<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/07/KEMNAKER-07-B-1716739472.jpg" alt="Menaker Yassierli saat menyampaikan pidato/(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Menaker Yassierli saat menyampaikan pidato/(Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Bonus demografi yang menjadi tantangan masa depan Indonesia bisa menjadi peluang sekaligus ancaman. Dalam dunia kerja misalnya, peningkatan produktivitas tenaga kerja sangat penting dilakukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli mengatakan, bonus demografi hanya akan memberikan nilai tambah bagi bangsa Indonesia apabila didukung oleh tenaga kerja yang berkualitas dan produktif. &ldquo;Mengoptimalkan Bonus Demografi melalui Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja&rdquo; pada acara Peluncuran Dokumen Master Plan Produktivitas Nasional 2025&ndash;2029 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (7/10/2025). Lebih lanjut, Menaker menjelaskan bahwa peningkatan produktivitas merupakan tantangan utama yang perlu dihadapi bersama. Menurutnya, seluruh pihak sudah memahami arah kebijakan dan langkah yang perlu dilakukan, namun kunci keberhasilan terletak pada penerapan yang efektif dan berkelanjutan. "Produktivitas tenaga kerja memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, Kemnaker mendorong kolaborasi dengan Kadin dan Apindo di berbagai daerah untuk bersama-sama meningkatkan produktivitas tenaga kerja di tingkat perusahaan dan sektor industri," ucap Menaker. Lebih lanjut, Menaker menyampaikan bahwa tantangan peningkatan produktivitas tidak dapat dilepaskan dari struktur ketenagakerjaan Indonesia. Sekitar 85 persen tenaga kerja merupakan lulusan maksimal SMA/SMK, dan sekitar 60 persen bekerja di sektor informal. Oleh karena itu, kebijakan ketenagakerjaan perlu disusun dengan mempertimbangkan realitas tersebut agar lebih tepat sasaran. Pada tingkat meso (menengah), khususnya di sektor industri dan ketenagakerjaan, Kemnaker berupaya mengambil langkah konkret dalam mendukung peningkatan produktivitas nasional, antara lain melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia produktivitas. Saat ini, Asian Productivity Organization (APO) memiliki sekitar 200 Productivity Specialist, sementara Kemnaker menyiapkan 500 Ahli Produktivitas bersertifikat melalui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada tahun ini. Ke depan, Kemnaker sedang mengkaji penyetaraan kedua skema tersebut sehingga dapat saling mendukung. "Kita punya target tahun depan para ahli produktivitas tersebut dapat menjadi champion, melakukan perubahan di berbagai perusahaan-perusahaan, sebagaimana dilakukan di negara-negara seperti Jepang, Vietnam, dan Thailand," ucapnya. Ia mengatakan, Kemnaker juga tengah membangun Talent and Innovation Hub di balai-balai pelatihan kerja sebagai pusat pengembangan kompetensi tenaga kerja berbasis produktivitas. Program pelatihan diarahkan untuk menghasilkan tenaga kerja bersertifikat yang mampu meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. Kemnaker juga menyiapkan berbagai enabler seperti podcast bertema produktivitas untuk memperluas kesadaran, pola pikir, dan praktik produktif di kalangan tenaga kerja serta dunia usaha. Hal itu sebagai bagian dari upaya membangun budaya produktif. &ldquo;Kita ingin membangun Indonesia yang produktif, artinya kita juga harus fokus memberikan perhatian pada aspek manusia. People, process, product, dan policy. Ada 4P yang harus menjadi concern kita,&rdquo; ujar Menaker.

Bonus demografi hanya akan memberikan nilai tambah bagi bangsa Indonesia apabila didukung oleh tenaga kerja yang berkualitas dan produktif.

