<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/20/IMG-20240819-WA0024-4037214253.jpg" alt="Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni. (ANTARA/ Faizal Falakki)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni. (ANTARA/ Faizal Falakki)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur meminta masyarakat termasuk peserta yang mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk mewaspadai kemungkinan adanya praktik penipuan. "Peserta jangan percaya pada pihak-pihak yang menjanjikan sesuatu dengan imbalan tertentu, sebab seluruh proses seleksi CPNS ini tidak dipungut biaya alias gratis," kata Kepala BKD Jatim Indah Wahyuni, saat dihubungi di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (20/8). Menurutnya, seluruh proses seleksi CPNS dilaksanakan secara transparan dengan sistem daring. Kepala BKD yang akrab disapa Yuyun itu menjelaskan, dalam menghadapi seleksi CPNS, pelamar diimbau selalu cermat, khususnya dalam memilih formasi yang akan dilamar, sebab pelamar hanya boleh memilih satu instansi dan tidak dapat diubah kembali. "Silakan menggali informasi sebanyak-banyaknya sebelum memilih. Pelajari formasi baik yang terbuka di pemprov, pemkab atau pemkot, serta kementerian," pesan Indah Wahyuni. Pada masa-masa awal pendaftaran, Yuyun - sapaan akrabnya, juga berpesan agar pelamar menyiapkan berkas terlebih dahulu secara lengkap. Selanjutnya, pelamar dapat membuat akun terlebih dahulu di www.sscasn.bkn.go.id. "Pertimbangkan dengan baik sebelum memilih. Karena pelamar juga tidak bisa melihat tingkat persaingan di salah satu formasi yang dipilih," beber Yuyun. Terkait pelamar dari tenaga non-ASN Pemprov, Yuyun mengungkapkan tahun ini Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Pegawai Tidak Tetap (PTT) dapat mengikuti CPNS tanpa mengundurkan diri. Hanya saja, PPPK yang akan melamar CPNS harus sudah memiliki masa kerja satu tahun dan mendapat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi. "Untuk PTT yang usianya di bawah 35 tahun silakan mendaftar CPNS. Tetapi mohon dipertimbangkan sungguh-sungguh. Karena setelah mendaftar CPNS tidak bisa mengikuti seleksi PPPK di tahun yang sama," pungkas Yuyun.

Pada masa-masa awal pendaftaran, Yuyun - sapaan akrabnya, juga berpesan agar pelamar menyiapkan berkas terlebih dahulu secara lengkap.

Pesan BKD Jatim: Waspadai Penipuan Seleksi CPNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/09/honorer-gresik-2923087968.png" alt="TENANG: Para tenaga PPPK formasi 2022 saat bersiap menerima SK pengangkatan beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>TENANG: Para tenaga PPPK formasi 2022 saat bersiap menerima SK pengangkatan beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Jawa Timur (Jatim) memasuki tahap lanjutan. Seluruh peserta yang lolos seleksi administrasi bakal mengikuti uji kompetensi yang digelar mulai lusa (15/11). Tahapan tes tersebut berlangsung hingga Sabtu (2/12). Berdasar hasil pembahasan Pemprov Jatim dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), tes akan dipusatkan di Graha Unesa Surabaya. Meski demikian, ada kebijaksanaan khusus bagi peserta seleksi dari luar Jatim. &rdquo;Mereka bisa memilih lokasi tes di kantor perwakilan BKN terdekat,&rdquo; kata Kabid Perencanaan, Pengaduan, Pengolahan Data, dan Sistem Informasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Hasyim Asyhari. Uji kompetensi, jelas Hasyim, digelar untuk peserta seleksi PPPK tenaga teknis dan tenaga kesehatan. Total ada 10.051 orang. Mereka menjalani ujian dengan sistem CAT (computer assisted test). Ada empat komponen dalam tes, yakni manajerial, sosiokultural, teknik, dan wawancara. Dalam seleksi PPPK kali ini, Pemprov menyediakan 1.859 kuota untuk dua formasi tersebut. Yang terbanyak adalah tenaga kesehatan mencapai 1.130 formasi. Sisanya tenaga teknis. Persaingan ketat ada pada seleksi PPPK tenaga teknis. Sebab, dari kuota yang tersedia sebanyak 729 formasi, jumlah pesertanya mencapai 6.457 orang. Artinya, hanya 11 persen peserta yang akan diterima. Selain mempersiapkan tes, Hasyim menyebutkan bahwa saat ini pemprov juga menyiapkan proses penyusunan usulan PPPK untuk 2024. &rdquo;Saat ini masih proses penyusunan. Termasuk menyesuaikan dengan kemampuan APBD,&rdquo; katanya.&nbsp;(hen/c9/ris)

