<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/vaksin-anak-1.jpg" alt="TAHAN YA NAK: Siswa SDIT Cheng Hoo Surabaya, Sangadjue AlGhozali Huda saat mengikuti vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di SDN Kaliasin 1 Surabaya, Rabu (15/12) lalu. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TAHAN YA NAK: Siswa SDIT Cheng Hoo Surabaya, Sangadjue AlGhozali Huda saat mengikuti vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di SDN Kaliasin 1 Surabaya, Rabu (15/12) lalu. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, percepatan vaksinasi yang tengah digencarkan pemerintah saat ini merupakan salah satu strategi untuk dapat menanggulangi pandemi Covid-19. Strategi ini sebagai salah satu upaya dalam menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity.  "Isu vaksinasi ini memang isu yang sangat penting, karena merupakan salah satu strategi kita dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19," kata Tito keterangannya, Rabu (29/12).  Mantan Kapolri ini juga menyebutkan upaya percepatan vaksinasi dilakukan beriringan dengan penegakan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, terutama pemakaian masker. Karena itu, dengan melakukan percepatan vaksinasi, diharapkan setiap orang mendapatkan antibodi untuk membangun sistem kekebalan tubuh agar dapat melawan virus.  "Vaksin adalah game changer, salah satu game changer, karena dengan adanya antibodi selain proteksi perorangan, dalam jumlah minimal dua pertiga dari populasi, 70 persen itu akan membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok," ujarnya.  Ia menambahkan, kepala daerah berperan penting dalam akselerasi vaksinasi. Apalagi, dengan jumlah populasi masyarakat Indonesia yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa, dan letak geografis yang beragam, diperlukan sinergi pusat-daerah.  "Kunci utamanya adalah kekompakan, karena ini perlu mobilisasi, pengerahan semua sumber daya," tegasnya.  Tito juga mencontohkan berbagai strategi yang dilakukan kepala daerah dalam mendorong percepatan vaksinasi. Menurutnya ada yang berbasis administrasi pemerintahan, seperti dilakukan di Bali yang berbasis Banjar.  Kemudian berbasis RW seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berbasis pusat vaksinasi dengan memanfaatkan GOR atau lapangan, serta berbasis mobile, dan door to door.  Tak hanya itu, Tito juga mengapresiasi kepala daerah yang memiliki terobosan tersendiri untuk mempercepat vaksinasi. Misalnya dengan mengundang masyarakat untuk melakukan vaksin lalu diberikan bantuan sosial maupun door-prize.  Lalu, ada pula kepala daerah yang bekerja sama dengan CSR untuk memberikan grand-prize berupa sepeda motor bagi masyarakat yang mau divaksin. Meski demikian, berbagai langkah dan strategi yang dilakukan kepala daerah tersebut dinilai belumlah cukup dan merata.  Terbukti, masih banyak daerah yang cakupan vaksinasinya rendah. Karena itu, pihaknya terus mendorong percepatan vaksinasi di semua wilayah.  "Kita memerlukan kecepatan yang tinggi untuk melakukan vaksinasi, di samping juga melakukan kampanye agar masyarakat menerima program ini, memahami pentingnya program ini," tandas Tito.