Sambut Bonus Demografi, Menaker: Produktivitas Tenaga Kerja Memiliki Dampak Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/26/JKT_Neraca-Dagang-Surplus_SALMAN-TOYIBI-8-806312820.jpg" alt="Suasana bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (26/4/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (26/4/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Selama satu dekade kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden Republik Indonesia, ekonomi tanah air menempuh perjalanan yang penuh tantangan sekaligus pencapaian. &nbsp; Dalam kurun waktu tersebut, dunia dihadapkan pada berbagai krisis. Mulai dari pandemi Covid-19 yang mengguncang sistem kesehatan dan rantai pasok global, konflik geopolitik yang mempengaruhi harga energi dan pangan, hingga ketidakpastian ekonomi akibat kenaikan suku bunga global. &nbsp; Di tengah turbulensi itu, Indonesia justru mampu menunjukkan daya tahan (resilience) yang diakui dunia. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di kisaran 5 persen per tahun, inflasi berada dalam batas wajar, cadangan devisa stabil, dan konsumsi domestik tetap menjadi penopang utama.&nbsp; Bank Dunia dalam laman resminya mencatat, &ldquo;Indonesia&rsquo;s economy has shown resilience, maintaining growth momentum around 5 percent despite global headwinds&rdquo;. Pernyataan itu menegaskan stabilitas ekonomi Indonesia tidak terjadi secara kebetulan, melainkan buah dari kebijakan strategis yang konsisten. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/016451385/dilema-bonus-demografi-indonesia-akses-pekerjaan-minim-hingga-bayang-bayang-jadi-generasi-sandwich">Dilema Bonus Demografi Indonesia, Akses Pekerjaan Minim hingga Bayang-bayang jadi Generasi Sandwich</a> Pencapaian tersebut semakin relevan karena tidak banyak negara berkembang yang mampu menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian global. Dengan kata lain, stabilitas ekonomi Indonesia di era Jokowi dapat dilihat sebagai kombinasi dari faktor internal seperti konsumsi domestik, reformasi regulasi, dan transformasi digital serta dukungan kebijakan fiskal dan moneter yang responsif.&nbsp; <h2 class="pf0">Faktor Pendorong Utama</h2> <h3 class="pf0">1. Konsumsi Domestik sebagai Motor Pertumbuhan</h3> Konsumsi rumah tangga adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. World Bank mencatat bahwa lebih dari setengah PDB Indonesia disumbang dari konsumsi domestik. Permintaan domestik yang kuat menjadi bantalan ketika ekspor atau investasi tertekan.&nbsp; <h3 class="pf0">2. Investasi dan Reformasi Struktural</h3> Pemerintah mendorong investasi melalui reformasi regulasi, termasuk UU Cipta Kerja dan kemudahan perizinan. Asian Development Bank (ADB) menekankan bahwa "investment remains a key driver of Indonesia&rsquo;s medium-term growth, supported by structural reforms and infrastructure development" . Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya arus modal dalam menjaga stabilitas.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016232520/miris-1-juta-lulusan-sarjana-nganggur-legislator-ironi-di-tengah-narasi-bonus-demografi">Miris 1 Juta Lulusan Sarjana Nganggur, Legislator: Ironi di Tengah Narasi Bonus Demografi</a> <h3 class="pf0">3. Kebijakan Fiskal melalui APBN</h3> APBN digunakan bukan hanya sebagai instrumen anggaran, tetapi juga sebagai alat stabilisasi. Subsidi energi, bantuan sosial, hingga insentif pajak menjadi cara untuk menjaga daya beli. <h3 class="pf0">4. Kebijakan Moneter dan Peran Bank Indonesia</h3> Bank Indonesia menjaga stabilitas moneter dengan kebijakan suku bunga dan intervensi nilai tukar. Inflasi yang relatif terkendali pada 3,7 persen pada 2023, menurut ADB menunjukkan efektivitas kebijakan tersebut. Stabilitas harga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan investor. <h3 class="pf0">5. Bonus Demografi dan SDM Produktif</h3> Indonesia memasuki masa bonus demografi dengan jumlah usia produktif yang besar. World Bank menekankan bahwa "Indonesia&rsquo;s demographic dividend offers a window of opportunity, provided that investments in human capital are strengthened". Dengan kata lain, stabilitas ekonomi sangat terkait dengan kualitas tenaga kerja. <h3 class="pf0">6. Sektor Ekspor dan Cadangan Devisa</h3> Boom komoditas memberikan surplus neraca perdagangan yang memperkuat cadangan devisa. Data IMF dan World Bank menunjukkan cadangan devisa Indonesia stabil di atas USD 130 miliar, cukup untuk menutup impor selama beberapa bulan. Hal ini meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap guncangan eksternal. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/016170349/sambut-bonus-demografi-perwakilan-bkkbn-jatim-tegaskan-dua-anak-cukup-sdm-harus-siap-bersaing">Sambut Bonus Demografi, Perwakilan BKKBN Jatim Tegaskan Dua Anak Cukup, SDM Harus Siap Bersaing</a> <h3 class="pf0">7. Transformasi Ekonomi Digital</h3> ADB mencatat bahwa digitalisasi menjadi salah satu motor baru pertumbuhan. "Indonesia&rsquo;s digital economy continues to expand, providing opportunities for SMEs and job creation" (ADB, 2024). E-commerce, fintech, dan digitalisasi UMKM berperan penting dalam menjaga daya tahan ekonomi. <h2 class="pf0">Tantangan yang Tetap Ada</h2> Meski stabil, ekonomi Indonesia masih menghadapi tantangan. Ketergantungan pada komoditas membuat ekonomi rentan terhadap harga global. Produktivitas tenaga kerja juga perlu ditingkatkan agar bonus demografi tidak menjadi beban. Selain itu, ketidakpastian global seperti perlambatan China atau suku bunga tinggi di AS dapat menjadi tekanan.&nbsp; Stabilitas ekonomi Indonesia di era Jokowi bukan hanya hasil dari konsumsi domestik, tetapi juga kombinasi investasi, kebijakan fiskal dan moneter, bonus demografi, ekspor, serta transformasi digital. Data dari World Bank, ADB, dan IMF menunjukkan bahwa fundamental ekonomi tetap kokoh dengan prospek pertumbuhan yang optimistis. Ke depan, tantangan ada, tetapi dengan reformasi berkelanjutan, stabilitas ini berpeluang besar untuk dipertahankan.

Stabilitas ekonomi Indonesia tidak terjadi secara kebetulan, melainkan buah dari kebijakan strategis yang konsisten.

