<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/12/10-PRIORITAS-229-Bintara-Polri-Gelombang-I-2024-Polda-Sumbar-Dilantik-3742328707-3047955169.jpg" alt="Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono melantik 229 Bintara Polri gelombang I TA 2024 di SPN Polda Sumbar, kemarin. (HUMAS POLDA SUMBAR via Padek.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono melantik 229 Bintara Polri gelombang I TA 2024 di SPN Polda Sumbar, kemarin. (HUMAS POLDA SUMBAR via Padek.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengingatkan 229 Bintara remaja Polri untuk menjaga kehormatan kesatuan, kedisiplinan, dan tetap menjaga kode etik profesi. Pesan itu disampaikan itu Suharyono saat melantik 229 Bintara Polri gelombang I TA 2024 yang baru saja menyelesaikan pendidikan pembentukan Bintara (Diktukba) di SPN Polda Sumbar pada Kamis (11/7). Jenderal polisi bintang dua itu mengatakan bahwa para bintara Polri yang baru saja dilantik itu harus memegang teguh dan amalkan nilai-nilai luhur Tribrata dan Catur Prasetya. Hal itu menjadi pedoman dalam setiap langkah pengabdian insan Bhayangkara. &ldquo;Laksanakan setiap tugas yang diemban dengan penuh semangat, tanggung jawab dan keikhlasan. Senantiasa menjaga nama baik serta kehormatan diri, keluarga, dan Institusi,&rdquo; jelas Suharyono sebagaimana dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Jumat (12/7). Dia mengingatkan kepada para bintara remaja Polri itu untuk menghindari segala pelanggaran disiplin, jangan melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maupun pelanggaran pidana. "Jadilah panutan dan teladan dalam kehidupan bermasyarakat, dekati dan berikan pelayanan terbaik serta pemberi solusi dari permasalahan yang berkembang, mencegah berbagai potensi gangguan kamtibmas, agar semakin memperkuat citra positif Polri di mata masyarakat,&rdquo; ungkapnya. Upacara pelantikan itu dihadiri oleh Forkopimda Sumbar, pejabat utama Polda Sumbar, para kapolres, Ketua Bhayangkari Daerah Sumbar beserta pengurus Bhayangkari, dan keluarga Bintara Polri yang baru dilantik. Sebagaimana diketahui pelantikan Bintara Polri berlangsung secara serentak di seluruh di SPN Polda se-Indonesia, Sepolwan, Pusdik Brimob dan Pusdik Polair. Dengan pelantikan tersebut, para bintara itu berhak menyandang pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda). Suharyono menyampaikan pesan Kalemdiklat Polri Komjen Purwadi Arianto, yaitu untuk pedoman saat melaksanakan tugas, yakni menjaga dan meningkatkan selalu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral dan spiritual dalam pelaksanaan tugas yang diemban.

Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengingatkan 229 Bintara remaja Polri untuk menjaga kehormatan kesatuan, kedisiplinan, dan menjaga kode etik.

