<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengamat-revisi-uu-anti-terorisme-pertimbangkan-akuntabilitas-dan-ham_m_214213.jpeg" alt="Oman Rochman alias Aman Abdurrahman terdakwa dalang bom Thamrin saat menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ampera, Jakarta Selatan, Jumat (18/5)." width="100%">
<figcaption>Oman Rochman alias Aman Abdurrahman terdakwa dalang bom Thamrin saat menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ampera, Jakarta Selatan, Jumat (18/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rentetan serangan terorisme kembali menaikkan wacana revisi terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Anti Terorisme). Sebelumnya revisi UU Anti Terorisme mengalir setelah insiden bom Thamrin pada Januari 2016. Mengenai hal ini, pengamat hukum pidana Miko Ginting menuturkan, pembahasan revisi UU Anti Terorime tersendat akibat beberapa klausul yang belum disepakati oleh pemerintah dan DPR. "Penyebab tunggal dalam terorisme harus disingkirkan, termasuk apabila penyebabnya adalah regulasi," kata Miko dalam keterangan tertulis, Senin (21/5). Menurut Miko, saat ini Indonesia telah memiliki perangkat hukum anti terorisme berupa KUHP, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan UU Pemberantasan Pendanaan Terorisme. Namun, bukan berarti revisi UU Anti Terorisme tidak perlu dilakukan. Meski begitu, revisinya harus dilaksanakan secara cermat dan mempertimbangkan semua situasi secara objektif. "Selain itu, pendapat untuk mengesampingkan HAM dalam RUU Anti Terorisme sama sekali tidak tepat," tegas Miko. Miko menegaskan, legitimasi penindakan terorisme adalah pemenuhan HAM kepada warga negara, yaitu hak atas rasa aman. Sehingga, pendekatan keamanan saja tidak boleh dan tidak cukup sebagai pertimbangan dalam revisi UU Anti Terorisme. "Perlu dilengkapi dengan pendekatan akuntabilitas dan HAM. Dengan demikian, penanggulangan terorisme dapat dilakukan secara tepat dan efektif," pungkasnya.

Pengamat: Revisi UU Anti Terorisme Pertimbangkan Akuntabilitas dan HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpppa-siapkan-ini-untuk-menangani-anak-yang-terlibat-aksi-terorisme_m_213661.jpeg" alt="Asdep Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, KPPPA Dermawan, Jumat (18/5)." width="100%">
<figcaption>Asdep Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, KPPPA Dermawan, Jumat (18/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengaku sedang berusaha mendapatkan akses untuk mengungkap motif anak dilibatkan dalam aksi terorisme di Surabaya ataupun Sidoarjo. Asdep Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak, KPPPA Dermawan mengatakan, sesuai informasi yang diterimanya anak yang terlibat diketahui telah dicuci otaknya oleh kedua orang tua. "Pertama harus punya akses dulu untuk masuk ke sana. Lalu kami lakukan psikososial dan dikonseling dulu anak itu dengan hal-hal yang membuat traumatiknya hilang. Baru setelah itu digabungkan dengan forum-forum anak wilayah mereka di mana nanti kami latih," jelas Dermawan di Gedung KPPPA, Jakarta, Jumat (18/5). Dalam hal penanganan traumatik, Dermawan mengatakan KPPPA telah menyiapkan psikolog, psikiater dan dokter-dokter ahli. Sehingga, diharapkan anak dapat memiliki pemikiran baru untuk membangun masa depan yang lebih baik. Memang, ada risiko anak yang menjadi pelaku tindak kejahatan terorisme bakal menjadi objek perundungan (bullying). Oleh karena itu, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait wajib menjadi fasilitator perkembangan si anak. Ke depan, Dermawan berharap masyarakat dapat lebih kooperatif dalam mendeteksi keberadaan teroris di sekitar mereka. Langkah konseling keluarga perlu dilakukan untuk menghindari anggota terseret paham radikalisme. "Sebenarnya di daerah-daerah sudah mulai kami buat pusat pembelajaran keluarga dan psikolognya. Kami belum tahu persoalan dia bom bunuh diri apakah soal ekonomi atau soal lain, itu yang harus kami temukan titik terangnya," terangnya. Di sisi lain, ada pola asuh yang salah dari si orang tua. Misalnya, anak diminta menuruti apapun perintah orang tuanya. Jika demikian kondisinya, maka si anak tidak memiliki pilihan untuk berkata tidak.

