<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/Fadli-Zon-1649225676.jpeg" alt="Pimpin Sidang APA, Fadli Zon Deklarasikan Terbentuknya Komisi Palestina dalam Organisasi Parlemen Asia" width="100%">
<figcaption>Pimpin Sidang APA, Fadli Zon Deklarasikan Terbentuknya Komisi Palestina dalam Organisasi Parlemen Asia</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengapresiasi keputusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) yang memutuskan pendudukan Israel atas wilayah Palestina selama beberapa dekade terakhir adalah illegal. Sehingga penjajahan itu harus diakhiri secepat mungkin.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan, Indonesia mendukung penuh keputusan ICJ dan mendorong Israel segera angkat kaki dari Palestina.&nbsp;"Ini patut diapresiasi dan didukung penuh oleh setiap negara yang cinta kemerdekaan dan anti kolonialisme. Israel harus segera angkat kaki dari wilayah Palestina sesegera mungkin karena menurut ICJ keberadaannya melanggar hukum internasional," kata Fadli Zon kepada wartawan, Senin (22/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fadli menilai, keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional itu merupakan sangat bersejarah dan berani. Ia pun mendorong PBB segera menggelar Sidang Umum PBB (SIUM PBB) untuk merespons keputusan ICJ.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Fadli, sidang umum PBB perlu dilakukan karena keputusan ICJ ini merupakan tindak lanjut dari permintaan SIUM PBB sebelumnya.&nbsp;"Kami mendorong sidang umum PBB dapat segera digelar, mengingat hasil ICJ ini merupakan tindak lanjut dari permintaan SIUM PBB sebelumnya yang meminta advisory opinion dari ICJ terkait pendudukan Israel di Palestina," ucap Fadli.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fadli pun mendesak komunitas internasional untuk memaksa Israel agar segera keluar dari wilayah-wilayah Palestina yang diduduki termasuk di Jalur Gaza. Ia juga mendorong komunitas internasional bekerja sama memulihkan wilayah Palestina sesuai perbatasan tahun 1967.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penjajahan Israel di Palestina jelas penjajahan paling brutal di abad ini dan dunia melihatnya dengan standar ganda. Terobosan ICJ ini membawa pesan besar bagi dunia yang harus didukung penuh oleh semua negara," tegas Fadli Zon.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menekankan, Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam penyelesaian konflik di Gaza. BKSAP juga telah melalukan berbagai audiensi dan diskusi dengan komunitas internasional terkait penjajahan Israel atas Palestina.</div>

Ia menegaskan, Indonesia mendukung penuh keputusan ICJ dan mendorong Israel segera angkat kaki dari Palestina.

Minta Hormati Putusan Mahkamah Internasional, Fadli Zon Sebut Israel Seharusnya Angkat Kaki dari Palestina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/15/IMG_20240715_1219521-3376828338.jpg" alt="Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana. (DPR RI/Antara)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana. (DPR RI/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan, pemerintah harus memberikan perhatian setara kepada lembaga pendidikan atau institut pendidikan seni dan budaya. Lembaga pendidikan seni dan budaya masih jauh diperhatikan pemerintah dibandingkan lembaga pendidikan seperti sains dan lainnya. Menurut Putu, Indonesia merupakan negara adikuasa dalam bidang budaya. Hal ini diakui lembaga-lembaga besar dunia. Indonesia memiliki kekayaan yang begitu luar biasa dan beberapa dari artefak juga warisan budaya sudah menjadi warisan benda dan tak benda yang diakui negara melalui UNESCO. &rdquo;Pada intinya sebetulnya bagaimana semangat pendidikan itu tidak hanya pendidikan yang berhubungan dengan sains, tapi jua art/seni menjadi perhatian dan afirmasi penting pada saat Indonesia merdeka,&rdquo; jelas Putu Supadma Rudana, legislator asal Bali itu. Anggota Biro Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Keberlanjutan itu mengatakan, seni juga dibangun untuk diplomasi dengan memberikan masukan, usul, kritik yang tentu secara konsep itu lebih elegan. Jika protes itu dilakukan secara demonstrasi mungkin lebih ekstrem, tapi melalui seni mungkin sentuhannya bisa lebih baik dan lebih soft dalam diplomasi. &rdquo;Jadi kita ingin menunjukkan komitmen bahwa parlemen juga memperhatikan seni budaya. Saya sendiri sebagai Wakil Ketua BKSAP, memang menggeluti seni budaya dari dulu sejak kecil, tentu ingin mengembalikan lagi bahwa political will, afirmasi, legislasi, dan anggaran tentu harus diperjuangkan untuk kemajuan seni budaya di Indonesia sebagai jati diri atau jiwa bangsa,&rdquo; kata Putu. Menurut dia, Indonesia dengan potensi kekayaan seni budaya yang tak terhingga harusnya memiliki pusat-pusat kebudayaan dan ruang ekspresi di berbagai tempat. Baik seni tari, seni pertunjukan, seni rupa, seni visual, dan lainnya. Negara-negara lain memiliki tempat-tempat kreasi seperti di Australia, ada Sydney Opera House, ada Esplanade di Singapura, ada berbagai tempat berkreasi &amp; berekspresi di seluruh dunia. &rdquo;Political will daripada kepemimpinan nasional juga ke depan untuk seni budaya ini harus jauh ditingkatkan, lalu lebih dimaksimalkan lagi, anggaran juga harus dikomprehensifkan. Kita sebenarnya iri juga melihat anggaran negara lain, misalnya institusi pendidikan yang begitu besar, museum begitu baik dengan anggaran yang diberikan oleh dukungan dari anggaran pembayar pajak yang memang disalurkan oleh pemerintah,&rdquo; ungkap Putu Supadma Rudana. Putu menekankan, parlemen berada di depan untuk mengawal seni budaya. Putu juga menunjukkan komitmen menguatkan seni budaya dengan mengusulkan satu Rancangan Undang-Undang (RUU) yakni RUU Permuseuman dan juga bisa mewujudkan RUU Omnibus Kebudayaan. Putu mengatakan semua pihak harus berperan baik parlemen maupun masyarakat untuk menjalankan total diplomacy guna menghadapi berbagai tantangan ke depan. Sebab, selama ini diplomasi yang dijalankan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dikenal sebagai first track diplomacy. Sementara itu Pembantu Rektor III ISI Jogjakarta Kholid Arif Rozaq menyambut baik kunjungan BKSAP DPR RI ke ISI Jogjakarta. Menurut dia, kunjungan BKSAP DPR memberikan pencerahan kepada para civitas akademika dan mahasiswa di ISI Jogjakarta. Selain itu, citra DPR RI juga bisa terlihat langsung oleh para mahasiswa sebagai wakil rakyat. &rdquo;Harapan kita melalui wakil kita yang di DPR itu, perguruan tinggi seni itu punya privilege sendiri ya. Karena karakteristik perguruan tinggi seni itu unik, tidak bisa seperti perguruan tinggi yang sama. Hal ini yang coba kita nanti bisa diakomodasi wakil-wakil kita di DPR melalui komisi-komisi yang relevan,&rdquo; tutur Kholid Arif Rozaq.

