih.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyatakan, perbedaan yang paling mencolok, retret kepala daerah tidak boleh membawa ajudan. Sementara, saat itu jajaran menteri diperbolehkan didampingi satu ajudan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu berbeda antara Kabinet Merah Putih dengan para kepala daerah. Dulu para Menteri boleh didampingi ajudan satu, karena jumlahnya memang hanya 100 gitu ya," kata Bima Arya di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bima menjelaskan, banyaknya kepala daerah yang mengikuti kegiatan retret, jadi alasan tidak diperkenankan membawa ajudan. "Sekarang ini kan jumlahnya 500, nanti nambah jadi 1.000 dua hari terakhir. Karena itu, secara teknis kapasitas enggak memungkinkan," ucap Bima.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, para kepala daerah tidak diperkenankan membawa pendamping, protokol, ajudan, termasuk staf humas saat menjalani retret.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi betul-betul sendiri, itu perbedaan yang paling utama," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perbedaan lainnya, lanjut Bima, yakni kegiatan fisik. Menurutnya, dalam retret Kabinet Merah Putih, aktivitas para menteri jauh lebih banyak. Sebab, fisik para menteri masih jauh lebih sehat. Sedangkan retret kepala daerah aktivitas fisik dikurangin karena ada banyak yang sudah berusia senior.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nah ini karena lebih banyak dan banyak juga yang sudah senior, tentu ini akan sangat menyesuaikan dengan pembobotan akan lebih banyak di ruang-ruang kelas," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Bima menjelaskan, banyaknya kepala daerah yang mengikuti kegiatan retret, jadi alasan tidak diperkenankan membawa ajudan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bima arya sugiarto

Berita Terkini