KPPPA Siapkan Ini untuk Menangani Anak yang Terlibat Aksi Terorisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/500-veteran-isis-pulang-kampung-ke-indonesia-ini-kata-anak-buah-tito_m_212488.jpeg" alt="Kombatan ISIS saat mengibarkan panji kebesarannya. Tercatat lebih dari 1.100 orang dengan 500 di antaranya masih di Syria, 103 meninggal di Suriah, dan sisanya dideportasi kembali ke Indonesia." width="100%">
<figcaption>Kombatan ISIS saat mengibarkan panji kebesarannya. Tercatat lebih dari 1.100 orang dengan 500 di antaranya masih di Syria, 103 meninggal di Suriah, dan sisanya dideportasi kembali ke Indonesia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tercatat, sudah ada 500 alumni anggota Islamic State in Irak and Syria (ISIS) asal Indonesia baru kembali dari Syria. Kabar pulang kampung itu diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Mengenai pengawasan alumni ISIS yang tengah pulang kampung itu, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengaku akan menanyakannya langsung kepada Kepala Densus 88 Antiteror. "Nanti saya tanya Kadensus 88 dulu. Saya tanya dulu ya. Saya kan tidak semuanya harus tahu," katanya di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (14/5). Namun yang pasti, lanjut Setyo, pengawasan perlintasan orang dari luar negeri masuk ke Indonesia merupakan wewenang Direktorat Jenderal Imigrasi. "Di titik pemeriksaan, imigrasi. Kalau orang-orang asing yang masuk Indonesia, kalau dia melakukan tindak pidana maka itu tugasnya polisi," jawabnya. Biasanya, imigrasi memberi tahu kepada pihak Kepolisian jika ada orang-orang yang dicurigai melakukan tindak pidana atau terafiliasi dengan ISIS. Namun, saat ditanya apakah sudah ada koordinasi tersebut, Setyo mengaku belum mengetahuinya. "Saya belum tahu. Jangan paksa saya jawab sekarang," pungkas anak buah Tito Karnavian itu. Sekadar informasi, dalam konferensi persnya di Surabaya, Kapolri Tito mengatakan ada 500 orang yang terafiliasi dengan ISIS kembali ke Indonesia. Salah satunya, keluarga yang melakukan teror bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya kemarin. Adapun jumlah mereka yang sudah berangkat ke Syria tercatat lebih dari 1.100 orang dengan 500 di antaranya masih di Syria, 103 meninggal di Syria, dan sisanya dideportasi kembali ke Indonesia. "Itu jadi tantangan kita karena&nbsp;mindset&nbsp;mereka ideologinya ISIS," kata Tito.&nbsp;

500 Veteran ISIS Pulang Kampung ke Indonesia, Ini Kata Anak Buah Tito

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dianggap-kurang-empati-pdip-jatim-sesalkan-pernyataan-fadli-zon_m_212423.jpeg" alt="Komentar Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait aksi terorisme di Surabaya dianggap kurang peka dan tak berempati." width="100%">
<figcaption>Komentar Wakil Ketua DPR Fadli Zon terkait aksi terorisme di Surabaya dianggap kurang peka dan tak berempati.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pernyataan Wakil Ketua&nbsp;Umum Gerindra Fadli Zon terkait tindakan terorisme yang terjadi di Surabaya menuai kritik pedas dari Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur (Jatim) Kusnadi. Pasalnya, hal ini dinilai menyesatkan dan tidak berempati.&nbsp; "Pernyataan Fadli Zon yang menggunakan persoalan terorisme untuk mengkritik pemerintah Jokowi sangat menyesatkan, dan tidak memiliki nurani," kata Kusnadi yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur ini sebagaimana dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Senin (14/5). Dia menilai bahwa sebagai bagian dari Pimpinan DPR, Fadli Zon seharusnya berempati dengan korban dan ikut membantu pemerintah, bukannya malah menggunakan kejadian pengeboman untuk kepentingan politik.&nbsp; "Bagi Fadli Zon, mungkin penculikan, dan korban terorisme sudah dianggap hal biasa, dan analisis politiknya ngawur, hanya menyalahkan pemerintah dan menyederhanakan persoalan sebagai akibat kemiskinan. Ini opini yang sangat tidak etis," jelasnya.&nbsp; Kusnadi juga menegaskan, di tengah kondisi yang masih berkabung ini, sebaiknya semua politisi bisa menahan dari dan tidak berkomentar tendensius yang bisa memperkeruh keadaan. "Pernyataan yang tendensius, dan asal bunyi tersebut sangat disesalkan. Sebagai pimpinan DPRD, kami merasa malu punya wakil ketua DPR RI seperti Fadli Zon," pungkasnya.

