<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/19/1000292920-1097184148.jpg" alt="7 Tempat Makan Terbaik Dekat Stasiun Kuta Blang, Bireuen (Freepik)" width="100%">
<figcaption>7 Tempat Makan Terbaik Dekat Stasiun Kuta Blang, Bireuen (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Stasiun Kuta Blang di Bireuen, Aceh, menjadi salah satu stasiun penting di jalur kereta lokal. Selain berfungsi sebagai titik transit, kawasan sekitar stasiun ini menawarkan berbagai pilihan kuliner menarik yang cocok untuk dicoba. Bagi penumpang kereta, warga lokal, maupun pemburu kuliner, area Kuta Blang menyediakan menu yang variatif, mulai dari sate, mie khas Aceh, caf&eacute; modern, hingga hidangan cepat saji. Lokasi dekat stasiun membuat tempat makan mudah dijangkau dengan berjalan kaki atau kendaraan singkat. Harga ramah di kantong, porsi mengenyangkan, serta suasana nyaman menjadi nilai tambah kawasan kuliner Kuta Blang. Berikut daftar 7 tempat makan favorit di dekat Stasiun Kuta Blang berdasarkan rating dan ulasan Google Maps, lengkap dengan keunggulan masing-masing: De'Paya Coffee Shop &ndash; 4,2 ⭐ Coffee shop dengan menu kopi dan camilan ringan. Buka hingga pukul 23.00, menyediakan layanan dine-in dan takeaway. Cocok untuk nongkrong sore atau santai bersama teman. Kedai Halaman Abah Na'us Maranggi &ndash; 4,6 ⭐ Restoran spesialis maranggi dan sate khas Aceh. Buka hingga pukul 11.30, menyediakan layanan dine-in, takeaway, dan no-contact delivery. Sate Apaleh Geurugok &ndash; 4,4 ⭐ Restoran sate dengan cita rasa lokal Aceh. Menyediakan layanan dine-in, takeaway, dan delivery. Menu sate menjadi favorit pengunjung. Mie Kocok Ajo Geureugok &ndash; 4,3 ⭐ Warung mie dengan menu mie kocok khas Aceh. Buka hingga pukul 20.00, menyediakan layanan dine-in dan takeaway. Cocok untuk makan siang atau sore. Titik Kumpul Cafe Bireuen &ndash; 3,9 ⭐ Caf&eacute; dengan suasana santai. Buka mulai pukul 15.00, layanan dine-in dan takeaway tersedia. Tempat yang pas untuk kumpul ringan sore hari. Warung Go&ucirc;th&eacute; &ndash; 4,6 ⭐ Caf&eacute; bergaya homestyle Prancis dengan menu ringan. Buka hingga pukul 22.00, menyediakan layanan dine-in dan takeaway. Cocok untuk pengalaman makan berbeda di Bireuen. Optimum Prime Cafe &ndash; 4,3 ⭐ Caf&eacute; modern dengan menu kopi dan snack. Buka hingga pukul 01.00, menyediakan layanan dine-in dan takeaway. Cocok untuk santai malam hari.

Kawasan sekitar Stasiun Kuta Blang menawarkan ragam kuliner mulai dari sate, mie khas Aceh, café modern.

Rekomendasi Makan Enak Dekat Stasiun Kuta Blang, Bireuen, Aceh: 7 Spot Wajib Dicoba!