BKSAP DPR RI menyatakan, pemerintah harus memberikan perhatian setara kepada lembaga pendidikan atau institut pendidikan seni dan budaya

Putu Rudana Tegaskan Komitmen BKSAP Perkuat Lembaga Pendidikan Seni Budaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/15/BKSAP-165845361.jpg" alt="Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana. (BKSAP)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana. (BKSAP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan, pemerintah harus memberikan perhatian setara kepada lembaga pendidikan atau institut pendidikan seni dan budaya di Indonesia. Menurut dia, pemerintah masih sangat kurang memperhatikan lembaga pendidikan seni dan budaya, tak seperti pada lembaga pendidikan lain&nbsp;misalnya sains. Hal itu disampaikan Putu saat kegiatan BKSAP Day kunjungan ke Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta pada Rabu (10/7). Sebab, kata Putu, ISI Yogyakarta merupakan institut seni budaya pertama di Indonesia sejak era Presiden Soekarno (Bung Karno). Putu menyebut ISI Yogyakarta sejarahnya disebut sebagai&nbsp;ASRI atau ASTI. "Kalau&nbsp;ASRI itu Akademi Seni Rupa Indonesia. Kalau&nbsp;ASTI itu Akademi Seni Tari Indonesia. Cikal bakalnya memang digaungkan, dicanangkan oleh Presiden pertama, Proklamator kita, Bung Karno," kata Putu melalui keterangannya&nbsp;dikutip Senin (15/7). Menurut&nbsp;Putu, Indonesia merupakan negara adikuasa dalam bidang budaya dan hal ini diakui juga oleh lembaga-lembaga besar dunia. Selain itu, lanjut dia, Indonesia memiliki kekayaan yang begitu luar biasa dan beberapa dari artefak juga warisan budaya sudah menjadi warisan benda dan tak benda yang diakui negara melalui UNESCO. "Pada intinya sebetulnya bagaimana semangat pendidikan itu tidak hanya pendidikan yang berhubungan dengan sains, tapi jua art/seni menjadi perhatian dan afirmasi penting pada saat Indonesia merdeka," jelas legislator asal Bali ini. Dalam kegiatan tersebut, Putu menyerap aspirasi dari para sivitas akademika maupun mahasiswa bahwa mereka merasa dianaktirikan karena sebagai perguruan tinggi yang berhubungan dengan seni budaya. Misalnya, kata dia, dari sisi APBN bisa dilihat bahwa angka APBN yang masuk di perguruan tinggi besar seperti UGM, UI, UNAIR, dan kampus lainnya itu mendapatkan jauh lebih tinggi daripada institut seni budaya. "Memang aspirasi yang kita dapatkan dalam pertemuan ini, tentu kita merasakan ada istilah dianaktirikan perguruan tinggi yang berhubungan dengan seni budaya. Padahal, peran seni jika kita lihat cukup signifikan. Tidak hanya dalam diplomasi, tapi lebih kepada bagaimana seni ini dapat memberikan ruang ekspresi dan ruang komunikasi masyarakat dalam berbagai hal. Salah satunya membangun ekonomi di lingkungan masyarakat dalam bentuk potensi ekonomi kreatif," jelas dia. Kemudian, Anggota Biro Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Keberlanjutan ini mengatakan seni juga dibangun untuk diplomasi dengan memberikan masukan, usulan, kritik yang tentu secara konsep itu lebih elegan. Di mana jika protes itu dilakukan secara demonstrasi mungkin lebih ekstrim, tapi melalui seni mungkin sentuhannya bisa lebih baik dan lebih soft dalam diplomasinya. "Jadi, kita ingin menunjukkan komitmen bahwa parlemen juga memperhatikan seni budaya. Saya sendiri sebagai Wakil Ketua BKSAP, memang menggeluti seni budaya dari dulu sejak kecil, tentu ingin mengembalikan lagi bahwa political will, afirmasi, legislasi, dan anggaran tentu harus diperjuangkan untuk kemajuan seni budaya di Indonesia sebagai jati diri atau jiwa bangsa," kata Putu. Menurut dia, Indonesia dengan potensi kekayaan seni budaya yang tak terhingga ini harusnya memiliki berbagai pusat-pusat kebudayaan dan ruang ekspresi di berbagai tempat, baik seni tari, seni pertunjukan, seni rupa, seni visual, dan lainnya. Karena, kata dia, negara-negara lain memiliki tempat-tempat kreasi seperti di Australia, ada Sydney Opera House, ada Esplanade di Singapura, ada berbagai tempat berkreasi &amp; berekspresi di seluruh dunia. "Political will daripada kepemimpinan nasional juga ke depan untuk seni budaya ini harus jauh ditingkatkan, lalu lebih dimaksimalkan lagi, anggaran juga harus dikomprehensifkan. Kita sebenarnya iri juga melihat anggaran negara lain, misalnya institusi pendidikan yang begitu besar, museumnya begitu baik dengan anggaran yang diberikan oleh dukungan dari anggaran pembayar pajak yang memang disalurkan oleh pemerintah," ungkapnya. Oleh karenanya, Putu menekankan lagi bahwa parlemen berada di depan untuk mengawal seni budaya ini. Makanya, Putu Rudana hadir di ISI Yogyakarta sebagai inisiator melakukan kegiatan BKSAP Day DPR RI ke kampus-kampus terutama kampus bidang seni budaya. "Ini merupakan sebuah afirmasi dimana kita ingin parlemen tidak hanya mengawasi pembahasannya tentang kedaulatan politik ataupun kemandirian ekonomi semata tetapi lebih jauh menyentuh gagasan berkepribadian dalam bidang kebudayaan; lebih dekat dengan seni budaya," kata Putu. Di samping itu, Putu juga menunjukkan komitmennya menguatkan seni budaya dengan mengusulkan satu Rancangan Undang-Undang (RUU) yakni RUU Permuseuman dan juga bisa mewujudkan RUU Omnibus Kebudayaan. Tentunya, kata dia, ini menjadi hal yang penting untuk pengawalan, melestarikan, menjaga kebudayaan. "Pada ujungnya menata, menampilkan, dan akhirnya semua akan tertampilkan sebagai negara yang adikuasa dalam bidang budaya, yaitu negeri yang adibudaya. Potensi ini harus kita sebar luaskan ke seluruh Indonesia, tidak hanya di Jogjakarta," katanya. Menurut dia, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Intangible Cultural Heritage UNESCO 2003 (Perlindungan Warisan Budaya Tak-Benda) untuk mendukung promosi budaya nusantara, serta memperluas jangkauan dan potensi kerja sama budaya dalam skala besar. Saat ini, lima warisan budaya benda (WBB) dan 11 warisan budaya tak-benda (WBTb) Indonesia juga telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya dunia. "Pengakuan ini tidak hanya meningkatkan soft power dan profil internasional Indonesia, tetapi juga mendorong pelestarian budaya lokal," kata Putu. Selanjutnya, Putu menyebut budaya dan seni rupa dalam sektor ekonomi kreatif juga tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, serta berperan penting bagi pemulihan perekonomian paska pandemi. Potensi ekonomi seni rupa di Indonesia juga sangat signifikan, dengan kontribusi terhadap PDB sebesar USD 190 juta pada tahun 2021, pertumbuhan PDB sebesar 4,31 persen per tahun, serta menyerap sekitar 49.522 tenaga kerja. "Hal ini menunjukkan bahwa seni tidak hanya memperkuat diplomasi budaya Indonesia, tetapi juga berkontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui seni dan budaya, Indonesia dapat menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian. Diplomasi budaya sering kali lebih efektif dalam menyentuh hati dan pikiran orang dibandingkan dengan diplomasi politik," jelas dia. Maka dari itu, Putu mengatakan semua pihak harus berperan baik parlemen maupun masyarakat untuk menjalankan total diplomacy guna menghadapi berbagai tantangan ke depan. Sebab, selama ini diplomasi yang dijalankan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dikenal sebagai first track diplomacy. "Kita perlu memaksimalkan soft power melalui berbagai bidang termasuk seni dan budaya, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Soft power merupakan suatu penggunaan kekuasaan untuk mencapai kepentingan nasional melalui pendekatan non-koersif terhadap negara atau aktor internasional lain. Hal ini dilakukan negara dengan cara memproyeksikan nilai-nilai dan budaya mereka untuk menumbuhkan kepercayaan, preferensi politik dan kerja sama, serta memperkuat kemitraan," ungkapnya. Di samping itu, Putu Rudana mengapresiasi pameran Maestro Made Wianta dan beberapa pameran seni lainnya di Gedung RJ. Katamsi, Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Sementara Pembantu Rektor III ISI Yogyakarta, Kholid Arif Rozaq menyambut baik kunjungan BKSAP DPR RI ke ISI Yogyakarta. Menurut dia, kunjungan BKSAP DPR memberikan pencerahan kepada para civitas akademika dan mahasiswa di ISI Yogyakarta. Selain itu, kata dia, citra DPR RI juga bisa terlihat langsung oleh para mahasiswa sebagai wakil rakyat. "Harapan kita melalui wakil kita yang di DPR itu, perguruan tinggi seni itu punya privilege sendiri ya. Karena karakteristik perguruan tinggi seni itu unik, tidak bisa seperti perguruan tinggi yang sama. Hal ini yang coba kita nanti bisa diakomodasi oleh wakil-wakil kita di DPR melalui komisi-komisi yang relevan," pungkasnya.