Bonus Demografi hingga Digitalisasi Jadi Penopang, Ekonomi Indonesia Era Jokowi Stabil?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/18/bonus-demografi-727830651.jpg" alt="Suasana diskusi dalam Festival Dukung Semua Bisa di Hallf Patiunus, Jakarta Selatan pada Minggu (17/8) malam. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Suasana diskusi dalam Festival Dukung Semua Bisa di Hallf Patiunus, Jakarta Selatan pada Minggu (17/8) malam. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Indonesia saat ini mendapatkan berkah bonus demografi. Yaitu banyaknya jumlah anak muda usia produktif. Sayangnya anak muda sekarang berhadapan dengan banyak masalah. Yang berujung pada kondisi finansial mereka.&nbsp; Masalah yang dihadapi generasi muda itu dikupas dalam diskusi di ajang Festival Dukung Semua Bisa di Hallf Patiunus, Jakarta Selatan, pada Minggu (17/8) malam. Bonus demografi di Indonesia menghadapi ancaman terjebak sebagai generasi sandwich, kelas menengah yang terjepit, serta usia produktif yang kekurangan akses pekerjaan. Semua itu menjadi tantangan finansial yang menghambat perekonomian negara. Generasi muda sekarang dihadapkan pada terbatasnya lapangan pekerjaan. Kemudian tidak adanya dana pensiun yang dimiliki generasi sebelumnya untuk menghidupi dirinya sendiri. Sehingga membebankan kehidupannya kepada generasi selanjutnya menjadi sebab beratnya beban generasi sandwich. Dalam diskusi itu disampaikan bahwa pada tahun 2030 hingga 2040 nanti, Indonesia diperkirakan mengalami peningkatan demografi dengan penduduk usia produktif akan jauh lebih banyak. Namun dengan adanya generasi sandwich, maka peningkatan produktivitas dan perekonomi akan terhambat. "Butuh pemersatu kelas menengah kejepit supaya bisa bertahan bareng-bareng," kata CEO Infipop Irfan 'Fanbul' Prabowo. Dia menjelaskan, semestinya organisasi seperti Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) mampu menjadi tempat atau medium bagi para alumni untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuannya. Supaya alumni-alumni lain yang posisinya sedang terjepit bisa berkembang menjadi lebih baik dan keren. Dia berharap calon Ketua Umum dan Sekjen Iluni UI, Ivan Ahda dan Boy (Andy Tirta), bisa berperan seperti Nick Fury dalam film Marvel. Yaitu menjadi mentor bagi alumni UI yang berada di kelas menengah dan kejepit. Sementara itu pendiri Think Policy Andhyta F. Utami mengatakan organisasi Iluni UI selama tiga tahun ke depan akan tergantung dari bagaimana calon ketua umumnya meletakkan kekuasaan di pandangannya. Menurutnya jika sosok calon Ketum Iluni UI berasal dari lingkaran kekuasaan dan kekayaan sedari kecil maka secara psikologis dia akan merasa insecure. Serta akan cenderung akan terus menjaga kekuasaannya itu. "Tapi berbeda jika dia bukan berasal dari lingkaran kekuasaan dan kekayaan, maka ketika dia mendapatkannya, kedua hal tersebut akan dia berikan demi kepentingan orang lain," ujar Dhyta. Calon Ketua Umum Iluni UI Ivan Ahda menyampaikan keputusannya untuk maju kembali di pemilihan karena merasakan dan mengetahui masih banyak alumni UI yang kondisinya tidak baik-baik saja. Sama seperti kondisi kelas menengah di Indonesia yang terjepit. Menurut Ivan, masalah ini harus diselesaikan secara bersama termasuk Iluni UI pusat, fakultas, wilayah, chapter, dan pemangku kebijakan di Republik Indonesia. Sebab masalah The Commoners, sebutan Ivan bagi alumni UI, bukan hanya masalah kampus tetapi sudah menjadi masalah nasional. Dia berharap masalah yang dihadapi para alumni UI secara umum bisa menjadi sumbangsih solusi bagi permasalahan negara Republik Indonesia. "Salah satu alasan mengapa saya mau maju sebagai Caketum Iluni UI karena untuk menjaga marwah Universitas Indonesia dan bangsa," katanya. Dia tidak ingin menyerahkan kampus dan alumni UI kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Serta pihak yang hanya mengambil keuntungan transaksional dan keuntungan sesaat.

Diskusi di Festival Dukung Semua Bisa membahas tantangan bonus demografi Indonesia, termasuk masalah generasi sandwich dan akses pekerjaan.

Dilema Bonus Demografi Indonesia, Akses Pekerjaan Minim hingga Bayang-bayang jadi Generasi Sandwich

