<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/27/pltp-ijen-2082350259.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ijen di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. (dok. Kemenkeu)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ijen di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. (dok. Kemenkeu)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto meresmikan proyek pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) di 15 provinsi dengan total investasi mencapai Rp 25 triliun. Salah satu yang diresmikan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ijen di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI, yang merupakan salah satu Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan pembiayaan senilai USD 144,9 juta atau sekitar Rp 2,35 triliun untuk pembangunan PLTP Ijen, Jawa Timur. "Dukungan pembiayaan ini diberikan sebagai bentuk komitmen PT SMI untuk membangun Indonesia yang lebih hijau, inklusif, dan berdaya saing. PLTP Ijen juga menjadi contoh sinergi antara pemerintah dan mitra swasta dalam mendorong investasi hijau," kata Direktur Pembiayaan dan Investasi PT SMI, Sylvi J. Gani dalam keterangannya, Kamis (26/6). Lebih lanjut dia juga membeberkan bahwa selain pembiayaan, PT SMI juga mendukung penguatan kolaborasi lintas sektor. Termasuk, kemitraan dengan lembaga internasional, seperti Agence Francaise de Development (AFD) dengan skema blended finance melalui platform SDG Indonesia One (SIO). Selain AFD, lembaga donor internasional lainnya juga mendukung proyek ini. Diantaranya, seperti Global Green Growth Institute (GGGI) dan USAID SINAR berupa pemberian Technical Assistance. "Kolaborasi ini memperkuat posisi Indonesia dalam memperluas infrastruktur energi hijau, sekaligus menunjukkan bahwa transisi energi tidak hanya membutuhkan inovasi teknologi, tetapi juga pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan," beber Sylvi. Untuk diketahui, PLTP Ijen merupakan salah satu proyek strategis dalam pengembangan EBT di Indonesia. Dengan target total kapasitas sebesar 110 Megawatt (MW), PLTP Ijen digunakan untuk memproduksi listrik, yang kemudian disalurkan ke jaringan listrik Sistem Kelistrikan Jawa Madura Bali. Kehadiran PLTP Ijen mendukung target pemerintah untuk meningkatkan bauran EBT dari 9% menjadi 23% pada 2025, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selain itu, juga sejalan dengan pencapaian target Net Zero Emission (NZE) Indonesia pada tahun 2060 atau lebih cepat, serta sejalan dengan komitmen global dalam mengatasi perubahan iklim. Pengoperasian PLTP Ijen berpotensi untuk berkontribusi dalam terhindarkannya emisi Gas Rumah Kaca sebesar 228.636 hingga 838.332 tCO₂e/tahun. Selain manfaat pada lingkungan, proyek PLTP Ijen juga memiliki manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Pembangunan dan operasionalisasi PLTP ini menciptakan lapangan pekerjaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta membuka peluang usaha baru yang dapat menggerakkan roda perekonomian lokal. Dengan demikian, manfaat proyek ini tidak hanya dirasakan dalam bentuk penyediaan energi bersih, tetapi juga dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah proyek.

Pembangunan PLTP Ijen di Bondowoso, Jawa Timur, mendukung target energi terbarukan dan memberikan manfaat sosial ekonomi.