Proses seleksi PPPK di lingkungan Pemprov Jatim memasuki tahap lanjutan. Tahapan tes tersebut berlangsung hingga Sabtu 2 Desember.

Kuota PPPK Hanya 1.859 Formasi, Jumlah Peserta Capai 10 Ribu, Uji Kompetensi di Jatim Digelar Lusa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/09/honorer-gresik-2923087968.png" alt="TENANG: Para tenaga PPPK formasi 2022 saat bersiap menerima SK pengangkatan beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>TENANG: Para tenaga PPPK formasi 2022 saat bersiap menerima SK pengangkatan beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tahap rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang digelar Pemprov Jatim tengah bergulir. Panitia baru saja menuntaskan tahap seleksi administrasi. Hasilnya, banyak peserta gagal lolos. Berdasar data Badan Kepegawaian Daerah Jatim yang dirilis kemarin (15/10), di antara jumlah pendaftar yang mencapai lebih dari 20 ribu orang, 4.846 orang gagal lolos di fase tersebut. Mereka adalah tenaga PPPK teknis dan kesehatan. Meski demikian, para pendaftar PPPK yang gagal lolos di fase itu masih memiliki peluang. Mereka diperbolehkan mengajukan sanggahan atas hasil tersebut. &rdquo;Prosesnya dimulai 19 Oktober,&rdquo; kata Kabid Perencanaan, Pengaduan, Pengolahan Data, dan Sistem Informasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Hasyim Asyhari kemarin. Dia menyatakan, ada cukup banyak yang diseleksi dalam proses verifikasi administrasi. Terutama soal kelengkapan berkas dan persyaratan pendaftaran. Nanti peserta yang sudah lolos mengikuti tes kompetensi. &rdquo;Jadwalnya akan disampaikan secara resmi,&rdquo; katanya. Mengacu data BKD Jatim, tercatat ada 20.051 pelamar yang mengadu nasib dalam seleksi PPPK. Mereka berebut 7.744 formasi yang disediakan. Yakni, formasi guru, tenaga teknis, dan tenaga kesehatan. Sementara itu, situasi berbeda terjadi pada seleksi PPPK untuk formasi guru. Ternyata, jumlah pendaftarnya masih kurang dari formasi yang dipersiapkan. Di antara 5.885 formasi yang tersedia, baru 5.495 orang yang mendaftar. Artinya, masih ada kuota yang tidak akan terisi. Selain diikuti para tenaga honorer dari berbagai instansi pemerintah, seleksi tenaga PPPK (terutama untuk formasi tenaga teknis dan kesehatan) diikuti masyarakat umum. Berbeda dengan tenaga teknis dan kesehatan, seleksi PPPK guru dikhususkan bagi guru-guru honorer yang sudah lolos passing grade pada tes tahun 2021. Saat itu ada 8.588 guru honorer yang lolos passing grade. Namun, masih 2.047 yang sudah diangkat.&nbsp;(hen/c12/ris) HASIL TAHAP AWAL SELEKSI PPPK PEMPROV Tenaga Teknis - Jumlah pendaftar 10.434 orang - Yang lulus 6.182 pendaftar - Jumlah pendaftar yang tidak lulus 4.252 orang Tenaga Kesehatan - Jumlah pendaftar 4.122 orang - Yang lulus 3.528 pendaftar - Pendaftar tidak lulus 594 orang

Tahap rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang digelar Pemprov Jatim tengah bergulir.

