<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/05/1-JUDI-ONLINE-JPC-2957084289.jpg" alt="Ilustrasi judi online. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi judi online. (Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta bank untuk melakukan pemblokiran terhadap kurang lebih 25.912 rekening terkait judi online. Ini dilakukan sebagai upaya pemberantasan perjudian secara daring yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan.</p> <p>"OJK telah meminta bank untuk melakukan pemblokiran terhadap kurang lebih 25.912 rekening dari data yang ditampilkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan yang dipantau secara daring, Senin (4/8).</p> <p>Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pihaknya juga telah melakukan pengembangan atas laporan tersebut.</p> <p>Diantaranya dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan nomor identitas kependudukan, serta melakukan enhanced due diligence atau enhance due diligence (EDD).</p> <p>Di sisi lain, dengan meningkatnya ancaman siber yang lebih sistematis dan terorganisir, OJK juga telah meminta bank untuk kembali meningkatkan dan memperkuat kemampuan deteksi insider cyber.</p> <p>"Dengan melakukan pemantauan setiap saat terhadap anomali kerantasi keuangan yang berpotensi fraud," pungkas Dian.</p> <p>Sementara itu, berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah membekukan lebih dari 5.000 rekening yang terafiliasi dengan aktivitas judi online dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp600 miliar hingga Mei 2025.</p> <p>Langkah tegas ini merupakan bagian dari Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (Gernas APU/PPT) yang digalakkan sebagai upaya kolaboratif lintas instansi dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta memperkuat peran masyarakat luas dalam memerangi maraknya praktik judi online.</p> <p>Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital yang turut menggandeng PPATK menyampaikan sejak 20 Oktober 2024 hingga 28 Juli 2025, Kementerian Komdigi telah melakukan takedown terhadap hampir 2,5 juta konten negatif, dengan sekitar 1,7 juta di antaranya terkait judi online.</p>

OJK memblokir 25.912 rekening judi online untuk memberantas praktik ilegal yang berdampak pada ekonomi dan keuangan.

OJK Minta Bank Blokir Lebih Dari 25 Ribu Rekening Terkait Judol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/20/voTjJSCZ4MZH0ZTQSrGTxnWmXZmH6uKA5enNjJDZ-1-2867522516.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid. (Humas Kementerian Komdigi)" width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid. (Humas Kementerian Komdigi)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjalin kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memblokir rekening bank yang diduga digunakan dalam aktivitas transaksi judi online.</p> <p>Menteri Komunikasi dan Digital, (Menkomdigi), Meutya Hafid, menekankan bahwa sekadar menutup akses situs judi online belum cukup untuk menimbulkan efek jera bagi para pelakunya.</p> <p>&ldquo;Konten bisa dibuat ulang dengan mudah, tapi rekening sulit dibuka kembali setelah diblokir,&rdquo; ujar Meutya usai menghadiri pertemuan bersama Dewan Ekonomi Nasional dan PPATK di Jakarta Pusat, dikutip Kamis (31/7).</p> <p>Dia menyampaikan bahwa dari 20 Oktober 2024 hingga 28 Juli 2025, Kemkomdigi telah menurunkan hampir 2,5 juta konten negatif, di mana sekitar 1,7 juta di antaranya berkaitan dengan aktivitas judi online.</p> <p>&ldquo;Data konten-konten negatif ini kami dapatkan dari aduan masyarakat dan sistem crawling kami,&rdquo; jelasnya.</p> <p>Meski begitu, situs-situs judi online masih marak beredar dan bahkan terus dipromosikan melalui berbagai kanal media sosial. Meutya mengungkapkan bahwa pelaku judi online kini semakin lihai dalam memanfaatkan celah agar promosi mereka tidak terdeteksi oleh sistem pemantauan konten otomatis.</p> <p>Karena itu, ia menyambut baik inisiatif PPATK dalam melacak rekening-rekening yang terindikasi terlibat dalam aktivitas tersebut, sekaligus mendorong pihak perbankan agar lebih ketat dalam menerapkan proses verifikasi nasabah.</p> <p>&ldquo;Perbankan juga harus diminta untuk lebih ketat sehingga pelaku tidak bisa membuat rekening lagi,&rdquo; tegas Meutya.</p> <p>Ia berharap, dengan adanya kerja sama antara Kemkomdigi dan PPATK, upaya memutus rantai peredaran judi online dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dan efektif.</p> <p>&ldquo;Ini bagus kalau disatukan, jadi ada crawling kontennya dan ada juga crawling rekeningnya,&rdquo; pungkasnya.</p> <p>&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Kemkomdigi dan PPATK bekerja sama memblokir rekening judi online untuk cegah transaksi ilegal, efektif dalam pemberantasan judi.