Lantik 229 Bintara Remaja, Kapolda Sumbar Ingatkan soal Kedisiplinan dan Kode Etik Profesi Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/24/Pengamanan-Gedung-KPU-Dery-5JPG-2785694159.jpg" alt="Anggota Polri berjaga di depan Gedung KPU jelang penetapan Prabowo Subianto Dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024, Rabu (24/4/2024)." width="100%">
<figcaption>Anggota Polri berjaga di depan Gedung KPU jelang penetapan Prabowo Subianto Dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024, Rabu (24/4/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebanyak 37 penyandang disabilitas mendaftar rekrutmen Bintara Polri Tahun Anggaran 2024. Rekrutmen Bintara dari kelompok disabilitas merupakan yang pertama kali dilakukan Polri, setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan kebijakan inklusif ini. "Yang terbanyak mendaftar dan kondisinya sudah kami periksa itu ada di Polda Jateng, Polda Aceh dan Polda Papua Barat," kata Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri), Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Kamis (2/5). Dedi mengatakan, animo penyandang disabilitas mendaftar sebagai anggota Polri kali ini meningkat dibanding saat rekrutmen Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) awal tahun ini. "Harapan kami tentunya adik-adik dari kelompok disabilitas mampu mengikuti serangkaian tes yang ada," imbuhnya. Untuk diketahui, dasar hukum yang digunakan dalam penerimaan anggota Polri dari kelompok disabilitas adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 28 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 29 Tahun 2021. Dedi pun berbicara mengenai kesempatan bagi penyandang disabilitas fisik untuk menjadi anggota Polri berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Anggota Polri. &ldquo;Di mana rekrutmen disabilitas bintara Polri adalah untuk yang menamatkan pendidikan di tingkat SMU dan SMK,&rdquo; jelas dia. Mantan Kadiv Humas Polri ini menuturkan, penyandang disabilitas akan ditugaskan untuk mengisi jabatan-jabatan seperti Teknologi Informasi (TI), Siber, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, Administrasi dan lainnya yang bersifat non-lapangan. Berikut daftar Polda dengan peserta seleksi dari kelompok disabilitas: 1. Polda Aceh sebanyak 5 orang 2. Polda Sumatera Utara sebanyak 1 orang 3. Polda Sumatera Selatan sebanyak 1 orang 4. Polda Bengkulu sebanyak 2 orang 5. Polda Lampung sebanyak 2 orang 6. Polda Metro Jaya sebanyak 2 orang 7. Polda Jawa Barat sebanyak 1 orang 8. Polda Jawa Tengah sebanyak 6 orang 9. Polda Daerah Istimewa Jogjakarta sebanyak 1 orang 10. Polda Jawa Timur sebanyak 3 orang 11. Polda Kalimantan Selatan sebanyak 1 orang 12. Polda Kalimantan Tengah sebanyak 1 orang 13. Polda Kalimantan Selatan sebanyak 1 orang 14. Polda Sulawesi Tengah sebanyak 3 orang 15. Polda Gorontalo sebanyak 1 orang 16. Polda Papua Barat sebanyak 4 orang 17. Polda Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 1 orang Sebelumnya dalam rekrutmen SIPSS, terdapat tiga penyandang disabilitas yang mengikuti seleksi hingga tahap pusat. Kemudian satu di antaranya tak dapat melanjutkan tes karena masalah kesehatan. Sementara dua penyandang disabilitas lainnya mengikuti tes hingga tahap siding akhir dan dinyatakan lolos seleksi sebagai siswa SIPSS Polri. Keduanya yakni Damara Prisma Suganda (sarjana pendidikan), dan dokter Hemriadi.

Rekrutmen Bintara dari kelompok disabilitas merupakan yang pertama kali dilakukan Polri setelah Kapolri menerbitkan kebijakan inklusif ini.