Mendagri Tegaskan Percepatan Vaksinasi Strategi Penanggulangan Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/JKT-_penambahan-masa-karantina-dan-pelarangan-11-negara-masuk-ke-indonesia-karena-virus-omicron-_hanung-hambara-_29112021-16-2667.jpg" alt="Sejumlah Waga Negara Indonesia (WNI) yang pulang dari luar negeri menjalani proses screening untuk penempatan karantina ke Wisma Atlet di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (29/11/2021). Seiring merebaknya kasus Covid-19 varian baru virus" width="100%">
<figcaption>Sejumlah Waga Negara Indonesia (WNI) yang pulang dari luar negeri menjalani proses screening untuk penempatan karantina ke Wisma Atlet di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (29/11/2021). Seiring merebaknya kasus Covid-19 varian baru virus</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 47 kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia, sebagian besar terdeteksi di pintu masuk internasional atau di lokasi karantina. Artinya, karantina efektif dalam menyaring dan mendeteksi varian Omicron.  Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menegaskan bahwa semua pelaku perjalanan luar negeri yang melakukan karantina di Wisma Atlet telah menjalankan karantina sesuai prosedur. Karantina diklaim efektif mencegah penularan lokal Covid-19 di masyarakat.  "Para pelaku perjalanan tidak diperbolehkan untuk keluar jika belum dinyatakan negatif pada exit test," tegas Prof Wiku dalam agenda keterangan virtual, Selasa (28/12) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.  Ketegasan ini menurutnya diberlakuan pada semua fasilitas karantina yang ada di Indonesia. Seluruh pelaku perjalanan wajib menjalankan karantina sesuai kebijakan yang berlaku dimanapun karantina dilakukan.  "Saat ini fokus pemerintah ialah melakukan evaluasi berkelanjutan terkait pengawasan karantina sesuai SE Satgas yang berlaku," lanjutnya.  Di samping itu, adanya kasus Omicron di Indonesia membuat pemerintah mengetatkan pengawasan di pintu-pintu masuk kedatangan luar negeri. Utamanya kedatangan dari negara-negara yang tingkat kasus Omicron-nya terdeteksi tinggi.  Untuk itu ia berharap masyarakat dapat mengambil peran dalam mencegah masuknya varian Omicron ke Indonesia. "Transparansi data yang disampaikan oleh pemerintah terkait jumlah penularan Omicron, hendaknya disikapi sebagai peringatan agar masyarakat tidak melakukan perjalanan ke luar negeri untuk alasan yang tidak mendesak," katanya.

Masuknya Varian Omicron ke RI jadi Sinyal Karantina Harus Lebih Ketat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/WIKU-COVID.jpg" alt="Foto: Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Foto: Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. (Istimewa).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah mengumumkan total kasus Omicron di Indonesia sebanyak 47 kasus. Sebanyak 46 merupakan kasus impor dan 1 kasus transmisi lokal.  Dengan penularan kasus Omicron ini, masyarakat diminta untuk tidak melakukan perjalanan atau bepergian saat akhir tahun. Mayoritas kasus Omicron merupakan WNI pelaku perjalanan internasional dengan sebagian besar tanpa gejala atau bergejala ringan. Tracing kontak erat hingga saat ini masih berjalan.  Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan, adanya temuan kasus di Indonesia seharusnya menjadi peringatan kepada masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan. Transparansi data yang disampaikan oleh pemerintah terkait jumlah penularan Omicron, lanjutnya, hendaknya disikapi sebagai peringatan.  "Agar masyarakat tidak melakukan perjalanan ke luar negeri untuk alasan yang tidak mendesak," tegas Prof Wiku dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan Covid-19, Selasa (28/12) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.  Kasus Omicron secara global, saat ini telah terdeteksi di 115 negara dengan total melebihi 184 ribu kasus. Inggris menempati urutan pertama dengan jumlah tertinggi di dunia.  Peningkatan konstan juga terlihat di Amerika Serikat, Jerman dan Prancis. Jumlah kasus Omicron di negara-negara tersebut kini lebih tinggi dibandingkan dengan Norwegia dan Afrika Selatan.  "Melihat tren perkembangan kasus Omicron yang terus meningkat baik di tingkat global dan nasional, kita harus terus mengantisipasi agar penularan varian ini dapat ditekan seminimal mungkin di Indonesia," kata Prof Wiku.  Jika melihat hasil telaah data menunjukkan mayoritas kasus positif Omicron merupakan pelaku perjalanan Internasional. Hal ini mendorong pemerintah mengetatkan pengawasan di pintu-pintu masuk kedatangan luar negeri. Utamanya, dari negara-negara yang tingkat kasus Omicronnya terdeteksi tinggi.  "Satgas berharap masyarakat juga dapat mengambil peran dalam mencegah meluasnya varian Omicron di Indonesia," kata Prof Wiku.