Perang Terhadap Judi Online, Komdigi Gandeng PPATK untuk Blokir Rekening Pelaku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/19/ppatk-bekukan-rekening-1212203079.jpg" alt="Pendiri Kaskus, Andrew Darwis mengeluhkan rekening bank-nya tiba-tiba diblokir PPATK. (X/@adarwis)" width="100%">
<figcaption>Pendiri Kaskus, Andrew Darwis mengeluhkan rekening bank-nya tiba-tiba diblokir PPATK. (X/@adarwis)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Viral di media sosial (medsos) masyarakat di jagat maya banyak mengeluhkan rekening bank mereka dibekukan secara sepihak oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).&nbsp;</p> <p>Banyak masyarakat melaporkan bahwa rekening mereka yang sudah lama tidak digunakan tiba-tiba tidak dapat diakses. Topik tersebut juga sempat disuarakan oleh pendiri forum Kaskus, Andrew Darwis melalui akun X @adarwis.</p> <p><em>"Rekening Bank Jago di blokir sama Bank Jago atas perintah PPATK. Di blok hari minggu, kantor PPATK hari libur gak buka. Kirim email, inbox PPATK nya full... Hari minggu manusia juga masih transaksi kali..." </em>cuit Andrew Darwis.</p> <p>Netizen lantas merespons beragam cuitan tersebut. Banyak kemudian dari mereka menelusuri bahwa benar, banyak rekening telah diblokir oleh PPATK secara sepihak. Netizen pun kemudian riuh dan banyak membicarakan masalah tersebut di X.</p> <p>Sebelumnya diberitakan, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, langkah penghentian sementara terhadap rekening-rekening yang berstatus dormant. Hal itu dilakukan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.</p> <p>&ldquo;Penghentian sementara ini adalah upaya kami untuk melindungi rekening-rekening milik masyarakat yang berstatus dormant sesuai dengan data perbankan yang kami terima, agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Misalnya dari risiko peretasan, pelaku pidana, dan lain-lain,&rdquo; kata Ivan.</p> <p>Ivan menyebut kalau saat ini fenomena jual beli rekening dormant semakin marak terjadi. Banyak nasabah tidak menyadari bahwa mereka masih memiliki rekening yang tidak aktif.</p> <p>Menurut dia, banyak nasabah tidak sadar masih memiliki rekening serta terjadi jual beli rekening dormant, sehingga ada potensi penggunaan rekening dormant untuk aktivitas tindak pidana termasuk untuk judi online (judol).</p> <p>Netizen menilai pemerintah yang tidak becus mengurus masalah judi online. Namun, masyarakat yang dibikin susah dengan pemblokiran sepihak rekening bank oleh PPATK itu.</p> <p><em>"PPATK blokir ribuan rekening:</em></p> <p><em>Usut bandar/bekingan judi online X</em><br /><em>Blokir rekening rakyat, nyusahin rakyat ✓"&nbsp;demikian netizen dengan akun @ARSIPAJA menanggapi fenomena pemblokiran rekening bank oleh PPATK.</em></p> <p class="class-paragraph">Selain pendiri Kaskus, Andrew Darwis, netizen lainnya yang kena blokir rekeningnya oleh PPATK juga mengaku jadi kerepotan mengurus pembukaan blokir rekening miliknya.</p> <p>Ditambah, PPATK melalui layanan aduannya juga dinilai lambat. Tidak cekatan. Termasuk, tutup pada hari Minggu padahal hari Minggu pun orang-orang tetap butuh layanan perbankan.</p> <p><em>"SUMPAH MARAH BGTTTT</em><br /><em>rekening kalian ada yang tiba2 di blokir PPATK ga guyss?</em><br /><em>ya ampun lemes bgt, tanggal tua juga rekenning aku tiba2 di blokir</em><br /><em>padahal ini rekening tabunga, uang masuk cuman sebulan sekali tarik tunai ga lebih dari 3x, dan jumlah nya ga banyak," </em>kata netizen dengan akun @puuutttrrriii_ yang kesal karena rekeningnya ikut terblokir.</p> <p>Warganet juga menyayangkan tindakan sepihak yang dilakukan oleh PPATK itu. Netizen menilai seharusnya bisa memberikan notifikasi terlebih dahulu terhadap pemilik rekening, baru jika terbukti sebagai rekening dormant, bisa dilakukan pemblokiran.</p> <p><em>"Apa sebaiknya tidak diberikan notifikasi sebelumnya via email atau sms? Kalau Igsg diblokir kan merugikan sekali,"</em> komentar pengguna X dengan akun @LittleDin0.</p>

