<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/03/WhatsApp-Image-2024-01-03-at-163605-481001159.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama kepala sekolah, para guru dan tenaga pendidikan SD dan SMP negeri/swasta se-Surabaya di Gedung Sawunggaling, Rabu (3/1)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama kepala sekolah, para guru dan tenaga pendidikan SD dan SMP negeri/swasta se-Surabaya di Gedung Sawunggaling, Rabu (3/1).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mengawali 2024, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan pengarahan kepada segenap Koordinator Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), serta para guru dan tenaga pendidik SD dan SMP negeri maupun swasta se-Surabaya. Kegiatan dilaksanakan di Gedung Sawunggaling, Rabu (3/1). Wali Kota Eri membahas langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Surabaya. Sebab, Kota Pahlawan memiliki potensi besar dalam mencetak generasi penerus yang berkualitas. Wali Kota Eri mengajak untuk bersama-sama mengoptimalkan berbagai program pendidikan yang telah dijalankan. Selain itu, terus berinovasi untuk memenuhi tuntutan zaman yang semakin dinamis. &rdquo;Saya mengingatkan lagi pada 2024, tidak ada lagi pungutan apapun. Sudah saya sampaikan sejak 2023, jadi jangan sampai ada lagi,&rdquo; kata Wali Kota Eri. Selanjutnya, Wali Kota Eri berharap agar sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memberikan peluang setara bagi semua anak. Seperti berinovasi dalam metode pengajaran, memperhatikan kebutuhan khusus siswa, dan meningkatkan fasilitas pendidikan. &rdquo;Bagaimana sekolah saling melengkapi. Contoh ada sekolah swasta yang menerima Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA), dan ada yang tidak. Sekolah swasta yang sudah mampu harus sadar sehingga BOPDA ini dapat diberikan kepada (sekolah swasta) yang membutuhkan,&rdquo; jelas Eri. Dengan demikian, Wali Kota Eri berharap ada penyetaraan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta. Dia pun meminta untuk dilakukan kesepakatan bersama antara sekolah negeri dan swasta. &rdquo;Saya meminta disepakati antara sekolah negeri dan swasta, standar minimal Surabaya seperti apa? Bukan saya yang menentukan, tapi duduk bersama. Sekarang ada sekolah yang inden, artinya sudah mampu. BOPDA ini untuk yang tidak mampu,&rdquo; tegas Eri. Wali Kota Eri yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu menuturkan, sekolah swasta yang terdapat anak dari keluarga miskin akan mendapatkan BOPDA. Tetapi, jika sekolah tersebut dinilai sudah mampu dengan kemampuan membangun gedung, memiliki jumlah murid yang banyak hingga ada yang inden, BOPDA diberikan kepada sekolah swasta lain. &rdquo;BOPDA diberikan ke sekolah swasta lain yang kelasnya masih sedikit, sehingga sekolah swasta lain bisa meningkatkan kemampuan. Akhirnya bisa sederajat. Jadi bukan melarang, tapi kalau sekolah ini sudah mahal biaya SPP-nya, tolong sadar jangan dibebankan ke BOPDA,&rdquo; tegas Eri. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Yusuf Masruh menyampaikan, akan mengatur standar minimal pemberian BOPDA. Langkah pertama yang dilakukan adalah Dispendik Surabaya akan segera merumuskan hal tersebut bersama MKKS dan K3S. Dia menyebut, alokasi dana BOPDA mencapai Rp 500 miliar yang mencakup untuk pembiayaan SD dan SMP negeri dan swasta. Perinciannya, jenjang SD/MI mencakup 350 sekolah dengan alokasi Rp 250 miliar. Sedangkan untuk jenjang SMP/Mts mencakup 229 sekolah dengan jumlah alokasi yang sama. &rdquo;Formulasi