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/17/rohingya2-633157461.jpg" alt="Para imigran Rohingya saat mendarat di pantai Muara Tiga sebelum kemudian didorong kembali ke laut, di Aceh Utara, Kamis (16/11/2023) (ANTARA/Warga)" width="100%">
<figcaption>Para imigran Rohingya saat mendarat di pantai Muara Tiga sebelum kemudian didorong kembali ke laut, di Aceh Utara, Kamis (16/11/2023) (ANTARA/Warga)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Provinsi Aceh memang kerap menjadi jujugan para pengungsi dari Rohingya, Myanmar. Namun, kali ini warga di Kawasan Kuala Pawon, Kecamatan Jangka, Bireuen, dan Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, menyatakan penolakan terhadap kedatangan para imigran Rohingya. Diungkapkan oleh Panglima Laot (laut) Ace, Miftach Tjut Adek, ada sebanyak 249 imigran asal Rohingya yang ditolak kedatangannya pada Kamis (16/11). Meski begitu, warga setempat sempat memberikan bantuan berupa makanan dan pakaian seadanya. &ldquo;Sudah dua kali ditolak masyarakat, pertama di Bireuen dan kemudian di Aceh Utara,&rdquo; kata Miftach, dikutip dari Antara, Jumat (17/11). Adapun detailnya, ratusan imigran Rohingya tersebut menepi di Kawasan Kuala Pawon, Kecamatan Jangka, Bireuen, pada pukul 04.00. Namun, kedatangan mereka ditolak warga, sehingga mereka kembali didorong ke lautan. Setelah itu, mereka kembali berlayar hingga tiba di Kawasan pesisir Gampong Ulee Madon Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara, pada pukul 16.00 WIB. Saat hendak menepi di bibir pantai, mereka kembali mendapat penolakan dari warga setempat. Namun, sebelum didorong kembali ke lautan, warga sempat memberikan bantuan berupa pakaian dan makanan. Miftach menjelaskan, penolakan warga pesisir Aceh terhadap ratusan imigran Rohingya itu bukan tanpa alasan. Menurutnya, warga dan pemerintah setempat sudah tidak bisa lagi menampung para pengungsi. Bahkan, dia mendesak kepada pemerintah pusat untuk turun tangan menangani problema para pengungsi itu. &ldquo;Tapi, pemerintah pusat tidak mau perhatian terhadap masalah ini. Maka, kami berharap pusat harus segera turun tangan, jangan melepaskan masalah ini kepada Pemerintah Aceh dan rakyat Aceh sendiri saja,&rdquo; tegasnya. Sebelum kedatangan imigran kali ini, Miftach menyebut warga Aceh sudah menerima sebanyak tiga kali berturut-turut kedatangan imigran Rohingya. Pertama, pada Selasa (14/11) lalu, di pesisir Pantai Gampong Blang Raya, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie sebanyak 200 orang. Namun, data terbaru dilaporkan bahwa ada enam imigran melarikan diri. Kemudian pada Rabu (15/11), kembali datang sebanyak 147 orang dari Rohingya di Kawasan Pantai Beurandeh Kecamatan Bate Kabupaten Pidie. Hingga terakhir kali, pada Kamis (16/11), warga di Kawasan Kuala Pawon, Kecamatan Jangka, Bireuen, dan Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara tak bisa lagi menampung para imigran, sehingga terpaksa menolaknya.

Provinsi Aceh memang kerap menjadi jujugan para pengungsi dari Rohingya, Myanmar, meski warga setempat kini menolaknya.

Warga Aceh Tolak Kedatangan Ratusan Imigran Rohingya karena Alasan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/01/IMG_20230901_100030-3743195762.jpg" alt="Sosok kekasih Imam Masykur yang tersebar lewat akun TikTok." width="100%">
<figcaption>Sosok kekasih Imam Masykur yang tersebar lewat akun TikTok.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Sosok Yuni Mauliza kekasih mendiang Imam Masykur membuat publik penasaran. Ternyata, Yuni tercatat sebagai caleg DPRD Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dari Partai Demokrat. Yuni Mauliza saat ini terdaftar sebagai caleg partai Demokrat dengan nomor urut 5 Dapil 5. Diketahui bahwa Kabupaten Bireuen terdiri dari 6 Dapil dengan alokasi 40 total kursi. Sedangkan Dapil Bireuen 5 yang meliputi kecamatan Jeunib, Peudada, dan Peulimbang dengan 6 alokasi kursi. Yuni juga disebut mahasiswa Universitas Almuslim Peusangan Bireuen. Kekasih Imam Masykur, pemuda Aceh yang diculik oknum Paspampres Praka Riswandi Manik dan rekan-rekannya, memiliki akun TikTok @yunimauliza_. Yuni termasuk aktif di Tiktok dan kerap membagikan kegiatannya, termasuk juga mem-posting foto atau video saat bersama keluarga dan teman-temannya. Namun tak terlihat foto Yuni bersama Imam di akun Tiktok ini. Usai kematian Imam Masykur, Yuni mengunggah tiga video berlatar hitam pekat. Kesedihan yang dirasakan Yuni dicurahkan melalui akun tiktok pribadinya @yunimauliza_. Dalam unggahan di akun tiktok pribadinya itu, terlihat Yuni memeluk peti jenazah sang kekasih Imam Masykur. Yuni terlihat menangis dan sangat bersedih atas kepergian sang kekasih. "Terima ga terima tetap harus ikhlas, pergimu begitu cepat sayang. Tugasmu disini sudah selesai sayang, kamu sudah tenang, Allah lebih menyayangimu, sekarang kita pulang, negara ini sungguh kejam untukmu syg," tulis akun @yunimauliza_, seperti dilansir Pojoksatu.id (Jawa Pos Group). "Semoga keadilan tetap berpihak padamu dengan seadil-adilnya hukum di negara ini padahal rencana terakhirmu sungguh baik. &lsquo;Tunggu aku pulang puasa ini untuk bertemu orang tuamu&rsquo;. Tapi, lain lagi rencana Tuhan kita tidak dijodohkan di dunia ini kita hanya dipertemukan saja," imbuh akun @yunimauliza_. Yuni Mauliza juga mendoakan mendiang Imam Masykur agar dilapangkan kuburnya usai dibunuh oleh oknum Paspampres Praka Riswandi Manik dkk.