37 Penyandang Disabilitas Daftar Rekrutmen Bintara Polri Tahun 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/12/MAKI-2326251623.jpg" alt="Kuasa hukum MAKI Dwi Nirdiansyah menunjukkan jawab tertulis kuasa hukum Kapolda Jateng yang merupakan termohon praperadilan usai sidang di PN Semarang, Rabu (12/4)." width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum MAKI Dwi Nirdiansyah menunjukkan jawab tertulis kuasa hukum Kapolda Jateng yang merupakan termohon praperadilan usai sidang di PN Semarang, Rabu (12/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Lima oknum polisi calo penerimaan Bintara Polri 2022 di wilayah Polda Jawa Tengah diketahui tidak pernah diproses hukum. Hal tersebut terungkap dari jawaban tertulis yang disampaikan kuasa hukum Kapolda Jawa Tengah atas permohonan praperadilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dalam sidang di PN Semarang, Rabu (12/4). Dalam perkara tersebut, Kapolda Jawa Tengah sebagai termohon diwakili kuasa hukum dari Bidang Hukum Polda Jawa Tengah, masing-masing AKBP Masruroh, AKBP Mugiyartiningrum, dan AKP Ibnu Suka. Dalam sidang yang dipimpin hakim tunggal Kairul Saleh tersebut eksepsi Kapolda Jawa Tengah yang disampaikan kuasa hukumnya itu dianggap dibacakan. Dalam eksepsinya, kuasa hukum Kapolda Jawa Tengah menilai bahwa permohonan praperadilan tersebut kabur atau tidak jelas karena tidak menunjukkan nomor dan tanggal surat penghentian penyidikan sebagaimana perkara dugaan korupsi oleh lima oknum polisi calo bintara yang dimaksud dalam gugatan. &rdquo;Berdasar hal tersebut disampaikan, karena tidak ada penyidikan, secara logis sangat tidak mungkin termohon melakukan penghentian penyidikan,&rdquo; kata AKBP Masruroh. Berdasar dalil yang telah diuraikan, termohon praperadilan meminta hakim tunggal yang mengadili perkara tersebut untuk menerima dalil yang disampaikan dan tidak menerima permohonan praperadilan. &rdquo;Menyatakan bahwa termohon tidak melakukan penyidikan terhadap perkara a quo, secara logis tidak ada penghentian penyidikan,&rdquo; tambah dia. Atas eksepsi termohon tersebut, hakim selanjutnya menunda sidang hingga Kamis (13/4) untuk memberi kesempatan menyampaikan bukti surat. Ditemui usai sidang, kuasa hukum MAKI, Dwi Nurdiansyah mengaku kaget dan kecewa. Sebab, ternyata kasus calo penerimaan bintara Polri tersebut tidak pernah diproses hukum. Tanggapan secara lengkap, kata dia, akan disampaikan dalam kesimpulan pada persidangan yang akan datang. Lima anggota polisi yang diduga menjadi calo penerimaan bintara Polri di Polda Jawa Tengah diproses pidana. Penanganan perkara itu dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah. Lima anggota polisi itu masing-masing Kompol AR, Kompol KN, AKP CS, Bripka Z, dan Brigadir EW. Mereka telah terbukti melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian. Tiga anggota polisi masing-masing Kompol AR, Kompol KN, dan AKP CS, dijatuhi hukuman demosi selama dua tahun. Sedangkan dua pelaku lain, yakni Bripka Z dan Brigadir EW dijatuhi hukuman ditempatkan di tempat khusus masing-masing selama 21 hari dan 31 hari. Dalam perbuatannya, para anggota polisi tersebut memperoleh uang yang dipungut dari para orang tua calon bintara dengan jumlah total mencapai Rp 9 miliar.

Lima oknum polisi calo penerimaan Bintara Polri 2022 di wilayah Polda Jawa Tengah diketahui tidak pernah diproses hukum