BOPDA itu dihitung berdasar rombongan belajar (rombel), yakni untuk jenjang SD/Mi sekitar Rp 3 juta dan jenjang SMP/Mts Rp 5 juta,&rdquo; ujar Yusuf. &rdquo;Pembiayaan nanti kita sosialisasikan. Kita musyawarah, nanti bisa diukur dari SPP. SPP-nya untuk kegiatan apa saja? Misalnya ada kegiatan akademik, ekstrakurikuler, ada kegiatan yang pendampingan. Ini nanti dirumuskan,&rdquo; tambah Yusuf. Dia menambahkan, kegiatan apa sekolah, ada atau tidaknya murid inden, hingga bangunan atau gedung sekolah, juga menjadi penentu parameter dalam menentukan pemberian BOPDA. &rdquo;Kita sampaikan ini secara kekeluargaan untuk saling memotivasi. Targetnya segera di Januari kita sampaikan, kita godog, untuk mencapai win-win solution agar semua bisa menerima,&rdquo; ucap Yusuf.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi beri pengarahan kepada seluruh kepala sekolah, para guru dan tenaga pendidik SD dan SMP negeri/swasta

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Kumpulkan Seluruh Kepala Sekolah, Titip Pesan Penting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/04/bopda-3994076355.png" alt="TERIMA BANTUAN: Ribuan pelajar baru SMA se-Surabaya mengambil Beasiswa Pemuda Tangguh dan menerima seragam sekolah di Gelanggang Remaja Surabaya beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>TERIMA BANTUAN: Ribuan pelajar baru SMA se-Surabaya mengambil Beasiswa Pemuda Tangguh dan menerima seragam sekolah di Gelanggang Remaja Surabaya beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Alokasi dana bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) tahun ini mencapai 440,6 miliar. Dewan meminta Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya m erevisi besaran bopda. Sebab, dana itu belum dicocokkan dengan jumlah siswa baru tahun ajaran 2023&ndash;2024. Dana bopda sebesar Rp 440,9 miliar itu mencakup pembiayaan SD-SMP negeri dan swasta. Perinciannya, jenjang SD dialokasikan Rp 290 miliar dan SMP Rp 150,6 miliar. Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah mengatakan, dana bopda itu dialokasikan berdasar jumlah siswa pada tahun ajaran 2022&ndash;2023. Tapi, jumlah siswa sampai penerimaan siswa baru tahun ajaran 2023&ndash;2024 belum masuk pendataan. &rdquo;Harus ada data baru untuk menyesuaikan anggaran,&rdquo; kata Khusnul Kamis (3/8). Menurut dia, jumlah pasti siswa bisa dilihat saat pengisian data pokok pendidikan (dapodik) pada akhir Agustus nanti. &rdquo;Setelah itu, baru bisa dihitung kebutuhan bopda. Termasuk untuk siswa keluarga miskin di SMP swasta,&rdquo; paparnya. Dispendik Surabaya akan menggratiskan biaya pendidikan siswa miskin dan dan pramiskin yang sekolah di SMP swasta. Bantuan itu berasal dari dana APBD, bopda, serta dana CSR perusahaan. Lewat kebijakan tersebut, pemkot berharap siswa miskin yang sekolah di SMP swasta bisa tetap sekolah. &rdquo;Kalau dana kurang, nanti kita hitung di PAK lagi,&rdquo; ucap Khusnul. Ketua MKKS SMP Swasta Erwin Darmogo menyambut positif rencana dispendik itu. Terkait dana CSR, contohnya. Menurut dia, harus ada kepastian terkait pencairan dana yang bersumber dari perusahaan itu. Idealnya, dana CSR harus dibayarkan selama tiga tahun berturutturut. Dengan begitu, operasional sekolah swasta juga terbantu. &rdquo;Ya kalau ada. Kalau ternyata nggak ada gimana. Ini akan merugikan operasional sekolah,&rdquo; kata Erwin. (mar/gal/c6/aph)

Alokasi dana bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) tahun ini mencapai 440,6 miliar. Dewan meminta Dispendik Surabaya merevisi.