Wiku: Pemerintah Sudah Transparan, Masyarakat Diminta Tak Jalan-jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG-20210118-WA0009_copy_1024x682-1.jpg" alt="Mendagri Tito Karnavian. Kemendagri/Antara" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tito Karnavian. Kemendagri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) melakukan percepatan vaksinasi menjelang tahun baru 2022. Hal ini perlu untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19.  "Percepatan vaksinasi, nanti Bapak Menkes menyampaikan itu, tapi intinya kira-kira rekan-rekan sekalian hari ini kami melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh daerah dan kita minta kepala daerah masing-masing mem-follow up apa yang sudah disampaikan," kata Tito dalam keterangannya, Selasa (28/12).  Menghadapi periode Natal dan Tahun Baru, Tito juga meminta masyarakat untuk menghindari pantangan-pantangan tertentu. Misalnya, tidak boleh ada kerumunan melebihi 50 orang, tidak ada perayaan, pawai, arak-arakan, pesta kembang api, hingga pembatasan kuota restoran dan mal. Selain itu penerapan PeduliLindungi juga tetap harus digunakan.  "Intinya adalah kita mengelola pandemi pada masa Nataru, Natal dan Tahun Baru, karena kita tahu Nataru ini ada potensi kerumunan masyarakat, mobilitas yang tinggi. Sehingga kita tidak ingin seperti tahun lalu terjadi lonjakan, bagi kita ini adalah pertaruhan betul," pinta Tito.  Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, vaksinasi mesti dipercepat. Pengalaman Indonesia pada akhir tahun akan diikuti oleh kenaikan jumlah kasus Covid-19 yang cukup tinggi.  "Apabila pada akhir tahun ini pandemi bisa dikendalikan, artinya Indonesia sudah melangkah jauh ke depan," pungkas Budi.

Mendagri Dorong Pemda Percepat Vaksinasi Jelang Tahun Baru 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/wni-omicron.jpg" alt="LEBIH KETAT: Tempat pemeriksaan Covid-19 di area Terminal Tom Bradley di Bandara Internasional Los Angeles. Pemerintah AS akan memperketat skrining setelah varian Omicron masuk ke negara tersebut. (GETTY IMAGES/AFP)" width="100%">
<figcaption>LEBIH KETAT: Tempat pemeriksaan Covid-19 di area Terminal Tom Bradley di Bandara Internasional Los Angeles. Pemerintah AS akan memperketat skrining setelah varian Omicron masuk ke negara tersebut. (GETTY IMAGES/AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, langkah-langkah tegas yang diambil pemerintah untuk mencegah masuknya varian Omicron efektif dalam menekan penularan kasus di Indonesia.  "Kasus Covid- 19 yang terjadi di tanah air masih berada pada tingkat yang rendah," kata Luhut dalam konferensi pers secara virtual, Senin (27/12).  Luhut memaparkan, sudah 164 hari kasus tetap rendah, sejak puncak kasus varian delta pada 15 juli lalu dan hingga saat ini belum terlihat adanya indikasi peningkatan kasus akibat gelombang Omicron.  "Dapat kami jelaskan juga bahwa hingga saat ini tingkat perawatan di rumah sakit dan tingkat kematian masih menunjukkan tanda-tanda yang cukup terkendali," tuturnya.  Meskipun demikian, kata Luhut, pemerintah tetap hati-hati dan waspada. Monitoring terhadap data Covid-19 dilakukan secara ketat hingga level kabupaten kota.  "Sebagaimana saya sampaikan minggu lalu, pengetatan kegiatan masyarakat baru akan dilakukan ketika sudah melebihi threshold tertentu, dengan memperhatikan tidak hanya kasus harian, tetapi juga kasus perawatan RS dan kematian," jelasnya.  Pada saat yang bersamaan, Luhut menambahkan, pemerintah akan terus memperkuat testing dan tracing di Indonesia karena dalam beberapa hari terakhir terlihat adanya penurunan. Testing dan tracing akan membantu mengidentifikasi potensi penyebaran kasus dengan cepat dan mengisolasi penyebaran tersebut supaya tidak meluas.  "Melalui testing dan tracing yang kuat, langkah lockdown di level mikro, seperti yang dilakukan di Wisma Atlet, dapat kita implementasikan seandainya transmisi lokal varian Omicron sudah terdeteksi," pungkasnya.