Lima Polisi Calo Bintara Polri Tidak Pernah Diproses Pidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230321_143024.jpg" alt="Kuasa hukum Masyaralat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Utomo Kurniawan di PN Semarang. I. C. Senjaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum Masyaralat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Utomo Kurniawan di PN Semarang. I. C. Senjaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menggugat Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah berkaitan dengan penanganan kasus lima oknum polisi calo penerimaan Bintara Polri tahun 2022. Kuasa hukum MAKI Utomo Kurniawan saat mendaftarkan gugatan ke PN Semarang mengatakan, lembaga swadaya masyarakat itu bersama Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) mempertanyakan penanganan kasus itu. Sebab, tidak langsung disidik setelah pelaksanaan operasi tangkap tangan oleh Divisi Propam Polri. ”Peristiwa itu terjadi sekitar Juni hingga Juli 2023, namun tidak langsung dilakukan penyidikan. Hal tersebut sama saja dengan penghentian penyidikan yang tidak sah,” kata Utomo Kurniawan seperti dilansir dari Antara. Gugatan praperadilan itu, lanjut dia, merupakan upaya untuk memastikan agar proses hukum terhadap kelima oknum polisi tersebut benar-benar dilaksanakan. Selain itu, tindakan pidana yang dilakukan tersebut apakah masuk dalam kategori suap, gratifikasi, atau pungutan liar. ”Kalau itu suap, maka penyuap juga harus diproses. Kalau terbukti, bintara yang sudah dinyatakan lolos tersebut harus dicoret,” terang Utomo Kurniawan. Terpisah, juru bicara PN Semarang Kukuh Subyakto membenarkan jika gugatan praperadilan tersebut sudah didaftarkan. ”Tinggal menunggu Ketua PN untuk menunjuk hakim tunggal yang menyidangkan serta menetapkan jadwal sidang,” ujar Kukuh Subyakto. Sementara itu, Kabidhumas Polda Jawa Tengah Kombespol Iqbal Alqudusy, sebelumnya mengatakan, kelima oknum polisi calo penerimaan Bintara Polri tersebut juga diproses pidana. Penanganan perkara itu dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah. Lima oknum polisi, masing-masing Kompol AR, Kompol KN, AKP CS, Bripka Z, dan Brigadir EW, telah terbukti melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian. Tiga polisi, masing-masing Kompol AR, Kompol KN, dan AKP CS dijatuhi hukuman demosi selama dua tahun. Adapun dua pelaku lain, masing-masing Bripka Z dan Brigadir EW, dijatuhi hukuman ditempatkan di tempat khusus masing-masing selama 21 dan 31 hari. Dalam perbuatannya, para oknum tersebut memperoleh uang yang dipungut dari para orang tua calon bintara dengan jumlah total mencapai Rp 9 miliar. Terhadap kasus tersebut, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo juga memerintahkan untuk memberikan hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau proses pidana terhadap kelima oknum polisi tersebut.

MAKI Praperadilankan Polda Jateng Soal Oknum Polisi Calo Bintara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/1640871760418_copy_800x414.jpg" alt="Ilustrasi kasus percaloan. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kasus percaloan. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Lima oknum polisi calo penerimaan bintara Polri 2022 di wilayah Polda Jawa Tengah diproses secara hukum pidana.  Kabidhumas Polda Jawa Tengah Kombespol Iqbal Alqudusy mengatakan, proses pidana terhadap kelima oknum polisi tersebut ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng.  ”Penyidikan sudah berjalan. Penyidik juga mengumpulkan bukti-bukti tambahan atas aksi KKN yang mereka lakukan,” kata Iqbal Alqudusy seperti dilansir dari Antara.  Lima oknum polisi, masing-masing Kompol AR, Kompol KN, AKP CS, Bripka Z, dan Brigadir EW, telah terbukti melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian.  Iqbal menambahkan, meski telah dijatuhi sanksi disiplin, hal tersebut tidak akan menghapuskan tuntutan pidana terhadap yang bersangkutan.  Sebelumnya, lima oknum polisi calo penerimaan bintara Polri tahun 2022 di wilayah Polda Jawa Tengah masih lolos dari pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau tidak dipecat.  Tiga polisi, masing-masing Kompol AR, Kompol KN, dan AKP CS dijatuhi hukuman demosi selama dua tahun. Adapun dua pelaku lain, masing-masing Bripka Z dan Brigadir EW, dijatuhi hukuman ditempatkan di tempat khusus masing-masing selama 21 dan 31 hari.  Dalam perbuatannya, para oknum tersebut memungut sejumlah yang besarannya bervariasi dengan total mulai dari Rp 350 juta hingga Rp 2,5 miliar.  Terhadap kasus tersebut, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebelumnya juga memerintahkan untuk memberikan hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau proses pidana terhadap kelima oknum polisi tersebut.