Bopda Rp 440,6 Miliar, Belum Sesuai Jumlah Siswa, DPRD Surabaya Minta Dianggarkan Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/PELAJAR-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melarang seluruh sekolah menarik sumbangan dari siswa dalam bentuk apa pun. Sebab, pemkot sudah mencukupi seluruh biaya operasional yang dibutuhkan sekolah.  Eri menyampaikan, bidang pendidikan tetap menjadi prioritas pemkot. Itu terlihat dari alokasi anggaran pada APBD 2023. Sektor pendidikan mendapatkan dana paling besar dibandingkan bidang lain. ”Selain peningkatan sarpras, kami juga memberikan bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) ke seluruh sekolah,” jelasnya kemarin (5/12).  Pemkot sudah menghitung besaran bopda yang akan diterima setiap sekolah. Nominalnya dinilai cukup. Bopda juga meng-cover biaya di luar operasional sekolah. Misalnya, gaji guru kontrak, administrasi, dan lainnya. Bahkan, kegiatan ekstrakurikuler siswa sudah masuk dalam hitungan. Sekolah tinggal menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan dan membentuk karakter siswa.  Karena itu, satuan pendidikan dilarang menarik uang dari siswa. ”Pokoknya, jangan ada lagi pungutan. Mau itu dengan alasan bayar LKS atau bentuknya sumbangan sukarela. Saya pastikan tidak ada,” tegasnya.  Eri perlu kembali mengingatkan sekolah agar tidak memungut biaya tambahan dari siswa. Sebab, dia kerap disambati warga yang tidak mampu membayar sumbangan ke sekolah. ”Tahun 2023 pendidikan harus bersih. Kasihan warga yang tidak mampu,” tuturnya.  Pemkot juga melarang sumbangan berkedok infak. Sebab, ada temuan sejumlah sekolah justru memanfaatkan tarikan itu untuk mendapatkan uang dari wali murid. Infak yang seharusnya bersifat sukarela berubah jadi sumbangan wajib. ”Infak yo wis gak oleh. Apalagi sampai ada surat yang harus ditandatangani orang tua. Itu tidak benar,” ucap mantan kepala Bappeko Surabaya itu.  Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Yusuf Masruh meminta sekolah tidak memungut biaya tambahan kepada siswa. Sebab, bopda yang diberikan pemkot sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah. ”Kami menghitung bopda berdasarkan rombel. Jadi, pasti berimbang. Misal rombelnya nambah, ya pasti kami hitung ulang. Dilihat juga besaran BOS yang diterima,” jelasnya.  Lebih lanjut, Yusuf meminta masyarakat berani melapor jika menemukan praktik pungutan yang dilakukan sekolah. ”Kami perkuat pemantauan ke sekolah. Kalau orang tua tahu ada pungutan, silakan lapor ke kami,” ujarnya.  ---  NOMINAL DAN FUNGSI BOPDA <ul> 	<li>Tahun ini setiap sekolah mendapat alokasi bopda Rp 87.500 per siswa per bulan.</li> 	<li>Besaran BOS yang didapatkan sekolah sebesar Rp 167.333 per siswa per bulan.</li> 	<li>Bopda diperuntukkan bagi urusan personalia sekolah, seperti gaji guru kontrak serta jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hingga kematian guru dan tenaga kependidikan.</li> 	<li>Bopda untuk nonpersonalia digunakan untuk pembinaan siswa, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, hingga pengadaan seragam siswa tidak mampu.</li> 	<li>Tahun depan pemkot melarang sekolah menarik biaya tambahan dari siswa.</li> 	<li>Warga yang mengetahui adanya tarikan diminta melapor ke dispendik.</li> </ul> Sumber: Pemkot Surabaya

Wali Kota Surabaya: Tahun 2023, Pendidikan Harus Bersih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/seragam-smp.jpg" alt="GARAP KEMEJA: Muhammad Abid idho sedang merapikan seragam yang selesai dijahit di rumah jahit miliknya di kawasan Jalan Urip Sumoharjo beberapa waktu lalu. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>GARAP KEMEJA: Muhammad Abid idho sedang merapikan seragam yang selesai dijahit di rumah jahit miliknya di kawasan Jalan Urip Sumoharjo beberapa waktu lalu. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sebagian siswa yang berstatus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tampaknya masih harus bersabar untuk menerima fasilitas seragam gratis. Sebab, sekolah mereka belum mendapat pencairan dana bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) triwulan ketiga. Yaitu, periode Juli–September. Padahal, dana yang bersumber dari APBD itu sangat dibutuhkan sekolah untuk belanja seragam.  