<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/04/Satpol-PP-Gresik-Razia-PSK-67933297.jpg" alt="Satpol PP dan Dinkes Gresik melakukan pengecekan darah terhadap para PSK yang berhasil diamankan untuk mengetahui apakah mereka terjangkit HIV/AIDS atau tidak." width="100%">
<figcaption>Satpol PP dan Dinkes Gresik melakukan pengecekan darah terhadap para PSK yang berhasil diamankan untuk mengetahui apakah mereka terjangkit HIV/AIDS atau tidak.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik bersama Dinas Kesehatan Gresik melakukan razia penyakit masyarakat di eks lokalisasi Desa Betiring, Kecamatan Cerme, Gresik pada hari Kamis (1/2) kemarin. Razia itu dilakukan menjelang datangnya Bulan Suci Ramadan. Mirisnya, dalam razia itu terdapat oknum mantan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Gresik yang ikut terjaring karena diduga memiliki bisnis prostitusi di area tersebut. Ia mengamuk lantaran Satpol PP yang menurutnya tebang pilih dalam melakukan razia. &ldquo;Saya meminta keadilan karena ada petugas yang mengambil pungutan dari bisnis di sini,&rdquo; ujar oknum bernama Edi usai digeledah petugas seperti dilansir dari Radar Gresik (Jawa Pos Group). Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Gresik Agustin Halomoan Sinaga berusaha menenangkannya. Ia menyebut pihak Satpol PP selalu terbuka apabila ada keluhan dari masyarakat yang melaporkan tindakan oknum ASN Gresik jika diduga selama ini mengambil untung dari bisnis prostitusi. &ldquo;Silakan dilaporkan kepada kami, namun jangan halangi petugas untuk melakukan razia,&rdquo; kata Agustin Halomoan Sinaga. Meskipun mendapat penolakan dari pihak pemilik bisnis prostitusi tersebut, Satpol PP bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik telah mengamankan empat wanita yang diduga sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Mereka langsung diamankan menuju kantor Satpol PP Gresik untuk diperiksa apakah terjangkit HIV/AIDS atau tidak. Mereka yang terjaring razia dan dibawa ke kantor Satpol PP dianggap melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2002 Jo Perda Nomor 22 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul. &ldquo;Dari empat orang yang diamankan ini semua memang negatif HIV/AIDS namun kami akan terus melakukan penyisiran untuk menekan penyakit masyarakat,&rdquo; imbuhnya. Sebelumnya diketahui Satpol PP Gresik juga menertibkan puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di bahu jalan, trotoar, dan di atas saluran air di beberapa ruas jalan GKB, Gresik pada Kamis (1/2). Dilakukannya kegiatan razia ini dalam rangka penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Trantibum serta Perlindungan Masyarakat. Dari hasil penertiban itu juga, pihak Satpol PP berhasil mengamankan sebanyak 22 pelanggar lainnya yang tersebar masing-masing di Jalan Jawa, Jalan Sumatra, dan Jalan Kalimantan. Ia menyebut bahwa kegiatan razia seperti ini akan dilanjutkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Gresik. &ldquo;Jika masih ada yang bandel, akan langsung kami tindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku,&rdquo; pungkasnya.

Oknum mantan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Gresik ikut terjaring karena diduga memiliki bisnis prostitusi di area tersebut.