Ternyata, Yuni Mauliza tercatat sebagai caleg DPRD Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dari Partai Demokrat.

Yuni Mauliza, Kekasih Mendiang Imam Masykur Ternyata Caleg DPRD Kabupaten Bireuen dari Partai Demokrat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/28/20230825-img-20230825-wa0006-1-4124050979.jpg" alt="Ketua DPRK Bireuen, Rusyidi Mukhtar SSos, meminta kepada penegak hukum agar oknum Paspampres Riswandi Manik dihukum mati." width="100%">
<figcaption>Ketua DPRK Bireuen, Rusyidi Mukhtar SSos, meminta kepada penegak hukum agar oknum Paspampres Riswandi Manik dihukum mati.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) mengecam dan mengutuk keras tindakan Praka Riswandi Manik, oknum Paspampres yang membunuh Imam Masykur, seorang warga Gampong Mon Keulayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen. Seluruh dewan di lembaga legislatif di Kabupaten Bireuen sepakat meminta penegak hukum untuk mengadili pelaku dengan hukuman mati. &ldquo;Nyawa harus dibayar nyawa. Tentara tugasnya menjaga, bukan mengadili masyarakat secara biadab. Praka Riswandi Manik harus dihukum mati,&rdquo; tegas Ketua DPRK Bireuen, Rusyidi Mukhtar SSos kepada Harian Rakyat Aceh (Jawa Pos Group), Senin (28/8). Pihaknya meminta perbuatan biadab tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan pelaku diminta dihukum seberat-beratnya, serta dicopot jabatannya. &ldquo;Ini perbuatan biadab yang dilakukan oleh oknum TNI kepada masyarakat Bireuen. Perbuatan oknum tentara tersebut sangat melukai hati masyarakat. Kita harus kawal kasus ini hingga tuntas,&rdquo; pungkas pria yang sering disapa Ceulangiek itu. Menurutnya, secara hukum yang tertera dalam Pasal 340 KUHP bahwa barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. &ldquo;Kasus kebiadaban yang dilakukan oknum TNI ini tidak boleh diproses berdasarkan Pasal 2 KUHPM, karena dalam kitab undang-undang itu, tidak tercantum tindak pidana pembunuhan. Sehingga, harus mengacu pada KUPH, dengan hukuman pidana mati,&rdquo; ujar Ketua DPRK Bireuen. Rusyidi Mukhtar menyebutkan, kebiadaban Praka Riswandi Manik itu menimbulkan luka di hati keluarga dan seluruh masyarakat Aceh. Perlakuannya terhadap Imam Masykur tidak dapat diterima. &ldquo;Para pelaku bertindak sangat kejam. Korban dianiaya di luar batas kemanusiaan. Tangisan korban yang memelas meminta tolong, meninggalkan luka yang tidak terobati di hati kami. Kita berharap hukum ditegakkan,&rdquo; sebut Rusyidi Mukhtar. Dewan Bireuen juga meminta penegak hukum untuk segera menetapkan Praka Riswandi Manik sebagai tersangka dan kemudian dihukum mati. Jangan sampai kasus kebiadaban terhadap masyarakat Bireuen itu berujung memihak kepada oknum TNI karena tidak pantas seorang perampok dan pembunuh, dibiarkan hidup enak di bumi. &ldquo;Kami masyarakat Aceh banyak sekali terbunuh di masa konflik silam, dan hari ini kembali terjadi. Padahal, Aceh sudah damai dan masih ada oknum membunuh bangsa Aceh. Apakah kami masyarakat tidak bisa lagi mencari rezeki di luar Aceh! Kami marah besar kepada oknum Pampanpres pembunuh itu,&rdquo; pungkas Rusyidi Mukhtar. Dewan Bireuen juga menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam kepada keluarga korban yang berasal dari Desa Mon Keulayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen tersebut. "Saya ikut berduka atas kejadian ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran atas kejadian ini,&rdquo; tutup Rusyidi Mukhtar. Diketahui, DPRK Bireuen juga sudah menyurati Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dengan nomor surat: 100.3.11.1/1777 pada 28 Agustus 2023, perihal pengusutan atas tewasnya Imam Masykur, untuk ditindaklanjuti secara proses hukum yang berlaku.