Netizen mengeluhkan pemblokiran rekening bank secara sepihak oleh PPATK, dampak dan reaksi masyarakat.

PPATK Bekukan Ribuan Rekening Nasabah Bank, Netizen Riuh: Yang Direpotkan Masyarakat Terus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Kepala-PPATK-Ivan-Yustiavandana-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir 13.481 rekening pada 28 bank yang diduga berkaitan dengan transaksi judi online (judol). Hal itu menyusul ditetapkannya belasan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang diduga membekingi bisnis judol.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala PPATK Ivan Yustiawandana menyatakan, pemblokiran terhadap belasan ribu rekening itu sudah dibahas melalui rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;PPATK telah menghentikan transaksi sebanyak 13.481 rekening di 28 bank,&rdquo; kata Ivan kepada wartawan, Selasa (5/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan catatan PPATK, sejauh ini diduga terdapat transaksi judi online senilai Rp 280 triliun. "Sampai triwulan tiga Rp 280 triliun," ungkap Ivan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/015276867/dpt-hingga-logistik-kampanye-pilkada-serentak-2024-masih-bermasalah">DPT hingga Logistik Kampanye Pilkada Serentak 2024 Masih Bermasalah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, pola transaksi judi online kini mengalami pergeseran dengan menggunakan valuta asing (valas) dan aset kripto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Adapun pola transaksi di beberapa kasus mengalami pergeseran dengan menggunakan KUPVA dan aset kripto," tegas Ivan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Diketahui, Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus ini. Dari jumlah tersebut, 12 orang merupakan oknum pegawai Kementerian Komdigi dan empat orang lainnya adalah warga sipil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para tersangka ini memiliki wewenang memeriksa dan memblokir situs judi online, namun justru menyalahgunakan kewenangan mereka dengan tidak memblokir situs milik pihak tertentu yang dikenal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/015276860/empat-bandara-ditutup-sementara-akses-ke-lokasi-terdampak-erupsi-gunung-lewotobi-laki-laki-hanya-jalur-laut-dan-darat">Empat Bandara Ditutup Sementara, Akses ke Lokasi Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki Hanya Jalur Laut dan Darat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para pegawai tersebut diduga mendapatkan keuntungan sebesar Rp 8,5 juta per situs yang tidak diblokir, dengan total sekitar 1.000 situs judi online yang terlibat dalam praktik ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain melakukan penegakan hukum, Polri melalui Satgas Penanggulangan Judi Daring juga aktif melakukan pendekatan preemtif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Upaya tersebut meliputi sosialisasi di sekolah, kampus, kementerian, dan lembaga pemerintah untuk menyadarkan masyarakat akan dampak negatif perjudian. Selain itu, Polri terus berkoordinasi dengan Kementerian Komdigi untuk mengajukan pemblokiran situs dan aplikasi judol sebagai langkah preventif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

PPATK telah memblokir 13.481 rekening pada 28 bank yang diduga berkaitan dengan transaksi judi online (judol).