Lima Polisi Calo Bintara di Jateng Diproses Pidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230309_114942_1.jpg" alt="Kabid Humas Polda Jateng Kombespol Iqbal Alqudusy. I. C. Senjaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabid Humas Polda Jateng Kombespol Iqbal Alqudusy. I. C. Senjaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polda Jawa Tengah mengungkapkan, besaran uang pungutan yang diberikan orang tua calon polisi kepada oknum anggota bervariasi. Uang tersebut diserahkan kepada oknum yang merupakan calo penerimaan Bintara Polri Tahun 2022.  ”Uang yang diberikan ada Rp 350 juta hingga Rp 750 juta,” kata Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah Kombespol Iqbal Alqudusy seperti dilansir dari Antara di Semarang, Kamis (9/3).  Menurut dia, uang tersebut sudah dikembalikan kepada yang berhak. Dari puluhan orang yang diperiksa, hanya belasan orang yang merupakan pemberi.  Dia menambahkan pemberian uang tersebut dilakukan sebelum disampaikan pengumuman kelulusan.  ”Jadi sebenarnya mereka itu sudah diterima atas kemampuan calon masing-masing,” tutur Iqbal.  Menurut dia, lima oknum polisi dan dua PNS Polri yang terlibat dalam perkara tersebut sudah dijatuhi sanksi. Kelima oknum polisi yang sudah menjadi sidang etik dan disiplin tersebut masing-masing Kompol AR, Kompol KN, AKP CS, Bripka Z, dan Brigadir EW.  Dia menjelaskan, kelima oknum polisi terbukti melakukan perbuatan tercela. Mereka sudah menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri.  Tiga polisi, masing-masing Kompol AR, Kompol KN, dan AKP CS, dijatuhi hukuman demosi selama dua tahun.  ”Sedangkan dua pelaku lain Bripka Z dan Brigadir EW, dijatuhi hukuman ditempatkan di tempat khusus masing-masing selama 21 hari dan 31 hari,” papar Iqbal.  Selain kelima oknum polisi tersebut, lanjut dia, hukuman administrasi juga dijatuhkan kepada dua PNS Polri. Mereka diduga terlibat dalam percaloan tersebut.  Seorang dokter yang terlibat dalam kejadian tersebut dijatuhi sanksi penurunan jabatan satu tingkat selama satu tahun. Sedangkan satu PNS lainnya dijatuhi hukuman pemotongan tunjangan selama 12 bulan.

Polda Sebut Pungutan Calo Penerimaan Bintara di Jateng Bervariasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Kabid-Humas-Polda.jpg" alt="Kabidhumas Polda Jawa Tengah Kombespol M. Iqbal Alqudusy. Humas Polda Jateng/Antara" width="100%">
<figcaption>Kabidhumas Polda Jawa Tengah Kombespol M. Iqbal Alqudusy. Humas Polda Jateng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bidang Propam Polda Jawa Tengah menangani pemeriksaan terhadap lima oknum polisi. Sebab, mereka diduga menjadi calo dalam penerimaan Bintara Polri pada seleksi tahun 2022.  Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombespol Iqbal Alqudusy mengatakan, kelima oknum tersebut terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Divisi Propam Mabes Polri.  ”Ada dua kompol, satu AKP, dan dua Bintara,” kata Iqbal seperti dilansir dari Antara.  Adapun kelima oknum tersebut masing-masing Kompol AR, Kompol KN, AKP CS, Bripka Z, dan Brigadir EW. Namun, Iqbal tidak menjelaskan dari mana asal kesatuan para oknum polisi.  Menurut dia, kelima polisi tersebut saat ini sudah menjalani proses pemeriksaan di Bidang Propam Polda Jawa Tengah.  ”Pemberkasan sudah lengkap dan segera akan menjalani sidang kode etik dalam waktu dekat,” ujar Iqbal.  Iqbal mempersilakan masyarakat mengawal penanganan masalah tersebut dan hasilnya persidangan akan disampaikan secara terbuka.