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/06/pengangguran_jawapos-2945670398.jpg" alt="ILUSTRASI: Pengangguran. (Sumber foto: Dimas Pradipta/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pengangguran. (Sumber foto: Dimas Pradipta/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengungkapkan keprihatinannya atas tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi. Hal itu &nbsp;disampaikan menanggapi data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat sebanyak 1,01 juta pengangguran di Indonesia per Februari 2025 berasal dari jenjang pendidikan sarjana. &ldquo;Lebih dari 1 juta sarjana menganggur? Ini ironi besar di tengah bonus demografi yang katanya menjadi peluang untuk Indonesia Emas,&rdquo; kata Nurhadi kepada wartawan, Minggu (6/7). Nurhadi menyesalkan alokasi anggaran triliunan rupiah untuk pendidikan tinggi yang tak berbanding lurus dengan keterserapan tenaga kerja. Pemerintah justru gagal memastikan lulusan perguruan tinggi memiliki kecakapan sesuai kebutuhan dunia kerja. "Kita sedang menghadapi situasi absurd. Negara mengeluarkan triliunan rupiah untuk pendidikan tinggi, tapi hasilnya justru &lsquo;parkir&rsquo; jadi pengangguran," tegasnya. Ia juga menyoroti fenomena gaji sarjana yang tak jauh berbeda dengan lulusan SMA sebagai bentuk ketidakadilan. Menurutnya, hal tersebut bukan efisiensi, melainkan bentuk perampasan atas hak dan martabat kaum intelektual. &ldquo;Kalau lulusan S1 dipaksa kerja dengan upah setara lulusan SMA, itu bukan efisiensi, itu perampasan martabat intelektual!&rdquo; tegas Nurhadi. Nurhadi mengingatkan, negara wajib hadir menjamin hak-hak dasar warga, termasuk sarana hidup layak di luar kota besar. Ia menekankan, kekurangan fasilitas dasar di daerah juga membuat lulusan enggan kembali ke kampung halaman. "Kalau daerah tak manusiawi buat hidup, jangan salahkan anak muda yang enggan tinggal di sana. Pemerintah jangan cuma nyuruh pindah ke desa, tapi fasilitas hidup di desa tidak dapat menjangkau kebutuhan mereka,&rdquo; jelasnya. Ia menyebut, saat ini Indonesia sedang berada di situasi panen sarjana tapi ladangnya kosong. Ia menyesalkan tindakan Pemerintah yang gagal mengantisipasi kebutuhan kerja bagi angkatan muda berpendidikan tinggi. &ldquo;Kita ini sedang panen sarjana tapi ladangnya kosong! Seharusnya Pemerintah sudah mempersiapkan sejak jauh hari demi memberdayakan SDM-SDM muda Tanah Air,&rdquo; ujar politisi dari Fraksi NasDem tersebut. Karena itu, Nurhadi mendorong reformasi sistem ketenagakerjaan dan pendidikan vokasional yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan. Ia mengingatkan, jika dibiarkan, pengangguran sarjana bisa menjadi ancaman sosial. "Kami tak akan diam melihat angka 1 juta sarjana menganggur. Ini bukan sekadar masalah ekonomi, ini bom sosial, ini bentuk pengabaian terhadap generasi emas bangsa," pungkasnya. Adapun, dalam laporan BPS yang dipaparkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun INDEF 2025 (2/7), jumlah total pengangguran nasional mencapai 7,28 juta orang. Dari angka tersebut, lulusan SD-SMP menyumbang 2,42 juta pengangguran, disusul SMA 2,04 juta, SMK 1,63 juta, sarjana 1,01 juta, dan diploma sebanyak 177,39 ribu.

Legislator mengungkapkan keprihatinan atas tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan perguruan tinggi.

Miris 1 Juta Lulusan Sarjana Nganggur, Legislator: Ironi di Tengah Narasi Bonus Demografi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/21/CINesKniWKUWHY8GJ3FnPCcpYYscJg9YzFpurnH4-340299989.jpg" alt="Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Maria Ernawati (kanan). (Juliana Christy / JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Maria Ernawati (kanan). (Juliana Christy / JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;&nbsp;Bonus demografi menjadi peluang emas bagi Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Namun peluang ini tidak akan berarti tanpa kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni.&nbsp; Pengendalian jumlah penduduk di Jatim sendiri sudah menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2020, angka Total Fertility Rate (TFR) Jatim telah mencapai 1,97. Artinya, rata-rata perempuan di Jatim hanya memiliki dua anak selama usia reproduktifnya. &ldquo;Kalau kita bicara pengendalian penduduk, itu sudah tercapai. Dua anak cukup. Fokus kita sekarang beralih ke peningkatan kualitas sumber daya manusia,&rdquo; kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Maria Ernawati, dalam kegiatan Diskusi Santai Bareng Awak Media bertema &ldquo;Analisis Tenaga Kerja Menyongsong Bonus Demografi&rdquo; yang digelar di Surabaya, Jumat (20/6). Ia menekankan bahwa bonus demografi&mdash;di mana jumlah usia produktif lebih besar dari nonproduktif&mdash;bukanlah hadiah otomatis. Jika tidak dipersiapkan, kondisi itu justru bisa menjadi beban pembangunan. &ldquo;Namanya bonus, tapi bukan berarti datang dengan sendirinya. Harus kita siapkan, terutama dari sisi kualitas SDM dan tenaga kerja,&rdquo; tegas Maria. Kesiapan tenaga kerja menjadi sorotan dalam diskusi tersebut. Ketua Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) Jatim, Syafi&rsquo;i, mengingatkan pentingnya pelatihan dan pendidikan vokasi untuk generasi muda agar siap memasuki dunia kerja yang semakin kompetitif. &ldquo;Anak-anak muda harus dibekali keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Kalau tidak, bonus demografi akan lewat begitu saja,&rdquo; ujarnya. Senada, Ketua Tim Kerja Humas dan Informasi Publik BKKBN Jatim Taufik Daryanto menambahkan, bahwa peran keluarga menjadi kunci pembentukan karakter dan kompetensi generasi muda sejak dini. &ldquo;Pendidikan bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Inilah pentingnya pembangunan keluarga,&rdquo; ujarnya. Maria juga mengajak media untuk terlibat aktif menyuarakan pentingnya perencanaan keluarga dan pembangunan SDM sebagai bagian dari strategi besar menghadapi bonus demografi. &ldquo;Kami harap teman-teman media bisa membantu menyebarkan pesan ini: dua anak cukup, dan mari siapkan generasi unggul,&rdquo; tuturnya. Ia juga menyinggung perubahan struktur kelembagaan BKKBN yang kini menjadi bagian dari kementerian. &ldquo;Tugas kami kini lebih besar. Fokus kami jelas: kependudukan dan pembangunan keluarga,&rdquo; tandas Maria. Diskusi ini menjadi ajang refleksi sekaligus penguatan kolaborasi antara Perwakilan BKKBN Jatim dan insan media, demi memastikan peluang bonus demografi benar-benar memberi dampak nyata bagi pembangunan bangsa.