PPATK Blokir 13.481 Rekening Terkait Judol di Komdigi dengan Aliran Uang Senilai Rp 280 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/26/JKT_-Zarof-Ricar-Ditahan-Kejagung_MIFTAHUL-HAYAT04-3382012683.jpeg" alt="Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di Gedung  Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (25/10/2024) malam. Kejakaaan Agung resmi menetapkan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar dan mengamakan barang bukti sebesar" width="100%">
<figcaption>Mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar mengenakan rompi tahanan usai diperiksa di Gedung  Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (25/10/2024) malam. Kejakaaan Agung resmi menetapkan mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar dan mengamakan barang bukti sebesar</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai membekukan aset milik eks Pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar. Rekening milik Zarof pun telah diblokir untuk kepentingan penyidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita sudah melakukan langkah-langkah terkait pembelokiran aset-aset yang bersangkutan, tim kita lagi lacak di mana saja aset mereka, baik itu beruapa barang maupun berupa uang," kata Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar, Jumat (1/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Msski begitu, Qohar belum merinci jumlah rekening Zarof yang diblokir. Sebab, saat ini proses penelusuran aset juga masih berlanjut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015262402/pemprov-dki-uji-coba-makan-bergizi-gratis-untuk-pelajar-di-kepulauan-seribu">Pemprov DKI Uji Coba Makan Bergizi Gratis untuk Pelajar di Kepulauan Seribu</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya banyak lah yang kita cari, itu kan juga kalau aset masih dalam pencarian juga," jelas Qohar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kejagung resmi menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. sebagai tersangka. Mereka diduga menerima suap dari pengacara LR untuk membebaskan terdakwa Ronald&nbsp;Tannur&nbsp;dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah dilakukan pemeriksaan pada hari ini Jaksa Penyidik pada Jampidsus menetapkan 3 orang hakim atas nama ED, HH dan M, serta Pengacara LR sebagai tersangka," kata Direktur Penyidikan Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Qohar mengatakan, penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik menemukan adanya dugaan kuat tindak pidana korupsi. Para tersangka juga langsung dilakukan penahanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015262380/bmkg-prakirakan-hujan-guyur-mayoritas-kota-besar-indonesia-pada-jumat">BMKG Prakirakan Hujan Guyur Mayoritas Kota Besar Indonesia pada Jumat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah dikembangkan, Kejagung juga menangkap&nbsp;Zarof&nbsp;Ricar selaku pensiunan pejabat tinggi Mahkamah Agung. Dia diduga terlibat dalam permufakatan jahat untuk memberi suap kepada 3 hakim agung guna pembebasan Ronald&nbsp;Tannur&nbsp;di tingkat kasasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para hakim sebagai penerima suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (2) Juncto Pasal 6 Ayat (2) Juncto Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 12B Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara terhadap pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) Juncto Pasal 6 Ayat 1 Juncto Pasal 18 UU Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.</div>

Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai membekukan aset milik eks Pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar untuk kepentingan penyidikan.