Pemerintah masih sangat kurang memperhatikan lembaga pendidikan seni dan budaya, tak seperti pada lembaga pendidikan lain misalnya sains.

Putu Rudana Tegaskan Parlemen Komitmen Perkuat Lembaga Pendidikan Seni Budaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/24/Putu-uni-eropa-37985096.jpeg" alt="Wakil Ketua BKSAP DPR Putu Rudana saat menerima delegasi Uni Eropa Antoine Ripoll." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua BKSAP DPR Putu Rudana saat menerima delegasi Uni Eropa Antoine Ripoll.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana kembali melakukan pertemuan dengan Director of the European Parliament in ASEAN Antoine Ripoll di Gedung DPR RI, Jakarta. Dalam pertemuan itu, ada banyak isu dibahas terutama peningkatan kerja sama bidang perdagangan, ekonomi, transisi energi dan investasi hijau.&nbsp; "Dalam pertemuan itu kita membahas berbagai isu, termasuk bagaimana Parlemen Uni Eropa terus meningkatkan kerja sama dengan Parlemen Indonesia untuk memperkuat first track diplomasi yang dilakukan pemerintah," kata Putu melalui keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Senin, (24/6). Putu menuturkan, Parlemen Indonesia sempat diundang oleh parlemen eropa untuk membahas salah satunya mengenai isu trade di Strasbourg, Prancis dalam The 12th EU-Indonesia inter-Parliamentary Meeting. Di sana dibahas isu perdagangan dan investasi, karena itu Putu mendorong agar segera kedua parliament mendorong pemerintahannya untuk mempercepat penyelesaian perundingan Indonesia- European Union CEPA untuk membuat suatu legasi bersama demi keuntungan kedua bangsa serta kawasan. Termasuk juga dalam konferensi Parliamentary Conference on the World Trade Organization (PCWTO) di Abu Dhabi awal tahun ini, Putu memastikan pentingnya kerjasama antar bangsa dalam mengawal pencapaian SDGs dalam pembangunan kerjasama segala bidang baik perdagangan, ekonomi dan investasi, juga peran uni eropa untuk mendorong dan mendukung hilirisasi dan upaya negara produsen untuk mengeksport barang jadi demi memberikan nilai tambah untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan secara inklusif dan komitmen menjaga lingkungan hijau.&nbsp; "Memang kita selalu menyuarakan tentang bagaimana agar hubungan kita dengan Parlemen Eropa harus terus memastikan dan mengakselerasi komitmen bersama dalam mencapai kesepakatan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA). Sehingga berbagai manfaat akan didapatkan kedua bangsa dan masyarakatnya," ujarnya.&nbsp; Maka dari itu, Putu berharap Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mewujudkan CEPA antara Indonesia dan Uni Eropa sebelum berakhir masa jabatannya pada Oktober 2024. Sebab, kata dia, saat ini negosiasinya cukup signifikan dilakukan demi legasi yang diwariskan kedepan untuk kesejahteraan kedua belah pihak. "Kita berharap sebelum akhir tahun ini atau sebelum berakhirnya masa Pemerintahan Pak Jokowi, Comprehensive Economic Partnership Agreement ini dapat terwujud antara Indonesia dan Uni Eropa. Karena memang komitmen itu sangat ingin wujudkan oleh kedua parlemen dan kita terus aktif berperan dalam mendorong negosiasi perundingan yang pada prinsipnya mendukung kedua belah pihak. Kami terus menunggu sehingga ratifikasi bisa dilakukan kedua parlemen," jelas dia. Selain itu, Putu selaku Anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Keberlanjutan juga telah mengkonfirmasi kepada Antoine Ripoll, terkait ada rencana Uni Eropa ingin berinvestasi hijau di Indonesia, seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. "Pak Luhut menyampaikan informasi terkait investasi hijau dan tentu kami juga coba konfirmasi ke perwakilan Parlimen Eropa untuk ASEAN di Jakarta, Antoine Ripoll; mereka sedang mengkaji rencana investasi hijau di Indonesia untuk mendorong dan mensupport akselerasi ekonomi hijau di Indonesia," ungkapnya. Bahkan, kata Putu, mereka juga memiliki rencana untuk berinvestasi mendukung hilirisasi nikel agar kita tidak hanya mengekspor raw material ke negara-negara di Uni Eropa.&nbsp; "Dorongan melalui diplomasi parlemen ini tentu tujuannya bisa memberikan manfaat kesejahteraan kepada masyarakat dan peningkatan ekonomi kepada Indonesia," jelas Legislator asal Bali ini. Makanya, lanjut dia, bagaimana parlemen terus berusaha mengambil peran maksimal dalam fungsi diplomasi dan pengawasannya. Pendekatan dan diplomasi yang dilakukan tentu tidak hanya secara formal dalam waktu yang singkat tetapi lebih memberikan pemahanan budaya secara holistic sehingga kedua belah pihak mampu memahami perbedaan yang justru memperkaya kerjasama antar bangsa.