<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sepintas-tentang-soeharto-yang-tumbang-20-tahun-lalu-di-tanggal-21-mei_m_214244.jpeg" alt="Mendiang Presiden Soeharto. (ISTIMEWA)" width="100%">
<figcaption>Mendiang Presiden Soeharto. (ISTIMEWA)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Rencana pemberian gelar pahlawan kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, tengah menyita perhatian publik. Sebagian pihak menolak dan mendukung terhadap rencana penyematan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, menegaskan pentingnya melihat secara utuh fakta sejarah dalam menyikapi wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.&nbsp; &ldquo;Pahlawan itu berasal dari bahasa Sanskerta, pahala yang berarti buah atau hasil. Lalu ditambah &lsquo;wan&rsquo; sebagai penanda kepemilikan. Jadi, pahlawan adalah orang yang menerima hasil dari apa yang dia lakukan,&rdquo; kata Bonnie kepada wartawan, Jumat (7/11). Sejarawan itu menjelaskan, gelar pahlawan nasional mulai diberikan pada 1950-an sebagai bagian dari upaya memperkuat identitas bangsa pasca-kemerdekaan. Presiden Soekarno kala itu menetapkan Abdul Muis sebagai pahlawan nasional pertama. &ldquo;Pada 1950, Bung Karno berembuk untuk memberikan gelar pahlawan kepada mereka yang berjuang secara fisik melawan Belanda, bahkan menjadi korban penjajahan. Abdul Muis itu penulis, wartawan, aktivis politik, dan tokoh Syarikat Islam yang selalu diawasi intelijen Belanda,&rdquo; jelasnya. Terkait wacana pemberian gelar kepada Soeharto, Bonnie menekankan ada syarat ketat yang harus dipenuhi. &ldquo;Salah satu poin penting adalah tidak boleh ada cacat yang bisa mengurangi nilai perjuangan. Itu syarat yang sangat ketat,&rdquo; tegasnya. Bonnie menilai, dalam masa kepemimpinan Soeharto terdapat sejumlah catatan sejarah penting yang tidak boleh diabaikan, mulai dari terbatasnya kebebasan berekspresi hingga krisis ekonomi yang terjadi di penghujung Orde Baru. &ldquo;Wacana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto harus melihat fakta sejarah secara utuh. Dulu, kritik kepada penguasa bisa dianggap subversif dan berujung penangkapan, bahkan penghilangan. Itu fakta sejarah,&rdquo; tuturnya. Ia menambahkan, Soeharto memang tokoh besar, namun juga bagian dari sejarah yang meninggalkan luka bagi bangsa, terutama pada masa reformasi. &ldquo;Krisis tahun 1997&ndash;1998 menunjukkan bahwa apa yang dibangun selama puluhan tahun ternyata rapuh, seperti raksasa berkaki tanah liat,&rdquo; ujarnya. Menurut Bonnie, seorang pahlawan sejati tidak seharusnya meninggalkan penderitaan bagi bangsanya sendiri. Bonnie juga menyinggung berbagai peristiwa perampasan dan penderitaan rakyat di masa itu. &ldquo;Bukan dia yang menyebabkan ratusan ribu orang kehilangan nyawa atau hartanya. Kita bisa lihat di Waduk Kedung Ombo, Tapos, Cimacan, banyak perampasan terjadi,&rdquo; urainya. Ia menilai, sosok pahlawan sejati seharusnya adalah mereka yang membawa kebahagiaan, bukan duka, bagi rakyatnya. Bonnie mengusulkan agar penilaian terhadap tokoh-tokoh yang layak diberi gelar pahlawan nasional diserahkan kepada generasi mendatang. &ldquo;Menurut saya, biarkan generasi setelah masa itu yang menilai. Mereka lebih berjarak dan objektif dalam menentukan siapa pahlawan sejati dan siapa yang bukan,&rdquo; pungkasnya.

Bonnie Triyana minta penilaian gelar pahlawan untuk Soeharto dilihat utuh, termasuk sisi kelam Orde Baru dan krisis 1998.