Dianggap Kurang Empati, PDIP Jatim Sesalkan Pernyataan Fadli Zon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berkaca-bom-surabaya-ini-pentingnya-revisi-uu-terorisme_m_212301.jpeg" alt="Mabes Polri meminta DPR segera menuntaskan revisi Undang-Undang Terorisme. Sebab, keberadaannya amat penting dalam pemberantasan tindak terorisme" width="100%">
<figcaption>Mabes Polri meminta DPR segera menuntaskan revisi Undang-Undang Terorisme. Sebab, keberadaannya amat penting dalam pemberantasan tindak terorisme</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian Republik Indonesia mengaku kesulitan menindak para teroris yang masih berkeliaran. Alasannya lagi-lagi karena regulasi. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto mengatakan pihaknya tidak bisa langsung menindak terduga teroris sebelum melancarkan aksinya. Hal itu dibatasi oleh Undang-undang Nomor 15 tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Karenanya, Setyo berharap agar revisi undang-undang tersebut segera dituntaskan DPR. Dengan begitu, Polri memiliki wewenang lebih untuk menyelidiki seseorang yang terafiliasi kelompok teror. "Kita harap RUU Terorisme yang sudah setahun belum diproses itu (dituntaskan), petugas Polri bisa berwenang dalam upaya represif untuk preventif," ujarnya di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Minggu (13/5). Polri pun nantinya bisa dengan sigap menangkap mereka yang nyata-nyata memilki barang bukti untuk melakukan aksi teror. "Kalau di rumahnya ada barang bukti peledak dan peluru tanpa izin, bisa dikenakan UU Terorisme. Sekarang kan tidak bisa," kata Setyo Sebelumnya, Setyo menyebut sejumlah kasus terorisme yang terkuak belakangan menunjukkan keberadaan sel teroris yang tertidur selama ini. Sel yang tertidur itu, kata Setyo, tersebar cukup banyak di beberapa wilayah di Indonesia. Sel-sel tersebut mulai bangkit menjelang bulan Ramadan. "Mereka yang melakukan kegiatan ini adalah boleh disebut sel tidur yang bangun jelang Ramadhan dan jelang Lebaran," sebutnya.