4.846 Pelamar Gagal Lolos Tahap Rekrutmen PPPK di Lingkungan Pemprov Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/09/honorer-gresik-2923087968.png" alt="TENANG: Para tenaga PPPK formasi 2022 saat bersiap menerima SK pengangkatan beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>TENANG: Para tenaga PPPK formasi 2022 saat bersiap menerima SK pengangkatan beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pemprov Jatim telah menutup pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk guru honorer. Hasilnya, dari 5.885 formasi yang disediakan, tidak semuanya terisi. Masih ada 413 formasi yang belum diminati pelamar. Akibatnya, formasi-formasi lowong itu berpotensi tak bisa terisi. Sebab, formasi tersebut diperuntukkan bagi para guru honorer P1 alias yang lolos seleksi PPPK sebelumnya. Kabid Perencanaan, Pengaduan, Pengolahan Data, dan Sistem Informasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Hasyim Asyhari menyatakan bahwa seleksi PPPK guru telah ditutup. Tidak ada lagi perpanjangan. &rsquo;&rsquo;Sudah tak bisa mendaftar. Yang tidak dilamar tetap kosong,&rdquo; kata Hasyim. Dia menjelaskan, mayoritas guru yang tak mendaftar seleksi PPPK adalah guru swasta. Ada sejumlah faktor yang membuat mereka enggan ikut. Mulai upah hingga enggan pindah ke sekolah lain. Untuk diketahui, seleksi PPPK formasi guru kali ini memang diprioritaskan guru honorer yang sudah lolos di seleksi tahun 2021, tetapi belum diangkat. Jika lolos administrasi, mereka tinggal menunggu SK pengangkatan. Lantas, bagaimana kelanjutan seleksi tenaga PPPK guru berikutnya? Hasyim menyebutkan, ada kemungkinan nanti seleksi tak lagi diprioritaskan untuk honorer P1. &rsquo;&rsquo;Pemerintah akan fokus mengurus lainnya, semisal honorer P2 atau P3. Upaya itu dilakukan untuk membantu para guru yang belum memenuhi syarat mendaftar PPPK tahun ini,&rdquo; katanya. Pada seleksi PPPK kali ini, total ada 7.744 lowongan yang dibuka. Selain guru, ada lowongan untuk tenaga teknis dan kesehatan. Berdasar informasi, tahap pendaftaran PPPK tenaga teknis dan kesehatan akan ditutup hari ini (9/10). Hingga kemarin, jumlah pendaftar PPPK untuk kesehatan masih 65,13 persen dari kuota. Sementara itu, PPPK teknis sudah di atas 100 persen.&nbsp;(hen/c12/ris) Rencana Seleksi PPPK Guru Tahun 2023 Pemprov Jatim <ul> <li>Formasi ini khusus disediakan untuk para tenaga honorer yang telah lulus seleksi PPPK tahun 2021.</li> <li>Total ada 8.588 guru honorer yang lolos seleksi PPPK tahun 2021. Sedangkan yang sudah diangkat 2.047 orang. Sehingga masih ada 6.511 guru yang belum diangkat.</li> <li>Pada seleksi PPPK tahun ini, total ada 5.885 formasi guru yang disediakan.</li> </ul> &nbsp;Sumber: BKD Jatim

Pemprov Jatim telah menutup pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk guru honorer.