Mantan ASN Pemkab Gresik Diduga Miliki Bisnis Prostitusi, Tak Terima saat Terjaring Razia Satpol PP di Eks Lokalisasi Cerme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/image-3.jpg" alt="Ilustrasi Covid-19. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Covid-19. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya memastikan bahwa bisnis prostitusi di Kawasan Dolly dan Moroseneng tidak akan menggeliat kembali.  Wakil Wali Kota Armuji mengaku sudah memerintahkan jajarannya untuk melakukan pengamanan ketat. ”Kami sourcing dan tracing untuk penertiban jangan sampai ada (buka lagi),” tegas Cak JI, sapaan akrab Armuji, pada Rabu (6/7).  Dia menegaskan, image kawasan Dolly dan Moroseneng sebagai area prostitusi terbesar se-Asia Tenggara telah hilang. Sebab, kawasan prostitusi itu telah ditutup dengan tertib sejak beberapa tahun lalu.  ”Lalu (bekas) wisma kini digunakan masyarakat, baik untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dan lainnya,” ujar Armuji.  Terkait kabar adanya bisnis prostitusi yang kembali menggeliat itu, politikus PDI Perjuangan itu menyatakan, telah menerjunkan petugas untuk melihat fakta di lapangan. Petugas juga diminta untuk mendata wilayah mana yang memiliki kemungkinan kembali menjalankan bisnis prostitusi.  ”Kita lihat kembali mereka tinggal di wilayah mana. Yang nanti benar-benar untuk melihat apakah informasi itu benar adanya,” ucap Armuji.  Bila bisnis prostitusi di wilayah itu benar adanya, dia memastikan akan turun langsung untuk sidak. Dia juga akan membawa personel Satpol PP dan Linmas.  ”Semua turun langsung karena yang jelas warga di sana sejauh ini sudah nyaman tanpa prostitusi,” terang Armuji.  Sebelumnya, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Imam Syafii menyatakan ada bisnis prostitusi di kawasan Dolly dan Jagir. Berdasar penelusurannya, bisnis prostitusi tengah menggeliat di kawasan lokalisasi yang telah ditutup sejak beberapa tahun lalu itu.  Menurut Imam, bisnis prostitusi di kawasan tersebut muncul dalam skala kecil dan tersembunyi.  ”Ternyata kabar bukanya lagi Dolly bukan isapan jempol,” kata Imam pada Rabu (6/7).  ”Modusnya wisma digembok dari luar. Gembok dibuka jika makelar di depan rumah membawa masuk laki-laki hidung belang yang ingin jajan kue cinta instan (penjaja seksual) di dalam (wisma),” terang Imam.

Pemerintah Kota Surabaya Janji Jaga Dolly dari Prostitusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/image-2.jpg" alt="Ilustrasi tawuran. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tawuran. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bisnis prostitusi di kawasan Dolly dan Moroseneng diduga kembali menggeliat. Dugaan itu kembali muncul karena ada beberapa wisma yang kembali buka.  Camat Sawahan M. Yunus membantah bisns prostitusi kembali muncul di Dolly. Namun, dia menduga ada oknum yang mencoba memanfaatkan situasi untuk bisnis prostitusi.  ”Dugaannya, oknum tersebut berupaya untuk mengembalikan kejayaan Dolly sebagai kawasan prostitusi terbesar se-Asia Tenggara. Bahwa sebelumnya juga banyak yang tertangkap oleh aparat. Kemudian dijatuhkan vonis dan menjalankan hukuman di Mendaeng. Ini mungkin mereka mau coba-coba lagi,” kata Yunus pada Rabu (6/7).  Dalam penumpasan bisnis prostitusi di dua kawasan tersebut, Yunus mengaku belajar ke film kartun Tom and Jerry. Dia mengibaratkan sebagai Tom si Kucing.  ”Saya terima kasih ke film kartun Tom and Jerry. Mereka tikusnya, saya kucingnya. Saya pastikan saya kejar tikus itu,” tegas Yunus.  Sebagai langkah antisipasi, Yunus menarik seluruh petugas penjagaan untuk fokus mengamankan wilayah Dolly dan Moroseneng. Dia memastikan, penumpasan bisnis prostitusi bukan sekedar isapan jempol.  ”Saya perintahkan anggota saya. Kembang Kuning kita tarik. Kita serahkan ke Satpol PP kota pengamanan di sana. (Penjagaan) dari jam 11 sampai 4 pagi karena anggota saya hanya 6. Saya perintahkan hanya di dua titik. Yakni Gang Lebar B dan pertigaan Kupang Timur,” papar Yunus.  Yunus menegaskan, dia sudah mengubah sistem pengamanan. Yakni dengan melakukan pengamanan di dua titik utama.  ”Kami ambil tindakan dua titik, saya amankan malam sampai pagi subuh,” tegas Yunus.  Salah satu titik, kata Yunus, berada di Gang Lebar pertigaan Jalan Dolly. Kini pengamanan dilakukan selama 24 jam di titik tersebut.  ”Sekarang kekuatan satpol kami bisa 24 jam itu tiga shift telah melakukan penguatan di kelurahan dan di kecamatan,” kata Yunus.