Berkaca Bom Surabaya, Ini Pentingnya Revisi UU Terorisme

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bantu-korban-bom-gereja-surabaya-kemensos-terjunkan-puluhan-tim-dlp_m_212260.jpeg" alt="Kementerian Sosial menerjunkan Tim DLP untuk membantu memulihkan psikis korban bom gereja di Surabaya" width="100%">
<figcaption>Kementerian Sosial menerjunkan Tim DLP untuk membantu memulihkan psikis korban bom gereja di Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Sosial Idrus Marham menyampaikan duka cita mendalam atas terjadinya pengeboman pada tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (13/5). Idrus menyebut peristiwa ini merupakan luka bagi seluruh bangsa. Dia mengatakan, kementerian yang dipimpinnya tengah bergerak membantu para korban. Diantaranya dengan menerjunkan puluhan personel. Mereka terdiri dari tim Layanan Dukungan Psikososial (LDP) sebanyak 25 orang, Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebanyak 30 orang, ditambah Tenaga Pelopor Perdamaian. "Termasuk Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dan Dinas Sosial Kota Surabaya untuk membantu para korban," kata dia dilansir RMOL (Jawa Pos Grup). Tim Kementerian Sosial ini, lanjut Idrus, adalah bentuk kehadiran negara memberikan pendampingan dan perhatian kepada para korban. "Ini adalah tanggung jawab negara. Dengan adanya tim LDP diharapkan dapat memberikan rasa tenang dan menghapus trauma korban dan keluarga korban secara perlahan-lahan. Kami akan berupaya sebaik mungkin menangani korban dan keluarganya," katanya. Dikatakan Mensos, korban bencana sosial biasanya merasa takut, cemas dan was-was. Mereka juga tidak mau ditinggal sendiri dan mudah curiga pada orang lain. "Oleh karena itu Tim LDP harus menggunakan seragam sebagai identitas sehingga mudah dikenali dan memberikan rasa percaya terhadap korban," pungkasnya. Sementara itu Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat mengatakan sesaat setelah ledakan, tim Kementerian Sosial menyebar ke tiga titik lokasi kejadian. Sebagian lagi melakukan pendataan di empat titik rumah sakit dimana para korban dirawat. "Tim di lapangan secara intensif melakukan pendataan by name by address seluruh korban meninggal, maupun korban luka-luka untuk keperluan pendampingan lebih lanjut. Termasuk penyiapan santunan untuk ahli waris korban meninggal serta bantuan korban luka," terangnya. Anggota LDP Provinsi Jawa Timur Twi Adi mengatakan salah satu upaya yang dilakukan timnya adalah membantu mempertemukan keluarga korban dengan korban. "Tim kami menemukan seorang nenek yang menangis dan kebingungan di rumah sakit dan mencari adiknya yang hilang. Beliau dilaporkan melakukan ibadah di gereja GPPS Jalan Arjuna," katanya. "Sudah dilakukan pendataan dan selanjutnya kami sebarkan informasi ini ke seluruh jejaring kami dan semoga bisa segera ditemukan," pungkasnya.

Bantu Korban Bom Gereja Surabaya, Kemensos Terjunkan Puluhan Tim DLP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/desak-revisi-uu-terorisme-romo-siapkan-gantidpr2019_m_212238.jpeg" alt="Pray for Surabaya" width="100%">
<figcaption>Pray for Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Negara belum berhasil membasmi aksi terorsime. Sejumlah aksi teror masih saja terjadi belakangan ini dan memakan korban. Terbaru di Surabaya. Melihat kondisi ini, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) mendesak DPR untuk merevisi Undang-undang (UU) Terorisme. Sekretaris Eksekutif Hubungan Hak dan Kepercayaan KWI Romo Agustinus Uluhayanan menegaskan, pengesahan UU terorisme merupakan langkah DPR dalam mendukung aparat penegak hukum membasmi kelompok radikal. "Kepada segenap warga bangsa saudara-saudari yang terkasih, mari kita menanti wakil rakyat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya demi membantu pihak kepolisian membasmi terorisme di bangsa ini," ungkap Romo Agus di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Kramat, Jakarta Pusat, Minggu (13/5). Agus melihat di dalam undang-undang <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/13/212193/warga-malang-tidak-takut-teroris" target="_blank">terorisme</a> yang saat ini masih terdapat celah kelemahan. Seperti tidak adanya kewenangan kepolisian menangkap kelompok radikal jika mereka belum melakukan pelanggaran pidana. Atas dasar itu, Agus menyerukan agar revisi UU <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/13/212229/ugm-desak-revisi-uu-terorisme-segera-disahkan" target="_blank">terorisme</a> segera disahkan supaya penegak hukum dapat melakukan langkah pencegahan lebih maksimal. Karena kelemahan itu pula yang ditengarai penyebab tidak maksimalnya pemberantasan teroris di Indonesia. "Undang-undang MD3 aja bisa (disahkan), jadi kenapa yang dibutuhkan rakyat semua berteriak perang melawan terorisme tapi dasar hukum kita tahu lemah," lanjut Agus. Jika DPR terus-menerus mengulur-ngulur waktu dalam mengesahkan revisi UU terorisme, maka Romo menyiapkan tanda pagar (tagar) ganti DPR 2019 atau #gantiDPR2019. Tagar itu terpaksa disiapkan, karena wakil rakyat dianggap tidak mendukung upaya pemberantasan terorisme. "Kalau sampai akhir tahun ini belum juga ada pengesahan Revisi Undang-undang Terorisme, mari kita bangun tagline #GantiDPR2019," pungkasnya.