Gara-gara Tidak Semua Honorer P1 Mendaftar, 413 Formasi Guru PPPK Berpotensi Lowong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/PNS.jpg" alt="ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Dimas Pradipta/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah pusat bakal menggelar seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2023. Seleksi dibuka untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Di Jatim, Pemprov memastikan seleksi kali ini hanya untuk lowongan PPPK. Sedangkan untuk PNS tidak ada rekrutmen. Pada seleksi PPPK periode tahun ini, Jawa Timur menyediakan 7.744 lowongan untuk tiga formasi. &rsquo;&rsquo;Untuk ketentuan dan syaratnya tak jauh berbeda dengan seleksi CPNS,&rdquo; kata Kabid Perencanaan, Pengaduan, Pengolahan Data, dan Sistem Informasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Hasyim Asyhari. Rencananya, lanjut Hasyim, pendaftaran mulai dibuka 17 September mendatang. Namun, kepastian waktu masih menunggu dari pemerintah pusat. &rsquo;&rsquo;Jumlah formasi sudah final. Untuk waktu masih menanti,&rdquo; tambah Hasyim. Dia menjelaskan bahwa seleksi PPPK diperuntukkan guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Yang paling banyak tenaga pengajar. Jumlahnya mencapai 70 persen. Khusus tenaga guru, seleksi PPPK diprioritaskan bagi para guru honorer yang sudah lolos passing grade pada tes PPPK tahun 2021. Saat itu ada 8.588 guru honorer yang lolos passing grade. Namun, baru 2.047 yang sudah diangkat. Menurut Hasyim, pelaksanaan seleksi PPPK amat penting untuk menentukan status pegawai honorer. Adapun jumlahnya di Jatim masih mencapai 22 ribu. Dengan diangkat sebagai PPPK, masa depan mereka akan lebih jelas. Kadispendik Jatim Aries Agung Pawei mengatakan, saat ini jumlah guru memang masih kurang. Kekurangannya mencapai 50 persen. Meski kurang, Aries memastikan sistem pembelajaran tetap berjalan lancar. &rsquo;&rsquo;Adanya sistem Merdeka Belajar memudahkan dalam pengaturan pengajar,&rdquo; kata Aries.Hingga kini, banyak sekolah di berbagai daerah yang kekurangan guru, terutama di kepulauan.&nbsp;(hen/c17/ris) SELEKSI PPPK JATIM TAHUN ANGGARAN 2023 - Pada seleksi tahun ini ada 7.744 lowongan. - Lowongan itu terbagi dalam tiga formasi meliputi: <ul> <li>Guru</li> <li>Tenaga kesehatan</li> <li>Tenaga teknik</li> </ul> - Khusus tenaga guru, seleksi diperuntukkan guru honorer yang lolos seleksi tahun 2021. Sumber: BKD Jatim

Di Jatim, Pemprov memastikan seleksi kali ini hanya untuk lowongan PPPK. Sedangkan untuk PNS tidak ada rekrutmen.

7.744 Lowongan Disiapkan pada Seleksi PPPK Pemprov Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/19/PPPK-506291930.png" alt="DIPERJUANGKAN: PPPK saat menunggu penyerahan surat keputusan (SK) pengangkatan pada Mei lalu." width="100%">
<figcaption>DIPERJUANGKAN: PPPK saat menunggu penyerahan surat keputusan (SK) pengangkatan pada Mei lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Sebanyak 3.525 tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Jatim resmi bertugas. Senin (21/8) mereka menerima surat keputusan (SK) pengangkatan. Meski demikian, tambahan pegawai anyar itu belum mencukupi kebutuhan. Karena itu, pemprov kembali menggelar rekrutmen tenaga PPPK. Sesuai rencana, proses seleksi digelar November mendatang. Berdasar usulan yang sudah diajukan, ada 7.744 formasi PPPK dalam seleksi nanti. Meliputi formasi tenaga kesehatan, pendidikan, dan tenaga teknis. &rsquo;&rsquo;Seleksi nanti berlaku umum. Tidak saja untuk tenaga honorer, namun juga masyarakat umum,&rsquo;&rsquo; kata Kepala BKD Jatim Indah Wahyuni di sela-sela penyerahan SK PPPK Pemprov Jatim tahun anggaran 2022 di Graha Unesa kemarin. Dia menjelaskan, pemprov masih membutuhkan cukup banyak tambahan pegawai. Terutama di sektor pendidikan. Saat ini, jumlah tenaga non-PNS yang dimiliki instansi itu tersisa 22 ribu. Di sisi lain, penyerahan SK kepada 3.525 tenaga PPPK pemprov hasil rekrutmen tahun 2022 diserahkan langsung oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Seluruh tenaga PPPK yang mendapat SK itu ditempatkan di semua formasi. Yakni, sekolah-sekolah (untuk formasi guru), rumah sakit-layanan kesehatan (untuk tenaga kesehatan), dan instansi-instansi di bawah pemprov (untuk tenaga teknis). Khofifah menjelaskan, dengan tambahan tenaga PPPK baru itu, saat ini pemprov memiliki 77.930 pegawai. Jika dikalkulasi, sebanyak 32 persennya merupakan generasi milenial. &rsquo;&rsquo;Komposisi ini adalah sebuah potensi yang bisa ikut andil dalam usaha mewujudkan generasi emas tahun 2045,&rsquo;&rsquo; ujar tokoh yang juga ketua PBNU tersebut. &rsquo;&rsquo;Saya mendorong seluruhnya untuk bekerja keras,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Orang nomor satu di Jatim itu mendorong semua pegawai untuk segera bekerja dan beradaptasi.&nbsp;(hen/c18/ris)

Sebanyak 3.525 tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Jatim resmi bertugas.