Diresmikan Prabowo, PT SMI Telah Salurkan Pembiayaan Senilai Rp 2,35 Triliun ke PLTP Ijen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/18/Menkue-Bertemu-Jaksa-Agung-Dery-Ridwansah-1JPG-4080232363.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Jaksa Agung ST Buharnuddin untuk membahas dugaan korupsi di LPEI di Kejaksaan Agung." width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Jaksa Agung ST Buharnuddin untuk membahas dugaan korupsi di LPEI di Kejaksaan Agung.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan adanya praktik dugaan korupsi pada empat perusahaan yang menjadi debitur di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Pelaporan itu dilayangkan Sri Mulyani ke Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, pada Senin (18/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelaporan itu diserahkan langsung Sri Mulyani kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Menurut Sri Mulyani, dirinya secara khusus membahas dugaan korupsi pengunaan dana di LPEI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini kita khusus membahas LPEI," kata Sri Mulyani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sri Mulyani menjelaskan, pihaknya menerima adanya laporan kredit bermasalah di LPEI dengan empat perusahaan sebagai debitur, yang diduga melakukan penyimpangan. Karena itu, Sri Mulyani meminta Kejaksaam menindaklanjuti dugaan korupsi itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini agar mandat LPEI untuk menyalurkan pembiayaan di bidang ekspor dan juga bahkan melakukan asuransi penjaminan dilakukan dengan tata kelola yang baik, profesional dan dengan integritas," tegas Sri Mulyani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengakui membahas persoalan dugaan korupsi yang terjadi di LPEI. Menurutnya, praktik korupsi itu terjadi sudah cukup lama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tadi pagi ada hal yang memerlukan penjelasan juga kepada teman-teman wartawan antara lain adalah dugaan tindak pidana korupsi atau fraud dalam pemberian fasilitas kredit LPEI yang mana sebenernya tindakan ini sudah cukup lama," ungkap Burhanuddin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Burhanuddin menduga, nilai dugaan korupsi itu merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,5 triliun. Ia menyebut, terdapat empat perusahaan di LPEI yang diduga melakukan penyimpangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp 2.505.119.000.000, teman-teman itu yang tahap pertama. Nanti ada tahap keduanya," ucap Burhanuddin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Burhanuddin pun memastikan akan menindaklanjuti dugaan korupsi yang terjadi di LPEI. Ia pun menyebut, pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tengah melakukan pemeriksaan terkait nilai dugaan korupsi itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya ingin mengingatkan kepada yg sedang dilakukan pemeriksaan oleh BPKP, tolong segera tindaklanjuti ini, daripada ada perusahaan ini nanti akan kami tindaklanjuti secara pidana. Sampai saat ini masih pemeriksaan," pungkas Burhanuddin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Sri Mulyani menjelaskan, pihaknya menerima adanya laporan kredit bermasalah di LPEI dengan empat perusahaan sebagai debitur.

Temui Jaksa Agung, Menkeu Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi di LPEI yang Rugikan Keuangan Negara Rp 2,5 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/25/Wisata-Di-Kota-Tua-Dery-Ridwansah-2-1136840711.jpg" alt="Suasana Taman Fatahillah di Kota Tua, Jakarta. Pada H+3 Hari Raya Idul Fitri kawasan cagar budaya tersebut dipadati wisatawan dari Jakarta maupun daerah-daerah lain di sekitarnya. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Suasana Taman Fatahillah di Kota Tua, Jakarta. Pada H+3 Hari Raya Idul Fitri kawasan cagar budaya tersebut dipadati wisatawan dari Jakarta maupun daerah-daerah lain di sekitarnya. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengambil inisiatif untuk memajukan seni dan budaya. Salah satunya, membentuk unit khusus untuk mewadahi museum dan cagar budaya (MCB). Koordinator Museum dan Galeri MCB Kemendikbudristek Pustanto menjelaskan, unit ini membawahkan museum dan cagar budaya di Ditjen Kebudayaan. Tugasnya adalah memfasilitasi sinergi antara pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan koleksi melalui penelitian dan pengembangan demi meningkatkan kebermanfaatan bagi masyarakat. Setidaknya ada 18 unit museum dan 34 cagar budaya milik pemerintah yang kini dikoordinasikan langsung melalui unit khusus ini. "Ini akan dijalankan dengan sistem badan layanan umum (BLU)," ujarnya dalam Faber-Castell Art Festival 2023 di Jakarta kemarin (1/11). Unit ini resmi terbentuk sejak September 2023. Diharapkan, transformasi kelembagaan ini dapat menarik dukungan dan partisipasi aktif publik dari berbagai golongan dan kalangan. Bukan hanya dukungan publik di dalam negeri, tetapi juga kolaborasi-kolaborasi internasional. "Termasuk bekerja sama dengan pihak swasta untuk menyiapkan panggung, fasilitas, dan tempat. Jadi, masyarakat bisa menyalurkan ide serta kreativitasnya," ungkapnya. Kerja sama ini pun telah dimulai dengan pihak swasta melalui pelatihan guru TK. Managing Director Faber-Castell International Indonesia Yandramin Halim mengungkapkan, pihaknya telah melatih lebih dari 7 ribu guru TK di seluruh Indonesia. "Awalnya hanya sekitar 500 guru TK, lalu terus bertambah tiap tahunnya," paparnya di tempat yang sama. (mia/c14/bay)

Kemendikbudristek mengambil inisiatif untuk memajukan seni dan budaya. Salah satunya, membentuk unit khusus untuk mewadahi museum dan cagar.