Desak Revisi UU Terorisme, Romo Siapkan #GantiDPR2019

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kutip-ayat-alquran-rommy-teror-adalah-tindakan-antikemanusiaan_m_212183.jpeg" alt="Pray for Surabaya" width="100%">
<figcaption>Pray for Surabaya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Semua pihak dengan tegas menyatakan aksi teror diharamkan oleh setiap agama. Sebab perbuatan teroris itu menghilangkan nyawa umat manusia yang tidak berdosa. Makanya pada kejadian ledakan bom di tiga gereja Kota Surabaya pada Minggu (13/5) pagi, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy dengan tegas menyatakan, hal itu merupakan perbuatan biadab dan keji. "PPP mengutuk tindakan yang tidak bertanggung jawab. Teror adalah tindakan yang antikemanusiaan, antiketuhanan," kata pria yang akrab disapa Rommy saat membuka acara workshop nasional anggota DPRD <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/09/211086/legislator-ppp-dan-wagub-sandi-kompak-dukung-program-quran-center" target="_blank">PPP</a> di Hotel Mercure, Jakarta, Minggu (13/5). Pernyataannya itu pun diperkuat dengan mengutip ayat alquran. Menurutnya, tindakan teror jelas bertentangan dengan ajaran yang terdapat di Alquran. "Sesungguhnya Allah SWT berfirman di Alquran, barang siapa yang menghilangkan nyawa umat manusia, apapun agamanya, apapun warna kulitnya, apapun sukunya, apapun bangsanya, ataupun orang itu melakukan perusakan di muka bumi, maka seolah-olah orang itu telah menghilanmgkan nyawa seluruh umat manusia," tuturnya. Untuk itu, tokoh nahdlatul ulama tersebut mendesak pemerintah untuk mengusut dalang di balik aksi <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/13/212078/bom-surabaya-ketua-fraksi-ppp-desak-bin-lakukan-evaluasi-internal" target="_blank">terorisme</a> ini. Diduga teror di Surabaya itu ada keterkaitan dengan jaringan islam ekstremis internasional. "Karena terorisme yang ada di Indonesia tidak pernah terbukti sendiri. Biasanya mereka terkoneksi dengan jaringan-jaringan internasional," ungkapnya. Atas dasar itu kepolisian dan pemerintah harus menyelidikan dan menindak tegas dalang dari aksi teror tersebut. Apalagi Indonesia akan segera menjadi tuan rumah dari berbagai agenda internasional. "Momentum internasional sangat penting, kita bakal jadi tuan rumah IMF, Asian Games dan tentunya membutuhkan suasana yang kondusif. Supaya bisa berjalan dengan baik sesuai yang direncanakan," pungkasnya.