Pemprov Jatim Rekrut 7.744 PPPK, Tahap Seleksi Digelar November

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/pppk.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Harapan ribuan guru yang lolos passing grade pada seleksi pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) di Jatim agar bisa diangkat seluruhnya tampaknya sulit terkabul.  Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim memastikan kuota pengangkatan PPPK formasi guru tahun ini tetap sesuai dengan keputusan sebelumnya. Selain itu, skema urutan pengangkatan ditetapkan oleh pusat.  ”Hal itu juga sudah kami sampaikan kepada perwakilan guru PPPK yang lulus passing grade prioritas 1 (P1). Keputusannya tetap sama. Kuota tak bisa diubah,’’ ujar Kabid Perencanaan, Pengadaan, Pengolahan Data, dan Sistem BKD Jatim Hasyim Asy’ari kemarin (7/11).  Dia menjelaskan, penetapan kuota PPPK yang diangkat pada periode kali ini mengacu kebutuhan kekurangan guru di sekolah. ”Dan yang paling penting terkait kewenangan anggaran,” katanya.  Dalam aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dijelaskan bahwa belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD. Sementara itu, belanja pegawai di Jatim saat ini sudah tembus 29 persen lebih. Artinya, sudah tidak memungkinkan untuk ditambah.  Tahun ini, misalnya. Dari akumulasi gaji untuk PPPK, angkanya sudah mencapai Rp 900 miliar. Itu hanya untuk satu tahun anggaran. Artinya, pos yang disiapkan untuk gaji PPPK itu sudah cukup besar. Mayoritas pos PPPK di Jatim tersebut sudah digunakan untuk kebutuhan guru. ’’Sudah banyak tenaga teknik dan kesehatan yang ngalah. Kami prioritaskan untuk guru,’’ katanya.  Disinggung soal banyaknya guru dari sekolah swasta yang belum masuk PPPK, Hasyim menyebut itu lantaran kewenangan pusat. Yang menempatkan guru swasta dalam seleksi PPPK di urutan keempat. Setelah honorer K-2, guru sekolah negeri, dan fresh graduate yang mengantongi sertifikasi PPG.  Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 6.138 guru di Jatim yang lolos passing grade dalam seleksi PPPK belum mendapat SK penempatan kerja. Penyebabnya, kuota yang ditetapkan tidak sebanding dengan jumlah peserta yang lolos. Dari 8.588 guru yang lolos, kuota pengangkatan PPPK kali ini hanya 2.450 formasi.  Hal itulah yang membuat perwakilan guru sempat menggelar aksi dan mengklarifikasi kebijakan tersebut ke BKD Jatim.  Sementara itu, Koordinator Pejuang P1 PPPK Pemprov Jatim Anton Feriyanto menjabarkan, pihaknya akan tetap mengawal dan memperjuangkan nasib para guru. Terutama terkait data PPPK P1 yang dijamin Badan Kepegawaian Nasional (BKN). ’’Kita mengawal kebijakan prioritas 1 sesuai Permen PAN-RB agar segera penempatan dan mendapatkan SK,’’ jelasnya. (elo/c7/ris)  ---  DAFTAR ANTREAN CALON PPPK P1 GURU JATIM  Honorer K-2 : 218 orang  Guru sekolah negeri : 3.310 orang  PPG : 83 orang  Guru sekolah swasta : 4.977 orang  Sumber: BKD Jatim