Cegah Prostitusi Buka Lagi, Petugas Jaga Dolly 24 Jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/image-1-1.jpg" alt="Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dok JawaPos " width="100%">
<figcaption>Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dok JawaPos </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Imam Syafii menyatakan, ada bisnis prostitusi di kawasan Dolly dan Jagir. Berdasar pemantauannya, bisnis prostitusi menggeliat lagi di kawasan lokalisasi yang sudah ditutup sejak beberapa tahun lalu.  Imam menegaskan, bisnis prostitusi di kawasan tersebut kini muncul dalam skala kecil. ”Setelah melakukan investigasi ke lapangan, ternyata kabar bukanya lagi Dolly bukan isapan jempol,” kata Imam pada Rabu (6/7).  Di Dolly dan Moroseneng, menurut pengakuan Imam, pihaknya menemukan 10 wisma yang kembali beroperasi. Bisnis prostitusi itu kembali berjalan secara tertutup.  ”Modusnya wisma digembok dari luar. Gembok dibuka jika makelar di depan rumah membawa masuk laki-laki hidung belang yang ingin jajan kue cinta instan (penjaja seksual) di dalamnya (wisma),” papar Imam Syafii.  Menurut Imam, transaksi berlangsung saat tamu datang ke wisma. Tamu tersebut kemudian bisa memilih perempuan yang dijajakan.  ”Jadi tamu bisa memilih cewek-cewek yang di-display di showroom. Harganya Rp 180 ribu dan Rp 200 ribu,” jelas Imam.  Di beberapa gang di Jalan Dolly, Imam memergoki beberapa kafe yang digunakan untuk bisnis prostitusi. Di dekat jalan utama di Gang Dolly, perempuan penjaja cinta ditawarkan secara tak langsung.  ”Di Dolly agak beda. Saya memergoki kafe dipakai untuk prosititusi. Tidak jauh dari mulut Gang Dolly. Di pinggir jalan utama. Tidak ada ruang pamer gadis-gadis penjaja cinta duduk berderet di sofa. Seperti di Morsen (Moroseneng),” papar Imam Syafii.  Kemudian bagaimana tamu bisa memilih perempuan pekerja seks? Tamu memilih pekerja seks dengan foto di ponsel.  ”Jadi supaya bisnis haram ini tidak terendus petugas keamanan, makelar menunjukkan menunjukkan foto sejumlah gadis di handphone,” ujar Imam Syafii.  Berdasar hasil penelusuran, pekerja seks di foto terlihat cantik dan muda. Bila tamu sudah memilih pekerja seks tertentu, makelar pun langsung menjemput pekerja seks itu.  ”Langsung dijemput dari tempat kos mereka. Tidak jauh dari kafe yang buka hingga jam 4 subuh itu,” kata Imam Syafii.  Sebagai bentuk preventif, Imam menyatakan, telah menyampaikan persoalan tersebut ke Komisi A DPRD Kota Surabaya. Diharapkan pemerintah kota dan seluruh pihak mampu mencari jalan keluar dari masalah itu.  ”Semoga bisa mencari jalan keluar dari masalah ini,” ucap Imam Syafii.

DPRD Surabaya Temukan Bisnis Prostitusi Masih Buka di Kawasan Dolly

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/image.jpg" alt="Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi prostitusi. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Camat Sawahan M. Yunus membantah adanya bisnis prostitusi di kawasan Dolly dan Moroseneng Surabaya. Berdasar berita yang sempat beredar, bisnis prostitusi kembali menggeliat di daerah yang sudah ditutup mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini itu.  Yunus menyatakan, pihaknya selalu melakukan penjagaan dan pengamanan tiap 30 menit di daerah tersebut. Dengan demikian, dipastikan bahwa praktik prostitusi tidak pernah ada di Kawasan itu.  ”Saya pastikan bahwa Dolly dibuka kembali tidak ada,” tegas Yunus pada Rabu (6/7).  Patroli itu dilakukan petugas gabungan. Yakni Satpol PP, Linmas, dan juga perwakilan dari Kecamatan Sawahan. Tiap 30 menit, mereka berpindah ke tempat lain.  ”Selama ini penanganan kami kan patroli, teman-teman Satpol PP satu jam sampai setengah jam di situ kemudian geser. Ketika anggota atau pun saya di lapangan buyar, tidak ada kegiatan itu (prostitusi),” papar Yunus.  Dengan adanya kabar itu, Yunus menegaskan, pihaknya sudah mengubah sistem pengamanan. Yakni dengan melakukan pengamanan di dua titik utama.  ”Kami ambil tindakan dua titik, saya amankan malam sampai pagi subuh,” ucap Yunus.  Salah satu titik, kata Yunus, berada di Gang Lebar pertigaan Jalan Dolly. Dia menegaskan, kini pengamanan dilakukan selama 24 jam di titik tersebut.  ”Sekarang kekuatan satpol kami bisa 24 jam itu tiga shift telah melakukan penguatan di kelurahan dan di kecamatan,” terang Yunus.

