<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/TKI-Wisuda.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyebut para TKI atau pekerja migran Indonesia adalah pahlawan devisa. Dari para TKI di seluruh dunia, devisa yang masuk ke Indonesia mencapai Rp 158 triliun lebih.  Keterangan tersebut ia sampaikan saat menghadiri upacara penyerahan ijazah (UPI) mahasiswa Universitas Terbuka (UT) Taiwan secara virtual Minggu (13/12). Total ada 21 TKI Taiwan yang diwisuda. Sebanyak 13 orang mengikuti UPI langsung di Taiwan. Sisanya delapan orang mengikuti secara virtual karena sudah ada di Indonesia.  Lebih lanjut Benny mengatakan sebagai pahlawan devisa, negara menaruh perhatian penting kepada para PMI. Dia menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo bahwa setiap PMI layak diberikan hormat oleh negara. "Dan mendapatkan perlindungan dari ujung rambut sampai ujung kaki," kata dia.  Secara khusus Benny memberikan apresiasi kepada para PMI yang berhasil menyelesaikan studi sarjana di UT Taiwan. Menurut dia butuh keberanian, pengorban, dan tekat kuat untuk bisa bekerja sambil kuliah. Apalagi ini bekerja dan kuliahnya di negeri orang.  Benny meyakini bahwa kuliah adalah investasi yang tidak akan merugikan. Dengan gelar sarjana, maka peluang mendapatkan pekerjaan semakin luas. Dia mengatakan dari sisi penghasilan atau gaji, orang dengan ijazah sarjana tentunya lebih besar ketimbang ijazah di jenjang bawahnya.  Untuk itu menurutnya dengan kuliah, bisa memotong rantai kemiskinan. Kemudian juga bisa menyelamatkan generasi berikutnya dari kebodohan. Sebab dengan penghasilan yang lebih besar, para PMI bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai jenjang yang tinggi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/26/11/2020/turut-membumikan-tulkiyem-sebagai-representasi-tki-hongkong/">Turut Membumikan ‘Tulkiyem’ sebagai Representasi TKI Hongkong</a>  Kepala Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri UT Dewi Artati Padmo Putri mengatakan jumlah mahasiswa UT di luar negeri sekitar 2.500 orang. Mereka tersebar di 45 negara. ’’Di Taiwan ada dua lokasi. Ada 176 mahasiswa UT di Taiwan,’’ katanya.  Dibandingkan dengan jumlah PMI yang ada di Taiwan, jumlah PMI yang terdaftar sebagai mahasiswa UT itu masih sangat kecil. Dia berharap para wisudawan bisa mengajak PMI lainnya untuk kuliah. Dia mengakui tidak mudah untuk bekerja sambil kuliah. Namun dia menegaskan pendidikan itu adalah investasi yang tidak akan merugi.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=8LhcwEY1SX8

Sumbang Devisa Rp 158 T Lebih, Presiden Jokowi Titip Perlindungan TKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/TKI-Ibas-Radar-Madura.jpg" alt="Ilustrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Rentetan masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) di negara-negara Timur Tengah seperti tidak ada habisnya. Mulai dari tindak kekerasan, lemahnya jaminan perlindungan, hingga gaji yang tak kunjung dibayar. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah menghentikan dan melarang TKI yang bekerja untuk perseorangan di 19 negara Timur Tengah. ”Kami menengarai masih banyak warga kita yang berangkat ke sana untuk bekerja,” ucap Plh. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (PWNI/BHI) Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha, saat ditemui di kantornya Selasa (6/8). Ketika menyalahi peraturan tersebut, maka TKI yang nekat berangkat tidak terlindungi hak-haknya. Karena, tidak memiliki kontrak kerja. Padahal, kontrak kerja itu yang menjadi pelindung utama. Tercantum berbagai ketentuan dan hak yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Baik pengguna jasa maupun TKI tersebut. Celah itu yang kemudian dimanfaatkan oknum pengguna jasa untuk menyodorkan surat pernyataan tidak resmi. Cara tersebut dilakukan agar sang majikan terhindar dari kewajiban membayar upah bulanan. Seperti yang terjadi di Arab Saudi. Dalam pernyataan resmi, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah sukses mencairkan gaji pekerja migrant Indonesia (PMI) atau TKI yang tidak dibayarkan oleh pengguna jasa sebesar Rp 7,6 miliar. Total, ada 105 orang TKI. Mayoritas, bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART). Masa tunggakan gaji paling lama adalah 15 tahun. Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah Mohamad Hery menuturkan, tunggakan upah yang menumpuk membuat majikan berusaha tidak memenuhi kewajibannya. ”Ada yang nyuruh pembantunya cap jempol atau tanda tangan. Padahal pembantu tidak mengerti isinya. Ada pula yang melaporkan pekerjanya kabur, sehingga dia tidak perlu bayar gajinya setelah pekerjanya itu dideportasi. Macam-macam. Tapi tetap kami kejar dia sampai bayar,” terang Hery. Menurut Hery, para TKI yang melapor umumnya diberangkatkan dengan mengantongi visa ziarah. Sesampainya di Arab Saudi, mereka diberikan kartu izin menetap dan bekerja. Yang lebih miris, para pejuang devisa itu juga tidak memiliki keahlian khusus. Sehingga, ketika bekerja hanya sebagai sopir maupun ART. Tak ayal, kasus yang dihadapi semacam itu menjadi kompleks. Artinya, kata Judha, para WNI yang berangkat unprocedural itu tidak diberi pembekalan sebelumnya. Mengenai apa saja hak-hak mereka, fungsi kontrak kerja, hingga ketika ada masalah bagaimana mereka harus mengadu ke perwakilan RI. ”Makanya, ketika mereka disodorkan satu dokumen, disuruh cap, bahkan mereka mungkin tidak paham dengan isinya, ya mereka asal cap saja,” ujarnya. Judha mengimbau, agar masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri jangan memaksakan diri ketika mengetahui negara di timur tengah ditutup. Sebab, hal tersebut membuat proses perlindungan akan semakin kompleks dan sulit. Kasus gaji yang dikemplang majikan itu sebenarnya bisa dihindari. Menurut Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), tenaga kerja sudah dibekali dengan informasi-informasi agar tidak ada kasus tak dapat gaji. "Kan sebelum berangkat ada pelatihan. Pada saat pembekalan akhir, ada penjelasan soal hak dan kewajiban TKI serta pihak yang merekrut," jelas Deputi Perlindungan TKI Anjar Prihantono. TKI harus memperhatikan dokumen-dokumen perjanjian. Sebelum mulai bekerja, perusahaan atau perekrut harus menandatangani dokumen tentang hak-hak dan kewajiban si tenaga kerja. Di dalamnya harus ada juga perincian tentang gaji. TKI perlu menghitung berapa penghasilan yang seharusnya didapat, sehingga ketika nominalnya kurang atau bahkan tidak dipenuhi sama sekali, mereka bisa mengambil tindakan. "Kita nggak tahu majikannya seperti apa, jadi (TKI) harus rajin-rajin melapor ke kantor perwakilan kita yang ada di sana," tutur Anjar. Karena itu, Anjar menjelaskan bahwa TKI harus mendaftar lewat jalur yang legal agar hak-haknya terjamin. Setiap kabupaten/kota yang mengirim tenaga kerja ke luar negeri diwajibkan memasukkan data-data TKI ke dalam sistem komputerisasi BNP2TKI. Perjanjian kerja juga harus diketahui oleh kantor perwakilan di negara tujuan. ”Perjanjian kerja harus disetujui kantor perwakilan, sehingga kalau ada masalah bisa langsung dicek,” lanjutnya. Langkah antisipasi dengan memperhatikan dokumen secara cermat setidaknya bisa mempermudah TKI. Jika sudah terlanjur mengajukan perkara ke ranah hukum, kemungkinan tetap bisa terselesaikan, tetapi membutuhkan waktu lebih lama. "Kita pasti sudah sampaikan langkah-langkah itu dari pelatihan-pelatihan yang ada," pungkasnya.