 Kejagung Mulai Blokir Rekening Zarof Ricar, Aset Lain Masih Ditelusuri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/28/poker-player-s-hand-showing-mobile-phone-holding-whiskey-glass-poker-table_23-2147881227-2536981515.jpg" alt="Ilustrasi dampak kecanduan judi online. (freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi dampak kecanduan judi online. (freepik)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan sektor perbankan sudah melakukan pemblokiran terhadap sekitar 6.000 rekening yang terkait judi online hingga Juli 2024.</p> <p>Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar memastikan pemblokiran itu sesuai dengan permintaan OJK kepada perbankan. Itu dilakukan sehubungan dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan.</p> <p>&ldquo;Atas permintaan OJK, perbankan melakukan pemblokiran terhadap sekitar 6.000 rekening dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika,&rdquo; kata Mahendra dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) secara daring pada Selasa (6/8).</p> <p>Lebih lanjut OJK juga meminta sektor perbankan untuk menutup rekening yang berada dalam satu Customer Identification File (CIF) yang sama.</p> <p>Pasalnya, terdapat kecenderungan pola transaksi serupa dari rekening dengan pemilik yang sama untuk praktik ilegal.</p> <p>Itu sebabnya, OJK meminta bank untuk menghentikan akses terhadap rekening tersebut sekaligus memasukkan nama pemiliknya ke daftar hitam (blacklist).</p> <p>"OJK juga minta perbankan menutup rekening yang berada Customer Information File yang sama," pungkas Mahendra.</p> <p>Sebelumnya, sejak 17 Juli 2023 hingga Selasa (21/5) lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menurunkan 1.904.246 konten judi online. Kementerian yang dipimpin Budi Arie Setiadi itu juga sudah berkoordinasi dengan berbagai platform seperti Google dan Meta.</p> <p>&rdquo;Ini karena ada perubahan kata kunci di internet,&rdquo; ujar Budi setelah rapat terbatas yang membahas judi online di Jakarta kemarin (22/5).</p> <p>Ratas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu dihadiri Kapolri, Jaksa Agung, Menko Polhukam, Menko Marves, Ketua OJK, dan Ketua PPATK. Dalam rapat itu juga melaporkan pemblokiran rekening dan e-wallet yang terafiliasi dengan judi online. &rdquo;Sudah 5.364 rekening dan 555 e-wallet yang masuk ke regulator,&rdquo; kata Budi.</p> <p>Kemenkominfo bertugas sebagai ketua bidang pencegahan dalam satgas terpadu pemberantasan judi online. Tugasnya memang menjadi anggota ekosistem judi online. &rdquo;Dampaknya harus signifikan. Langkah nyata lebih komprehensif dalam penanganan judi online,&rdquo; tuturnya.</p>

OJK melaporkan sektor perbankan sudah melakukan pemblokiran terhadap sekitar 6.000 rekening yang terkait judi online

OJK Blokir 6.000 Rekening Terkait Judi Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/13/mahendra-ojk-2513944391.jpg" alt="Ketua OJK Mahendra Siregar." width="100%">
<figcaption>Ketua OJK Mahendra Siregar.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Sejak 17 Juli 2023 hingga Selasa (21/5) lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menurunkan 1.904.246 konten judi online. Kementerian yang dipimpin Budi Arie Setiadi itu juga sudah berkoordinasi dengan berbagai platform seperti Google dan Meta.</p> <p>&rdquo;Ini lantaran ada perubahan keyword di internet,&rdquo; ujar Budi setelah rapat terbatas yang membahas judi online di Jakarta kemarin (22/5).</p> <p>Ratas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu dihadiri Kapolri, jaksa agung, Menko Polhukam, Menko Marves, ketua OJK, dan ketua PPATK. Dalam rapat itu juga dilaporkan pemblokiran rekening dan e-wallet yang terafiliasi dengan judi online.</p> <p>&rdquo;Sudah 5.364 rekening dan 555 e-wallet yang diajukan ke regulator,&rdquo; kata Budi.</p> <p>Kemenkominfo bertugas sebagai ketua bidang pencegahan dalam satgas terpadu pemberantasan judi online. Tugasnya memang memberantas ekosistem judi online. &rdquo;Dampaknya harus signifikan. Langkah nyata lebih komprehensif dalam penanganan judi online,&rdquo; tuturnya.</p> <p>Tolok ukurnya, lanjut Budi, adalah transaksi judi online yang dilaporkan PPATK harus turun.</p> <p>Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyatakan, pihaknya mendukung penuh pemberantasan judi online. Bahkan, OJK membidik nama-nama pemilik rekening agar menjadi perhatian oleh seluruh bank.</p> <p>&rdquo;Sudah hampir 5.000 rekening (yang diblokir OJK),&rdquo; katanya.</p> <p>Dalam pembukaan rekening baru, lanjut Mahendra, nama pemilik rekening tersebut akan mendapat atensi. Selanjutnya, OJK memperhatikan algoritma aktivitas rekening yang digunakan judi online. <strong>(lyn/c19/ttg)</strong></p>

Kemenkominfo menurunkan 1.904.246 konten judi online. Selain itu OJK pun memblokir rekening bank terkait judi online.