Camat Bantah Prostitusi di Dolly dan Moroseneng Buka Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Prostitusi-1.jpg" alt="Ilustrasi penggerebekan prostitusi online di salah satu kamar hotel. Istimewa/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penggerebekan prostitusi online di salah satu kamar hotel. Istimewa/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com – SMA di Kota Malang, Jawa Timur geger. Musababnya salah satu siswanya berinisial RPR ditangkap aparat kepolisian, pada (28/1) di Penginapan Bounty, Kecamatan Kepanjen . Ini karena pelajar berusia 16 tahun tersebut diduga terlibat dalam bisnis haram menjadi mucikari online.  Atas perbuatannya, Kamis (4/2) penyidik Polres Malang menetapkan RPR sebagai tersangka dengan dugaan kasus tindak perdagangan manusia. Dia ditetapkan sebagai tersangka saat sedang menjajakan korban berinisial AEA yang masih berusia 15 tahun kepada pria hidung belang berinisial F.  Kapolres Malang AKBP Hendri Umar mengatakan, perbuatan pemuda pelaku yang tinggal di Sukun, Kota Malang, itu berawal dari candaannya yang sering membahas bisnis prostitusi bersama teman-temannya. Untuk menyalurkan keinginannya tersebut, pelaku memanfaatkan grup Facebook Info Cewek Kota Malang sebagai tempatnya mencari mangsa.  ”Pelaku yang masih remaja ini mencari target untuk dieksploitasi lalu dijual kepada laki-laki dan mendapat keuntungan dari jasa tersebut,” kata Hendri dikutip dari Radar Malang.  Dalam aksinya, RPR mematok harga korban dengan Rp 700 ribu. Nantinya, uang sebesar Rp 400 ribu masuk ke kantong korban dan sisanya menjadi komisi bagi dirinya. Kepada petugas, tersangka mengaku sudah melakukan perbuatannya sebanyak dua kali.  Akibat perbuatannya, dia (RPR) akan mendapat pasal berlapis, salah satunya diancam dengan Pasal 83 juncto Pasal 76F UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan hukuman minimal 3 tahun penjara sampai 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 5 miliar.  Selain itu, Alumnus Akademi Kepolisian Tahun 2002 itu menuturkan bahwa RPR juga dijerat dengan Pasal 88 juncto Pasal 76I UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya minimal 10 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara serta maksimal Rp 200 juta.  Selain itu, RPR juga dijerat dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Lalu, dengan denda Rp 120 juta sampai maksimal Rp 600 juta. Namun, karena masih di bawah umur, Hendri menuturkan bahwa untuk sementara pelaku masih ditahan di Mapolres Malang sambil menunggu proses peradilan selanjutnya.  Sementara itu, kepada koran ini RPR mengaku bahwa ide bisnis haramnya tersebut berawal dari hobinya melihat akun media sosial dengan konten dewasa. Melalui platform media sosial Facebook, remaja tersebut melancarkan aksinya untuk mencari mangsanya secara acak.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/01/02/2021/tersangka-prostitusi-online-jajakan-pelajar-via-wa-dan-facebook/">Tersangka Prostitusi Online Jajakan Pelajar via WA dan Facebook</a>  Setelah korban mau dibujuk, dia pun melancarkan aksinya dengan menjual para wanita tersebut kepada pria hidung belang. Dengan kode open BO alias booking online, dia mampu menyasar target dengan mudah.  ”Saya juga sediakan akomodasi penginapan supaya pelanggan terima jadi saja,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Kanjuruhan.  Meski sudah dua kali melakukan perbuatan itu, RPR mengaku kapok setelah diringkus jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Malang. Dia pun akhirnya pasrah digelandang petugas untuk proses penahanan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=MVpPqmcla50