Omicron Merajalela di Dunia, Luhut: di Indonesia Terkendali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Screenshot-2021-10-25-172124-1.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan. Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar orang tua dapat mengajak anak-anak mereka untuk divaksin Covid-19, karena Indonesia telah kedatangan varian Omicron. Menurutnya, meskipun potensi kematian akibat varian Omicron lebih rendah dibandingkan varian Delta, namun masyarakat harus berhati-hati karena data di negara lain menunjukkan kasus anak mengalami peningkatan karena Omicron.  "Saya mendorong para orang tua di daerah-daerah yang telah memulai vaksinasi Covid-19 untuk anak-anak, untuk segera membawa anak-anaknya untuk divaksinasi," kata Luhut dalam konferensi pers secara virtual, Senin (27/12).  Luhut memaparkan, kasus Omicron berkembang semakin luas dan telah terdeteksi di 115 negara dunia dengan total kasus mencapai lebih dari 184 ribu. Meskipun penyebaranny cepat, namun data-data dari negara lain menunjukkan varian Omicron menyebabkan kematian yang jauh lebih rendah dibandingkan varian Delta.  Studi yang dilakukan di Inggris pun menunjukkan bahwa varian Omicron ini memberikan risiko perawatan di rumah sakit yang jauh lebih rendah dari varian Delta. "Saat ini jumlah kasus di Afrika Selatan juga sudah menunjukkan tren flattening," ucapnya.  Hingga saat ini, kata Luhut, kasus konfirmasi Omicron di Indonesia telah mencapai 46 kasus dan hampir seluruhnya adalah pelaku perjalanan luar negeri yang berasal dari berbagai negara. Sisanya adalah petugas di Wisma Atlet.  "Oleh karenanya, pemerintah kembali mengingatkan kepada masyarakat, untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri jika bukan untuk sesuatu yang benar-benar urgent," pungkasnya.