Politis PDIP Bonnie Triyana: Gelar Pahlawan untuk Soeharto Harus Dilihat dari Aspek Luka Sejarah Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/10/kYQxMImG1Ll6wvLy9GPCNGyerfsItjS9cfUP5Dhe-1204811195.jpg" alt="Di bawah guyuran hujan, pulan masyarakat sipil yang tergabung dalam aliansi Arek Gerak tetap menggelar demo Tolak UU TNI di Taman Apsari, Surabaya, Kamis (10/4). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Di bawah guyuran hujan, pulan masyarakat sipil yang tergabung dalam aliansi Arek Gerak tetap menggelar demo Tolak UU TNI di Taman Apsari, Surabaya, Kamis (10/4). (Riana Setiawan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tindakan prajurit TNI yang mengintervensi kegiatan akademik di lingkungan kampus dinilai mengancam kebebasan berekspresi dan akademik. Pasalnya, belakangan ini peristiwa itu terjadi berulang kali usai pengesahan Revisi UU TNI pada Maret 2025. Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Bonnie Triyana menyesalkan terjadinya peristiwa itu. Ia menyesalkan kehadiran prajurit militer yang memasuki area perguruan tinggi, karena berpotensi mencederai kebebasan akademik. "Peristiwa kedatangan aparat tentara ke kampus bisa ditafsirkan sebagai upaya mendikte, bahkan menjadi bentuk tindakan intervensi kebebasan akademik yang mutlak memerlukan suasana yang kondusif bagi kebebasan berpikir dan berekspresi intelektual," kata Bonnie Triyana kepada wartawan, Rabu (23/4). Rentetan intervensi itu terjadi setelah disahkannya revisi UU TNI. Peristiwa pertama terjadi pada 24 Maret 2025 antara BEM dan Kodim 0701 Banyumas, Jawa Tengah, yang dilatarbelakangi aksi protes RUU TNI pada 21 Maret 2025. Empat hari setelahnya, mahasiswa Papua merasa terancam dengan beredarnya surat dari Kodim 1707/Merauke yang dikirimkan kepada Sekretariat Daerah Merauke untuk meminta data mahasiswa. Dalam surat yang beredar, pihak Kodim menjelaskan dua dasar permintaan data tersebut, yaitu program kerja bidang intelijen/pengamanan dan pertimbangan komando, serta Staf Kodim 1707/Merauke. Ketiga, pengumuman kerja sama antara TNI dan Universitas Udayana pada 26 Maret. Meski perjanjian itu diteken oleh Rektor Universitas Udayana, I Ketut Sudarsana, dan Panglima Kodam IX/Udayana, Muhammad Zamroni, atas nama Kepala Staf Angkatan Darat pada 5 Maret di Denpasar, informasi tersebut menjadi sorotan. Selain itu, kedatangan anggota TNI dalam diskusi bertema &lsquo;Fasisme Mengancam Kampus: Bayang-Bayang Militer bagi Kebebasan Akademik&rsquo; di Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, pada 14 April 2025. Bahkan, ada pula kejadian kedatangan Dandim Depok 0508 Kolonel Iman Widhiarto ke kampus Universitas Indonesia (UI) pada 16 April 2025, saat mahasiswa sedang menggelar Konsolidasi Nasional Mahasiswa. Meski TNI menyatakan hadir karena mendapat undangan, pihak kampus membantah mengundang militer dalam acara konsolidasi mahasiswa tersebut. Bonnie menegaskan, kampus merupakan area yang bebas dari intervensi pihak manapun yang tidak berkepentingan. Ia menekankan, setiap lembaga pendidikan tinggi memiliki hak otonomi yang dilindungi undang-undang, termasuk dalam hal menjaga suasana akademik yang bebas dari tekanan maupun intimidasi dari pihak luar. "Kampus adalah arena akademik yang harus steril dari intervensi apapun yang tak relevan dengan kepentingan akademik itu sendiri," tegas Bonnie. Bonnie menilai, fenomena tentara masuk kampus ini sebagai kemunduran demokrasi yang mengingatkan pada masa Orde Baru (Orba). Sebab, pada masa itu militer memiliki peran dominan dalam kehidupan sipil, termasuk institusi pendidikan. Fenomena masuknya anggota militer ke kampus tanpa undangan, kata Bonnie, dikhawatirkan akan memengaruhi kebebasan akademik dan menumpulkan daya kritis sivitas akademika.&nbsp; "Jangan pernah kembali ke masa lalu untuk hal yang kurang baik bagi kualitas kebebasan akademik dalam demokrasi kita," ujar Bonnie. Sebagai anggota Komisi DPR yang membidangi urusan pendidikan, Bonnie meminta semua pihak, khususnya aparat, untuk memberikan ruang bagi mahasiswa dan akademisi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan terbebas dari ketakutan atas intervensi pihak lain. "Biarkan insan akademis mengembangkan ilmu pengetahuan dan tradisi intelektualnya tanpa perasaan takut dan terkekang," pungkasnya.

Legislator PDIP menyesalkan kehadiran TNI di kampus, mengingatkan akan bahaya intervensi terhadap kebebasan akademik seperti era Orba.

Kritik Prajurit TNI Intervensi Aktivitas di Kampus, Legislator PDIP Ingatkan Bonnie Triyana Jangan Sampai Masa Kelam Orde Baru Terulang

<div id="m#msg-f:1811273666752859218" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/26/tia-2744785919.jpeg" alt="Tia Rahmania gagal dilantik sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Dapil Banten I. Musababnya, dia dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)." width="100%">
<figcaption>Tia Rahmania gagal dilantik sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Dapil Banten I. Musababnya, dia dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com-Calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Banten I Tia Rahmania tidak terima dipecat PDI Perjuangan. Tia melalui tim kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas pemecatan dirinya sebagai Anggota DPR RI terpilih dan kader PDIP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015132801/menuai-hasil-di-usia-tua-rahasia-10-weton-lahir-yang-mampu-bangkit-hingga-kaya-di-usia-senja-menurut-primbon-jawa">Menuai Hasil di Usia Tua: Rahasia 10 Weton Lahir yang Mampu Bangkit Hingga Kaya Di Usia Senja Menurut Primbon Jawa</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sudah (mengajukan gugatan). Sidangnya tanggal 10 Oktober 2024," kata kuasa hukum Tia Rahmania, Jupryanto Purbo dikonfirmasi, Kamis (26/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan, pihaknya menggugat Mahkamar Partai, Bonnie Triyana, Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya. Serta turut tergugat yakni, DPP PDIP, Bawaslu dan KPU RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jupryanto menjelaskan, dugaan pergantian Tia Rahmania di kursi DPR RI didasari keputusan Mahkamah Partai yang dibuat tak sesuai dengan fakta. Menurutnya,</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Tia dituduh melakukan penggelembungan suara dengan mengambil suara dari calon lainnya pada Pileg 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Faktanya bukan Ibu Tia yang melakukan itu, kan udah ada keputusan Bawaslu daerah bahwa ada pelanggaran administratif yang dilakukan penyelenggara, bukan Bu Tia," tegas Jupryanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menilai, tindakan Mahkamah Partai merupakan fitnah dan suatu kejahatan terhadap kehormatan seseorang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Fitnah itu, itu mau kita clearkan, kejahatn itu terhadap kehormatan seseorang. Besok kemungkinan laporannya," terangnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jupryanto mengungkapkan, Tia Rahmania baru mengetahui perubahan namanya di KPU pada tanggal 23 September 2024, Senin malam. Dihari yang sama ketika kliennya mengkritik keras Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Sedangkan surat pemecatan fisiknya baru diantarkan ke rumahnya pada hari ini, Kamis (26/9).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Surat pemecatan Tia Rahmania telah ditanda tangani sejak 13 September, dan tidak pernah disampaikan kepada yang bersangkutan Tia Rahmania, sehingga muncul dugaan adanya kelompok kejahatan yang sengaja ingin menjatuhkan Tia Rahmania di waktu menjelang pelantikannya," sesal Jupryanto.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ketua DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy sebelumnya menegaskan, pihaknya siap menghadapi upaya hukum calon anggota legislatif (caleg) DPR RI terpilih daerah pemilihan (Dapil) Banten I Tia Rahmania. Hal ini setelah PDIP memecat Tia Rahmania, lantaran terbukti bersalah melakukan pelanggaran penggelembungan suara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Terkait dengan ke depannya, apabila ada hal-hal yang lainnya, apakah ada upaya hukum, tentunya kami dari partai sudah melakukan proses,&rdquo; tegas Ronny di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ronny menjelaskan, proses pemecatan Tia sudah melalui banyak hal dengan ketentuan yang sesuai anggaran dasar atau anggaran rumah tangga (AD/ART) DPP PDIP.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Ini sesuai dengan undang-undang partai politik dan ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita dan peraturan partai di internal kita,&rdquo; tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga mengatakan, PDIP tak keberatan apabila Tia melakukan upaya hukum. Ronny menegaskan pihaknya bakal menghadai Tia. &ldquo;Jadi silakan saja, tentunya nanti kita akan lihat kedepannya dan kita akan hadapi,&rdquo; tuturnya. (*)</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Banten I Tia Rahmania tidak terima dipecat PDI Perjuangan.