Tepergok Jajakan Bisnis Prostitusi, Pelajar di Malang Diciduk Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/DUO-MAMI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bisnis prostitusi yang dijalankan Ni Komang Suci alias Bu Komang Suci, 49, dan Ni Wayan Aristiani alias Mami Wayan, 51, berakhir di dalam bui. Duo “Mami” itu bakal menjalani hari tuanya di balik jeruji besi bila majelis hakim memenuhi tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntutnya pidana penjara selama tujuh tahun.  “Meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Ni Komang Sucitawati alias Bu Komang Suci dengan pidana penjara selama tujuh tahun penjara,” tuntut JPU Dewa Ayu Supriyani di muka majelis hakim pimpinan Made Purnami seperti dikutip Jawa Pos Radar Bali, Senin (19/8).  JPU juga menuntut pidana denda Rp 100 juta. Apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. Tuntutan yang sama juga dijatuhkan ke terdakwa Ni Wayan Aristiani alias Mami Wayan. Mereka juga diwajibkan membayar restitusi atau pemulihan kondisi korban atau pengganti kerugian yang dialami korban baik secara fisik maupun mental sebesar Rp 144,19  juta.  Restitusi tersebut bakal diberikan kepada empat korban anak di bawah umur. Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk pembayaran restitusi. “Apabila tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan,” tandas JPU.  Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diancam pidana Pasal 76 I juncto Pasal 88 UU Nomor 35/2014 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan ketiga. Atas tuntutan JPU, kedua pun hanya bisa meratap.  Meskipun demikian, kedua terdakwa kompak akan mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis. Sidang akan dilanjutkan pekan depan, mengagendakan pembacaan nota pembelaan dari kedua terdakwa.  Sementara dalam berkas tuntutan yang dibacakan masing-masing jaksa, yakni Jaksa Dewa Ayu Supriyani dan Jaksa Ida Ayu Nyoman Surasmi, kedua terdakwa sama-sama dinyatakan, terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan Anak yaitu telah menempatkan, membiarkan, melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.  Diungkap dalam dakwaan jaksa, dalam menjalankan bisnisnya, terdakwa Komang Suci dan Wayan Aristiani memiliki peran masing-masing. Komang Suci berperan sebagai penyalur PSK untuk dikerjakan di tempat Wayan Aristiani, yang beralamat di Jalan Sekar Waru Nomor 3B Denpasar. Di kalangan pria hidung belang, tempat ini terkenal dengan istilah Aquarium 3B.

Saat Duo Mami Dituntut Pidana 7 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/diduga-bisnis-prostitusi-perempuan-hamil-di-sleman-diproses-hukum_m_.jpg" alt="KRIMINAL. Pelaku CK yang diamankan oleh petugas Polda DIJ karena menawarkan wanita untuk pria hidung belang." width="100%">
<figcaption>KRIMINAL. Pelaku CK yang diamankan oleh petugas Polda DIJ karena menawarkan wanita untuk pria hidung belang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Jajaran Polda <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/18/03/2019/hujan-seharian-jogja-dikepung-banjir" target="_blank">Daerah Istimewa Jogjakarta</a> (DIJ) mengamankan seorang perempuan hamil berinisial CK, 33. Petugas kepolisian terpaksa membekuk warga Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Sleman tersebut lantaran diduga telah melakukan prostitusi online. Tak main-main, Ck diketahui menawarkan sekitar 20 wanita kepada pria hidung belang. Kabid Humas Polda DIJ, AKBP Yuliyanto mengatakan, meski telah diamankan namun petugas tidak melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Karena melihat kondisinya, selain hamil juga punya riwayat sakit. "Pelaku kondisinya sedang hamil 8 bulan. Ia juga diketahui punya riwayat sakit asma dan jantung bocor," katanya, di <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/18/03/2019/hujan-seharian-jogja-dikepung-banjir" target="_blank">Mapolda DIJ</a>, Senin (18/3). Kasubdit 5 Ditreskrimsus Polda DIJ, AKBP Adi Sutanto menambahkan, pelaku melakukan tindak prostitusi dengan memakai aplikasi WhatsApp. Langgannya merupakan pria hidung belang yang kenal dengannya melalui komunitas atau dari kenalan. Ketika ada pria yang meminta untuk dicarikan wanita kencan, ia kemudian mengirim beberapa foto perempuan. Setelah dirasa cocok kemudian negosiasi harga. Setelah ada kata sepakat, pelaku menghubungi wanita yang dipilih pria hidung belang untuk melayaninya. Kemudian memberitahukan tempat dan waktu pertemuannya. "Tarifnya beragam, minimal short time Rp 3 juta. Ada yang mahasiswa dan SPG. Ketika mendapatkan pelanggan, pelaku mendapatkan 30 persen, sisanya untuk perempuan anak buahnya (wanita yang melayani)," katanya. Atas perbuatan yang telah dilakukan sejak 2 tahun terakhir ini, ia dikenai Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2018. Ancaman hukumannya maksimal 6 tahun penjara.