Pemerintah Imbau TKI Tak Nekat Kerja di Timur Tengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/banyak-jadi-korban-kekerasan-majikan-pks-soroti-persoalan-tki_m_.jpg" alt="Aksi menolak hukuman pancung oleh sejumlah aktivis buruh migran di Inoonesia terkait kebijakan Saudi Arab yang akan memancung salah satu TKI." width="100%">
<figcaption>Aksi menolak hukuman pancung oleh sejumlah aktivis buruh migran di Inoonesia terkait kebijakan Saudi Arab yang akan memancung salah satu TKI.</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri yang tersebar di, Tiongkok, Hongkong, Malaysia, Arab Saudi dan negera Timur Tengah lainnya, masih sering kali mendapatkan perlakuan kasar oleh majikannya. Itu diungkapkan oleh Ketua Biro Pelayanan Luar Negeri dan Diplpkasi Publik DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Farouk Abdullah Alwyni. Menurut Farouk, akar banyaknya kekerasan terhadap TKI adalah karena banyak TKI yang masuk ke negara itu dengan cara ilegal. Bahkan tidak sedikit yang kurang memiliki kemampuan bahasa dan ketrampilan.&nbsp; "Para TKI yang tidak memiliki keterampilan yang ilegal ini terpaksa meninggalkan Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, akibat terbatasnya lapangan pekerjaan di dalam negeri," ujar Farouk dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (1/3). Menurut Farouk ada persoalan mendasar yang harus diurai oleh pemerintah agar peristiwa-peristiwa tersebut tidak terus terulang. Karena, terlepas dari keberadaannya yang tidak resmi, negara tetap berkewajiban memberikan pelayanan dan perlindungan pada warganya. "Bagaimanapun mereka adalah WNI yang berhak mendapatkan pelayanan dan perlindungan dari negara. Karena itu pemerintah harus beinvestasi untuk meningkatkan keahlian mereka dan serta juga meningkatkan kapasitas bahasa asing mereka,&rdquo; katanya. Farouk juga menyoroti, soal pengiriman TKI yang terlatih dan terdidik ke negara penempatan tersebut harus benar-benar diperhatikan. Alasanya, bukan hanya menyangkut nasib TKI selama bekerja dalam menghadapi majikan yang berbeda budaya dan latar belakang, tetapi juga menyangkut citra Indonesia di mata dunia. Terkait keberadaan TKI di luar negeri, Farouk juga menyoal polemik Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) Nomor 291/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal. "Pro-kontra kebijakan ini antara lain, kekhawatiran adanya monopoli karena aturan tersebut memberi mandat kepada satu asosiasi untuk mengkoordinasi penempatan TKI ke Saudi," imbuhnya. Namun, yang paling mendasar, sebenarnya adalah pemerintah harus memastikan bahwa TKI yang dikirim sudah dibekali keterampilan dan kemampuan bahasa yang memadai. "Pemerintah harus investasi dalam peningkatan kapasitas SDM agar para TKI yang ada masuk dalam kategori 'skilled workers'," paparnya.

Banyak Jadi Korban Kekerasan Majikan, PKS Soroti Persoalan TKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemerintah-fasilitasi-pemulangan-shinta-tki-yang-lumpuh-di-taiwan_m_.jpg" alt="Shinta Danuar, pekerja migran Indonesia (TKI) di Taiwan asal Banyumas, Jawa Tengah yang menderita lumpuh permanen." width="100%">
<figcaption>Shinta Danuar, pekerja migran Indonesia (TKI) di Taiwan asal Banyumas, Jawa Tengah yang menderita lumpuh permanen.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memfasilitasi pemulangan Shinta Danuar, pekerja migran Indonesia (TKI) di Taiwan asal Banyumas, Jawa Tengah yang menderita lumpuh permanen. Shinta mengalami sakit pada syaraf tulang belakang sehingga mengakibatkan fungsi motorik dari leher hingga kaki tidak berfungsi. "Sesuai dengan koordinasi dengan KDEI Taipei dan jasa penerbangan, saudara Shinta akan dipulangkan ke Tanah Air tanggal 29 November 2018. Semoga tidak ada kendala," kata Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, Maruli A Hasoloan, dalam keterangan tertulis, Rabu (28/11). Lantaran Shinta lumpuh permanen, pemulangannya akan menggunakan ambulan khusus dari EMS (Emergency Medical Service) Taiwan, disertai tim dokter. Biaya pemulangan ditanggung penuh oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI. "Pemerintah prihatin dengan