Data yang diterima Jawa Pos menunjukkan, sedikitnya ada 2.817 siswa yang masih menunggu pencairan bopda triwulan III. Jumlah itu tersebar di sekolah negeri dan swasta. SMP negeri, misalnya. Jumlah siswa MBR sebanyak 8.689 anak. Nah, yang sudah dicairkan sebanyak 6.975 siswa. Artinya, masih ada 1.714 siswa MBR yang bopdanya belum dicairkan.  Demikian juga SMP swasta. Dari 4.197 siswa yang terdata sebagai MBR, pencairan bopda sudah menjangkau 3.321 siswa. Yang belum kebagian 876 siswa. Untuk MTs swasta, bopda yang sudah cair sebanyak 798 siswa dari total 1.025 penerima.  Adapun yang belum cair sebanyak 227 siswa. ’’Memang masih banyak bopda yang belum cair,’’ kata Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah Rabu (28/9).  Dia menyampaikan, pencairan bopda triwulan III belum tuntas. Yaitu, periode Juli–September. Padahal, jelas Khusnul, bopda tersebut sangat diharapkan sekolah.  Menurut dia, pencairan bopda molor karena laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran belum tuntas di triwulan sebelumnya. Dengan begitu, dispendik pun belum bisa mencairkan anggaran untuk periode Juli–September. ’’Dispendik harus punya solusi agar bopda bisa tuntas September ini,’’ pintanya.  Dia menegaskan, alokasi dana seragam siswa MBR harus dibelanjakan karena sudah dianggarkan dalam APBD 2022. Nominalnya Rp 50 miliar. Itu menjangkau 18.477 penerima. Terdiri atas siswa SD dan SMP. Per siswa dialokasikan anggaran Rp 1,1 juta. Selain seragam, siswa menerima perlengkapan sekolah. Mulai sepatu, kaus kaki, tas, topi, ikat pinggang, hingga halsduk.  Wakil Ketua Komisi D Ajeng Wira Wati menambahkan, pihaknya segera memanggil dispendik dan dinkopdag. Dispendik dipanggil sebagai pengguna anggaran dan dinkopdag sebagai penyedia seragam melalui UMKM.  Dewan juga akan menghadirkan kepala sekolah melalui musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS) negeri dan swasta. ’’Itu penting untuk mengetahui perkembangan pengadaan seragam yang dilakukan sekolah,’’ tegas Ajeng.

2.817 Siswa MBR Surabaya Belum Terima Bopda Triwulan III

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/seragam-sekolah-2.jpg" alt="UNTUK MBR: Pekerja Koperasi Surya Niaga Gemilang sedang membuat lubang kancing pada seragam pramuka. Sekolah bisa memulai pengadaan. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>UNTUK MBR: Pekerja Koperasi Surya Niaga Gemilang sedang membuat lubang kancing pada seragam pramuka. Sekolah bisa memulai pengadaan. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya sudah mencairkan bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) triwulan ketiga. Yaitu, periode Juli–September. Dana itu ditransfer ke rekening masing-masing sekolah. Baik jenjang SD maupun SMP.  Koordinator Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Negeri Effendi Rantau mengatakan, pencairan bopda dilakukan sejak pekan lalu. Nah, dana itu segera dimanfaatkan untuk pengadaan seragam siswa baru. ’’Bopda sudah ditransfer ke rekening sekolah,’’ kata Effendi Selasa (9/8).  Sekolah pun bertindak cepat. Beberapa di antaranya mulai memesan seragam untuk siswa dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Jenjang SMP, contohnya. Seragam yang dipesan terdiri atas putih biru dan pramuka.  Sementara itu, seragam batik dan pakaian olahraga dipesan melalui sekolah karena memiliki kekhasan lembaga masing-masing. Selain seragam, sekolah memesan perlengkapan lain. Misalnya, ikat pinggang, kaus kaki, dasi, tas, dan sepatu. ’’Kalau memang data siswa sudah komplet, ya langsung pesan,’’ ujarnya.  Namun, beberapa lembaga juga masih mencocokkan data profil siswa. Itu terkait dengan ukuran seragam siswa. Sebab, ukuran seragam peserta didik berbeda-beda sesuai dengan postur tubuhnya. Sekolah pun optimistis seluruh siswa baru segera memiliki seragam resmi. ’’Insya Allah sampai akhir Agustus ini pengadaan seragam bisa tuntas,’’ papar Effendi.  Diketahui, total ada 18.477 siswa baru dari kalangan MBR. Tersebar di sekolah negeri dan swasta. Perinciannya, 9.755 siswa jenjang SD dan 8.722 siswa tingkat SMP.  Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Khusnul Khotimah menyampaikan bahwa pencairan bopda sesuai dengan timeline yang diminta ke dispendik.  Pihaknya mendesak dispendik agar segera mencairkan dana bopda. Tujuannya, sekolah bisa segera memesan seragam untuk siswa baru dari kalangan MBR. Menurut dia, pengadaan seragam sudah sangat terlambat.  ’’Idealnya kan begitu siswa masuk sekolah, seragam dibagikan. Tapi, ini nggak bisa karena terkendala bopda,’’ tegas Khusnul.