Kemendikbudristek Bentuk BLU untuk Museum-Cagar Budaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/27/PLN-SMI-44428039.jpg" alt="Penandatanganan kerja sama PLN, Bank Investasi Infrastruktur Asia atau Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan PT SMI (Persero) guna mendukinh transisi energi di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Penandatanganan kerja sama PLN, Bank Investasi Infrastruktur Asia atau Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan PT SMI (Persero) guna mendukinh transisi energi di Indonesia.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT PLN (Persero) menandatangani dokumen kemitraan pembiayaan dengan Bank Investasi Infrastruktur Asia atau Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan PT SMI (Persero) guna mendukung transisi energi di Indonesia. Penandatanganan ini dilakukan ketiganya di sela-sela acara 2023 AIIB Annual Meeting di Sharm El-Sheikh, Mesir, untuk bekerja sama membahas rencana mengurangi emisi gas rumah kaca di Indonesia, Selasa, (26/9). Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, kolaborasi dan kemitraan menjadi kunci penting untuk mempercepat transisi energi di Indonesia. Karena itu, PLN akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak demi mewujudkan peralihan energi dari berbasis fosil ke energi baru terbarukan dan berkelanjutan. "Dukungan pembiayaan tentu sangat penting untuk mendukung percepatan transisi energi di Indonesia. Kemitraan ini tentu dapat mewujudkan komitmen PLN dalam upaya meningkatkan porsi energi terbarukan ke bauran energi di Indonesia," kata Darmawan dalam keterangan resmi. Darmawan mengatakan, selama 3,5 tahun terakhir ini PLN telah bertranformasi dalam membangun kelistrikan lebih hijau yang berbasis pada energi baru terbarukan (EBT). Hal ini dimulai dengan perusahaan merancang Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) lebih hijau dan membatalkan rencana 13,3 Gigawatt (GW) PLTU berbasis batu bara. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013021598/kurangi-pemakaian-fosil-di-operasionalnya-freeport-klaim-berhasil-tekan-produksi-karbon-hingga-24-persen">Kurangi Pemakaian Fosil di Operasionalnya, Freeport Klaim Berhasil Tekan Produksi Karbon hingga 24 Persen</a> Selain itu, komitmen penuh PLN dalam transisi energi juga diwujudkan dengan perencanaan RUPTL kelistrikan nasional dengan penambahan 51,6 persen pembangkit dari EBT. PLN terus berinovasi dalam melakukan akselerasi pengembangan EBT di tanah air sampai dengan 75 persen atau sebesar 60 GW di tahun 2040 dari total kapasitas kelistrikan keseluruhan. "Upaya ini sejalan dengan target Net Zero Emissions di tahun 2060. PLN sekarang tidak hanya berfokus menyediakan energi listrik tetapi juga fokus pada lingkungan," jelas Darmawan. Sementara itu Presiden AIIB Jin Liqun mengatakan, kemitraan ini untuk memfasilitasi transisi Indonesia demi pembangunan berkelanjutan dan mengatasi tantangan perubahan iklim. Jin Liqun berharap, melalui kemitraan ini dapat mendorong Indonesia menjadi negara terdepan dalam memimpin transisi energi dari berbasis fosil ke energi baru terbarukan di kawasan.&nbsp; "Ini adalah dekade yang penting untuk aksi perubahan iklim. Melalui kerja sama dengan para pemain energi utama di Indonesia, AIIB berencana untuk membuka dan memobilisasi modal tambahan untuk meningkatkan akses energi ramah lingkungan ke negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara ini," ujar Jin Liqun. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013014092/pln-kolaborasi-pay-later-bri-beli-listrik-sekarang-bisa-bayar-nanti">PLN Kolaborasi Pay Later BRI, Beli Listrik Sekarang Bisa Bayar Nanti</a> Dia mengatakan, AIIB berencana memberikan pendanaan jangka panjang untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mengoperasionalkan transisi menuju energi dengan rendah karbon. Pembiayaan ini dinilai akan melengkapi upaya nasional dan multilateral yang sudah ada, seperti kemitraan dengan JETP sekaligus mendorong pendekatan transisi energi yang komprehensif dan terintegrasi di Indonesia. Selanjutnya usai penandatangan kemitraan, AIIB, PLN dan SMI akan menjajaki peluang untuk persiapan proyek, berbagi pengetahuan, peningkatan kapasitas, dan bantuan teknis di bidang transisi energi. "Dengan saling memanfaatkan keahlian teknis dan sumber daya keuangan, ketiga lembaga tersebut berkomitmen untuk mempercepat penerapan teknologi energi ramah lingkungan dan berkontribusi terhadap masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi Indonesia dan dunia," tandas Jin Liqun.