Tak Terima Dipecat, Tia Rahmania Gugat Mahkamah PDIP Hingga Bonnie Triyana ke PN Jakpus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/26/tia-2744785919.jpeg" alt="Tia Rahmania gagal dilantik sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Dapil Banten I. Musababnya, dia dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)." width="100%">
<figcaption>Tia Rahmania gagal dilantik sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Dapil Banten I. Musababnya, dia dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Tia Rahmania gagal dilantik sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Dapil Banten I. Musababnya, dia dipecat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini diketahui berdasarkan surat Keputusan KPU Nomor 1368 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KPU Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilihan Umum tahun 2024. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua KPU Mochammad Afifuddin dan Sekjen KPU Andi Krisna tertanggal 23 September 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam Pileg 2024, Tia berhasil mengantongi 37.359 suara di Dapil Banten I mencakup wilayah Lebak-Pandeglang. Perempuan yang dikenal sebagai aktivis perempuan dan anak ini berhasil mengungguli Bonnie Triyana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015130369/sakral-dan-melekat-dengan-tradisi-inilah-7-makna-prosesi-pranikah-yang-dilakukan-oleh-pengantin-adat-jawa">Sakral dan Melekat dengan Tradisi, Inilah 7 Makna Prosesi Pranikah yang Dilakukan oleh Pengantin Adat Jawa</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya, kursi DPR RI Tia akan diserahkan kepada Bonnie yang memperoleh 36.516 suara sah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Beberapa waktu lalu, Tia memang sempat menjadi sorotan publik usai videonya mengkritik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron viral. Saat itu Ghufron memberikan materi anti korupsi di Lemhanas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015130079/pelatih-timnas-garuda-muda-indra-sjafri-kedepankan-menang-daripada-bermain-indah-maladewa-pun-dilibas-4-0">Pelatih Timnas Garuda Muda Indra Sjafri Kedepankan Menang daripada Bermain Indah, Maladewa pun Dilibas 4-0!</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tia kemudian memotong pemaparan Ghufron. Dia menyinggung perkara Ghufron yang pernah disidang etik oleh Dewas KPK karena dugaan penyalahgunaan wewenang. Bahkan dia menyinggung agar panitia menghadirkan pemateri dengan nilai-nilai baik.</div>

Tia Rahmania gagal dilantik sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Dapil Banten I. Musababnya, dia dipecat oleh PDIP.