Diskusi tentang bonus demografi dan pentingnya kesiapan SDM di Jawa Timur, dengan penekanan pada pendidikan dan pelatihan generasi muda.

Sambut Bonus Demografi, Perwakilan BKKBN Jatim Tegaskan Dua Anak Cukup, SDM Harus Siap Bersaing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/29/49c90a94-003d-428f-991b-3c07cbc15f05-3505165173.jpeg" alt="Kader Bangsa Fellowship Program (KBFP). (Masria Pane)" width="100%">
<figcaption>Kader Bangsa Fellowship Program (KBFP). (Masria Pane)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kader Bangsa Fellowship Program (KBFP) memasuki angkatan kesepuluh. Program itu diikuti 37 pemimpin muda dari berbagai daerah itu.&nbsp; Para peserta berasal dari berbagai profesi dan aktivitas, termasuk lintas partai politik. Ada akademisi, ekonom, peneliti, profesional, kepala daerah, anggota legislatif, ASN, hakim, aktivis kepemudaan dan keagamaan, masyarakat sipil, entrepreneur, pegiat literasi, budaya, jurnalis, dan pegiat lingkungan hidup. Acara yang berlangsung selama empat hari itu dibuka oleh Course Leader yang juga Ketua Perkumpulan Kader Bangsa, Dimas Oky Nugroho. Para pemateri, antara lain, Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Staf Khusus Presiden Dirgayuza Setiawan, dan CEO lembaga riset Alvara yang juga Ketua Lakpesdam PBNU Hasanuddin Ali. Ada juga mantan Menteri Koperasi-UMKM Teten Masduki, Staf Khusus Menko Perekonomian Raden Pardede, Direktur Eksekutif Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari, pengusaha yang juga mantan Menko Kesra Aburizal Bakrie, serta CEO GDP Venture Martin Hartono. Lalu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, penulis dan narator Fahd Pahdepie, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, pegiat komunitas kreatif Wisnu Nugroho, Direktur Kolaborasi Strategis Grab Indonesia Uun Ainurrofiq, dan pegiat hokum-HAM Haris Azhar. Dimas Oky menyatakan, pelatihan singkat dan pertemuan para pemimpin muda itu bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia sebagai calon pemimpin publik. "Kita semua, tak hanya pemerintah, harus lebih serius dan bekerja sama mempersiapkan kapasitas dan integritas anak muda Indonesia. Mereka kelak menjadi pemimpin publik di berbagai sektor,&rsquo;&rsquo; terangnya. Pelatihan yang berlangsung pada 19 sampai 22 Mei itu juga bertujuan meningkatkan kesadaran kebangsaan dan &rsquo;&rsquo;menjahit&rsquo;&rsquo; jejaring para pemimpin muda, para local champion, apapun latar belakangnya. &rsquo;&rsquo;Yang terpenting, mereka adalah anak bangsa yang ingin berkontribusi memajukan lingkungan, daerah, bangsa dan negaranya," lanjut Dimas. Dia menerangkan, alumni KBFP telah membentuk sekitar seribu lebih jejaring pemimpin muda nasional. Mereka berkiprah di berbagai bidang. Ada yang menjadi menteri, kepala daerah, anggota legislatif, pemimpin kampus, pemimpin media, hingga tokoh organisasi masyarakat sipil. Ada juga yang menjadi birokrat hingga pengusaha dan tokoh publik. Dia menjelaskan, proses rekrutmen peserta KBFP dilakukan dengan selektif oleh tim independen yang anggotanya melibatkan sejumlah pakar. Kiprah dan karakter calon peserta menjadi perhatian tersendiri. &rsquo;&rsquo;Prinsip kita adalah mengumpulkan para pemimpin muda ini dalam satu semangat besar, mari mencintai dan membangun negara ini secara guyub dan produktif,&rsquo;&rsquo; katanya. Dia menjelaskan, pada era geopolitik dan ekonomi global saat ini, Indonesia butuh anak bangsa yang berkarakter, bervisi, dan berinisiatif baik. &rsquo;&rsquo;Berbeda boleh, beraktivitas positif harus, tapi untuk kepentingan nasional kita harus guyub dan progresif," tegas Dimas. Staf Khusus Presiden Dirgayuza Setiawan mengapresiasi KBFP yang berjalan secara konsisten. Menurut dia, program itu selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul. &ldquo;Presiden Prabowo berkomitmen menghadirkan sekolah-sekolah unggul di seluruh Indonesia sebagai bagian dari strategi besar peningkatan SDM nasional,&rdquo; ujar Dirgayuza. Hassanuddin Ali, peneliti dan CEO Alvara Research Center, menyoroti pentingnya memanfaatkan momentum bonus demografi Indonesia yang diperkirakan berakhir pada 2030&ndash;2035. &ldquo;Kita punya waktu yang sangat terbatas untuk mencetak generasi unggul. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi semua pihak,&rdquo; tegas Hassanuddin. Sementara itu, Budiman Sudjatmiko menyatakan pentingnya para pemimpin muda terlibat dalam berbagai kegiatan positif. "Para pemuda Indonesia harus memahami dan mengikuti perkembangan teknologi dalam upaya mendorong perekonomian, menurunkan kemiskinan, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat,&rsquo;&rsquo; terangnya. KBFP dilaksanakan secara independen dalam semangat kolaborasi antara masyarakat sipil, sektor swasta, dan aktor pemerintah. Program ini juga dirancang secara inklusif untuk memperluas wawasan dan kesadaran kewargaan serta kebangsaan para pemimpin muda dari berbagai daerah. Tujuannya adalah mewujudkan Indonesia yang lebih maju, demokratis, guyub, dengan tetap menghargai keberagaman. (rya/oni)