&nbsp; &ldquo;Memang pendekatannya tidak bisa hanya formal, tapi parlemen juga bisa mendukung dan membantu diplomasi dan negosiasi yang dilakukan pemerintah, kedua parlemen duduk bersama dan memastikan kedua pemerintah dalam koridor yang sama dalam menyelesaikan tahapan negosiasi menuju Indonesia-European Union CEPA ini,&rdquo; kata Putu. Isu lainnya, Putu menyebut secara domestik itu bahwa Indonesia sama-sama memahami Uni Eropa mengalami tantangan growth, mereka mengalami penurunan pertumbuhan ekonominya sehingga sedang fokus dengan pertumbuhan.&nbsp; "Jika kerja sama ini terjalin, pertumbuhan mereka juga akan meningkat dan harapannya Indonesiapun dapat meningkat pertumbuhan ekonominya secara signifikan," ucapnya. Kemudian, isu lain yang dibahas terkait transisi energi. Tentunya, kata Putu, Indonesia terus mendorong kerjasama investasi hijau dalam hal transisi energi. Market Indonesia sangat besar dan jika ditambahkan market negara-negara asia tenggara hampir mencapai 700 juta penduduk sehingga investasi yang dilakukan tentu sangat feasibel.&nbsp; "Inilah tujuan CEPA itu, memastikan kedepan agar tidak satu negara saja yang mendapat keuntungan, tapi kedua belah pihak, kedua kubu baik Uni Eropa, Indonesia dan juga ASEAN bisa mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Saatnya semua harus di akselerasi menuju win-win solutions and outcomes," pungkasnya. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Putu mendorong agar segera kedua parliament mendorong pemerintahannya untuk mempercepat penyelesaian perundingan Indonesia - Uni Eropa.

Wakil Ketua BKSAP DPR Putu Rudana Sebut Uni Eropa Teratrik Investasi Hijau di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/08/Untitledaa-2935579404.jpg" alt="Ketua Desk Kerja Sama Regional BKSAP DPR Putu Supadma Rudana (kanan)." width="100%">
<figcaption>Ketua Desk Kerja Sama Regional BKSAP DPR Putu Supadma Rudana (kanan).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sidang Umum ke-44 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) telah dibuka di Jakarta pada Senin (7/8). Diketahui, anggota AIPA ada10 negara ASEAN, 9 negara hadir diundang dan 1 negara tidak diundang, yaitu Myanmar. Adapun, 18 negara observer juga hadir, salah satunya Norwegia. Ketua Desk Kerja Sama Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Putu Supadma Rudana mengatakan, Norwegia memiliki keunggulan dalam hal transisi energi. Energi yang dikembangkan adalah energi baru dan terbarukan (EBT). &rdquo;Norwegia menggunakan energi tenaga air atau hydro,&rdquo; kata Putu di Jakarta pada Selasa (8/8). Putu, legislator asal Bali itu mengatakan, perlu dibangun kerja sama dengan Norwegia untuk transisi energi. Sebab, Indonesia juga mempunyai komitmen terhadap pencapaian SDG&rsquo;s agenda 2030. &rdquo;Tentu, kita ingin negara seperti Norwegia betul-betul punya komitmen yang sama. Mereka punya kemampuan yang lebih dari pada kita. Mereka sudah sangat mengimplementasikan transisi energi. Kita akan mengadakan kerja sama,&rdquo; jelas Putu Supadma Rudana. Menurut dia, parlemen menjadi jembatan yang luar biasa untuk menghubungkan antara Indonesia dan Norwegia guna mewujudkan transisi energi baru dan terbarukan (EBT). &rdquo;Parlemen menjadi jembatan untuk menghubungkan kedua negara, dalam hal ini pemerintahannya menuju transisi energi,&rdquo; ujar Putu Supadma Rudana. Selain itu, kata Putu, solusi mengatasi polusi udara dan perubahan iklim juga menjadi pembahasan antara Parlemen Indonesia dengan Norwegia dalam kegiatan sidang AIPA. Kerja sama Indonesia dengan Norwegia perlu ditingkatkan seperti bidang pendidikan dan budaya. &rdquo;Kerja sama antara Indonesia dengan Norwegia harus lebih banyak lagi, kerja sama pertukaran budaya, people to people. Komitmen akhirnya bagaimana kita saling mendukung di forum-forum internasional. Norwegia mendukung Indonesia, dan Indonesia memiliki komitmen yang sama untuk mendukung Norwegia,&rdquo; ungkap Putu Supadma Rudana. Di sektor pariwisata, Putu mengatakan, Indonesia sangat terbuka dengan wisatawan mancanegara. Indonesia memiliki destinasi wisata yang begitu melimpah. &rdquo;Kita punya destinasi yang luar biasa dari Aceh sampai Papua, salah satunya destinasi Bali sebagai pariwisata. Tentu, kita sangat terbuka,&rdquo; tutur Putu Supadma Rudana.