Usai Viral Semprot Nurul Ghufron, Tia Rahmania Gagal jadi Anggota DPR Karena Dipecat PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/17/WhatsApp-Image-2023-06-17-at-124733-2330217878.jpg" alt="Pidato kebudayaan sejarawan Bonnie Triyana di Pendopo Museum Multatuli, Jumat (16/6) malam." width="100%">
<figcaption>Pidato kebudayaan sejarawan Bonnie Triyana di Pendopo Museum Multatuli, Jumat (16/6) malam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sejarawan Bonnie Triyana mengungkapkan masih terdapat perilaku kolonialitas yang melekat di tengah kehidupan masyarakat. Meskipun kolonialisme sudah berakhir seiring hengkangnya kekuasaan Belanda di Indonesia, tapi perilaku tersebut masih membelenggu dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut diungkapkan pria asal Lebak itu dalam pidato kebudayaan yang disampaikan di hadapan ratusan warga yang hadir dan berkumpul di Pendopo Museum Multatuli, Jumat (16/6) malam. &rdquo;Kolonialitas sebagai sebuah konsep untuk menggambarkan dampak sosial, budaya, dan epistemik dari kolonialisme masih bisa kita kenali hingga hari ini, mengacu pada cara-cara warisan kolonial yang berdampak pada sistem budaya dan sosial serta pengetahuan dan produksinya,&rdquo; kata Bonnie Triyana. Dalam catatan Bonnie, paling tidak ada sepuluh hal dalam kehidupan sehari-hari yang masih terwarisi dampak kolonialisme di berbagai bidang. Di sektor pendidikan, misalnya. Pemerintah kolonial menyediakan pendidikan tidak untuk semua golongan, melainkan hanya kepada kaum bangsawan yang sejak kedatangan kolonialisme ke Indonesia, menjadi rekan sejawat dalam memerintah negeri ini. &rdquo;Hanya golongan elite yang mampu mengakses pendidikan bermutu tinggi tersebut hari ini, sebagaimana golongan bangsawan di masa lalu,&rdquo; jelas Bonnie Triyana. Bidang lain yang masih terwarisi kolonialisme adalah feodalisme sebagai hal paling erat di sistem politik Indonesia. Sejak VOC pada 1602, mulai berlaku sebutan bupati yang diartikan sebagai sebutan para anggota kelompok elite yang berdinas. &rdquo;Mereka dipilih atas hubungan darah, keturunan, dan banyaknya pemberian upeti. Bahkan cara kerja pemilihan ini dibuat petinggi pribumi, sedangkan gubernur VOC tidak tahu,&rdquo; ungkap Bonnie Triyana. &rdquo;Ternyata feodalisme berangkat dari pribumi yang memiliki keistimewaan atas kekayaan yang dimiliki. Mereka dipilih atas dasar kepemilikannya, bukan seberapa bagus kinerjanya,&rdquo; tambah dia. Sementara itu, lanjut dia, adipati memiliki tugas memantau kegiatan masyarakat dalam sektor agraris dan pemberian upeti. Bahkan mereka juga mengumpulkan upeti dari masyarakatnya. Selain itu, jabatan-jabatan terendah seperti kepala distrik diwajibkan untuk memberikan hadiah kepada atasan agar bisa bertahan. &rdquo;Pemberian hak istimewa kepada mereka tidak sepadan dengan kinerja yang dilakukan. Hal ini memiliki pola yang sama pada saat ini, dengan nuansa feodalisme gaya baru yang hari ini praktiknya bisa kita lihat berkelindan dalam praktik demokrasi elektoral,&rdquo; papar Bonnie Triyana. Bonnie menyoroti sektor kesehatan yang sejak zaman Belanda banyak warga belum terpenuhi kebutuhan dasar gizinya. Hal itu mengakibatkan kekurangan gizi dan stunting yang menjadikan tumbuh kembang anak terhambat. Demikian halnya dengan diskriminasi rasial yang secara formal sejak 1812 merancang aturan melalui lewat kesepakatan Belanda dan kesultanan untuk melindungi orang Tionghoa dan melahirkan banyak masalah. Belanda juga menganggap orang Jawa sebagai orang yang mendalami sejarah, tetapi tertinggal dalam segi perkembangan ilmiah lewat mitos pemalas. Trauma terhadap paham kiri dan kanan juga jadi hal lain yang disorot Bonnie. Kekerasan sering dilazimkan sebagai resolusi saat merespons segala hal yang terjadi di status quo. Bonnie tegas menolak mitos buruh pemalas. &rdquo;Jadi mitosnya, kalau gaji buruh dinaikkan, akan makin malas bekerja,&rdquo; papar Bonnie. Selain itu, Bonnie mengkritik terhadap praktik stratifikasi sosial dan menyebabkan diskriminasi terhadap kelas bawah. &rdquo;Jabatan-jabatan tertinggi terus diisi pihak yang kuat dan mempunyai hak istimewa. Ketika mereka sudah berada di strata atas, dengan mudahnya membuat kebijakan yang bisa menyengsarakan kelas bawah. Seperti pungutan liar, setoran atau pemberian hadiah kepada atasan, dan gratifikasi,&rdquo; urai Bonnie Triyana. Bonnie mengecam patriarki dalam politik. Kolonialisme merangkul feodalisme yang melestarikan sistem patriarkis yang cara kerjanya masih berlaku hingga hari ini. Terakhir, dia menyorot apartheid dalam pembangunan kota. Bukan rahasia lagi jika pengembang perumahan kelas menengah atas mampu menghadirkan berbagai fasilitas umum dan sosial bagi warga. &rdquo;Jauh lebih baik dari warga yang tinggal di perkampungan tanpa kehadiran berbagai fasilitas sebagaimana yang dinikmati mereka yang hidup di dalam kompleks perumahan elite,&rdquo; ucap Bonnie Triyana. &nbsp;

Sejarawan Bonnie Triyana menyebut masih terdapat perilaku kolonialitas yang melekat di tengah kehidupan masyarakat sehari-hari

Dihadiri Ratusan Peserta, Sejarawan Bonnie Menyoal Praktik Kolonialitas lewat Orasi Kebudayaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/15/bonie-multatuli-2369187470.jpg" alt="Sejarawan Indonesia Bonnie Triyana." width="100%">
<figcaption>Sejarawan Indonesia Bonnie Triyana.</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp; Sejarawan Indonesia Bonnie Triyana menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait pengakuan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte atas kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Meski demikian, Bonnie menilai pengakuan itu telah menandai babak baru pemahaman sejarah Belanda terhadap revolusi kemerdekaan Indonesia.&nbsp; "Pengakuan ini mengakhiri ambiguitas sikap pemerintah Belanda. Namun demikian ada beberapa catatan penting yang perlu digarisbawahi menanggapi pengakuan kemerdekaan tersebut," kata Bonnie dalam keterangantertulisnya, Kamis, (15/6). Bonnie juga menjelaskan, pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia ini menjadi momentum penting bagi kedua bangsa untuk belajar dari sejarah kelam kolonialisme. Praktik perbudakan, penindasan, diskriminasi, rasialisme, dan kekerasan oleh negara terhadap warganya dan kekerasan horizontal antarwarga harus segera diakhiri.&nbsp; "Penulisan sejarah seyogyanya mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sebagai pembelajaran bagi generasi muda di masa kini dan masa depan. Melalui pemahaman sejarah yang lebih baik diharapkan hubungan kedua bangsa semakin erat di masa yang akan datang tanpa harus melupakan apa yang terjadi di masa lalu, atau bahkan menghindari soal-soal penting di dalam pengungkapan sejarah itu," ujar Bonnie. Selain itu, lanjutnya, pengakuan kemerdekaan tersebut berdampak pada eratnya kerja sama Indonesia-Belanda. Hal itu bisa terjadi karena hubungan kedua negara harus berdasarkan prinsip-prinsip kepercayaan (trust) dan kesetaraan (equality).&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01942136/pernah-menggugat-belanda-sejarawan-bonie-bakal-hadiri-festival-seni-multatuli-di-lebak">Pernah Menggugat Belanda, Sejarawan Bonie Bakal Hadiri Festival Seni Multatuli di Lebak</a> "Bentuk konkret dari kerjasama ini bisa saja dalam bentuk pemberian visa on arrival kepada warga Indonesia yang hendak berkunjung ke Belanda. Karena selama ini pemberian fasilitas tersebut sudah disediakan bagi warga Belanda saat berkunjung ke Indonesia untuk kunjungan singkat," jelasnya. "Tak hanya itu kerja sama lain yang bisa menjadi wujud hubungan baik kedua negara adalah dalam bidang pendidikan, pertanian, atau sektor penting lainnya," katanya menambahkan. Diketahui, sebelumnya Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte secara resmi mengakui sepenuhnya tanpa syarat bahwa kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Rutte menambahkan langkah selanjutnya adalah berkonsultasi dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) agar bisa diakui dan diterapkan secara bersama terkait hubungan kedua negara. Seperti diketahui, selama ini Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949, dan bukan 17 Agustus 1945. Hal itu didasarkan pada penyerahan kedaulatan berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar. Gugatan terkait pengakuan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia kepada Belanda terus dilakukan dan menjadi perbincangan hangat. Dan kini, Belanda secara resmi mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Selama ini Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949, dan bukan 17 Agustus 1945. Hal ini pun menuai catatan kritis.