Hassanuddin Ali, peneliti dan CEO Alvara Research Center, menyoroti pentingnya memanfaatkan momentum bonus demografi Indonesia yang diperkir

Konsisten Bangun Jejering Pemimpin Muda Berkarakter

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/18/5ccea686-3648-4fdd-bf80-97b277977e66-1343878657.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Musyawarah Pleno (Muspleno) Hima Persis, Jogjakarta. (Mabes Polri)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Musyawarah Pleno (Muspleno) Hima Persis, Jogjakarta. (Mabes Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya memanfaatkan bonus demografi Indonesia pada acara Musyawarah Pleno (Muspleno) Hima Persis di Jogjakarta, Sabtu (18/1). Dalam sambutannya, Kapolri mengingatkan bahwa bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada 2030-2035 adalah peluang besar sekaligus tantangan bagi bangsa. &ldquo;Momentum ini hanya datang sekali dalam perjalanan sebuah bangsa. Jika kita berhasil memanfaatkannya, Indonesia bisa melompat menjadi negara maju. Namun, jika gagal, bonus demografi ini dapat berubah menjadi bencana yang membebani keutuhan NKRI,&rdquo; ujar Kapolri. Kapolri menyampaikan bahwa bonus demografi adalah momen penting di mana populasi usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non-produktif. Dengan kebijakan yang tepat, bonus demografi dapat menjadi katalis untuk pembangunan ekonomi dan kemajuan bangsa. Namun, kegagalan dalam memanfaatkan potensi ini dapat menimbulkan bencana demografi, seperti meningkatnya angka pengangguran, konflik sosial, dan tekanan ekonomi. Kapolri mengajak seluruh pemuda, khususnya anggota Hima Persis, untuk berkontribusi dalam mengoptimalkan momentum ini. Kapolri juga menyoroti program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, termasuk program makan bergizi dan penguatan sektor pendidikan. Ia menekankan bahwa program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang menjadi kunci keberhasilan memanfaatkan bonus demografi. Selain membahas bonus demografi, Kapolri menyampaikan pentingnya mewujudkan swasembada pangan. Polri, bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, berkomitmen memanfaatkan satu juta lahan produktif untuk penanaman bersama. &ldquo;Harapan kita tidak hanya swasembada, tetapi juga mampu mengeksplor pangan kita di masa depan,&rdquo; kata Kapolri. Ia juga mengajak Hima Persis untuk mendukung program ini melalui berbagai inisiatif seperti pengembangan bibit, edukasi lingkungan, dan pemanfaatan lahan produktif. Kapolri membuka pintu lebar-lebar bagi Hima Persis untuk terlibat dalam mendukung program pemerintah. Ia mengapresiasi berbagai inisiatif organisasi, seperti edukasi lingkungan, pembuatan alat tangkap ikan, dan perbaikan fasilitas ibadah, yang dinilai selaras dengan visi pemerintah. &ldquo;Kami memberi ruang seluas-luasnya kepada rekan-rekan untuk bergabung dan berkontribusi,&rdquo; tutup Kapolri.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ajak pemuda manfaatkan bonus demografi dan dukung program swasembada pangan.