Desk Kerja Sama Regional BKSAP DPR menyatakan, Indonesia perlu bekerja sama dengan Norwegia yang miliki keunggulan di bidang transisi energi

Indonesia Perlu Bangun Kerja Sama dengan Norwegia di Bidang Transisi Energi dan Sektor Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/15/Putu-dan-Dubes-4020067295.jpeg" alt="Ketua Delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI yang juga Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana bersama pejabat tinggi Papua Nugini." width="100%">
<figcaption>Ketua Delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI yang juga Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana bersama pejabat tinggi Papua Nugini.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI yang juga Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana bersama sejumlah anggota delegasi melakukan kunjungan bilateral ke Papua Nugini.&nbsp; Dalam kunjungannya itu, Putu Rudana diterima langsung oleh Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape dan Penjabat Ketua Parlemen Papua Nugini, Koni Iguan. Legislator asal Bali ini mengungkap isi pertemuan tersebut. Menurut Putu, Perdana Menteri Papua Nugini sempat menitipkan pesan untuk Indonesia bahwa hubungan kedua negara ini sudah terjalin sejak lama. Sehingga, kata dia, Papua Nugini berharap banyak kepada Indonesia sebagai negara tetangga. "Ada beberapa pesan Perdana Menteri atau Ketua Parlemen, sebagai negara G20 dan negara tetangga terdekat dengan Indonesia, mereka berharap banyak adanya peningkatan kerja sama dari sektor ekonomi, sosial budaya, pendidikan, perguruan tinggi, dan investasi,&rdquo; kata Putu dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Kamis, (15/6). Putu juga menjelaskan, bahwa Papua Nugini sangat berharap agar Indonesia tidak hanya fokus pembahasannya tentang border atau masalah perbatasan saja,&nbsp; tetapi lebih fokus pada hubungan kerjasama di berbagai sektor.&nbsp; &ldquo;Jadi, mereka menyadari bahwa mereka negara yang masih terus belajar. Mereka sangat berharap agar adanya kerjasama dengan kita dari berbagai sektor seperti peningkatan ekonomi, peningkatan investasi, peningkatan kerja sama people to people, pariwisata, direct flight dan lainnya,&rdquo; jelas dia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01643602/bksap-alutsista-kontingen-garuda-indobatt-di-lebanon-perlu-ditingkatkan">BKSAP: Alutsista Kontingen Garuda Indobatt di Lebanon Perlu Ditingkatkan</a> Oleh karenanya, Putu mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diagendakan akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Papua Nugini harus menjadikan sebagai momentum kunjungan yang komprehensif. Yang mana kabarnya, Jokowi akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Papua Nugini pada 6-7 Juli 2023. &ldquo;Jangan menjadikan kunjungan ini sebagai kunjungan biasa. Jadikan kunjungan ini sebagai momentum untuk menunjukkan komitmen Indonesia yang betul-betul ingin mendukung, membantu dan membina hubungan yang lebih maksimal dengan Papua Nugini, baik bidang perdagangan, people to people, investasi, capacity building dan bidang-bidang lainnya,&rdquo; ucapnya. Jadi, kata Putu, Jokowi harus mengajak lebih banyak Menteri Kabinet Indonesia Maju ke Papua Nugini, termasuk Menteri BUMN, pertahanan, perdagangan dan juga tentu menteri investasi. Hadirkan Indonesia secara nyata di PNG.&nbsp; Menurut dia, Indonesia harus menunjukkan perusahaan BUMN hadir di Papua Nugini sehingga dalam pertemuan tidak selalu membahas hanya membahas persoalan perbatasan wilayah. Menghadirkan perusahaan energi kita dimana kebutuhan akan listrik sangat besar juga di PNG, menghadirkan perusahaan karya kita agar dapat turut dalam mengerjakan berbagai proyek di PNG. &ldquo;Sekarang yang hadir Malaysia, Korea dan negara lainnya, perusahaan kita dari Indonesia belum hadir disana. Harusnya BUMN kita hadir dong disitu. Kita negara tetangga, kita berbatasan langsung dengan papua new guinea. Masa bicaranya perbatasan terus, seharus lebih jauh, harus memberi manfaat kepada mereka dan kedua negara. PNG butuh itu dan membutuhkan dukungan Indonesia dalam peningkatan segala bidang,&rdquo; ungkapnya. Sementara itu, Putu menyebut apabila Indonesia ingin dihargai dan dihormati teritorial integritynya, tentu salah satunya melalui kerja sama budaya, menghargai dan menghormati budaya dan seni mereka serta mengapresiasinya dalam bentuk pertukaran budaya. Tentu, lanjut dia, mereka akan menghormati Indonesia dan menjaga konstitusi mereka tahun 1975 untuk terus menghormati teritorial integrity Indonesia serta menghormati NKRI. Sebab, lanjutnya, kalau pemerintah abai, mereka pun akan mengubah sikap politik mereka. Mungkin mereka akan mendukung gerakan separatis, mungkin mereka akan memfasilitasi gerakan separatis Papua Merdeka di negara mereka.&nbsp; "Sekarang mereka tidak mengakomodasi gerakan separatis, mereka menolak. Ini yang harus kita jaga, jangan kita abai. Karena kalau dia sikapnya berubah, tentu akan menjadi tantangan dalam meneguhkan NKRI. Ini situasi yang sangat penting dan urgent,&rdquo; pungkasnya.