Banyak Anak di LN Kena Omicron, Luhut: Orang Tua Segera Vaksin Anaknya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/VAKSINASI-ANAK-6-11-TAHUN-FEDRIK-TARIGAN-8.jpg" alt="Vaksinator menyuntikkan vaksin COVID-19 dosis pertama kepada siswa di SD Plus Hang Tuah 06 di Jakarta, Rabu (22/12/2021). TNI AL melalui Lantamal III memberikan Vaksinasi anak usai 6 - 11 tahun Sebanyak 400 siswa dari Sekolah Dasar dan Sekolah Taman Kana" width="100%">
<figcaption>Vaksinator menyuntikkan vaksin COVID-19 dosis pertama kepada siswa di SD Plus Hang Tuah 06 di Jakarta, Rabu (22/12/2021). TNI AL melalui Lantamal III memberikan Vaksinasi anak usai 6 - 11 tahun Sebanyak 400 siswa dari Sekolah Dasar dan Sekolah Taman Kana</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mendorong pemerintah agar dalam penggunaan vaksin memprioritaskan vaksin yang halal. Hal ini untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi konsumen, khususnya bagi konsumen muslim.  "Pada waktu awal vaksinasi, alasan kedaruratan dapat dijadikan dasar yang memperbolehkan penggunaan vaksin tidak halal. Tetapi untuk kondisi sekarang apakah masih relevan alasan tersebut," kata Yahya dalam keterangannya, Minggu (26/12).  Menurut dia, saat ini ada dua merek vaksin Covid-19 yang sudah mendapatkan sertifikat 100 persen Halal dan suci dari MUI, yaitu Sinovac dan Zivifax. Kedua jenis vaksin itu juga sudah mendapatkan izin Emergency Use Authorization (EUA) atau izin penggunaan darurat vaksin Covid-19 dari Badan POM.  Dia mengutarakan, dengan semakin banyaknya pilihan vaksin halal, maka tidak ada lagi alasan bagi masyarakat yang selama ini menolak untuk divaksin dengan alasan tidak halal. Karena harus diakui, masih ada sebagian warga masyarakat yang ragu dan tidak mau di vaksin dengan alasan vaksinnya tidak halal.  "Hal ini antara lain, tercermin di daerah yg tingkat vaksinasinya masih rendah, seperti di Aceh," ucap Anggota DPR dari Dapil Jatim VIII tersebut.  Yahya juga mendorong agar vaksin booster yang akan digunakan adalah vaksin yang halal. Karena sampai saat ini, pemerintah sendiri belum menentukan jenis vaksin yang akan digunakan.  "Meminta dengan tegas agar Kementerian Kesehatan memperhatikan masalah kehalalan vaksin," harap Yahya.  Sebagaimana diketahui pemerintah telah melakukan vaksinasi sebanyak 154.791.737 atau sekitar 74,32 persen untuk dosis pertama dan 109.535.337 atau 52,59 persen untuk dosis kedua. Hal ini patut diapresiasi, karena Indonesia termasuk negara yang pencapaian vaksinasinya cukup tinggi dengan target 70 persen untuk dua dosis sudah terpenuhi.  Selain itu, pada tahun 2022 pemerintah juga akan melaksanakan penyuntikan vaksin booster. Direncanakan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang sudah menjadi PBI (Peserta Bantuan Iuran) BPJS Kesehatan akan mendapat vaksin booster secara gratis. Sedangkan yang non-PBI akan dikenakan biaya alias membayar.

DPR RI Dorong Pemerintah Prioritaskan Penggunaan Vaksin Halal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/20211224_174912.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa dan Ketua DPR RI Puan Maharani melaksanakan peninjauan ke Gereja Katedral, Jakarta. Kegiatan ini dalam rangka memastikan perayaan Hari Raya Natal 2021 berjalan baik.  Sigit mengatakan, dalam peninjauan ini turut memastikan penerapan protokol kesehatan (prokes). Serta penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk memonitor jemaat.  "Saat ini (Natal) dilaksanakan dengan kapasitas 50 persen dan sisanya dilaksanakan secara virtual," kata Sigit di lokasi, Jumat (24/12).  Kebijakan ini diterapkan untuk mencegah penularan Covid-19. Pasalnya, saat ini positivity rate di wilayah DKI Jakarta sudah di bawah angka 1.  "Ini masih bisa kita pertahankan karena pengalaman di Nataru lalu terjadi peningkatan dua setengah kali lipat dan teus naik pada saat kemudian masuk di Hari Raya Idul Fitri, tentunya ini jadi pembelajaran kita semua," imbuhnya.  Mantan Kabareskrim Polri itu mengingatkan, angka Covid-19 masih bisa meningkat sewaktu-waktu. Oleh karena itu, kewaspadaan akan penularan harus tetap diwaspadai.  "Apalagi saat ini kita tahu bahwa varian baru sedang berkembang hampir 160 negara dan 8 masuk ke Indonesia. Sehingga mau tidak mau kita tetep harus laksanakan prokes secara kuat," pungkas Sigit.  Selain mengecek protokol kesehatan, Kapolri dan rombongan juga memastikan proses pengamanan natal berjalan optimal. Dengan begitu, rangkaian ibadah berjalan aman.