Belanda Baru Mengakui Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945, Sejarawan Sampaikan Catatan Kritis

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/bonie-multatuli-69789768.jpg" alt="Sejarawan muda Bonnie Triyana" width="100%">
<figcaption>Sejarawan muda Bonnie Triyana</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejarawan muda Bonnie Triyana dijadwalkan hadir sebagai pembicara dalam Pidato Kebudayaan di Panggung Festival Seni Multatuli di Rangkasbitung, Lebak, pada Jumat, 16 Juni 2023 mendatang. Informasi itu disampaikan langsung Ubaidilah Muchtar, Kepala Museum Multatuli, dalam keterangannya di hadapan awak media (13/6).&nbsp; Pria yang akrab disapa Ubay itu mengatakan, Bonnie Triyana didapuk sebagai pembicara lantaran rekam jejaknya yang kuat dalam memberi perhatian terhadap kehidupan warga marjinal. Hal itu disebutnya sesuai dengan semangat Multatuli yang hidup dua abad silam dalam membela kepentingan masyarakat yang hidup ditindas oleh Bupati Lebak masa itu.&nbsp; Bahkan, Ubay juga menyebut Bonnie Triyana sebagai putera asli Rangkasbitung, Lebak, sehingga diyakini mampu memahami dan menghayati kehidupan masyarakat di wilayah selatan Banten.&nbsp; &ldquo;Bonnie Triyana adalah putera asli Lebak. Sebagai sejarawan, dia sudah banyak bicara di forum-forum internasional. Kini saatnya Bung Bonnie kami daulat sebagai pembicara dalam Pidato Kebudayaan di Festival Seni Multatuli di tanah kelahirannya sendiri di Rangkasbitung, Lebak, pada Jumat malam mendatang,&rdquo; urai Ubaidilah. Diketahui, Bonnie Triyana sempat membuat heboh karena tulisannya yang berbahasa Belanda mengenai Agresi Militer ditanggapi secara reaktif oleh sejumlah kalangan di negara yang pernah menjajah Indonesia tersebut.&nbsp; Bonnie mengkritik penggunaan istilah &lsquo;Bersiap&rsquo; di Belanda yang acap digunakan untuk menggambarkan orang Indonesia yang primitif dan tidak beradab sebagai pelaku kekerasan. Bahkan, Bonnie dengan tegas membela Indonesia dengan mengungkap fakta-fakta sejarah terkait kekerasan yang pernah terjadi di masa lalu yang justru banyak dilakukan tentara Belanda di era kolonial. Tak hanya dilaporkan ke polisi, Bonnie juga hadir di Gedung Parlemen Belanda untuk menjelaskan sikapnya.&nbsp; Di hadapan para anggota parlemen yang sebagiannya diisi partai sayap kanan, Bonnie tak menggeser sikapnya dalam membela martabat Indonesia. Perdebatan Bonnie Triyana menghadapi anggota parlemen Belanda dari sayap kanan mengingatkan banyak pihak pada pidato pembelaan Bung Karno di persidangan Landraad, Bandung, dengan tajuk Indonesia Menggugat.&nbsp; Pada waktu itu, Bung Karno bersama Gatot Mangkupraja, Maskun, dan Supriadinata didakwa hendak menggulingkan kekuasaan Hindia Belanda. Pidato pembelaan Bung Karno menjadi salah satu dokumen politik penting dalam menentang kolonialisme dan imperialisme.

Bonnie Triyana didapuk sebagai pembicara lantaran rekam jejaknya yang kuat dalam memberi perhatian terhadap kehidupan warga marjinal