kondisi Shinta, dan ingin memulangkannya sesuai permintaan keluarga," tambah Maruli. Shinta Danuar, 26, merupakan pekerja migran legal asal Desa Purwodadi, Tambak, Banyumas. Dia bekerja kepada majikan bernama Gao Jia Tai di Hsinchu City, Taiwan sejak April 2014 sebagai perawat orang sakit. Kepala Biro Humas Kemenaker, Soes Hindharno mengatakan, kondisi kesehatan Shinta bukan karena penganiayaan. Namun, memang karena sakit. Berawal pada 6 Januari 2015, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei menerima informasi dari agensi yang menempatkan Shinta, bahwa yang bersangkutan dirawat di RS Mackay Hsinchu karena mengalami koma. Tim dokter menyebutkan kemungkinan Shinta mengalami koma seterusnya. Kalaupun sadar, akan lumpuh permanen yang disebabkan syaraf tulang belakang rusak sehingga mengakibatkan fungsi motorik dari leher hingga kaki tidak bekerja. Beberapa waktu kemudian, Shinta sadarkan diri. Namun, diagnosa dokter menemukan kondisi paru-parunya tidak dapat mengembang sendiri, sehingga diperlukan alat bantu pernapasan. Untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik, Shinta dipindahkan ke Heping Hospital Hsinchu. Tim medis Heping Hospital melatih Shinta untuk beranpas tanpa alat bantu. Jika hal ini bisa dilakukan, akan mempermudah proses pemulangan ke Indonesia. Namun dua tahun dilakukan terapi, tidak berhasil. Tim dokter menvonis Shinta harus menggunakan alat bantu pernapasan seumur hidup. Selama perawatan, KDEI Taipei melakukan kunjungan berkala ke rumah sakit untuk terus memantau kondisi Shinta. KDEI bersama agency dan majikan juga menfasilitasi kedatangan keluarga jenguk Shinta selama dua kali, yakni pada Januari 2015 dan Maret 2018. Suryati, ibu kandung Shinta saat menjenguk anaknya meminta pemulangan anaknya, meski secara medis tidak direkomendasikan. Dia juga menandatangani permohonan dan pernyataan menerima segala risiko. Setelah dilakukan berbagai tindakan medis yang memungkinkan pasien dipulangkan, pihak rumah sakit menjadwalkan pemulangan pada 29 November 2018. Pihak EMS meminta kesiapan penjemputan di Indonesia dengan ambulan dari bandara menuju RS Kramat Jati dengan ambulan yang memenuhi standar medis. "Kepala bidang tenaga kerja KDEI Taipei, Indah Wijayanti akan mendampingi pemulangan bersama tim dan akan menyerahkan ke pihak RS Polri Kramatjati untuk perwatan selanjutnya," kata Soes.

Pemerintah Fasilitasi Pemulangan Shinta, TKI yang Lumpuh di Taiwan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/masih-ada-13-tki-terancam-hukuman-mati-apa-upaya-bnp2tki_m_.jpg" alt="Kementerian Luar Negeri RI menyatakan, Tuti Tursilawati telah dieksekusi mati. Tuti (kanan) dipeluk ibunya semasa hidup pada April 2018." width="100%">
<figcaption>Kementerian Luar Negeri RI menyatakan, Tuti Tursilawati telah dieksekusi mati. Tuti (kanan) dipeluk ibunya semasa hidup pada April 2018.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tuti Tursilawati, Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Majalengka menjadi PMI kelima yang dieksekusi mati pemerintah Arab Saudi, sepanjang 2011-2018. Catatan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), sepanjang periode tersebut pemerintah Indonesia berhasil membebaskan 85 dari 103 PMI yang terancam hukuman mati. Dari 18 yang masih terancam hukuman mati tersebut, lima di antaranya termasuk Tuti, sudah dieksekusi. Sehingga, sampai hari ini masih ada 13 PMI yang terancam hukuman mati. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengatakan, sampai saat ini pemerintah masih berupaya, salah satunya melakukan pembicaraan dengan keluarga korban (tindak pidana para PMI). Pemerintah Indonesia berharap dengan cara itu hukuman bagi para PMI ini bisa lebih ringan. "Satu-satunya jalan hanya dengan cara minta pengampunan kepada pihak keluarga yang ditinggal," ujar Nusron kepada JawaPos.com, Kamis (1/11). Nusron menjelaskan, hukuman mati di Arab Saudi terbagi dua jenis. Pertama, hukuman mati akibat pidana aammah atau pidana yang merugikan umum. Misalnya, merusak gedung atau fasilitas umum. Kedua, hukuman mati akibat pidana khassah, misalnya pidana khusus seperti membunuh individu. Apabila