Seluruh dewan di lembaga legislatif di Kabupaten Bireuen sepakat meminta penegak hukum untuk mengadili pelaku dengan hukuman mati.

Imam Masykur Dianiaya Paspampres Riswandi Manik hingga Tewas, Ketua DPRK Bireuen: Nyawa Harus Dibayar Nyawa 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230122-WA0000.jpg" alt="Banjir rendam delapan kecamatan yang berada di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh pada Sabtu (21/1)." width="100%">
<figcaption>Banjir rendam delapan kecamatan yang berada di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh pada Sabtu (21/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Banjir rendam delapan kecamatan yang berada di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh pada Sabtu (21/1). Peristiwa banjir itu terjadi pascahujan mengguyur wilayah tersebut pada pukul 04.30 waktu setempat. Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BNPB mencatat, hingga Sabtu (21/1) pukul 23.30 WIB, sebanyak 4.364 kepala keluarga atau 9.386 warga yang tinggal di delapan kecamatan terdampak banjir.  Adapun delapan kecamatan yang terdampak banjir itu di antaranya Kecamatan Peudada, Kecamatan Jeunib, Kecamatan Sp Mamplam, Kecamatan Peulimbang, Kecamatan Peusangan Selatan, Kecamatan Kota Juang, Kecamatan Samalanga dan Kecamatan Pandrah.  "1.443 kepala keluarga atau 4.665 warga diantaranya mengungsi ke tempat lebih aman," kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangannya, Minggu (22/1).  Banjir juga merendam 4.364 unit rumah warga dan delapan hektar sawah dengan ketinggian muka air bervariasi antara 25 hingga 100 centimeter. Menindaklanjuti ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen dan tim gabungan langsung melakukan penanganan untuk melakukan kaji cepat, evakuasi warga dan memberikan bantuan logistik.  Banjir itu tak dipungkiri berdasarkan hujan dengan itensitas sedang hingga tinggi di Aceh. Hal ini juga sebagaimana prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini akan terjadinya peristiwa alam tersebut pada Minggu (22/1) dan Senin (23/1) untuk sebagian wilayah Provinsi Aceh.  Mengingat adanya potensi hujan eksktrem, karena wilayah Indonesia masih dalam periode puncak musim penghujan, BNPB mengimbau kepada warga masyarakat dan pemerintah daerah, khususnya yang berada di wilayah rawan bencana banjir untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi banjir.  Menurut Muhari, cara yang dapat dilakukan dengan rutin membersihkan saluran air agar tidak tersumbat oleh sampah, menyiapkan jalur evakuasi dan tim siaga bencana tingkat desa atau kampung, selain itu agar selalu memperoleh informasi cuaca secara aktual dari lembaga yang berwenang.  "Jika terjadi hujan menerus selama lebih dari satu jam dan jarak pandang terbatas kurang dari 100m, maka masyarakat sekitar daerah aliran sungai dan lereng tebing agar evakuasi mandiri untuk mengurangi risiko terdampak banjir atau tanah longsor," pungkasnya.