Pernah Menggugat Belanda, Sejarawan Bonie Bakal Hadiri Festival Seni Multatuli di Lebak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/bahwa_perang.jpg" alt="MASA-MASA PENUH GEJOLAK: Para pengunjung Pameran" width="100%">
<figcaption>MASA-MASA PENUH GEJOLAK: Para pengunjung Pameran</figcaption>
</figure>Sudut Pandang ’’Revolusi’’ Indonesia yang Personal dan Mendalam di Amsterdam  Pameran ”Revolusi” bermaksud memberikan jawaban kepada generasi ketiga Belanda tentang apa yang terjadi di Indonesia pada masa sesudah kemerdekaan. Mediumnya ratusan benda personal dan karya seni yang dipinjam dari berbagai negara.  DINARSA KURNIAWAN, Amsterdam  ---  K.C. TAYLOR terpaku di depan etalase yang berisi sebuah kemeja lusuh penuh lubang di sana-sini. Paling terlihat adalah koyak besar di sebelah kanan bagian dada kemeja itu. Sejenak kemudian Taylor membaca keterangan yang tertera di samping kemeja tersebut.  Di sana tertulis itu adalah seragam tempur milik Tjokorda Rai Pudak, seorang pejuang kemerdekaan dari Bali. Rupanya, lubang menganga di kemeja tersebut berasal dari tembakan tentara Belanda yang menembus dada kanannya sehingga membuat dia terbunuh. Usianya 42 tahun ketika peluru tentara patroli Belanda menembus dadanya di Ubud pada 9 Oktober 1946.  ’’Ini sangat berkesan buat saya, sekaligus sangat menyedihkan. Saya bisa membayangkan bagaimana upaya sebuah negara berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya saat menyaksikan pameran ini,’’ ungkapnya saat ditemui di sela Pameran Revolusi di Rijkmuseum, Amsterdam, Belanda, pada Rabu (1/6).  Bagi Taylor, pesan yang ingin disampaikan dalam pameran tersebut sangat personal dan menyentuh hati. Sangat mendalam. Dia mengatakan, kegetiran yang menganga dalam situasi penuh kekacauan itu tergambar jelas melalui kisah yang menyertai benda-benda yang dipajang dalam pameran tersebut.  Pameran itu menyoroti era 1945–1949, masa setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Atau yang biasa disebut ’’masa revolusi’ atau ’’revolusi bergerak’’. Di sisi lain, Belanda ingin kembali menduduki Indonesia setelah sekutu memenangkan Perang Dunia II.  Rentetan peristiwa yang merentang sepanjang tahun tersebut tak hanya memengaruhi Indonesia. Namun, juga memberi bensin bagi perjuangan bangsa-bangsa lainnya untuk lepas dari kolonialisme.  Pameran itu merepresentasikan pandangan dan kisah pribadi lebih dari 20 saksi sejarah selama peristiwa revolusi berlangsung. Mereka berasal dari beragam kalangan, mulai dari diplomat, jurnalis, seniman, politisi, bahkan orang-orang biasa yang secara kebetulan waktu dan tempat membawanya untuk mengalami peristiwa revolusi.  ’’Berangkat dari kisah yang personal, kami ingin pengunjung melihat lebih dekat apa yang terjadi selama revolusi. Perang bukan sekadar bunuh-bunuhan,’’ ungkap Bonnie Triyana, salah seorang kurator dalam Pameran ”Revolusi”.  Dia menuturkan, selama ini narasi besarnya adalah bagaimana peristiwa revolusi itu dari versi Belanda maupun versi Indonesia. ’’Tapi, kalau kita melihat lebih dekat, ternyata banyak sekali perspektif. Begitu banyak cerita,’’ ucapnya.  Dia menambahkan, multiperspektif itulah yang ditampilkan dalam Pameran ”Revolusi”. Pameran itu menurut Bonnie juga menjadi semacam jawaban bagi generasi ketiga di Belanda tentang apa yang terjadi di Indonesia pada masa yang penuh gejolak tersebut dan peristiwa apa saja yang dialami kakek-nenek mereka. ’’Karena mungkin generasi keduanya tidak mau bicara apa yang terjadi pada masa itu. Mungkin trauma yang diturunkan dari orang tua mereka,’’ ujarnya.  Karena itulah, pria yang juga pemimpin redaksi Historia.id itu bersama kurator lainnya, yaitu Harm Stevens (kurator Rijkmuseum), Marion Anker (kurator Rijkmuseum), serta Amir Sidharta (direktur Museum Lippo/Museum Pelita Harapan) pun mempersiapkan pameran tersebut dengan sangat hati-hati.  Bonnie mengatakan, ide untuk membuat pameran itu kali pertama tercetus pada 2017. Kemudian, pada 2019 para kurator mulai berkumpul dan melakukan riset. Mematangkan konsep sekaligus mengurasi benda apa saja yang perlu dipinjam untuk ditampilkan dalam pameran tersebut.  Seluruhnya ada lebih dari 200 benda, baik yang merupakan benda personal maupun karya seni yang dipajang dalam ekshibisi yang berlangsung pada 11 Februari hingga 5 Juni 2022. Beragam benda tersebut dipinjam dari Australia, Belgia, Belanda, Inggris, Belanda, dan Indonesia.  Di antara benda-benda personal itu bukan hanya milik orang Indonesia, ada juga yang punya orang Belanda yang mengalami peristiwa revolusi. Salah satunya ada sebuah gaun lengan panjang milik Jeanne van Leur-de Loos yang dibuat di Jakarta pada 1945.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/bahwa_perang_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Gaun milik Jeannevan van Leur-de Loos, salah satu benda personal yang dipamerkan. (DINARSA KURNIAWAN/JAWA POS)  Gaun itu dibuat Jeanne dari peta berbahan sutra milik tentara Inggris karena tekstil sangat langka. Selain itu, Jeanne berkisah bahwa saat itu kebencian kepada orang-orang Eropa memuncak di Indonesia.  Itu juga tampak di pasar dan toko di tempatnya tinggal, Kampung Makassar, Jakarta Timur. Pada 25 Januari 1946, dia berlayar ke Belanda dan tak pernah kembali. Gaun sutra itu dibawanya serta di dalam kopernya.  Karya para seniman Indonesia juga turut ditampilkan di pameran tersebut. Mereka dikumpulkan dalam satu tempat yang memajang sejumlah karya seniman-seniman besar Indonesia dari masa revolusi.  Mereka adalah Affandi, Otto Djaya, Hendra Gunawan, Soedjojono, Basuki Abdoellah, dan Soerono. Lalu, ada pula sejumlah sketsa dari Henk Ngantung dan sketsa-sketsa pertempuran Surabaya karya Tony Rafty, seorang karikaturis asal Australia.  Selain itu, ada sejumlah pamflet dan poster yang disita oleh Belanda dari para pejuang kemerdekaan Indonesia. Foto-foto juga ikut ditampilkan. Di antaranya adalah foto karya Soemarto Frans Mendur yang memotret Soekarno saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 1945.  Foto sekaligus rekaman saat Bung Besar membaca teks proklamasi itu menjadi pembuka bagi Pameran ”Revolusi”. Lalu, sebagai penutup pameran, di galeri paling ujung, para pengunjung disuguhi pemutaran film yang mengisahkan kesaksian para saksi sejarah tentang apa yang mereka atau orang tua mereka alami selama masa revolusi tersebut.  Ketika pintu di galeri terakhir dibuka, pameran tersebut memang sudah selesai. Tapi, kesan tertanam di benak akan melekat dan menjadi kisah yang bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya. Seperti yang dilakukan Monique Patricia, diaspora Indonesia yang tinggal di Rotterdam, Belanda.  Dia mengajak putrinya, Chrischantelle Natahusada, untuk menyaksikan pameran itu dan merasakan putrinya yang berumur 14 tahun itu merasa terhubung. ’’Pameran ini memberikan cerita kepada saya dan putri saya tentang arti perjuangan. Anak saya bilang ke saya, aku shock, Ma. Bahwa untuk sampai jadi Indonesia yang saya rasakan sekarang ada perjuangan yang beberapa kisahnya ada di pameran ini,’’ tuturnya menirukan ucapan putrinya tersebut. (*/c17/ttg)