PMI terkena hukuman mati pidana aammah pemerintah masih bisa melakukan lobi-lobi dengan Arab Saudi. Tapi kalau PMI melakukan pidana khusus&nbsp;sehingga dikenai hukuman mati,&nbsp;satu-satunya jalan hanya dengan minta pengampunan kepada pihak keluarga yang ditinggal&nbsp;(yang dibunuh). "Kalau belum berketetapan tetap, langkah pemerintah memberikan pendampingan hukum dengan memberikan bantuan hukum, dengan mencarikan novum baru yang menyakinkan agar membantu pihak korban," pungkasnya. Sebelumnya, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhamad Iqbal&nbsp;menuturkan, masih ada 13 warga negara Indonesia atau WNI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi.&nbsp;Sejak 2011 hingga 2018, ada 103 WNI yang terancam hukuman mati. Dari jumlah tersebut, pemerintah telah berhasil membebaskan 85 WNI dari hukuman mati. Kemudian, sebanyak 5 WNI telah dieksekusi salah satunya Tuti Tursilawati pada Senin (29/10). Adapun 13 WNI lainnya masih terancam. Menurut Iqbal, dari 13 WNI tersebut, yang mendapat hukuman berat adalah Eti binti Toyib,&nbsp;PMI asal Majalengka, Jawa Barat. Eti mendapat hukuman mati qisas yang satu tingkat lebih berat dari ta'zir. Artinya, kata Iqbal, yang bisa memaafkan adalah ahli waris korban.

Masih Ada 13 TKI Terancam Hukuman Mati, Apa Upaya BNP2TKI?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/humas-masjid-luar-batang-nusron-kan-hanya-didemo-tidak-diusir_m_.jpg" alt="Captured video dugaan persekusi Kepala BNP2TKI Nusron Wahid." width="100%">
<figcaption>Captured video dugaan persekusi Kepala BNP2TKI Nusron Wahid.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebuah video berdurasi 18 detik&nbsp;yang beredar memperlihatkan&nbsp;Kepala Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid tengah dipersekusi. Dari informasi yang dikumpulkan kejadian itu terjadi di Masjid Luar Batang, Jakarta. Humas Masjid&nbsp;Luar Batang, Mansyur Amin&nbsp;saat dikonfirmasi tentang video itu,&nbsp;membenarkan adanya kejadian tersebut. Namun dia menolak bahwa perlakuan terhadap Nusron disebut&nbsp;tindakan persekusi. Alasannya, tidak ada pengusiran terhadap Nusron. Massa yang diduga menjadi pelaku persekusi hanya berdemo. "Kalau saya lihat itu bukan persekusi ya. Kalau persekusi kan diusir dan (Nusron) tidak jadi ziarah. Namun, ini kan&nbsp;(Nusron)&nbsp;hanya didemo saja," ujar Mansyur kepada JawaPos.com, Jumat (26/10). Menurut Mansyur kejadian itu terjadi pada Jumat (25/10) malam, sekira pukul 22.00 WIB. Saat itu Nusron Wahid sedang melakukan ziarah ke makam Habin Husein bin Abubakar bin Abdillah. Dia memastikan,&nbsp;Nusron tetap jadi melakukan ziarah dan tidak diusir oleh massa. Masnyur mengatakan, mayoritas yang melakukan unjuk rasa ke anggota Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Golkar ini bukan berasal dari warga sekitar. Justru mereka adalah penziarah yang kesal terhadap Nusron. "Paling kalau warga sini cuma ada 10-an orang lebih. Itu juga anak-anak tanggung masih SMP gitu. Sisanya dari peziarah dari luar, karena malam Jumat kan banyak peziarah," katanya. Mansyur tidak mengetahui maksud massa memamerkan bendera bertuliskan kalimat Tauhid ke Nusron Wahid. Namun ia menduga itu buntut kekesalan massa karena Nusron orang yang mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilgub&nbsp;dan kebijakannya.&nbsp; "Sehingga itu mungkin luka lama di saat penggusuran Luar Batang. Nusron kan setuju Masjid Luar Batang digusur. Sehingga ibarat kata yang tadinya udah nggak kesal, jadi kesal pas&nbsp;ada kejadian itu (kejadian Bendera Tauhid dibakar)," pungkasnya. Sampai saat ini JawaPos.com masih mencoba menghubungi Nusron Wahid. Namun belum ada respons mulai dari pesan aplikasi WhatsApp bahkan&nbsp;sambungan telpon. Dalam video berdurasi 18 detik&nbsp;itu Nusron Wahid tampak mengenakan gamis dan peci putih. Terlihat pula&nbsp;salah satu remaja memamerkan bendera bertuliskan kalimat Tauhid. Bahkan terlihat ada lemparan air yang mengarah ke Nusron. Massa pun terlihat mencoba mengadang Nusron Wahid. Banyak dari mereka berteriak-teriak. Namun, Nusron hanya tersenyum tidak memedulikan pengunjuk rasa&nbsp;yang dipenuhi emosi.