Ribuan Warga Harus Mengungsi Akibat Banjir di Bireuen Aceh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/nonmuhrim-dilarang-ngopi-semeja-komnas-ham-kok-ada-ide-seperti-itu_m_.jpg" alt="ILUSTRASI. Di Bireuen Aceh, pria dan wanita nonmuhrim dilarang ngopi semeja tanpa didampingi muhrimnya." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Di Bireuen Aceh, pria dan wanita nonmuhrim dilarang ngopi semeja tanpa didampingi muhrimnya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh mengeluarkan kebijakan kontroversial. Dalam edaran yang diberikan, Pemkab Bireuen mengatur standardisasi pelaksanaan syariat Islam untuk warung kopi, kafe, dan restoran. Aturannya yaitu, pria dan wanita nonmuhrim tidak diperkenankan duduk dalam satu meja. Edaran yang ditandatangani Bupati Bireuen Saifannur tertanggal 30 Agustus 2018 itu berisi 14 poin, dan mulai disosialisakan pada 4 September 2018. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Ahmad Taufan Damanik mengaku kaget. Lembaganya pun disebut akan mendalami perkara ini apakah ditemukan pelanggaran HAM atau tidak. "Kami kaget mendengar kok ada ide seperti itu," kata Taufan di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/9). Lebih lanjut Taufan meminta Pemkab Bireuen lebih berhati-hati dalam membuat aturan. Hal itu demi menghindari perdebatan di tengah masyarakat. "Kami juga akan dekati Bireun. Janganlah membuat aturan yang kemudian mengabaikan kaidah-kaidah asas keadilan, HAM, semacam itu," lanjutnya. Taufan menjelaskan, saat ini tim perwakilan dari Komnas Perempuan juga telah meluncur ke Aceh. Mereka bertugas untuk meneliti kelayakan pemberlakukan aturan tersebut. Sementara itu, Komnas HAM berencana mendatangi Aceh. Namun saat ini masih menahan diri dan mengutamakan mendukung tim dari Komnas Perempuan. "Sekarang lagi ditangani oleh Komnas Perempuan. Kami akan mempertanyakan, makanya kami juga ingin datang ke Aceh," pungkas Taufan.

Nonmuhrim Dilarang Ngopi Semeja, Komnas HAM: Kok Ada Ide Seperti Itu?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jep-kupi-dan-duk-pakat-ngopi-yang-bikin-happy-di-bireuen_m_201755.jpeg" alt="Mobil Jamboe Kupi Kamtibmas" width="100%">
<figcaption>Mobil Jamboe Kupi Kamtibmas</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Benar juga kata Mbak Nella Kharisma, &ldquo;Nek ra kuat, ditinggal ngopi&rdquo;. Di Bireuen, warga yang ingin menyelesaikan permasalahannya bisa datang, duduk, dan ngopi di warung kopi (warkop) keliling. Namanya, Jamboe Kupi Kamtibmas. Kopi datang, masalah pun hilang. Bermula dari kebiasaan warga Aceh yang suka ngobrol di warkop, tercetuslah ide kreatif dari Kapolres Bireuen AKBP Riza Yulianto, yaitu membuat Jambo Kupi Kamtibmas, dengan tagline&nbsp;'Jep Kupi dan Duk Pakat'. Menurut Riza, kultur masyarakat Aceh yang seperti itu bisa dijadikan sarana untuk menuntaskan beragam macam persoalan. &ldquo;Pendekatan paling efektif kalau berkaitan kearifan lokal Aceh khususnya di Bireuen adalah ngobrol di warkop. Makanya, kami punya program mobil keliling Jamboe Kupi Kamtibmas, minum kopi gratis dan duduk musyawarah,&rdquo; kata Riza saat berbincang dengan JawaPos.com di Bireuen, Aceh, Rabu (4/4). Namun tidak asal datang, biasanya si mobil berwarna abu-abu tersebut menunggu 'panggilan' dari Polsek sekitar. Panggilan biasanya masuk apabila di wilayah hukum Polsek tersebut terjadi masalah. &ldquo;Saya nunggu orderan dari Kapolsek saya. Di tempat berselisih, ada masalah,&rdquo; ujarnya seraya tersenyum.&nbsp; Riza mengatakan, tak hanya mengundang kedua belah pihak yang berselisih, sebagai mediator dia juga menghadirkan pihak keempat. Misalnya, kasus paling banyak yakni penyelesaian sengketa tapal batas. Bersama Jamboe Kupi Kamtibnas, dihadirkan pula narasumber dari pemerintahan atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang paham mengenai batas wilayah. Nah, di warung itulah mereka berbincang, mencari solusi untuk menuntaskan perselisihan. &ldquo;Warkopnya datang, disiapkan sarana prasarananya. Nanti kami tanya masyarakat ada permasalahan apa,&rdquo; imbuhnya. Ada sajian kopi dan makanan ringan di warkop itu, sehingga suasana terasa lebih santai dan kekeluargaan. Riza mengaku, cara ini cukup efektif sebagai pendekatan ke warga yang berselisih. &ldquo;Kami hadir di situ, kopi sudah siap, sarapan sudah siap, tinggal duduk musyawarah, dan Alhamdulillah banyak pesanan,&rdquo; ceritanya. Andaikata masing-masing pihak yang berselisih tidak puas dengan musyawarah tersebut, barulah mereka bisa melakukan aksi saling lapor. Tapi kata Riza, itu cukup sedikit peminatnya. Tak hanya untuk menuntaskan beragam persoalan di masyarakat, Jamboe Kupi Kamtibmas terkadang hadir di setiap acara keagamaan. Rutinitasnya, setiap habis salat Jumat. Bahkan, mereka kerap berinisiatif untuk hadir di tengah duka seperti di kediaman orang yang baru saja meninggal dunia. Lantas adakah anggaran khusus yang dikeluarkan Polres untuk operasional 'Jep Kupi' tersebut? Kata Riza, tidak. Selama ini, kopi yang dituangkan dan makanan yang disajikan murni dari urunan para anggota Polres. &ldquo;Sadaqoh (sedekah) anggota. Ketika Jumat barokah, mereka pada nyumbang, kita kumpulkan, kita belikan bahan-bahan,&rdquo; jelasnya. Soal apakah mereka yang ngobrol sambil ngopi di Jamboe Kupi Kamtibmas Polres Bireuen harus bayar? Tentunya tidak. &ldquo;Semuanya gratis,&rdquo; pungkas Riza.