AIIB berencana memberikan pendanaan jangka panjang untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mengoperasionalkan transisi energi.

Di Sharm El-Sheikh, PLN Teken Kerja Sama Pendanaan Transisi Energi Bersama AIIB dan PT SMI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/13/politeknik-4072850531.png" alt="Sekretaris Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Saryadi (kanan)." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Saryadi (kanan).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus mendorong perguruan tinggi, termasuk politeknik untuk berstatus&nbsp;Badan Layanan Umum (BLU). Hingga September 2023, tercatat sudah 13 politeknik dari 44 politeknik telah berstatus BLU. Adapun 13 politeknik berstatus BLU ini meliputi Politeknik Negeri Malang,&nbsp;Politeknik Negeri Jakarta,&nbsp;Politeknik Negeri Manufaktur, Politeknik Negeri Bali, Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya,&nbsp;Politeknik Negeri Medan,&nbsp;Politeknik Negeri Jember, Politeknik Negeri Batam, Politeknik Negeri Sriwijaya dan Politeknik Negeri Pontianak. Sekretaris Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Saryadi menyebut, jumlah itu masih bisa bertambah. Lantaran, saat ini masih ada&nbsp;tiga politeknik lagi yang masih dalam proses usulan. Yakni, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Politeknik Negeri Lampung dan Politeknik Negeri Padang. "Ini tiga lagi masih dalam antrean. Mudah-mudahan akhir tahun 2023 menjadi 16 politeknik berstatus Badan Layanan Umum," ujarnya dalam coffee morning bersama Forum Wartawan Pendidikan, Rabu (13/9). Saryadi mengungkapkan, perubahan status politeknik dari Satuan Kerja (Satker) menjadi BLU merupakan salah satu bentuk komitmen Ditjen Vokasi dalam mewujudkan kemandirian tata kelola keuangan. Serta, menjawab berbagai permasalahan yang ada di dalam penyelenggaraan politeknik. Untuk diketahui, status satker ini berarti kampus tersebut tergabung dalam satuan kerja kementerian. Maka dari itu, seluruh pendapatan kampus, termasuk SPP mahasiswa masuk ke rekening negara (Kementerian Keuangan) sebelum digunakan. Sementara untuk BLU, berarti kampus mengelola penerimaan non-pajak secara otonomi namun tetap harus dilakukan pelaporan kepada negara. "Lalu, ada tiga kandidat Politeknik yang menuju status perguruan tinggi berbadan hukum atau PTN BH," sambungnya. Di sisi lain, Saryadi mengatakan pihaknya menyambut baik aspirasi pemerintah daerah (Pemda) yang ingin membangun program studi (prodi) baru sesuai dengan potensi atau keunggulan di daerah. Saat ini pun, sudah ada beberapa prodi di luar kampus utama yang didirikan di pusat pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten maupun kota. Diantaranya, pendirian prodi terkait pertambangan di Kolaka, Sulawesi Tengah (Sulteng) oleh Politeknik Ujung Pandang. Kemudian, pembukaan prodi terkait teknologi informasi kesehatan di Kabupaten Nganjuk. Menurutnya, pembukaan ini dilakukan oleh Politeknik Negeri Jember bekerja sama dengan Pemda Nganjuk. Upaya membangun daerah melalui vokasi ini telah dilakukan dalam dua tahun terakhir. Satuan pendidikan vokasi bahkan diberikan keleluasaan untuk mengganti prodi yang kiranya sudah tidak relevan dengan kondisi di daerahnya. Peluang lainnya, yakni dengan membuka prodi baru sesuai dengan potensi di daerah masing-masing.

Perubahan status politeknik dari Satuan Kerja (Satker) menjadi BLU merupakan salah satu bentuk komitmen Ditjen Vokasi Kemendikbudristek.