Papua Nugini sangat berharap agar pemerintah Indonesia tidak hanya fokus pembahasannya tentang border atau masalah perbatasan saja.

Putu Rudana Minta Jokowi Tak Cuma Bahas Perbatasan saat Kunjungan ke Papua Nugini

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/putu-dan-papua-nugini-3709023610.jpeg" alt="Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma bersama dubes Papua Nugini untuk Indonesia." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma bersama dubes Papua Nugini untuk Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp; - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana bersama sejumlah delegasi melakukan kunjungan bilateral ke Papua Nugini. Dalam kunjungannya itu, Ia diterima langsung oleh Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape dan Penjabat Ketua Parlemen Papua Nugini, Koni Iguan. &ldquo;Terima kasih, kita bangga diterima bilateral dengan baik oleh Ketua Parlemen dan Perdana Menteri Papua Nugini. Mereka sangat ramah dan penuh dengan rasa kekeluargaan,&rdquo; kata Putu Rudana dalam keterangan tertulisnya Selasa, (14/1). Saat itu, Putu bersama sejumlah delegasi Parlemen Indonesia mengaku kaget disiapkan makan siang yang digunakan untuk menerima tamu kehormatan dengan kursi putih, ikat merah atau Bendera Merah Putih, dan disambut dengan tarian-tarian tradisional yang bagus dan indah. &ldquo;Waktu di Museum Rudana Bali, kita juga menerima kunjungan mereka dengan lingkungan budaya ada seni tari, seni tabuh, seni lukis dan mereka apresiasi. Kita jembatani untuk pembuatan patung founding father atau Perdana Menteri pertama Papua Nugini, yang akan dipasang di Gedung Parlemen. Founder Museum Rudana pun turut membantu, mereka sangat senang sekali,&rdquo; ujarnya. Sementara, Putu mengungkap pertemuan dengan Perdana Menteri dan Parlemen Papua Nugini selama hampir 1 jam membahas berbagai hal. Bahkan, kata dia, delegasi Parlemen Indonesia diundang langsung untuk mengikuti Sidang Paripurna Parlemen Papua Nugini dengan mengesahkan tujuh Undang-undang. &ldquo;Belum pernah terjadi di Papua Nugini (sahkan tujuh UU), biasanya dua UU. Karena mereka merasa ingin menunjukkan ke Indonesia bahwa Papua Nugini betul-betul negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Semua bicara kami merasa bangga salam hormat Parlemen Indonesia yang memantau sidang ini,&rdquo; ungkap Legislator asal Bali ini. Putu menyebut Duta Besar Papua Nugini yang ditunjuk untuk Indonesia, Simon Namis, terpesona melihat keakraban nan penuh hangat hubungan diplomasi antara delegasi Parlemen Indonesia dengan Parlemen Papua Nugini. Karena, kata Putu, Duta Besar Simon menyampaikan belum pernah terjadi dengan negara manapun hal seperti ini. &ldquo;Pak Duta Besar mengatakan kepada saya, bahwa diplomasi saat ini sangat luar biasa dan penuh keakraban. Dan belum pernah terjadi dengan negara manapun, kecuali Indonesia. Karena saya selalu melihat, bahwa Papua Nugini adalah negara tetangga terpenting buat Indonesia,&rdquo; jelas dia. Maka dari itu, Putu memanfaatkan momentum keakraban diplomasi dengan Parlemen Papua Nugini ini untuk mendorong kerja sama yang komprehensif antarkedua negara tersebut. Menurut dia, selama ini Indonesia absen untuk melakukan reach out kepada negara terpenting seperti Papua Nugini. &ldquo;Kita sebagai kakak mereka, ingin reach out turut membantu pembangunan berbagai bidang khususnya peningkatan capacity building, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, disamping juga lainnya,&rdquo; ucapnya. Selanjutnya, Putu mengatakan bagaimana Indonesia mendorong kerja sama bilateral dalam peningkatan capacity building, meningkatkan sumber daya manusia mereka. Apalagi, kata dia, Indonesia punya perguruan tinggi bagus dan vokasi yang banyak. "Kita harus reach out ke mereka. Kita sebagai tetangga yang masuk dalam G20 dan Keketuaan ASEAN plus Keketuan secara Parlemen AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) tentu wajib hadir lebih konkret memberikan bantuan kepada masyarakat Papua New Guinea sehingga mereka tidak hanya menjadi penonton dalam berbagai peningkatan ekonomi dan pariwisatanya,&rdquo; sebutnya. Ketua Asosiasi Museum ini mengatakan Indonesia dan Papua Nugini saling mendukung multilateral parlemen. Lalu, parlemen kedua negara ini juga harus saling mengunjungi agar saling kenal. Tentu, kata dia, kedepankan soft diplomacy melalui budaya bahwa hubungan kekeluargaan. &ldquo;Tidak ada negara lebih hebat, lebih kecil. Tapi kekeluargaan, kebersamaan itu dan komitmen ini ada Indonesia,&rdquo; katanya. Dengan demikian, Putu menegaskan BKSAP DPR RI sebagai ujung tombak sudah melakukan hal-hal atau upaya-upaya maksimal menjaga hubungan diplomasi yang lama terbangun dengan Papua Nugini ini agar tetap baik. Kini, lanjut dia, tinggal bagaimana pemerintah untuk menindaklanjuti hubungan bilateral kedua negara tersebut. "Sekarang tugas pemerintah sebagai eksekutif untuk menunjukkan komitmen-komitmen itu kepada negara Pasifik, khususnya Papua Nugini sebagai negara terbesar di kawasan Pasifik dan berbatasan langsung dengan Pulau tertimur Indonesia, menunjukkan leadership, kepemimpinan Indonesia sebagai kakak mereka di kawasan Pasifik, mendorong bumn-bumn kita untuk turut hadir dalam pertumbuhan ekonomi PNG baik dalam bidang perdagangan, investasi maupun retail ,&rdquo; pungkasnya

Putu mengungkap pertemuan dengan Perdana Menteri dan Parlemen Papua Nugini selama hampir 1 jam membahas berbagai hal.