Bahwa Perang Bukan Sekadar Bunuh-bunuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/guyonan-bung-hatta-cuma-di-bulan-yang-belum-ada-restoran-padang_m_.jpg" alt="Kurator Pameran Bonnie Triyana (kiri) dan Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid (kanan) saat pembukaan pameran bertajuk" width="100%">
<figcaption>Kurator Pameran Bonnie Triyana (kiri) dan Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid (kanan) saat pembukaan pameran bertajuk</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menurut Eddie Canbera sekarang sudah menjadi kota besar, penduduknya beberapa ratus ribu orang. Dua puluh tahun yang lalu Canbera masih satu kota kecil, penduduknya kira-kira 30 atau 40 ribu orang. Menurut Eddie Gemmala dengan dia juga makan di restoran Padang. Menurut Eddie malahan ada 3. Mungkin hanya di bulan yang belum ada restoran Padang. Surat Mohammad Hatta kepada sang putri, Gemala (24 Juni 1974) SIAPA bilang Mohammad Hatta sosok yang tak bisa guyon? Surat di atas yang ditulis untuk putri keduanya, Gemala Rabi'ah, itu menunjukkan bahwa sang proklamator juga pandai melempar canda. Surat tersebut termasuk yang ikut dipamerkan dalam Pameran <a href="https://www.jawapos.com/features/11/11/2018/liku-liku-perburuan-surat-surat-tokoh-pendiri-bangsa" target="_blank">Surat Pendiri Bangsa</a> di Museum Nasional, Jakarta, mulai kemarin hingga 22 November nanti. Selain Hatta, ada surat-surat pribadi Soekarno, Sutan Sjahrir, RA Kartini, Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, dan John Lie. Narpati Wisjnu Ari Pradana, salah seorang pengunjung, yang datang saat pembukaan kemarin (10/11) mengaku seperti mendapat harta karun. Penggemar Sjahrir dan Hatta itu menemukan hal-hal baru yang selama ini tak pernah ditemui di koleksi yang dia punya. "Anak perempuan saya namanya Sjahrazad. Nama lain Sjahrir di Belanda," tuturnya. Pria yang bekerja sebagai programer itu mengatakan bahwa dirinya memiliki banyak koleksi buku tentang Sjahrir dan Hatta. "Saya pernah baca suratnya (surat Sjahrir, Red) kepada Maria Duchateau, tapi saya baru baca di sini dia panggil 'sayang'. Di buku yang saya punya mungkin sudah diedit," ungkapnya. Dia malah mengusulkan, kisah cinta Sjahrir dengan Maria yang notabene merupakan istri temannya patut difilmkan. Sebab, kisah cinta itu sempat masuk koran pada masa penjajahan Belanda. "Belum lagi bagaimana Sjahrir dan anaknya menjahili Bung Hatta saat diasingkan ke Banda Neira. Bayangkan saja, Hatta yang serius dan lempeng dijahili Sjahrir," ungkapnya. Cerita lainnya datang dari kurator Aryono. Dia yang mengumpulkan surat-surat bersama Bonnie Triyana juga merasa mendapat kejutan. Menurut dia, selama ini diketahui bahwa RA Kartini berpandangan feminis. Dia menikah secara terpaksa karena dijodohkan orang tuanya. "Namun, ada satu surat yang menceritakan sosok keibuannya. Dia juga menceritakan bagaiman baiknya Djojoadhiningrat, bagaimana sayangnya kepada salah satu anak Djojo," ucapnya. .... Tunangan saya datang ke sini bulan lalu. Saya begitu terima kasih dan bahagia bahwa kami saling berbagi begitu banyak hal. Sekarang kehidupan saya akan bagus jadi bagus dan kaya atau miskin dan kering... Dia janji akan mendukung saya dengan kuat untuk usaha saya yang berguna untuk orang banyak... Surat RA Kartini kepada Rosa Manuela Abendanon (22 September 1903).&nbsp;