Humas Masjid Luar Batang: Nusron Kan Hanya Didemo, Tidak Diusir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/agar-tki-tak-dihukum-mati-lagi-pemerintah-jangan-salah-langkah_m_199190.jpeg" alt="Ilustrasi pos Tenaga Kerja Indonesia di Bandara Soekarno Hatta." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pos Tenaga Kerja Indonesia di Bandara Soekarno Hatta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengamat Hubungan Internasional Hikmahanto Juwana menilai, Pemerintah Indonesia tak perlu memutuskan hubungan diplomasi dengan Arab Saudi. Hal ini terkait dengan imbas hukuman mati Tenaga Kerja Indones (TNI) asal Madura. Pasalnya, Arab Saudi memiliki kedaulatan dalam mengatur hukum di negaranya sendiri.&nbsp;Karena itu, pemerintah Indonesia tidak bisa mencampuri keputusan yang dilakukan pemerintah Arab Saudi.&nbsp; "Langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia sudah tepat dengan memanggil duta besar Arab Saudi dan menyampaikan protes. Kita harus menghargai kedaulatan setiap negara," ujar Hikmahanto, Senin (26/3).&nbsp; Guru Besar Universitas Indonesia (UI) ini juga menyarankan, sebaiknya pemerintah tidak salah langkah apalagi sampai berniat memutus hubungan kedua negara.&nbsp; Jika hal itu sampai terjadi, maka yang rugi adalah Indonesia. Apalagi, kata dia, hubungan dua negara terlihat makin mesra setelah kunjungan Raja Arab Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud. "Semua pihak harus melihat masalah ini secara proporsional. Tidak perlu sampai memutuskan hubungan diplomatik yang justru malah merusak hubungan kedua negara," jelasnya. Hikmahanto Juga menyatakan, Konvensi Wina 1963 tak mengatur sanksi pemberian notifikasi hukuman mati warga negara asing (WNA).&nbsp;Jadi, dengan alasan itu, Arab Saudi tak perlu menginformasikan tentang eksekusi mati TKI Muhammad Zaini Misrin kepada pemerintah Indonesia.&nbsp; Namun, Hikmahanto menjelaskan, dengan alasan kemanusiaan mestinya negara manapun yang menganut hukuman mati harus menyampaikan notifikasi kepada negara asal WNA itu.&nbsp; Selain rasa kemanusiaan, kedua negara punya hubungan baik yang telah terjalin berpuluh-puluh tahun. &ldquo;Karena itu, sudah sepantasnya Pemerintah Arab Saudi memberi notifikasi kepada Pemerintah Indonesia terlebih dulu,&rdquo; paparnya.&nbsp; Diektahui, berdasarkan Hukum Internasional merujuk pada Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Kekonsuleran (Konvensi Wina 1963), Indonesia dan Arab Saudi telah menjadi anggota melalui aksesi masing- masing pada tanggal 4 Juni 1982 dan 29 Juni 1988. Dalam pasal 36, kata dia, mengatur tentang pemberian notifikasi bagi negara yang menangkap dan menghukum mati warga negara asing (WNA) kepada pemerintah negara asalnya.&nbsp; "Sayangnya dalam Konvensi Wina itu tidak mengatur sanksi bagi negara yang tidak memberikan notifikasi. Itulah lemahnya hukum internasional, ada pelanggaran, tapi tidak diberikan sanksi," pungkas Hikmahanto.&nbsp;

Agar TKI Tak Dihukum Mati Lagi, Pemerintah Jangan Salah Langkah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/demi-nasib-tki-sbmi-desak-eksekutif-dan-legislatif-bisa-sinergi_m_198956.jpeg" alt="Sejumlah aktivis dan buruh migran melakukan aksi damai di depan Kedutaan Arab Saudi Jakarta Selasa (20/3)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah aktivis dan buruh migran melakukan aksi damai di depan Kedutaan Arab Saudi Jakarta Selasa (20/3)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mendesak pemerintah baik dari kalangan eksekutif dan legislatif untuk bersinergi melindungi TKI