Belanja Pegawai Hampir 30 Persen, Tidak Ada Tambahan Kuota PPPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Uji-Coba-Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-3-2.jpg" alt="ILUSTRASI. Guru memberikan materi saat kegiatan belajar mengajar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Guru memberikan materi saat kegiatan belajar mengajar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah dijadwalkan kembali menggelar seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Untuk Jatim, pemprov telah mengajukan usulan formasi.  Tahun ini pemprov melalui badan kepegawaian daerah (BKD) mengajukan usulan 4.009 formasi PPPK. ’’Kami sudah usulkan formasinya ke pusat,’’ kata Kabid Perencanaan, Pengadaan, Pengolahan Data, dan Sistem BKD Jatim Hasyim Asy’ari, Rabu (17/8).  Dia menjelaskan, usulan formasi terbanyak adalah guru/tenaga pendidik yang mencapai 2.450 formasi. Disusul tenaga kesehatan (nakes) serta tenaga teknis administrasi.  Kuota yang diusulkan Jatim tersebut berdasar hasil analisis dan ketersediaan anggaran. Nanti seluruh PPPK yang direkrut itu mengisi jabatan fungsional di seluruh institusi di bawah naungan pemprov.  Khusus untuk formasi guru, seleksi PPPK tahun ini memasuki tahap III. Sesuai dengan ketentuan pusat, peserta yang belum lolos pada seleksi PPPK 2021 tahap I dan II akan mengisi formasi PPPK tahun ini. Mereka tidak perlu menjalani seleksi lagi.  Sebab, pada seleksi tahap III ini, bagi guru yang belum lolos di seleksi tahap I dan II, passing grade-nya akan dihitung. Dari hitungan itu, nanti dilihat nilai siapa saja yang memenuhi. ’’Nanti juga bergantung formasi pembukaan sekolah tempat guru mengajar,’’ paparnya.  Para guru calon peserta seleksi PPPK mendaftar di sekolah induk atau bisa juga di sekolah lain. Selain itu, guru mendapat opsi tawaran bisa mengikuti formasi di luar Jatim sesuai kuota yang tersedia.  Untuk PPPK tenaga kesehatan dan tenaga teknis administrasi, para peserta akan menjalani tes. Pelaksanaannya masih menunggu ketentuan Kemen PAN-RB. ’’Hingga saat ini belum ada pengumuman waktu pelaksanaan seleksi. Ada kemungkinan jadwalnya dimulai September mendatang,’’ paparnya.  Hasyim menambahkan, kuota 4.009 PPPK tersebut baru usulan dari BKD Jatim ke pusat. Kuota resminya merupakan kewenangan pemerintah pusat. ”Yang pasti, kuota usulan itu sudah dihitung lewat analisis kebutuhan dan anggaran,” katanya.  Sementara itu, anggota Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih mengatakan, kebutuhan guru dan tenaga perawat memang harus diprioritaskan. ”Karena dua elemen itulah yang saat ini dibutuhkan di Jatim untuk pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.  Khusus untuk perawat, komisi E sudah berkoordinasi dengan BKD Jatim terkait perlunya memasukkan pertimbangan masa pengabdian bagi calon peserta. Seperti layaknya guru, tenaga kesehatan yang mengabdi lama seharusnya mendapat poin tambahan agar bisa bersaing dengan peserta dari kalangan fresh graduate. ’’Ini penting karena pengalaman dan praktik mereka layak mendapat apresiasi,’’ paparnya.  USULAN FORMASI PPPK TAHUN 2022 JATIM  - Guru/tenaga pendidik: 2.450 formasi  - Tenaga kesehatan: 919 formasi  - Tenaga teknis administrasi: 640 formasi  - Total usulan formasi: 4.009 formasi