Diduga Bisnis Prostitusi, Perempuan Hamil di Sleman Diproses Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ternyata-ada-12-negara-tercatat-legalkan-prostitusi-dimana-saja_m_.jpg" alt="Ilustrasi praktik prostitusi ilegal, terakhir artis VA tertangkap pihak kepolisian" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi praktik prostitusi ilegal, terakhir artis VA tertangkap pihak kepolisian</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ditangkapnya artis dan model majalah dewasa berinisial VA dan AS terkait kasus prostitusi online di awal 2019 ini cukup menghebohkan pemberitaan. Namun, tahukah bahwa di beberapa negara bisnis prostitusi adalah bisnis legal. Dalam makalah yang diajukan Badan Nasional untuk legalisasi bisnis prostitusi di Nigeria, disebutkan kesuksesan bisnis rumah bordil tersebut di beberapa negara maju. Dilansir dari Pulse.ng, beberapa tempat, seperti Amerika Serikat, menjadikan bisnis pelacuran ilegal dengan beberapa pengecualian. Namun di beberapa bagian AS seperti pedesaan Nevada, pekerja seks diharuskan mendaftar ke negara bagian dan menjalani kesehatan secara teratur. Sementara di Inggris, pelacuran secara teknis legal tetapi pelacuran dilarang. Dimana permintaan dan iklan apapun tentang pelacuran dilarang keras. Berikut adalah daftar 12 negara teratas di dunia di mana prostitusi legal: 1. Denmark Denmark terdaftar nomor satu di daftar negara-negara di mana prostitusi legal. Di negara Skandinavia, prostitusi didekriminalisasi pada 1999. Namun, pelacuran masih tetap merupakan pelanggaran pidana jika mempekerjakan anak usia di bawah 18 tahun. Aturan di Denmark jauh lebih santai daripada di negara-negara Nordik lainnya, yang telah membuat keputusan untuk mengkriminalkan semua aspek yang terlibat dalam pembelian seks (penjualan sebagian besar diizinkan) dan untuk mengkategorikan prostitusi sebagai kekerasan terhadap perempuan. Sejak Norwegia mengesahkan undang-undang yang melarang pembelian seks pada 2008, Denmark dikenal sebagai 'Brothel Nordik'. 2. Finlandia Prostitusi adalah legal di Finlandia, tetapi menjual dan membeli seks di depan umum adalah ilegal, seperti halnya membeli atau menjadi mucikari korban perdagangan manusia. Prostitusi cukup banyak meledak selama resesi pada 1990-an, meskipun itu terutama terbatas pada apartemen pribadi, restoran erotis, dan klub malam di kota-kota besar. Menjajakan diri di jalanan dilarang, tetapi seperti banyak industri, distrik lampu merah Finlandia semuanya dapat diakses melalui Internet dan iklan pribadi. 3.Kosta Rika Kosta Rika adalah negara lain di mana prostitusi sepenuhnya legal. Padahal, menurut Ranker, seks komersial adalah profesi yang umum, terutama di tujuan wisata populer. Masalahnya dengan kegiatan seputar prostitusi. Meskipun mucikari dan jaringan prostitusi ilegal, ada juga masalah besar dengan prostitusi anak dan perdagangan manusia di Kosta Rika karena tingginya tingkat kemiskinan. 4. Argentina Argentina melegalkan prostitusi beberapa tahun yang lalu dalam upaya untuk memberi para wanita bebas rasa memiliki dan melindungi mereka dari gangster yang mengumpulkan sejumlah besar uang dari mereka untuk perlindungan. Namun, seorang praktisi harus berusia di atas 18 tahun untuk diperbolehkan berlatih. Akan tetapi itu adalah promosi, fasilitasi, dan eksploitasi orang lain, dimana sekarang telah menjadi sumber kekhawatiran bagi pemerintah. Perdagangan seks manusia, memiliki rumah pelacuran, mucikari, atau memaksa seseorang ke dalam pelacuran dengan cara apa pun adalah ilegal. 