Bopda Cair, Sekolah di Surabaya Segera Pesan Seragam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/116-kasus-dugaan-tindak-pidana-pemilu-26-di-antaranya-politik-uang_m_.jpg" alt="Ilustrasi politik uang. (salman toyibi/jawa pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi politik uang. (salman toyibi/jawa pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com– Penyaluran dana bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) bagi sekolah swasta di Kota Surabaya macet. Kabarnya, sudah sejak enam bulan lalu pencairan dana dari APBD itu terhenti. Sejumlah sekolah swasta pun mengeluh. Hingga kini pemkot belum memberi penjelasan.  Salah satu kepala SMP swasta di Surabaya Barat yang enggan namanya disebutkan membenarkan pemberian bopda pada tahun ini terlambat. Sudah sejak Juli 2021, pihaknya menunggu. Namun, hingga kini dana tersebut belum juga cair.  Kejadian itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Biasanya, penyaluran dana bopda relative lancar. Bahkan, tidak sampai mendekati tutup tahun sudah tersalur. ”Informasi yang saya dengar, pemkot bakal mencairkan bopda pekan ini. Semoga saja benar,” jelasnya.  Pada masa pandemi, lanjut dia, bopda sangat diharapkan sekolah swasta. Fungsinya, memenuhi kebutuhan gaji para guru. Nah, ketika bopda tak kunjung cair, tenaga pendidik pun dibuat kelimpungan. Mereka tak tenang ketika mengajar. Pasalnya, salah satu fungsi bopda untuk gaji pengajar. ”Harapannya segera cair,’’ ujarnya.  Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti menyesalkan tertundanya pencairan bopda. Menurut dia, bopda ibarat tulang punggung bagi lembaga pendidikan swasta. Kebutuhan operasional satuan pendidikan sangat bergantung pada dana tersebut. ”Saat ini sekolah-sekolah tengah kesulitan dalam hal keuangan,” terangnya.  Politikus PKS itu mendesak pemkot segera turun memberikan kepastian terkait pencairan bopda. Pasalnya, pendidikan di Surabaya harus terus berjalan. Tak boleh mandek karena guru belum mendapatkan gaji.  Reni masih ingat betul janji pemkot di bidang pendidikan. Pemkot berupaya menyetarakan sistem pengajaran di sekolah negeri dan swasta. Dengan begitu, tidak ada lagi perbedaan. ”Bopda salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan,’’ ucapnya.  Selain itu, pemkot perlu menyiapkan upaya dan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Terutama guru-guru di sekolah swasta. Sebab, tidak sedikit penghasilan pengajar sekolah swasta yang masih jauh di bawah upah minimum regional (UMR).  ”Karena itu, saya berharap agar wali kota segera turun untuk mengambil langkah cepat demi membantu sekolah swasta,” ucapnya.  Sementara itu, pengamat pendidikan Surabaya Ali Yusa menuturkan, pada masa pandemi memang sekolah swasta memerlukan dukungan dari dana bopda. Dengan anggaran tersebut, satuan pendidikan bisa lebih kreatif dalam menyusun materi pengajaran. ”Proses kreatif itu bukannya tanpa biaya, justru memerlukan dana yang lebih,’’ paparnya.  Ali mewanti-wanti, jangan sampai molornya pencairan bopda menghambat proses pembelajaran di sekolah. Dampaknya, pendidikan di Surabaya berjalan stagnan. ”Surabaya ini barometer pendidikan bagi daerah lain. Kami mendorong agar dispendik segera merealisasikan bopda,’’ ucap mantan anggota Dewan Pendidikan Surabaya itu.