di luar negeri. &ldquo;Sudah saatnya bersinergi Jangan saling menyalahkan dan lepas tanggung jawab. Jika lembaga negara hanya mementingkan kepentingan golongan, maka cita-cita untuk melindungi buruh migran hanya angan-angan belaka,&rdquo; ujar Sekretaris Jenderal SBMI Bobby Alwi kepada JawaPos.com, Senin (26/3). Bobby menjelaskan, pemerintah melalui eksekutif atau legislatif harus satu suara untuk mendesak pemerintah Arab Saudi agar bersedia melakukan pertemuan membahas perlindungan TKI yang dituangkan dalam Memorandum of Agreement (MoA).&nbsp; Menurut Bobby, pemerintah RI dan Arab Saudi sudah menyetujui membuat payung hukum atau peraturan tentang perlindungan TKI. Hasilnya, pada 2015 sebenarnya pemerintah Arab Saudi sudah menyerahkan draft MoA kepada pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan.&nbsp; "Draft itu itu sebenarnya sudah cukup lengkap untuk melindungi para TKI. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan sudah mengganggap lengkap draft tersebut," kata Bobby.&nbsp; Kemudian, setelah dipelajari oleh pemerintah, draft MoA tersebut diserahkan ke DPR untuk dibahas. Tapi, ternyata MoA itu tersendat di DPR lantaran alotnya pembahasan di fraksi dan banyaknya kepentingan antar fraksi di DPR.&nbsp; "Sampai sekarang draft tersebut tidak jelas nasibnya. Pembahasan di DPR sangat alot dan banyak kepentingan, padahal MoA itu sangat menjamin perlindungan dan keamanan bagi TKI," ungkapnya.&nbsp; Hal itulah yang sangat disayangkan, apalagi draft itu, kata Bobby, mengatur tentang hak dan kewajiban para buruh migran.&nbsp; "Karena itu, sudah satnya semua lembaga negara harus bersinergi, hilangkan semua ego sektoral untuk melindungi nasib TKI. Pemerintah harus kembali merumuskan ulang MoA bersama Arab Saudi," pungkasnya.

Demi Nasib TKI, SBMI Desak Eksekutif dan Legislatif Bisa Sinergi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/agar-hukuman-mati-tak-terjadi-lagi-ini-saran-sbmi-untuk-pemerintah-ri_m_198640.jpeg" alt="Aksi teaterikal hukum pancung yang diperagakan saat aksi mengencam hukuman mati Arab Saudi pada TKI." width="100%">
<figcaption>Aksi teaterikal hukum pancung yang diperagakan saat aksi mengencam hukuman mati Arab Saudi pada TKI.</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mendesak pemerintah Indonesia untuk segera melakukan pertemuan bilateral dengan Arab Saudi. Tujuannya guna membahas perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).&nbsp; Sekretaris Jenderal SBMI Bobby Alwi menyatakan, pihaknya merasa khawatir kasus hukuman mati TKI Zaini Misrin oleh pemerintah Arab Saudi akan terulang lagi. &ldquo;Untuk mengantisipasi agara kasus serupa tidak terjadi lagi, sudah seharusnya pemerintah segera melakukan pertemuan dengan pemerintah Arab Saudi. Saya pikir lebih cepat lebih baik. Karena ini terkait nasib TKI,&rdquo; ujar Bobby melalui keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Sabtu (24/3).&nbsp; Bobby menilai, karena pentingnya masalah perlindungan TKI, maka sebaiknya tak perlu lagi diselesaikan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU). Tapi, harus kepada peraturan yang lebih mengikat.&nbsp; "Pemerintah kedua negara harus segera bertemu dan melakukan perjanjian yang lebih mengikat antara kedua belah pihak. Sekali lagi ini agar jangan sampai hukuman mati terulang kembali," kata Bobby.&nbsp; Menurut Bobby, dengan adanya Memorandum of Agreement (MoA) antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, diharapkan nasib TKI di negara-negara yang penempatan kerja lebih terjamin. Karena MoA itu mengatur teknis bagaimana hak dan kewajiban bagi TKI. &ldquo;Dengan demikian, pemerintah Indonesia dapat memperkuat pengawalan keamanan bagi TKI di luar negeri,&rdquo; harapnya. Lebih lanjut Bobby juga mengakui, pihaknya selama ini mendukung pemerintah untuk terus melakukan negosiasi bilateral ke negara-negara tujuan TKI. &ldquo;Tentu kita semua berharap ada regulasi yang bisa menciptakan sistem tata kelola dan perlindungan TKI yang lebih baik," pungkasnya.&nbsp;