Jep Kupi dan Duk Pakat, Ngopi yang Bikin Happy di Bireuen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/2682_19682_pramono-anung.jpg" alt="Sekretaris Kabinet Pramono Anung" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Kabinet Pramono Anung</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung memberi ultimatum &nbsp;yang agak keras kepada pemerintah daerah yang masih rendah menyerap Anggaran Pendapatan dan&nbsp; Belanja Daerah (APBD). &quot;Bagi daerah yang serapannya betul-betul rendah maka DAK (Dana Alokasi Khusus) pada tahun berikutnya tidak diberikan.,&rdquo; kata Pramomno &nbsp;saat menjadi narasumber pada Forum Kesbangpol, di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (3/9) Ancaman tak hanya berlaku untuk DAK saja, eks Sekjen DPP PDIP ini akan memangkas anggaran insentif dari pusat sebesar Rp100 miliar. Pemberian &nbsp;akan disesuaikan dengan persentase serapan di daerah, misalnya serapannya 80 persen ke atas, dapat insentif 100 persen.&nbsp; &quot;Ini sedang kira rumuskan,&quot; ujarnya Saat ini, rata-rata belanja modal sejumlah daerah baru mencapai 20% dari total dana transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp 273 triliun. Dimana, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan serapan anggaran itu akan didorong sampai 92 persen.&nbsp; Pramono Anung mengaku telah mengeluarkan surat edaran kalau pelanggaran yang bersifat administratif maupun kebijakan tidak bisa dipidanakan. Edaran itu menegaskan jika ada pelanggaran administrasi biarkan BPK dan BPKP melakukan audit dulu. Karena UU mengatur ada batas toleransi 60 hari untuk perbaikan. Di bawah 60 hari, maka aparat penegak hukum tidak boleh masuk. Itu memberikan kesempatan, memberikan ruang kepada daerah untuk melakukan perbaikan diri. &ldquo;Paling prinsip yang selama ini ditakuti oleh kepala daerah, semua takut menjadi ketua Pimpinan Proyek (Pimpro) karena tidak ada jaminan. Mereka takut aparat penegak hukum, kepolisian masuk, kejaksaan masuk, belum KPK-nya, sehingga tidak ada jaminan itu,&rdquo; kata Pramono Anung. Untuk itu, mantan wakil ketua DPR RI meminta para pejabat daerah agar percaya diri untuk untuk membangun daerahnya. Terkecuali ada aparat pemerintahan atau siapapun dengan sengaja melakukan tindak pidana korupsi, mencuri maka hukum wajib memberikan tindakan. Lebih lanjut, Pramono mengatakan, surat edaran tersebut bakal diatur dalam PP yang kini disinkronisasi dengan Kemenkumham. &ldquo;Mudah-mudahan dengan adanya PP tersebut saudara-saudara merasa nyaman untuk membangun di daerahnya masing-masing,&rdquo; imbuhnya. (hyt/JPG)

Bahaya, Sekkab Pramono Bakal Pangkas DAK dan Insentif Daerah

bireuen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bireuen

Berita Terkini