OJK Blokir 5 Ribu Rekening dan 555 Akun e-Wallet Terkait Judi Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Screen-Shot-2023-03-09-at-17.21.34.png" alt="Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan. (ANTARA/Putu Indah Savitri)" width="100%">
<figcaption>Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan. (ANTARA/Putu Indah Savitri)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri meminta pihak bank melakukan pemblokiran terhadap 96 rekening pribadi atas nama Panji Gumilang. Pemblokiran terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun tersebut.</p> <p>Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) DivHumas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan di Jakarta, Jumat (8/9), mengatakan total ada 144 rekening yang terafiliasi dengan Panji Gumilang diblokir, 96 di antaranya rekening pribadi Panji.</p> <p>&ldquo;Total sebanyak 144 rekening yang dilakukan pemblokiran atas nama saudara PG (Panji Gumilang), YPI (Yayasan Pesantran Indonesia) dan badan hukum terafiliasi dengan Panji Gumilang,&rdquo; kata Ramadhan.</p> <p>Jenderal bintang satu itu merincikan, 144 rekening tersebut, selain 96 rekening pribadi, ada 45 rekening Bank Mandiri atas nama YPI, LKM, CV. Parikesit, dan PT SBMK. Kemudian, tiga rekening BNI atas nama YPI, LKM, CV. Parikesit, dan PT. SBMK.</p> <p>Selain pemblokiran, penyidik juga melakukan penyitaan berupa dokumen di antaranya, perjanjian kredit Jtrus investmen, fotocopy legalisir SHM diagunkan di Jtrust Investment, warkah tanah serta buku tanah atas nama Panji Gumilang dan keluarga di BPN Kabupaten Indramayu.</p> <p>Hingga kini, kata Ramadhan, penyidik sudah memeriksa 25 orang saksi dalam perkara tersebut, masing-masing saksi dari YPI, penerima dana, pengirim dana, JTrus Invesment, kepala sekolah dan bendahara MTS Mahad Al Zaytun, dari Ponpes Al Zaytun, pihak BPN Indramayu, perbankan dan Dukcapil.</p> <p>Berikut rincian saksi dari YPI, yakni PG, M, MJ, AS, AH, dan MNRAT. Kemudian saksi mantan YPI, yakni LS, IS, MA, dan MSA. Saksi dari penerima dana, yakni HL, DJ dan R. Sedangkan sanksi pengirim dana adalah AD, dan S. Selanjutnya, saksi C dari JTrust Invesvet, saksi MSA selaku Ketua MA Mahad Al Zaytun, RES Kepala MTS Mahad Al Zaytun, SM selaku bendahara MTS Mahaz Al Zaytun.</p> <p>&ldquo;Tiga saksi dari BPN Indramayu, dua saksi perbankan dan satu saksi Dukcapil,&rdquo; kata Ramadhan.</p> <p>Dalam dalam ini penyidik juga melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait seperti PPATK, BPN Pusat, BPN Kabupaten Indramayu, Dispenduk Capil Kabupaten Indramyau dan Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kumham.</p> <p>Selanjutnya, langkah tindak lanjut dalam penenangan perkara ini, kata Ramadhan, penyidik melaksanakan pemeriksaan saksi penerima dana, pemeriksaan saksi pengirim dana, penyitaan dokumen terkait aset serta rekening Panji Gumilang dan badan hukum yang terafiliasi dengannya.</p> <p>&ldquo;Penyidik melaksanakan koordinasi dengan saksi ahli yayasan dan ahli pidana, serta memeriksa dan permintaan data lanjutan dengan AHU Kemenkumham terkait profil Yayasan Pesantren Indonesia (YPI),&rdquo; ujar Ramadhan.</p>

Bareskrim Polri meminta pihak bank melakukan pemblokiran terhadap 96 rekening pribadi atas nama Panji Gumilang.