Agar Hukuman Mati Tak Terjadi Lagi, Ini Saran SBMI untuk Pemerintah RI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/arab-saudi-pancung-tki-asal-madura-fahri-hamzah-pemerintah-kebobolan_m_197491.jpeg" alt="Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pemerintah kembali kebobolan dengan kasus TKI di Arab Saudi." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pemerintah kembali kebobolan dengan kasus TKI di Arab Saudi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pemerintah kembali kebobolan soal kasus eksekusi mati terhadap warga negara Indonesia (WNI) Zaini Misran di Arab Saudi. &ldquo;Saya menyarankan agar pemerintah menurunkan advokasi apa yang sebenarnya terjadi.&nbsp;Sekarang ini sudah kebobolan. Karena itu pemerintah tidak boleh kebobolan lagi," kata Fahri di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Selasa (20/3). Menurut Fahri, pemerintah seharusnya mendeteksi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri. Sehingga apabila mempunyai suatu permasalahan hukum dapat terkontrol dan mendapat tim advokasi. "Kecuali yang memang datangnya gelap, kemudian sudah tidak punya data diri sebagai warga Indonesia. Tapi selama dia (TKI) ada dalam sistem, maka harusnya terkontrol," ungkap Fahri. Oleh karena itu, Fahri berpendapat seharusnya dengan adanya Undang-Undang Pekerja Migran, pemerintah bisa melindungi TKI yang ada di luar negeri. Karena sudah seharusnya pemerintah juga membuat aplikasi digital yang dapat mengakomodasi para pekerja migran. "Sistem digital itu maksudnya gini, setiap tenaga kerja kita punya aplikasi yang bisa menyebabkan kita memantau dia ada di mana, selama ada pemancar, ada selular, ada wifi, ada data, dia bisa dikontrol dari mana. Itu sudah bisa kok, sederhana," pungkasnya. Sementara itu, terpisah Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi Sapto Prabowo memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menerima informasi tentang TKI yang dipancung di Arab Saudi. Menurut Johan, Presiden Jokowi sudah memerintahkan Kementerian Luar Negeri RI untuk menanyakan persoalan itu ke pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Johan juga menjelaskan, Arab Saudi tidak memberikan notifikasi ke Pemerintah Indonesia perihal pelaksanaan hukuman pancung terhadap TKI asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur itu pada 18 Maret 2018. &ldquo;Seperti yang kita baca eksekusi yang dilakukan kepada WNI yang bekerja di Arab Saudi itu tidak terinfo,&rdquo; katanya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/3). Johan menambahkan, eksekusi itu semestinya tidak dilakukan. Karena itu, presiden telah memerintahkan Menlu Retno Marsudi menanyakannya ke Pemerintah Arab Saudi melalui KBRI Riyadh. "Biasanya ada informasi yang mendahului bahwa ada eksekusi itu. Nah ini sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia. Tapi apa saja detailnya, teman-teman bisa menanyakan ke Ibu Menlu yang diberi tugas soal itu," kata Johan.

Arab Saudi Pancung TKI asal Madura, Fahri Hamzah: Pemerintah Kebobolan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bnp2tki

Berita Terkini