5. Kanada Kanada adalah negara lain di mana prostitusi sepenuhnya legal dan para praktisi dengan bangga memperlihatkan kartu identitas mereka untuk menunjukkan apa yang mereka lakukan sebagai mata pencaharian. Namun, seperti di tempat lain, mucikari, memiliki rumah bordil atau perdagangan seks manusia dilarang dan membawa hukuman penjara yang lama. 6. Belgia Belgia juga telah melegalkan prostitusi dan walaupun ilegal menjalankan pelacuran, tercatat bahwa ada begitu banyak pelacuran sehingga pemerintah dan badan-badan keamanan merasa kesulitan untuk mengimbangi pelacuran. Mereka dipandang sebagai gangguan, tetapi pihak berwenang tidak berupaya untuk mengawasi distrik lampu merah dan di tempat-tempat seperti Villa Tinto, salah satu rumah bordil teknologi tinggi di Eropa, ada operasi rumit yang melibatkan para pelacur yang bekerja lewat pemindai sidik jari biometrik dan berpose di etalase seperti butik untuk memikat klien potensial. 7. Perancis Prancis adalah negara Eropa lain di mana pekerjaan seks komersial dilegalkan, selama tidak ada mucikari, bordil atau iklan publik yang terlibat. Di Prancis, pelacur diharuskan untuk mendaftar pada pemerintah dan kegiatan mereka diatur untuk mencegahnya menjadi epidemi dan gangguan. Pada 2003, pemerintah Prancis telah mengesahkan undang-undang yang membuat permohonan pasif ilegal, dengan undang-undang yang mengkategorikan pakaian atau postur seseorang sebagai metode iklan pelacuran. RUU itu menyebabkan lebih dari 500 pelacur protes di luar parlemen, mengatakan RUU itu mengancam mata pencaharian mereka. Beberapa orang mengenakan topeng dan banyak yang memegang tanda-tanda dengan frasa seperti, 'Kamu tidur bersama kami, kamu memilih kami,' tulis mereka, menjadikannya protes terbesar profesi itu sejak 1975. Namun, pada 2016, undang-undang baru diberlakukan di mana pekerja seks akan diperlakukan sebagai korban daripada sebagai penjahat. 8. Jerman Diperkirakan ada 600.000 pelacur yang bekerja di Jerman, dan pendapatan mereka setara dengan perusahaan seperti Porsche dan Adidas. Menurut Ranker, pelacuran menghasilkan sekitar enam miliar Euro setiap tahun dengan jumlah pelanggan diperkirakan 1,2 juta, menjadikan bisnis seks salah satu industri terbesar di negara ini. Pemerintah, tentu saja, menahan sebagian dari pendapatan ini untuk berkontribusi pada tunjangan sosial dan pekerja seks memiliki pensiun, asuransi kesehatan, 40 jam kerja reguler setiap minggu, dan opsi untuk bergabung dengan serikat pekerja seks. 9. Italia Italia, selama bertahun-tahun, telah menjadi Mekah para pelacur, terutama yang berasal dari Nigeria, karena perdagangan itu legal di negara itu dan digolongkan sebagai salah satu industri terbesar di sana. Namun, masih ada beberapa pembatasan kecil untuk mengekang perdagangan dan mengendalikan praktisi. Seorang wanita yang ingin menjadi bagian dari industri ini harus berusia di atas 18 tahun, mendaftar pada serikat pekerja dan melakukan pemeriksaan kesehatan wajib setiap bulan. Siapa pun yang ketahuan melakukan hubungan seks atau iklan yang sama akan dikenakan hukuman penjara atau pembayaran denda tetapi pelacur telah menemukan sedikit cara pintar untuk tetap eksis dalam bisnis ini. Mereka mengeluarkan salah satu dari klien tersebut yang menangkap kupon pink kecil yang menjanjikan akan mengembalikannya untuk segala bentuk denda. 