Guyonan Bung Hatta: Cuma di Bulan Yang Belum Ada Restoran Padang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/liku-liku-perburuan-surat-surat-tokoh-pendiri-bangsa_m_.jpg" alt="Pengunjung saat melihat pameran bertajuk" width="100%">
<figcaption>Pengunjung saat melihat pameran bertajuk</figcaption>
</figure>Sebelum berburu ke para ahli waris, museum, hingga ke Belanda, Bonnie Triyana dan Aryono harus memetakan dulu: para tokoh itu pernah berhubungan dengan siapa dan ikut organisasi apa saja. Yang membuatnya lebih sulit, surat-surat tersebut harus bisa menggambarkan pribadi tiap pendiri bangsa secara utuh. FERLYNDA PUTRI-SAHRUL YUNIZAR, Jakarta --- SUDAH berbagai tempat didatangi. Sudah beberapa orang ditemui. Tapi, surat-surat yang ditulis John Lie tak kunjung dikantongi. Padahal, Lie pahlawan nasional. Saat Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948, dia memimpin Angkatan Laut Republik Indonesia melakukan blokade terhadap Belanda di sekitar Aceh. "Akhirnya saya ke Museum Pustaka Peranakan Tionghoa (di Tangerang). Di sana saya bertemu Azmi Abubakar yang memegang surat pribadi hingga album foto John Lie," ucap Aryono. Ari -sapaan akrab Aryono- merupakan tim litbang historia_id. Bersama sejarawan Bonnie Triyana, dia berburu surat para pendiri bangsa. Yang hasilnya dipamerkan mulai kemarin di Museum Nasional, Jakarta, hingga 22 November. Bisa dibayangkan tingkat kesulitannya. Para tokoh tersebut sudah berpuluh-puluh tahun silam meninggal. Dan mereka hidup jauh sebelum ada jejak digital. Di negeri yang tak punya tradisi dan kedisiplinan bagus dalam mengelola berbagai arsip. Riset awal mereka lakukan tiga bulan lalu. Tujuan mereka ialah menemukan gambaran bagaimana hubungan pribadi dan pemikiran sejumlah tokoh bangsa itu. Ari dan Bonnie pun membaca biografi maupun otobiografi para tokoh. Mulanya hanya lima orang, yakni Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, RA Kartini, dan Tan Malaka. Tapi, dalam perjalanan riset, jumlahnya ditambah tiga tokoh lain: Agus Salim, Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryaningrat, dan John Lie Tahap selanjutnya, tentu saja mereka harus mengetuk satu per satu rumah ahli waris. Juga menjelajah jauh sampai ke Belanda, negeri dengan pengelolaan arsip yang sangat bagus. "Biasa, kalau menelusuri kan seperti karambol gitu. Dari sini nembak ke ujung, lalu mental ke sisi lain hingga akhirnya ke tujuan," ujar Ari saat ditemui menjelang pameran hasil kolaborasi dengan Direktorat Sejarah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut kemarin. Ari menceritakan bahwa proses awal itu seperti menggambar peta. Mereka melihat para tokoh tersebut pernah berhubungan dengan siapa saja. Organisasi maupun pergerakan yang diikuti para tokoh dicatat. Lalu mereka mulai bergerak. "Cari dari keluarga dekat dulu," ungkapnya. Yang mereka cari adalah surat tulisan tangan dan menggambarkan pribadi para tokoh. Mereka ingin menceritakan bahwa tokoh pendiri bangsa ini juga manusia. Lengkap dari berbagai sisi. Sayangnya, cara itu tak memuaskan mereka. "Banyak surat yang bermuatan politik," imbuh pria asli Semarang tersebut. Diberi tenggat hanya tiga bulan membuat kerja keduanya kudu ekstrakeras. "Seperti celeng kerjanya," kata Ari, lantas tertawa. Mereka kemudian mulai keluar. Bonnie yang bertugas ke Belanda dan mengontak sejarawan luar negeri. Di Indonesia, Ari menelusuri dari Arsip Nasional dan arsip keluarga ahli waris. "Saya ke tempat Bu Gemala Hatta. Awalnya boleh untuk memajang surat Bung Hatta, namun menjelang pameran tiba-tiba nggak boleh," ucapnya. Di Belanda, Bonnie antara lain mendatangi The International Institute of Social History (IISG) di Amsterdam dan Arsip Nasional Kerajaan Belanda. Bonnie juga mendapat surat Sjahrir dari sejarawan Sorbonne Prancis Kees Snoek. "Dalam cerita Hatta di bukunya, Mengenang Sjahrir, diceritakan Sjahrir kesepian saat di Banda Neira. Lebih kesepian daripada saat dibuang ke Bovendigul. Namun ternyata tidak," ungkap Bonnie. Tapi, dari surat yang dikirimkan Sjahrir kepada Maria Duchateau, istrinya, terungkap di Bovendigul pun dia kesepian. Dalam surat yang ditulis di Tanah Merah, 30 Mei 1935, itu, perdana menteri pertama Indonesia tersebut mengatakan, "Kehidupanku di antara orang buangan keadaannya jauh lebih berat daripada di dalam sel isolasi di penjara." Alasan Sjahrir kesepian: di tempat tersebut dia tidak dapat belajar. Satu-satunya yang dinanti Sjahrir adalah kedatangan kapal yang membawa surat dari istrinya. "...suratmu begitu sangat berarti buatku, aku harap kamu mampu menulisnya secara teratur kepadaku, supaya aku bisa menerima sesuatu setiap kali kapal datang berlabuh," tulis Sjahrir. Dari kedelapan tokoh yang surat-suratnya dipamerkan mulai kemarin, surat-surat Soekarno termasuk yang paling sulit didapat. Kalaupun ada, rata-rata bermuatan politik dan diketik. Bukan ditulis tangan. Padahal, untuk otentisitas, Ari dan Bonnie mencari surat-surat yang ditulis tangan, Dan isinya beragam, bukan hanya tentang politik. Ari mengaku sempat menanyakan langsung surat-surat presiden pertama Indonesia itu kepada sang putri Megawati Soekarnoputri. "Saya akhirnya dapat di Arsip Nasional (Republik Indonesia)," katanya. Tingkat kesulitan mendapatkan surat-surat untuk tiap tokoh tidak sama. Tapi, yang tersulit rata-rata butuh tiga pekan. Setelah melalui proses sortir, ada total 25 surat tokoh yang akhirnya dipamerkan. Salah satu yang tersortir adalah curhat Soekarno dengan Jawaharlal Nehru, perdana menteri pertama India. "Dalam surat itu Soekarno curhat bagaimana negaranya (Indonesia, Red)," cerita Ari. Karena bermuatan politik, surat itu akhirnya tidak ikut dipamerkan. Dari yang ikut dipamerkan, Sukmawati, putri Soekarno lainnya, mengaku diberi tahu Bonnie siapa orang Belanda yang jadi teman gaul sang bapak. Sukmawati enggan menyebut nama lengkap orang tersebut. "Tapi, itu menunjukkan bahwa Soekarno bergaul dengan berbagai bangsa," katanya. Bonnie berharap pameran tersebut dapat mengenalkan generasi milenial pada para tokoh pendiri bangsa. Dia sekaligus mencontohkan agar generasi muda mau mencari sumber utama tiap kali menerima berita. Sehingga bisa terhindar dari hoax. "Harus berpikir secara historis, berpikir secara sebab musabab. Harus utuh dari berbagai sisi," tuturnya.&nbsp;

Liku-liku Perburuan Surat-surat Tokoh Pendiri Bangsa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bonnie triyana

Berita Terkini