Hingga Akhir 2023, Politeknik BLU Capai 16 Kampus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/Menkeu-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-3-1381917181.jpg" alt="Menkeu Sri Mulyani saat raker dengan komisi III DPR RI." width="100%">
<figcaption>Menkeu Sri Mulyani saat raker dengan komisi III DPR RI.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan terdapat pendanaan Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN) sebesar Rp 96,7 triliun untuk mendukung arus mudik Lebaran tahun 2023. Pendanaan itu meliputi realisasi pendanaan pembebasan lahan untuk jalan tol Rp 93,7 triliun dan jalur kereta api Rp 3 triliun. "Seluruh pendanaan ini untuk mendukung arus mudik dan arus balik lebaran 2023," tulis Sri Mulyani dalam akun&nbsp;instagram&nbsp;resmi&nbsp;@smindrawati&nbsp;seperti dikutip di Jakarta, Jumat (28/4). Ia menuturkan mudik merupakan salah satu budaya khas bangsa Indonesia. Survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat potensi pergerakan nasional pada lebaran 2023 diperkirakan mencapai 45,8 persen penduduk atau 123,8 juta orang. Untuk itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau #UangKita hadir guna mendukung konektivitas nasional melalui pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dukungan kas negara terhadap pembangunan infrastruktur salah satunya diwujudkan dalam pendanaan pembebasan lahan oleh BLU LMAN. Maka dari itu, Menkeu menyebutkan APBN turut hadir meningkatkan perekonomian, menyejahterakan bangsa, dan menghubungkan Indonesia. "APBN #UangKita hadir untuk menghubungkan Indonesia," tegasnya dikutip dari Antara. Pendanaan BLU LMAN merupakan tugas dari pemerintah setelah memberikan penyertaan modal negara (PMN) atau pembiayaan investasi. Tahun ini, BLU tersebut akan mendapatkan dana senilai Rp 25,4 triliun pembiayaan investasi dari APBN pada 2023. Sebelumnya, Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Basuki Purwadi berharap pembiayaan investasi itu dapat dicairkan pada tahun ini untuk menambah kecukupan dana guna pengadaan lahan bagi PSN (Proyek Strategis Nasional). LMAN berencana mencairkan pembiayaan investasi tersebut pada pertengahan tahun 2023 sebesar Rp 10 triliun. Kemudian pada awal kuartal IV 2023 akan dicairkan sisanya senilai Rp 15,4 triliun.

Pendanaan itu meliputi realisasi pendanaan pembebasan lahan untuk jalan tol Rp 93,7 triliun dan jalur kereta api Rp 3 triliun.

Menkeu Apresiasi LMAN, Dukungan senilai Rp 96,7 Triliun Perlancar Arus Mudik 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/ekspor-batubara.jpg" alt="Ilustrasi pengiriman batubara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengiriman batubara</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kebijakan BLU (badan Layanan Umum) batu bara hingga kini masih berlangsung. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mendorong agar pemerintah segera melakukan revisi Kepmen ESDM No 13/2022 tersebut.  Mamit memandang, adanya BLU bisa menjunjung prinsip keadilan yang lebih baik bagi produsen batu bara di Indonesia. ’’Revisi tersebut harus segera dilakukan agar rasa keadilan bagi seluruh produsen batu bara. Jangan sampai karena aturan denda yang besar (maka) produsen enggan berkontrak dengan PLN,’’ ujarnya di Jakarta.  Dia juga mewanti-wanti agar seluruh pihak bisa menomorsatukan kepentingan nasional. Dengan disahkannya BLU batu bara, maka asas keadilan, gotong royong dan menjaga daya beli masyarakat bisa tercapai.  Menurut dia, BLU merupakan solusi dari security of supply bagi kebutuhan batu bara bagi PLN. Sehingga pasokan batu bara bagi sektor kelistrikan nasional terjamin aman. ’’Melalui implementasi BLU maka akan tercipta kepastian yaitu PLN tetap membeli dengan harga USD 70 per MT. Kemudian, selisih harga pasar dikurangi USD 70 per MT dibayarkan langsung oleh BLU kepada para penambang dimana BLU akan mendapatkan dana dari iuran yang dibayarkan secara gotong royong oleh seluruh penambang batu bara sesuai dengan volume penjualan dan nilai kalori batu bara,’’ urai Mamit  Selain itu, adanya BLU akan membuat terciptanya ekosistem industri batu bara yang sehat dan berkesinambungan. Beban fiskal yang harus ditanggung oleh pemerintah juga tidak bertambah. Di saat yang sama, upaya menjaga tarif dasar listrik pun bisa berjalan.  Mengingat pentingnya fungsi BLU tersebut, Mamit mendorong kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengesahkan peraturan terkait posisi BLU ini. ‘’Jangan sampai pasokan HOP bagi PLN terus berkurang dan bisa berpotensi menimbulkan gangguan terhadap pasokan listrik, baru kita ramai untuk mensahkan peraturan soal BLU ini. Lebih baik sedia payung sebelum hujan turun,’’ tuturnya.  Terpisah, Menteri ESDM Arifin Tasrif menuturkan, wacana pembentukan BLU itu hingga kini masih berlangsung. Kementerian ESDM telah mengajukan izin prakarsa ke Kementerian Sekretariat Negara terkait bentuk payung hukum BLU batu bara. Namun hingga kini jenis bentuk payung hukumnya masih belum bisa ditetapkan.  ’’Izin prakarsa belum mendapat persetujuan. Saat ini masih ada perdebatan payung hukum dalam bentuk peraturan pemerintah atau peraturan presiden,’’ ujarnya pada rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI.  Dia mengatakan telah menyiapkan sejumlah aturan turunan seperti Peraturan Menteri ESDM dan Keputusan Menteri ESDM jika nantinya skema BLU diatur dalam payung hukum perpres. Menurut Arifin, skema BLU batu bara sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan pasokan untuk kebutuhan dalam negeri melalui penghimpunan dan penyaluran dana kompensasi.  Dengan adanya BLU, maka PLN dan industri semen, pupuk, dan kertas hanya wajib membayar batu bara senilai harga jual domestic market obligation atau DMO, yakni USD 70 per ton untuk PLN dan USD 90 per ton untuk industri. Nantinya, selisih antara harga pasar yang dikurangi dengan harga wajib PLN atau industri akan ditutup langsung oleh BLU yang memperoleh dana dari tarikan iuran ekspor para penambang. (*)