10. Swiss Prostitusi sama-sama legal di Swiss tetapi untuk praktik, seseorang harus terdaftar secara resmi dengan pemerintah dan mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Pelacuran jalanan dianggap sebagai gangguan publik dan karenanya ilegal, tetapi rumah pelacuran adalah legal, dan ada distrik lampu merah yang ditunjuk di kota-kota besar. Sejumlah besar pekerja seks di seluruh Swiss dapat ditelusuri kembali ke perjanjian 2004 dengan Uni Eropa untuk memungkinkan pekerja Uni Eropa untuk tinggal dan bekerja di negara itu. 11. Belanda Prostitusi telah resmi di Belanda untuk mereka yang berusia di atas 18 tahun sejak Oktober 2000. Tapi, anehnya, klien hanya harus berusia di atas 16 tahun untuk melakukan hubungan seks. Kepemilikan rumah pelacuran, periklanan dan meminta semua legal tetapi pelacur harus terdaftar dan membayar pajak secara teratur atau mereka akan menghadapi penuntutan. 12. Spanyol Spanyol menghabiskan sekitar tiga tahun terkunci dalam debat tentang bagaimana menghapuskan atau memonitor pelacuran sebelum mereka menyerah begitu saja dan tidak melakukan apa pun. Sementara mucikari, perdagangan seks, dan kepemilikan rumah bordil tetap ilegal, tidak ada undang-undang khusus yang mengatur tindakan prostitusi itu sendiri. Itu tidak legal atau ilegal, itulah sebabnya negara ini dijuluki bordil Eropa karena tingginya jumlah pekerja seks komersial. Menurut penelitian, ada hingga 800.000 perempuan yang bekerja sebagai pelacur di Spanyol dengan perkiraan permintaan harian sebesar 1,5 juta klien, sementara industri ini menghasilkan lebih dari USD 54 miliar per tahun dalam pendapatan.

Ternyata 12 Negara Ini Legalkan Prostitusi, Mana Saja?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jual-diri-rp-15-juta-model-asal-semarang-diamankan-petugas_m_217506.jpeg" alt="Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri." width="100%">
<figcaption>Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Seorang model asal Semarang berinisial V, 20, diamankan Tim Resmob Malang lantaran menjual diri. Penangkapan tersebut berawal dari Operasi Pekat Semeru yang digelar di wilayah Kota Malang sejak 21 Mei sampai 1 Juni 2018 silam. Dia diamankan petugas sewaktu berada di salah satu hotel di sekitar Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang pada 24 Mei silam. Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri menerangkan, penangkapan V bermula ketika Tim Satreskrim Polres Malang Kota melakukan transaksi dengan seorang mucikari, NS, 21, warga Kecamatan Kedungkandang melalui telepon. "Dari transaksi itu, NS kemudian menawarkan V kepada calon pelanggan," ujarnya, Minggu (3/6). Saat itu, V disuruh menunggu di hotel tersebut.  Setelah mengetahui V sudah berada di hotel, lanjut Asfuri, pihak kepolisian pun langsung datang dan menangkap V. Selang beberapa jam kemudian, pihak kepolisian berhasil menangkap NS di rumahnya.  Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari keduanya, V mematok tarif Rp 1,5 juta sekali main. Keuntungannya dibagi dua, V mendapat upah Rp 1 juta dan NS menerima Rp 500 ribu. Selama beberapa bulan terakhir, V mengaku sering mendapat tawaran dari NS ketika ada yang menawar dirinya. Sejauh ini, V mengaku baru mendapat dua pelanggan dari NS. Asfuri menuturkan, akibat perbuatannya tersebut, NS dikenakan pasal 506. "Kami masih melanjutkan penyidikan terhadap kasus ini," terang dia.  Selain kasus prostitusi, selama Operasi Pekat Semeru 2018, ada 136 kasus lain yang berhasil diungkap. Diantaranya adalah kasus premanisme 69 kasus, narkoba 13 kasus, miras 52 kasus, judi 1 kasus, dan prostitusi 1 kasus.

Jual Diri Rp 1,5 Juta, Model Asal Semarang Diamankan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bisnis prostitusi

Berita Terkini