Bareskrim Polri Minta Pihak Bank Blokir 96 Rekening Pribadi Milik Panji Gumilang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Rafael-Alun-Trisambodo-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo (tengah) berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/3/2023). KPK memeriksa orang tua dari Mario Dandy tersebut selama kurang lebih delap" width="100%">
<figcaption>Mantan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II Rafael Alun Trisambodo (tengah) berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/3/2023). KPK memeriksa orang tua dari Mario Dandy tersebut selama kurang lebih delap</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir rekening pihak keluarga mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). PPATK memblokir rekening seluruh pihak yang berkaitan dengan Rafael Alun.<br /> <br /> "Iya blokir rekening Rafael Alun Trisambodo. Keluarga dan semua pihak terkait, ada beberapa puluh rekening sudah kami blokir," kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dikonfirmasi, Selasa (7/3).<br /> <br /> Ivan menyebut, pemblokiran rekening itu setelah PPATK menemukan adanya dugaan pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun. "Iya (rekening istri dan anaknya)," ucap Ivan.<br /> <br /> Pemblokiran ini dilakukan setelah PPATK memblokir rekening milik konsultan pajak yang bekerja untuk Rafael Alun. "Iya ada pemblokiran terhadap konsultan pajak yang diduga sebagai nominee RAT serta beberapa pihak terkait lainnya," ujar Ivan.<br /> <br /> Rafael tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp 56.104.350.289. Jumlah kekayaan itu berdasarkan LHKPN yang disampaikan pada 17 Februari 2022, untuk tahun periodik 2021.<br /> <br /> Dalam LHKPN, Rafael tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan totalnya mencapai Rp 51.937.781.000. Aset properti milik ayah dari pelaku penganiayaan Mario Dandy Satrio ini tersebar di wilayah Sleman, Manado, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan.<br /> <br /> Rafael juga tercatat memiliki harta berupa kendaaraan senilai Rp 425.000.000. Ia tercatat memiliki mobil Toyota Camry tahun 2008 senilai Rp 125 juta, dan mobil Toyota Kijang tahun 2018 senilai Rp 300 juta. Namun, Rafael tidak mencantumkan mobil Jeep Rubicon dan motor Harley David dalam LHKPN.<br /> <br /> Rafael juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 420.000.000. Kemudian, surat berharga sejumlah Rp 1.556.707.379, serta kas dan setara kas Rp 1.345.821.529.<br /> <br /> Rafael juga tercatat memiliki harta lainnya berjumlah Rp 419.040.381. Total harta kekayaan Rafael dalam LHKPN seluruhnya mencapai Rp 56.104.350.289.

PPATK Blokir Puluhan Rekening Rafael Alun dan Keluarga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Jubir-KPK-Dery-Jubir-Ali-Fikri-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Seorang penjual burung di Pamekasan, Ilham Wahyudi, membuat heboh publik. Sebab, rekening BCA miliknya tiba-tiba diblokir atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<br /> <br /> Atas pemblokiran itu, KPK kemarin (27/1) memastikan pemblokiran tersebut salah alamat. Rekening yang seharusnya diblokir sejatinya bukan milik Ilham si penjual burung, tapi Ilham yang menjadi tersangka di KPK.<br /> <br /> Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menerangkan, pemblokiran yang “salah alamat” itu dikarenakan nama dan tanggal lahir keduanya kebetulan sama. Hanya alamat yang membedakan Ilham si penjual burung dengan Ilham yang menjadi tersangka di KPK. Ilham alias Eeng merupakan koordinator lapangan kelompok masyarakat (pokmas) di Pamekasan.<br /> <br /> ”Pihak bank akan sampaikan kepada nasabahnya terkait kekeliruan dimaksud,” kata Ali saat dikonfirmasi, kemarin (27/1). Ali memastikan permintaan pemblokiran tersebut tidak menyalahi prosedur. Dia menyebut setiap pemblokiran yang diminta KPK merupakan kebutuhan penyidikan. Dalam hal ini untuk kebutuhan penyidikan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim.<br /> <br /> Ali menjelaskan, pihaknya memang melakukan pemblokiran rekening bank milik para tersangka dan beberapa pihak terkait lainnya. Pemblokiran para pihak lain tersebut ditengarai memiliki sangkut paut dengan dugaan suap ijon dana hibah Pemprov Jatim.<br /> <br /> ”Permohonan pemblokiran ditujukan pada salah satu Bank Swasta Nasional dengan mencantumkan secara jelas identitas dari pihak-pihak yang dimintakan blokir rekeningnya,” ungkap Ali.

KPK Akui Salah Blokir Rekening Bank Milik Penjual Burung

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#blokir rekening

Berita Terkini