Lima Oknum Polisi di Jateng Diduga Jadi Calo Penerimaan Bintara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Sulastri-Irwan-berjilbab-motif-bunga-tengah-red-Casis-yang-Sempat-Gagal-Ikut-Pendidikan-Akhirnya-Dinyatakan-Lolos.jpg" alt="Sulastri Irwan calon siswa bintara yang sempat gagal ikut pendidikan di Polda Malut, akhirnya dinyatakan lolos. Abdul Fatah/Antara" width="100%">
<figcaption>Sulastri Irwan calon siswa bintara yang sempat gagal ikut pendidikan di Polda Malut, akhirnya dinyatakan lolos. Abdul Fatah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah Maluku Utara (Polda Malut) meloloskan seorang calon siswa (casis) Bintara Polri Gelombang ll 2022 bernama Sulastri Irwan untuk mengikuti pendidikan. Yang bersangkutan sempat tidak lolos karena faktor usia.  ”Ada berbagai pertimbangan dan diskusi Polda Malut dengan Mabes Polri dan perlu disampaikan ke publik, untuk casis Sulastri dan Rahima, kami nyatakan lulus,” kata Kaolda Malut Irjen Pol Midi Siswoko seperti dilansir dari Antara di Ternate, Senin (14/11).  Hal tersebut disampaikan Irjen Pol Midi Siswoko di Mapolda Malut yang dihadiri para peserta serta keluarga Sulastri. Menurut dia, hal itu bukan kesalahan anggota atau panitia, melainkan kesalahan pimpinan. Oleh karena itu, selaku Kapolda Malut menyampaikan permintaan maaf kepada Sulastri dan keluarga besarnya.  ”Kapolri sering mengingatkan bahwa ikan busuk dari kepalanya, bukan dari ekornya. Untuk itu, sekali lagi dengan tulus dan ikhlas saya menyampaikan permintaan maaf,” ujar Midi.  Selain Sulastri Irwan yang merupakan anak petani asal Kabupaten Kepulauan Sula, Polda Malut juga meloloskan peserta peringkat keempat bernama Rohimah Melani Hanafi. Mereka akan mengikuti pendidikan Polwan pada Februari 2023.  ”Kedua casis dinyatakan lolos sehingga mulai sekarang harus menjaga kesehatan. Kalau perlu, setiap hari dicek kesehatan. Yang pasti saya ucapkan selamat kepada keduanya yang dinyatakan lulus dan mengikuti pendidikan,” kata Kapolda Midi Siswoko.  Sulastri Irwan menyampaikan banyak terima kasih kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Malut yang sudah memberikan kesempatan untuk menjadi polwan.  ”Saya Sulastri Iwan dan keluarga besar menyampaikan terima kasih kepada Kapolri dan Kapolda Malut atas kesempatan menjadi anggota Bakomsus Kesehatan, sekali lagi kami sampaikan terima kasih,” ujar Sulastri.  Begitu pula, Rohimah Melani Hanafi, casis bintara menempati peringkat keempat yang semula menggantikan Sulastri. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolri dan Kapolda atas kesempatan tersebut.  ”Terima kasih karena telah mengakomodasi kami untuk menambah satu kuota pada 2023,” ucap Rohimah.  Secara terpisah, Bahtiar Husni, penasihat hukum Sulastri Irwan juga menyampaikan permintaan maaf dan terima kasih kepada Kapolri dan Kapolda yang telah mengambil keputusan yang bijak.  Hasil kelulusan Sulastri tertuang dalam surat undangan Nomor: B/1393/XI/KEP./2022/Ro-SDM klarifikasi biasa. Hal itu berdasar Surat Kapolri Nomor: R/1372/VII/DIK.2.1/2022/SSDM tanggal 1 Juli 2022 perihal pengiriman kuota untuk mengikuti pendidikan pembentukan dan alokasi tempat, Diktuk Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2022 dan Gelombang I Tahun Anggaran 2023.