Energy Watch Dorong Pemerintah Revisi Kepmen ESDM No 13/2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/BLU1.jpg" alt="Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar gathering Badan Layanan Umum (BLU) terkait pengelola kehumasan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), Selasa (13/7/2021)" width="100%">
<figcaption>Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelar gathering Badan Layanan Umum (BLU) terkait pengelola kehumasan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), Selasa (13/7/2021)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengelola kehumasan dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) mengikuti gathering Badan Layanan Umum (BLU) dari seluruh Indonesia. Dalam kegiatan itu, terungkap masih banyak persoalan yang menjadi pekerjaan rumah, mulai dari hoaks hingga masalah kepemimpinan.  “Begitu masifnya hoaks, sehingga kalau kita tidak meresponnya kita terasing,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari, melalui gathering yang berlangsung secara daring tersebut, Selasa (13/7).  Kepada sekitar 800 peserta yang berasal dari 250 BLU dan peserta umum, Rahayu menyampaikan pentingnya kolaborasi komunikasi di antara sesama BLU, mulai dari narasi, isu, kanal, hingga komunikator. Kolaborasi tersebut, menurutnya, harus didukung oleh pimpinan, SDM, dan faktor penunjang lainnya.  Sementara itu, Okta Danang Diantama Senior Analis Media, Direktorat Jenderal Bea Cukai menyoroti pentingnya leadership dalam komunikasi, manajemen isu, dan manajemen krisis. “Harus ada kebijakan extraordinary ketika krisis. Kalau ada luka, semaksimal mungkin menghilangkan bekasnya,” tuturnya.  Demikian juga disampaikan Andi Kristanto, Kepala Subdivisi Umum LPMUKP, BLU di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kehumasan di lembaganya sangat menaruh perhatian besar pada masyarakat di masa pandemi.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/BLU2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Acara gathering Badan Layanan Umum (BLU) terkait pengelola kehumasan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), Selasa (13/7/2021). (Dok.KKP)  “LPMUKP menempatkan kehumasan sebagai garda terdepan dalam menyebarkan informasi. Dengan adanya sinergi antar BLU diharapkan meningkatkan sebaran informasi. LPMUKP sendiri tujuannya untuk mendukung visi menjadi lembaga yang profesional, akuntabel, dan transparan untuk kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan,” katanya.  Sebenarnya, tujuan utama dari gathering adalah untuk lebih membumikan berbagai kelembagaan BLU ke masyarakat luas. Seperti diungkapkan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU Ari Wahyuni, selama 15 atau 16 tahun BLU melayani, masih banyak masyarakat belum mengetahui atau memahami bahwa BLU merupakan representasi pemerintah.  “Hanya sekitar 53% masyarakat yang pernah mendengar kata BLU, 45% mengetahui apa itu BLU, dan 61% mengatakan belum pernah mendapatkan layanan BLU,” terangnya pada pembukaan acara.  Ari mengatakan kebanyakan masyarakat tidak menyadari bahwa rumah sakit, kampus, pemberi bantuan kredit ultra mikro, hingga pemberi beasiswa, sebagian besar adalah BLU.

Hoaks Hingga Leadership Adalah Tantangan Humas BLU

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BLU

Berita Terkini