Putu Dorong Pemerintah Komit Bangun Hubungan Bilateral dengan Papua Nugini

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/Putu-Indobatt-3951182644.jpeg" alt="Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI), Putu Supadma Rudana. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI), Putu Supadma Rudana. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Rudana Supadma meminta Presiden Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan dukungan kepada Kontingen Garuda Indobatt di Lebanon.&nbsp; "Kami berharap kunjungan dari Presiden RI sangat penting untuk memberikan dukungan penuh kepada Kontingen Garuda Indobatt kita dibawah UNIFIL, tentu bersama Menhan," kata Putu melalui keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Senin, (15/5). Putu selaku ketua delegasi bersama Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon, para Wakil Ketua BKSAP DPR RI, serta para Anggota BKSAP lintas komisi dan fraksi, melakukan pertemuan dengan Prajurit Pasukan Garuda Indonesia Battalion (Indobatt) di Lebanon.&nbsp; Menurut Putu, Kontingen Garuda Indobatt menjadi garda terdepan dalam menjaga dan menjalankan misi perdamaian dibawah UNIFIL. Sehingga, Kontingen Garuda Indobatt perlu didukung secara penuh oleh pemerintah maupun parlemen. "Kedatangan kami ingin mengapresiasi secara langsung seluruh Kontingen Garuda Indobatt, yang bergabung menjadi bagian dari UNIFIL. Kontingen Garuda perlu didukung penuh dalam peningkatan alutsista, perlengkapan dan berbagai kebutuhan, khususnya kendaraan juga peremajaan genset," jelas dia. Lebih lanjut Putu juga menjelaskan, BKSAP DPR RI melakukan kunjungan ke Parlemen Lebanon untuk menyampaikan support bagi penyelesaian berbagai persoalan dalam negeri Lebanon, serta mendiskusikan berbagai potensi kerja sama yang bisa dilakukan. "Secara garis besar, kedatangan kami untuk memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Lebanon yang sudah berjalan sekitar 70 tahun," ujar Legislator asal Bali ini. Pada tingkat global, Putu menyebut DPR RI melalui BKSAP menjadi member dari IPU Task Force untuk resolusi perdamaian konflik Rusia-Ukraina. Saat ini, DPR RI dan Parlemen Lebanon sama-sama merupakan Anggota Asian Parliamentary Assembly (APA) dan Inter-Parliamentary Union (IPU). "DPR RI terus meningkatkan perannya untuk berkontribusi pada perdamaian dunia, termasuk di wilayah Timur Tengah. Karena peran diplomasi parlemen sangat penting untuk menjembatani berbagai kepentingan nasional, sesuai amanat UU MD3 Nomor 17 tahun 2014 sebagai wujud implementasi UUD RI 1945," ucapnya. Oleh karena itu, Putu mengatakan, Kontingen Garuda Indobatt ini sebagai representasi bangsa Indonesia dalam menjalankan cita-cita konstitusi, sehingga peran pasukan Garuda Indobatt luar biasa besar bagi peningkatan peran Indonesia di tingkat global.&nbsp; "Semoga terus memberikan kontribusi bagi penciptaan perdamaian di Lebanon semakin kuat, mengedepankan negosiasi, serta menghentikan permusuhan yang tentu sejalan dengan politik luar negeri RI," katanya. Selain itu, kata Putu, Kontingen Garuda Indobatt dapat menjadi bridge-builder bagi penyelesaian konflik terutama antara Lebanon dan Israel. Serta, terus menjadi subjek diplomasi Indonesia yang menjalankan peran gandanya melalui diplomasi militer, diplomasi budaya, dan diplomasi kemanusiaan. "Indonesia dan Lebanon merupakan negara sahabat yang secara sama-sama berjuang untuk menciptakan perdamaian, keamanan, demokrasi, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Ketika cinta, pengabdian, kemuliaan, ketulusan memanggilmu, ikuti walau jalannya berliku. Apabila lembut kepak sayapnya menerbangkanmu, pasrahlah, berserahlah untuk pengabdian demi bangsa, negara, kemanusiaan, peradaban dan perdamaian dunia," pungkasnya.

Kontingen Garuda Indobatt menjadi garda terdepan dalam menjaga dan menjalankan misi perdamaian dibawah UNIFIL. Sehingga butuh harus didukung

BKSAP: Alutsista Kontingen Garuda Indobatt di Lebanon Perlu Ditingkatkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/fadli-zon-prihatin-lembaga-survei-sudah-jadi-alat-kampanye_m_.jpg" alt="Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengingatkan perlunya membedah hasil survei, terutama terkait metodologi yang digunakan oleh lembaga itu." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengingatkan perlunya membedah hasil survei, terutama terkait metodologi yang digunakan oleh lembaga itu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengingatkan pentingnya sistem yang baik hingga mekanisme pengawasan yang kuat untuk keuangan politik.  "Uang memiliki pengaruh untuk mengorupsi proses politik dan keuangan politik yang tidak transparan mengancam demokrasi di seluruh dunia," kata Fadli Zon yang juga sebagai Ketua SEAPAC dalam keterangan di Jakarta, Senin, (27/2).  Menurut Fadli, tanpa adanya sistem yang baik, peraturan yang memadai, dan mekanisme pengawasan yang kuat dalam keuangan politik maka fungsi dari demokrasi dan pembangunan ekonomi jangka panjang akan sangat terhambat.  Dikatakan pula bahwa komitmen DPR RI dalam menggalakkan gerakan antikorupsi terus dilakukan. Hal itulah yang disuarakan dan juga dicari solusi yang komprehensif oleh SEAPAC dan berkolaborasi dengan BKSAP DPR RI dalam penyelenggaraan acara SEAPAC Conference and General Assembly di Jakarta pada hari Senin hingga Selasa (28/2).  South East Asia Parliamentary Against Corruption (SEAPAC) merupakan organisasi yang memayungi anggota-anggota parlemen di Asia Tenggara dalam bidang antikorupsi.  Dalam perhelatan dua tahunan itu, SEAPAC mengusung tema Parliamentary Actions on Political Finance Oversight and Combating Green Corruption in Southeast Asia. Acara ini dihadiri oleh para anggota parlemen dari Indonesia dan tujuh negara ASEAN, akademikus, dan penggiat antikorupsi.  Lebih lanjut Fadli Zon menilai, tema keuangan politik dan korupsi hijau sangat relevan dengan kondisi saat ini. Indonesia akan memasuki masa kampanye politik di akhir 2023, dan juga beberapa negara di Asia Tenggara.  Akar dari permasalahan korupsi di banyak negara, menurut dia, adalah lemahnya pengaturan dan pengawasan terhadap pembiayaan politik, termasuk di dalamnya ada pendanaan kepada partai politik, dana kampanye, dan donasi dari pihak ketiga.  Ia memandang perlu bagaimana parlemen dapat berperan dalam meningkatkan regulasi dan pengawasan untuk keuangan politik yang lebih transparan dan bebas korupsi.  Konferensi itu menghadirkan narasumber yang berasal dari berbagai sektor. Panelis berasal dari berbagai perguruan tinggi di dunia dan lembaga negara yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang politik, keuangan, dan audit keuangan negara.  Melalui pertemuan internasional tersebut, Fadli Zon berharap dapat menghasilkan diskusi yang bermanfaat dan juga pengembangan peraturan dan mekanisme untuk memperkuat sistem legislasi antikorupsi.  Elite politikus Gerindra itu mengatakan, bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab parlemen dalam menyusun dan mengadaptasi regulasi terkait dengan transparansi pembiayaan politik. Di samping itu, juga perlu pembaruan peraturan agar dapat menjawab tantangan-tantangan politik pada masa kini dan mendatang.