Kutip Ayat Alquran, Rommy: Teror Adalah Tindakan Antikemanusiaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/belasungkawa-pelaku-pasar-modal-kenakan-pita-hitam-di-lengan-kanan_m_212202.jpeg" alt="Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) menyampaikan prihatin dengan kejadian teror akhir-akhir ini termasuk serangan teror yang terjadi di 3 lokasi Gereja di Surabaya pada hari Minggu (13/5). &ldquo;Kami sangat prihatin atas kejadian ini&rdquo;, tegas Direktur Utama BEI, Tito Sulistio di Jakarta, Minggu (13/5). Direktur Utama BEI menghimbau kepada seluruh pelaku pasar untuk tetap tenang dan beraktivitas secara normal. Pengalaman pada teror bom Thamrin 14 Januari 2016, menunjukkan bahwa teror tersebut tidak berpengaruh besar terhadap kegiatan di pasar modal. Tito menyebut, pada saat terjadinya teror, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat terkoreksi sebanyak 77,86 poin atau sebanyak 1,72 persen di level 4.459,32 poin. Namun koreksi IHSG tersebut hanya reaksi sesaat atau bersifat sementara karena pada penutupan perdagangan sesi II di hari yang sama, IHSG hanya ditutup melemah tipis 0,53 persen dan keesokan harinya justru menguat 0,24 persen. Investor di pasar modal tidak terpengaruh oleh gerakan teror yang terjadi. Tito yakin bahwa pada teror bom Surabaya juga tidak akan berpengaruh besar terhadap aktivitas di pasar modal. Pasalnya, Secara fundamental Perusahaan Tercatat yang tergabung dalam LQ45 menunjukkan kinerja yang solid dengan rata &ndash; rata pendapatan meningkat sebesar 15,96 persen dan laba bersih meningkat 11,68 persen pada kuartal 1 2018 dibandingkan dengan kuartal 1 2017. Sementara kondisi pasar juga cukup stabil yang ditunjukkan dengan likuiditas transaksi yang tinggi dengan rata &ndash; rata transaksi harian mencapai Rp 8,87 triliun (meningkat sebesar 16,7 persen dibandingkan 2017) dan frekuensi harian sebesar 387 ribu (meningkat sebesar 23,7 persen dibandingkan 2017). Direktur Utama BEI menghimbau agar investor dan seluruh pelaku pasar modal tidak bereaksi berlebihan dan tetap optimis terhadap stabilitas keamanan nasional. Sebagai wujud keprihatinan dan ketegaran atas tragedi di Surabaya petinggi BEI meminta kepada seluruh SRO dan anak Perusahaan dalam 3 hari ini sejak Senin (14/5) sampai dengan Rabu (16/5) untuk mengenakan pakaian putih dengan pita hitam di lengan kanan. Himbauan itu juga ditujukan pada Perusahaan Tercatat dan Anggota Bursa, yakni mengenakan pakaian putih dengan pita hitam di lengan kanan sebagai bentuk ketegaran.

Belasungkawa, Pelaku Pasar Modal Kenakan Pita Hitam di Lengan Kanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/perempuan-bangsa-pkb-kutuk-keras-aksi-bom-gereja-surabaya_m_212197.jpeg" alt="Sekretaris Jendera DPP Puan PKB, Luluk Hamidah" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jendera DPP Puan PKB, Luluk Hamidah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal DPP Perempuan Bangsa PKB, Luluk Nur Hamidah mengutuk keras aksi bom bunuh diri di tiga Gereja di Surabaya, Jawa Timur. Luluk menyebut&nbsp; peristiwa tersebut sangat tak manusiawi. "Saya juga menyampaikan rasa duka cita sedalam-dalamnya kepada para korban tak berdosa yang tewas dan terluka. Semoga para keluarga korban tewas diberikan ketabahan.&nbsp; Percayalah kami semua bersama Anda saat ini. Doa dan keprihatinan kami menyertai keluarga korban. Saya harap korban luka-luka segera mendapatkan pertolongan dan&nbsp; bantuan yang dibutuhkan, baik pengobatan maupun upaya pemulihan pasca trauma," ujarnya kepada JawaPos.com, Minggu (13/5). Luluk meyakini bahwa tindakan terorisme tidak pernah dapat dibenarkan dan ditolerir dengan alasan dan kondisi apapun. Terorisme, jelas Luluk, selain menjadi tindakan yang melawan semua hukum Allah, melanggar semua ajaran kebajikan dari semua agama, hak asasi manusia, juga idelogi&nbsp; paling menjijikkan yang harus diwaspadai dan dilawan oleh semua. "Mendukung aparat keamanan untuk bekerja secara profesional memelihara rasa aman masyarakat, memburu para pelaku dan menyeret semua aktor-aktor terkait aksi Bom bunuh&nbsp; diri di Surabaya serta menegakkan hukum seadil-adilnya buat mereka semua," jelas dia. Luluk mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa Terorisme akan berusaha membonceng realitas kemiskinan dan kesenjangan sosial. "Terorisme juga dapat ditanamkan melalui pengajaran agama yang kaku dan formalistis, kurikulum pendidikan di sekolah, tayangan-tayangan di Televisi, konten Media&nbsp; sosial, juga interaksi yang intens dalam peer grup dan jejaring sosial lainnya," tandasnya.

Perempuan Bangsa PKB Kutuk Keras Aksi Bom Gereja Surabaya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bom gereja surabaya

Berita Terkini