Ajukan Usulan Penambahan 4.009 PPPK, Didominasi Formasi Guru dan Nakes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/DD1EF140-E645-49C3-A2C0-A6A9E498E2CF.jpeg" alt="Kepala BKD Jatim Nur Kholis. Fiqih Arfani/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala BKD Jatim Nur Kholis. Fiqih Arfani/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur Nur Kholis mengingatkan, aparatur sipil negara (ASN) yang nekat bepergian ke luar kota pada masa libur Tahun Baru Imlek akan dikenai sanksi.  ”Sudah ada surat tertulis dari pusat yang menegaskan bahwa ASN dilarang melakukan perjalanan ke luar kota atau mudik mulai 11 hingga 14 Februari,” kata Nur Kholis seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Kamis (11/2).  "Jika ada yang ketahuan melanggar tentunya akan diberi sanksi mulai dari teguran tertulis hingga sanksi disiplin,” tambah Nur Kholis.  Dia mengatakan, ASN yang terpaksa harus ke luar kota wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis. Pemerintah memberlakukan peraturan tersebut untuk menekan potensi peningkatan penularan Covid-19 pada masa libur.  ”Itu adalah aturan yang harus ditegakkan demi terputusnya mata rantai Covid-19,” ujar Nur Kholis.  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo telah menerbitkan surat edaran (SE) terbaru mengenai pembatasan perjalanan pada masa libur Tahun Baru Imlek. SE Nomor 4 Tahun 2021 mencakup pembatasan perjalanan ke luar daerah bagi ASN selama libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili pada masa pandemi Covid-19.  Dalam surat edaran tersebut, selama libur Imlek 2021 para ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) beserta keluarganya dilarang bepergian ke luar daerah atau mudik. ASN dan pegawai pemerintah yang melanggar ketentuan dalam surat edaran itu akan dikenai sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=XuS9RRrTskc

BKD Jawa Timur Bakal Sanksi ASN ke Luar Kota saat Libur Imlek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pendaftaran-rekrutmen-p3k-ditutup-ribuan-pelamar-tak-lakukan-submit_m_.jpg" alt="Suasana rekrutmen CPNS 2018. BKN menyatakan jika pendaftaran PPPK telah ditutup per hari ini (18/2)." width="100%">
<figcaption>Suasana rekrutmen CPNS 2018. BKN menyatakan jika pendaftaran PPPK telah ditutup per hari ini (18/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyelenggaraan tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) perekrutan 2019 ditunda. Pemerintah pusat hanya menjadwalkan proses pendaftaran dan seleksi. Tes baru dilaksanakan tahun depan.  Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Anom Surahno menyatakan, penundaan itu mengikuti surat edaran dari Kemen PAN-RB. Akhir Oktober pemerintah pusat hanya mengumumkan formasi. ’’Bukan pendaftaran penerimaan CPNS,’’ katanya.  Penjelasan tersebut mengklarifikasi informasi yang beredar di masyarakat. Yakni, akhir Oktober digelar perekrutan CPNS. Anom menambahkan, pendaftaran dan seleksi administrasi baru digelar November hingga Desember. ’’Tes tidak dilaksanakan tahun ini,’’ ucapnya.  Kabarnya, kepastian penyelenggaraan CPNS 2019 menunggu pelantikan presiden dan pengangkatan menteri. Bisa jadi, menteri yang baru membawa dampak pada penggabungan beberapa nomenklatur.  Formasi bisa berubah. Penundaan menjadi langkah terbaik. Pemerintahan baru mulai berjalan. Formasi juga sudah pasti.  Tahun depan ada dua kali jadwal penyelenggaraan tes kompetensi dasar (TKD) CPNS. Yakni, Februari dan akhir 2020. TKD Februari berlaku untuk CPNS yang melakukan proses pendaftaran dan seleksi pada 2019. Mereka baru dites tahun depan.  Pada pertengahan tahun, pemerintah pusat akan menggelar pendaftaran dan seleksi CPNS. Peserta yang lolos seleksi akan menjalani TKD akhir tahun. Mereka merupakan CPNS untuk 2020. ’’Jadi, ada dua kali tes pada 2020,’’ ujar Anom.  Kabarnya, ada lebih dari 197 ribu formasi CPNS secara nasional. Jumlah itu terdiri atas usulan daerah serta kebutuhan PNS pada lembaga dan kementerian. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim membutuhkan lebih dari 4 ribu PNS.  Jumlah tersebut dibagi dua. Tahun ini ada 2 ribu lebih formasi yang diusulkan. Tahun berikutnya ada sekitar 2.500 formasi yang akan diusulkan. Kebutuhan itu mengacu pada jumlah PNS yang pensiun.

BKD Jatim Pastikan Tes CPNS Ditunda Tahun Depan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bkd jatim

Berita Terkini