Di Muspleno Hima Persis, Kapolri Sigit Soroti Bonus Demografi dan Swasembada Pangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/12/1000072009-1836698074.jpg" alt="Menko PMK Pratikno menerima kunjungan Country Representative UNFPA Hassan Mohtashami di kantor Kemenko PMK. (Kemenko PMK)" width="100%">
<figcaption>Menko PMK Pratikno menerima kunjungan Country Representative UNFPA Hassan Mohtashami di kantor Kemenko PMK. (Kemenko PMK)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyambut positif dukungan dari United Nations Population Fund (UNFPA) untuk pembangunan kependudukan di Indonesia. Pratikno mengapresiasi peran UNFPA yang selama ini konsisten mendukung program-program strategis di bidang kependudukan. Dia mengusulkan pembentukan sekretariat bersama untuk mengawal implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang melibatkan Kemendukbangga/BKKBN, Kemen PPN/Bappenas, dan berbagai pemangku kepentingan lain. &rdquo;Dukungan UNFPA sangat penting dalam mendukung program GDPK. Ke depan, Kemenko PMK akan berperan sebagai koordinator utama untuk memastikan kelancaran pembangunan kependudukan di Indonesia,&rdquo; ujar Menteri Pratikno. Pratikno menyimpulkan bahwa kerja sama antara UNFPA dan Indonesia perlu terus ditingkatkan, khususnya dalam mendukung revisi GDPK. Diharapkan agar seluruh pihak dapat bersinergi dalam memanfaatkan momentum bonus demografi untuk kesejahteraan rakyat. Dengan adanya pembaruan GDPK dan dukungan UNFPA, lanjut dia, pemerintah optimistis dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera, produktif, dan berkualitas. Sementara itu, Country Representative UNFPA Hassan Mohtashami optimistis terhadap masa depan kependudukan Indonesia. Pada 2035 akan menjadi momen penting dengan adanya bonus demografi yang didukung penurunan angka fertilitas total (Total Fertility Rate/TFR). Hal ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. &rdquo;Penurunan TFR mencerminkan keberhasilan program keluarga berencana serta peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi di Indonesia,&rdquo; ujar Hassan. Dia juga menilai bahwa TFR Indonesia masih berada dalam jalur yang sesuai jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Dalam rangka memanfaatkan potensi bonus demografi, UNFPA mengusulkan beberapa strategi, termasuk peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan generasi muda, serta memperkuat program keluarga berencana. Saat ini, GDPK tengah dalam proses pembaruan KemendukBangga/BKKBN dan Kemen PPN/Bappenas. Revisi tersebut mencakup pendekatan National Transfer Account (NTA), sebuah metode yang menghitung aliran ekonomi antar kelompok umur secara sistematis. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan data dasar untuk mengelola transfer antargenerasi secara lebih komprehensif. &rdquo;Dengan menggunakan data NTA, kita dapat merancang kebijakan berbasis bukti untuk memaksimalkan bonus demografi melalui youth dividend, silver generation dividend, dan gender dividend,&rdquo; jelas Hassan. Dia menambahkan, peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja juga menjadi salah satu prioritas utama. Peran perempuan dinilai krusial dalam menopang pertumbuhan ekonomi di era bonus demografi. Pratikno menegaskan, GDPK tidak hanya fokus pada aspek demografi, tetapi juga pada pembangunan keluarga yang sejahtera. Ia berharap adanya kolaborasi antara pemerintah, UNFPA, dan lembaga lainnya dapat mempercepat pencapaian target GDPK. Selain itu, koordinasi lintas sektor dianggap sebagai kunci untuk mengoptimalkan program-program pembangunan kependudukan. Menko PMK mengingatkan bahwa bonus demografi hanya dapat dimanfaatkan jika sumber daya manusia (SDM) Indonesia memiliki kualitas yang baik. UNFPA juga menyoroti pentingnya investasi dalam pendidikan, terutama untuk generasi muda, agar produktivitas tenaga kerja dapat meningkat secara signifikan. Pendidikan dan pelatihan vokasi menjadi salah satu prioritas yang diusulkan untuk mempersiapkan SDM yang berdaya saing. Hassan mengapresiasi langkah-langkah Indonesia dalam memperkuat program keluarga berencana, yang telah menjadi contoh baik bagi negara-negara lain. Dia juga menyarankan peningkatan kerja sama internasional untuk berbagi praktik terbaik dalam pembangunan kependudukan.

UNFPA dukung Indonesia optimalkan bonus demografi 2035 melalui peningkatan kualitas SDM, pendidikan, dan kesehatan reproduksi

Menko PMK Apresiasi UNFPA Dukung Indonesia Optimalkan Bonus Demografi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/01/WhatsApp-Image-2024-10-01-at-063700-1400444891.jpeg" alt="ASFA Foundation meraih penghargaan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS RI. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>ASFA Foundation meraih penghargaan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS RI. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - ASFA Foundation meraih penghargaan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS RI sebagai lembaga filantropi yang menjadikan percepatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai program unggulannya. Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri PPN/Bappenas RI Suharso Monoarfa dan diterima Ketua ASFA Foundation Komjen Pol (Purn) Syafruddin Kambo. Dalam sambutannya, Suharso mengapresiasi atas peran yang dilakukan ASFA selama ini. Dirinya juga menegaskan pentingnya pembangunan manusia unggul melalui kolaborasi semua lembaga pemerintah dan swasta. "Program ASFA Foundation dalam bidang pendidikan dan pengembangan SDM dapat dijadikan model atau inspirasi nasional bagi lembaga-lembaga filantropi lainnya," ujarnya, Selasa (1/10). Menurutnya, kaderisasi&nbsp;by&nbsp;desain yang dilakukan ASFA merupakan langkah konkret penguatan institusi, pesantren dan lembaga pendidikan. Para penerima beasiswa diwajibkan kembali ke institusi dan memperkuat mutu pendidikannya. Bappenas dan ASFA Foundation juga melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman untuk pembangunan manusia dan sumber daya unggul. Acara yang dikemas dengan Seminar Pendidikan dengan judul 'Investasi Pendidikan untuk Pembangunan Bangsa: Gerakan Filantropi Menyiapkan SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045' dihadiri tokoh nasional, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan pondok pesantren, ulama, akademisi dan ketua-ketua lembaga filantropi lainnya. Sementara itu Ketua ASFA Foundation Komjen (Purn) Pol. Syafruddin dalam sambutannya menegaskan soal bonus demografi yang harus dipersiapkan dengan baik. Karena dalam sejarah peradaban bangsa akan berlangsung sekali. "Jika bonus demografi dapat disiapkan dengan baik, maka akan lahir sumber daya manusia unggul yang dapat ikut menyukseskan Indonesia Emas tahun 2045," ucapnya. Masih di tempat yang sama, Deputi Bappenas Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Amich Al-Humamy mengingatkan betapa pentingnya sumber daya manusia dalam pembangunan bangsa Indonesia ke depan.