Polda Malut Loloskan Casis Bintara yang Sempat Gagal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/POLICE-LINE.jpg" alt="Ilustrasi police line. (Adnan Reza Maulana/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi police line. (Adnan Reza Maulana/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Police Watch (IPW) mengecam keras penganiayaan terhadap 3 Bintara Polres Padang Pariaman. Terlebih lagi, penganiayaan tersebut terjadi di tempat terbuka yang bisa disaksikan oleh banyak orang.  "IPW mengecam keras tindakan sadis yang dilakukan perwira pertama Polri Akpol lulusan 2019 tersebut. Ironisnya tindakan sadis itu terbiarkan cukup lama, padahal semua anggota Polres Pariaman bisa menyaksikannya," kata Ketua Presidium IPW Neta S. Pane dalam keterangan tertulis, Kamis (26/3).  Neta menilai tidak ada pembenaran atas penyiksaan itu. Sekalipun 3 bintara tersebut membuat kesalahan, harus dijatuhi sanksi sesuai aturan yang berlaku, bukan melalui penyiksaan secara semena-mena oleh seniornya.  "Apa pun alasannya tindakan penyiksaan tidak boleh dilakukan oleh anggota Polri terhadap bawahannya, apalagi secara terbuka di lapangan yang bisa disaksikan semua orang," imbuhnya.  Neta mendorong agar pelaku diberi sanksi tegas atas perbuatannya. Berupa proses hukum pidana atas kasus penganiayaan, maupun pemecatan dari institusi Polri.  "Sikap pelaku yang sadis dan bengis menjadi bukti nyata yang bersangkutan tidak pantas lagi menjadi anggota Polri dan institusi Polri harus segera memecatnya," tambahnya.  Selain itu, Neta beranggapan sanksi tegas berupa pemecatan pun harus diberikan kepada Kapolres Padang Pariaman. Sebab, dia dinilai gagal membina bawahannya hingga terjadi penyiksaan di halaman kantor Polres yang bisa dilihat oleh publik.  "Pembiaran tindakan sadis ini menunjukkan bahwa Kapolres tidak punya wibawa dan tidak mampu membina bawahannya," pungkasnya.  Sebelumnya, aksi kekerasan menimpa 3 orang bintara di Polres Padang Pariaman. Mereka mendapat siksaan dari seniornya. Kejadian ini bahkan sempat terekam dalam sebuah video pendek.  Dalam tayangan itu terlihat 3 orang bintara berbaris dengan posisi berlutut di halaman Polres Padang Pariaman. Senior tersebut kemudian menganiaya mereka dengan ikat pinggang seragam polisinya. Terlihat pula tendangan diberikan kepada bintara tersebut.  Berdasarkan informasi yang beredar, pelaku penganiayaan seorang perwira pertama berpangkat Inspektur Dua (Ipda) berinisial SDC. Dia tega menganiaya 3 juniornya karena korban telat mengikuti apel.

IPW Minta Perwira Penganiaya 3 Bintara Supaya Dipecat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/PENGANIAYAAN-JAWA-POS.jpg" alt="Ilustrasi penganiayaan (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penganiayaan (JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi kekerasan menimpa 3 orang bintara di Polres Padang Pariaman. Mereka diduga mendapat siksaan dari seniornya. Kejadian ini bahkan sempat terekam dalam sebuah video pendek.  Dalam tayangan itu terlihat 3 orang bintara berbaris dengan posisi berlutut di halaman Polres Padang Pariaman. Senior tersebut kemudian menganiaya mereka dengan ikat pinggang seragam polisinya. Terlihat pula tendangan diberikan kepada bintara tersebut.  Berdasarkan informasi yang beredar, pelaku penganiayaan seorang perwira pertama berpangkat Inspektur Dua (Ipda) berinisial SDC. Dia tega menganiaya 3 juniornya karena korban telat mengikuti apel.  Kabid Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto membenarkan peristiwa ini. Salah satu bintara yang disiksa pun sudah mendapat perawatan medis.   "Ada salah satu bintara yang dibawa ke rumah sakit ada memar di leher. Tapi sekarang sudah baik," kata Stefanus saat dikonfirmasi, Kamis (26/3).  Sementara itu, pelaku penganiayaan sudah dibawa oleh Propam guna menjalani pemeriksaan. Polda secara tegas akan memproses pelaku sesuai hukum yang berlaku.  "Yang bersangkutan (pelaku) diproses di propam, masih diperiksa. Dua korban sudah masuk bertugas," jelas Stefanus.

Diduga Telat Apel, 3 Bintara Polres Padang Pariaman Disiksa Senior

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bintara polri

Berita Terkini