Tinjau Katedral, Kapolri Ingatkan Potensi Lonjakan Kasus Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/WIKU-COVID.jpg" alt="Foto: Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Foto: Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. (Istimewa).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mendorong rumah sakit di seluruh Indonesia bersiap menyambut libur Natal dan Tahun Baru untuk mewaspadai lonjakan kasus Covid-19 apalagi di tengah lonjakan Omicron. Hal ini ditujukan agar ketika pasien Covid-19 membutuhkan layanan medis, maka kapasitas rumah sakit akan mencukupi menampung pasien.  Konversi akan dilakukan jika rasio pasien Covid-19 melebihi 60 persen dari kapasitas rumah sakit. Sehingga tak ada pasien yang tak mendapatkan pelayanan rumah sakit.  "Pemerintah mendorong rumah sakit di seluruh Indonesia untuk melakukan penyiapan langkah kontingensi. Yaitu melakukan konversi tempat tidur untuk layanan Covid-19 jika kapasitas keterisiannya sudah melebihi 60 persen kapasitas," kata Juru Bicara Pemerintah intuk Covid-19 Prof Wiku Adisasmito secara virtual yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, baru-baru ini.  Menurut data per tanggal 19 Desember 2021, diketahui bahwa angka keterpakaian tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid-19 secara nasional yaitu 2,73 persen. Baik tempat tidur untuk isolasi maupun ICU. Bahkan angka keterisian per provinsinya tidak lebih dari 30 persen.  Sehingga dapat disimpulkan, kondisi pelayanan di rumah Sakit masih terkendali dan tidak terjadi peningkatan perawatan akibat lonjakan kasus. Terkait kasus Omicron yang ditemukan di Indonesia, sampai saat ini terdeteksi 8 kasus positif.  Temuan ini hasil skrining di pintu kedatangan dan segera diisolasi dan ditangani oleh tenaga kesehatan profesional. Jika didapati hasil negatif setelah masa karantina maka penyintas tidak lagi mampu menularkan virus tersebut ke orang lain.  Meskipun demikian kewaspadaan harus ditingkatkan terutama mengingat data-data awal menunjukkan kasus Omicron cenderung bergejala ringan atau bahkan tanpa gejala. "Untuk itu upaya testing, tracing, dan karantina merupakan kunci agar dapat menskrining kasus dengan baik agar dapat segera ditangani dan tidak menimbulkan penularan yang meluas di masyarakat," tutupnya.

Bed di RS Dikonversi jika Rasio Pasien Covid-19 60 Persen Kapasitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/WhatsApp-Image-2021-07-14-at-17.41.27.jpeg" alt="Wali Kota Medan Bobby Nasution (kiri) meninjau salah satu hotel tempat isolasi pasien yang terpapar. Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Medan Bobby Nasution (kiri) meninjau salah satu hotel tempat isolasi pasien yang terpapar. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memberlakukan pengetatan bagi pelaku perjalanan internasional yang datang ke Indonesia yaitu mewajibkan karantina selama 10 hari. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyediakan sebanyak 16.588 kamar hotel bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan melakukan karantina untuk tujuan wisata.  Koordinator Hotel Repatriasi Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Vivi Herlambang menyebut, dari jumlah tersebut, hingga saat ini sudah terisi sebanyak 9.322 kamar atau sebesar 56,19 persen  "Masih ada 43,81 persen lagi yang masih tersedia atau 7.266 kamar," kaya Vivi dalam acara Kupas Tuntas Prosedur Karantina Pelaku Perjalanan Luar Negeri, Kamis (23/12).  Vivi menjabarkan, untuk kriteria hotel karantina, hotel bintang 2-3 ada 58, bintang 4 ada 46 hotel, dan hotel bintang 5 ada 31 hotel. Sehingga, jumlah secara keseluruhan hotel untuk karantina sebanyak 135 hotel.  Vivi menambahkan, bagi para pelaku perjalanan yang hendak keluar negeri untuk berwisata dapat memesan hotel karantina dari jauh-jauh hari sebelumnya melalui situs https://quarantinehotelsjakarta.com/hotels.html. Hal itu untuk memudahkan masyarakat ketika kembali ke tanah air.  "Sudah ada harga dan bisa pilih tanggal," pungkasnya.

Mau Wisata ke Luar Negeri? PHRI Sediakan 135 Hotel untuk Karantina

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bnpb covid-19

Berita Terkini