Ketua ASFA Foundation Komjen (Purn) Pol. Syafruddin dalam sambutannya menegaskan soal bonus demografi yang harus dipersiapkan dengan baik.

Raih Penghargaan, ASFA Sebut Bonus Demografi Harus Disiapkan dengan Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/19/WhatsApp-Image-2024-09-19-at-203415-214824977.jpg" alt="Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Perry Warjiyo Kongres ISEI XXII di Ballroom Hotel Alila, Solo, Kamis (19/9). (Agas Hartanto/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Perry Warjiyo Kongres ISEI XXII di Ballroom Hotel Alila, Solo, Kamis (19/9). (Agas Hartanto/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dunia saat ini menghadapi gejolak ketidakpastian tantangan yang tidak mudah. Semua negara mengalami, termasuk Indonesia. Bahkan, negara-negara maju masuk ke jurang resesi. &rdquo;Kita tahu 96 negara sudah menjadi pasien IMF (International Monetary Fund). Sebuah angka yang menurut saya sangat mengerikan,&rdquo; ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII di Ballroom Hotel Alila, Solo, Kamis (19/9). Oleh sebab itu, pengelolaan ekonomi nasional harus fokus pada penciptaan lapangan kerja. Mengingat, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi pada 2030. Yang mana bisa menjadi kekuatan, di sisi lain dapat menjadi beban. Bonus demografi menjadi kekuatan seiring dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar. Namun, bisa menjadi bencana jika penduduk usia produktif itu tidak dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah. &rdquo;Karena ke depan terlalu sedikit peluang kerja untuk sangat banyak tenaga kerja yang membutuhkan. Too few jobs for too many people. Ini yang harus kita hindari,&rdquo; ujar Jokowi. Dengan demikian, bonus demografi ini membutuhkan pembukaan kesempatan kerja yang sebesar-besarnya. Masalahnya, saat ini dunia dihadapkan pada tantangan yang berat. Sehingga menghambat penyerapan pasar tenaga kerja. Tantangan yang pertama adalah perlambatan ekonomi global. Pada 2023, World Bank menyebutkan bahwa perekonomian global hanya tumbuh 2,7 persen. Tahun ini diperkirakan hanya 2,6 persen. Sedangkan, tahun depan diproyeksi tumbuh sedikit membaik sebesar 2,7 persen. Perkembangan tersebut membuat hampir semua bank sentral negara dunia memperketat kebijakan moneter. Agar inflasi tidak semakin naik. &rdquo;Artinya apa kalau moneter direm? Artinya industri pasti akan turun produksinya. Otomatis perdagangan global akan turun kapasitasnya,&rdquo; beber Presiden Jokowi. Tantangan berikutnya peningkatan otomasi di berbagai sektor kerja. Seperti otomasi mekanik, teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan otomasi analitik. Jokowi memperkirakan, pada 2025 sebanyak 85 juta pekerjaan akan hilang. &rdquo;Sebuah jumlah yang tidak kecil. Kita dituntut untuk membuka lapangan kerja. Justru di 2025, 85 juta pekerjaan akan hilang, karena adanya peningkatan otomasi di berbagai sektor,&rdquo; kata Jokowi. Apalagi, belakangan ini gig economy (ekonomi serabutan) tengah menjadi tren. Presiden mengingatkan bahwa sistem ini memungkinkan perusahaan memilih mempekerjakan karyawan paro waktu. Dengan tujuan untuk mengurangi risiko ketidakpastian global yang sedang terjadi. &rdquo;Ini trennya kita lihat menuju ke sana. Dan yang bekerja itu bisa bekerja di sini, bisa bekerja di negara lain. Sehingga sekali lagi, kesempatan kerja semakin sempit dan semakin berkurang,&rdquo; imbuh Jokowi. Ketua Umum ISEI Perry Warjiyo menilai, koordinasi moneter, fiskal, dan stabilitas makroekonomi Indonesia merupakan salah satu contoh terbaik agar perekonomian bisa tumbuh 5,1 persen pada triwulan II 2024. Tren pengangguran dan kemiskinan juga menurun dalam lima tahun terakhir. ISEI merekomendasikan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi Indonesia dengan mendorong hilirisasi pangan. Sebab, sektor pangan berperan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja. Ketahanan pangan nasional dapat mengurangi ketergantungan impor. Sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Rekomendasi kebijakan strategi hilirisasi pangan di Indonesia dapat diterapkan bertahap. Di jangka pendek, dapat difokuskan pada komoditas yang membantu upaya ketahanan pangan, stabilitas harga, dan padat karya. &rdquo;Beberapa komoditas yang dapat dipercepat hilirasi antara lain, beras, cabai, bawang merah, dan ikan,&rdquo; jelas Perry Warjiyo, yang juga Gubernur Bank Indonesia itu. Di jangka menengah-panjang, hilirisasi dapat diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengendalian defisit transaksi berjalan. Beberapa komoditasnya meliputi rumput laut, sawit, dan tebu. &rdquo;Tentu keberhasilan hilirisasi pangan perlu didukung strategi kunci lain yang mencakup kelembagaan kebijakan perdagangan dan strategi pembiayaan di daerah,&rdquo; tandas Perry.

pengelolaan ekonomi nasional harus fokus pada penciptaan lapangan kerja. Indonesia akan mendapatkan bonus demografi pada 2030

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bonus demografi

Berita Terkini