Elite Gerindra Ingin Ada Mekanisme Pengawasan Keuangan Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-14-at-21.11.12.jpeg" alt="Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana terus menyuarakan isu perubahan iklim dalam setiap pertemuan parlemen dunia (Inter-Parliamentary Union). Kali ini, dia menyuarakan isu perubahan iklim dalam event COP27 (Conference of Parties) Badan PBB untuk Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC), Sharm El Sheikh, Mesir.  Putu menjelaskan, Parlemen harus memainkan peran penting melalui fungsi pembuatan undang-undang, penganggaran, dan pengawasan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pembiayaan iklim. Maka, tugas parlemen untuk memastikan pencapaian kemajuan dan integritas lingkungan serta keselarasan dengan komitmen yang dibuat.  “Apa yang dikatakan di ruang negosiasi harus mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Untuk itu, kita harus bertindak sekarang, bersama-sama dan dengan komitmen penuh,” kata Putu melalui keterangannya, Senin (14/11).  Memang di tahun 2022 ini seluruh dunia memiliki tantangan yang berat untuk pendanaan iklim. Di COP26 tahun 2021, Putu menyebut seluruh parlemen dunia pasti menyaksikan bagaimana negara-negara maju gagal memenuhi janji mereka sebesar $100 miliar USD per tahun mulai tahun 2020 dan seterusnya.  “Baru-baru ini pada COP27, kita menyaksikan rencana aksi ambisius dari Sekjen PBB yang menyerukan investasi awal yang ditargetkan sebesar $3,1 miliar USD, antara tahun 2023-2027 untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi mata pencaharian yang terdampak perubahan iklim,” ujar Anggota Fraksi Partai Demokrat ini.  Di Sharm el Sheikh, Putu selaku perwakilan Parlemen Indonesia mendorong penguatan upaya implementasi pendanaan yang telah disepakati pada COP sebelumnya. Mengingat, kata Putu, kegiatan di Paris telah memberikan dunia dasar kesepakatan terkait perubahan iklim.  “Tentu saja, saya berharap agar COP tidak hanya menjadi ajang untuk berdiskusi tanpa luaran/output yang konkret. Saya memandang bahwa sumber daya keuangan dan investasi yang baik diperlukan untuk mengatasi perubahan iklim; baik untuk mengurangi emisi, mendorong adaptasi terhadap dampak yang sudah terjadi, dan untuk membangun ketahanan,” tutur Anggota Dewan asal Bali ini.  Saat ini, kata dia, beberapa negara menghadapi banyak krisis seperti dampak gabungan dari pandemi, krisis iklim, masalah kemanusiaan di seluruh dunia, dan efek dari renggangnya tatanan internasional berbasis aturan (fraying of the rules-based international order).  “Oleh karena itu, saya percaya bahwa transfer teknologi dan pembiayaan merupakan hal yang penting untuk menjawab tantangan terkait perubahan iklim. Ini harus sejalan dengan semangat keadilan iklim dengan memiliki pendekatan aksi iklim yang berpusat pada manusia,” kata Putu.  Selanjutnya, Putu mengungkap laporan IPCC tahun 2022 telah menyoroti salah satu rintangan terbesar untuk adaptasi adalah akses yang tidak memadai terhadap pendanaan iklim. Bahwa, kata dia, negara-negara kaya tidak menyediakan pendanaan iklim yang cukup untuk membantu negara-negara berpenghasilan rendah beradaptasi dengan iklim yang berubah cepat.  “Janji 100 miliar dolar USD untuk perubahan iklim tidak boleh hanya menjadi sekedar janji, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan. Disini, kita perlu meningkatkan kerja sama dan koordinasi untuk memastikan bahwa janji tersebut akan dipenuhi,” tegasnya.  Selain itu, Putu mengatakan untuk mengatasi masalah ini perlu melibatkan sektor swasta karena mereka dapat menjadi mitra penting pemerintah dalam mewujudkan kerjasama pembangunan yang efektif dalam isu lingkungan.  “Namun, memberikan keadilan juga membutuhkan upaya terpadu dan menyeluruh dari kita semua, termasuk parlemen, pemerintah, pelaku usaha, masyarakat sipil, jaringan perempuan, pemuda, investor, dan juga masyarakat lainnya,” jelas dia.  Apalagi, kata Putu, saat ini sejumlah Kepala Negara dunia berkumpul dalam kegiatan Presidensi G20 di Bali untuk membahas isu-isu global, salah satunya bidang keuangan prioritas adalah terkait isu iklim. Memang, kata dia, tidak ada negara yang dapat menyelesaikan masalah pendanaan iklim sendirian.  Oleh karena itu, lanjut Putu, Presidensi G20 Indonesia fokus pada peningkatan kolaborasi di antara para pemimpin lembaga keuangan global utama dan bank multilateral, serta kemitraan dan koalisi pembiayaan iklim untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan mitigasi iklim dan cara-cara untuk mendorong perubahan sistem.

BKSAP Sebut Dana Perubahan Iklim Harus Diwujudkan, Bukan Sekedar Janji

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bksap

Berita Terkini