Enam Bulan Sekolah Swasta di Surabaya Tunggu Bopda Cair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-penyelewengan-bopda-risma-kpk-harus-telurusi-itu_m_.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menyampaikan perjuangannya menyediakan layanan pendidikan yang layak bagi semua anak Surabaya. " width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menyampaikan perjuangannya menyediakan layanan pendidikan yang layak bagi semua anak Surabaya. </figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini beraksi keras atas dugaan penyelewengan dana bantuan operasional daerah (BOPDA). Dia menyatakan akan melaporkan kasus tersebut kepada Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).&nbsp;&nbsp; Hal itu disampaikan saat menggelar malam syukuran di balai kota Surabaya (Taman Surya). Acaranya dihadiri ratusan masyarakat dari pelbagai elemen dan organisasi swadaya.&nbsp; "Kalau sekarang ada anak mau sekolah tapi ditolak karena alasan biaya, terus ke mana BOPDA-nya. KPK harus telusuri itu," kata Risma di balai kota Surabaya, Jumat (17/8).&nbsp; Risma mengatakan, hingga sekarang, dirinya sudah menyalurkan BOPDA. Dia menyalurkan Dana BOPDA ke seluruh sekolah negeri dan swasta. Hanya saja, jumlah BOPDA untuk sekolah swasta jumlahnya lebih tinggi.&nbsp; Risma tidak menyebut jumlah angkanya. Yang jelas, karena jumlah sekolah swasta memang lebih banyak ketimbang negeri. Selain itu, bantuan sarana prasarana berupa komputer dan perbaikan gedung.&nbsp; "Sampai sekarang saya tanda tangan bantuan komputer atau gedung untuk sekolah swasta. Ya, supaya anak nggak putus sekolah," kata Risma.&nbsp; Sebelumnya diberitakan, Risma menemukan sejumlah siswa SMP putus sekolah. Dia menemukan fakta tersebut saat berkunjung ke kawasan eks-lokalisasi Dolly. Katanya, mereka berhenti sekolah karena menunggak SPP.&nbsp; Atas temuan tersebut, Risma lalu melunasi pembayaran jumlah SPP yang berfariasi antara Rp 525 ribu hingga Rp 800 ribu. Kemudian, dia melaporkan temuannya ke Inspektorat Surabaya. Ia menganggap sudah menyalurkan dana BOPDA ke semua sekolah swasta maupun negeri.&nbsp;

Soal Penyelewengan BOPDA, Risma: KPK Harus Telurusi Itu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66340_85469_Metro-3-grafis-GTT.jpg" alt="Hasil Pertemuan Pemkot dengan Kemendagri -- Opsi Bantuan Pemkot untuk SMA/SMK pada 2017" width="100%">
<figcaption>Hasil Pertemuan Pemkot dengan Kemendagri -- Opsi Bantuan Pemkot untuk SMA/SMK pada 2017</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kendati sudah mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga kini belum ada kepastian kapan dana bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) dicairkan. Pemkot Surabaya beralasan masih menunggu wali kota Surabaya dan gubernur Jatim. Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Sakti Buana mengatakan bahwa dana bopda sebenarnya siap dicairkan kapan saja, asal mendapatkan izin dari gubernur Jatim. Pemkot sebenarnya telah bersurat kepada gubernur. Namun, hingga kini surat tersebut belum berbalas. &rsquo;&rsquo;Kalau ada balasan dari gubernur, besoknya pun bisa kami cairkan,&rsquo;&rsquo; katanya. Pria yang juga ketua DPC PDIP Surabaya tersebut menjelaskan, intinya surat itu berisi permintaan agar peralihan kewenangan SMA dan SMK mulai aktif pada 1 Januari 2017. Artinya, sebelum tanggal itu, pemkot masih berwenang mencairkan bopda dari APBD Surabaya. Surat tersebut dikuatkan oleh hasil pertemuan antara Kemendagri dan kabupaten/kota yang masih menganggarkan bopda. Kemendagri juga memperbolehkan daerah membiayai SMA/SMK dengan bopda hingga peralihan kewenangan pada awal tahun depan. &rsquo;&rsquo;Jadi, bopda masih bisa kami cairkan sampai Desember,&rsquo;&rsquo; kata Wisnu. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya Reni Astuti menjelaskan, pada 2017 pemkot sudah tidak bisa lagi mencairkan bopda untuk SMA/SMK. Sebab, berdasar aturan di Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten/kota tidak diperbolehkan menganggarkan dana untuk urusan pemerintahan yang bukan lagi menjadi kewenangannya. Yang boleh dilakukan, lanjut dia, adalah memberikan bantuan keuangan dari belanja tidak langsung APBD 2017. Namanya adalah belanja bantuan keuangan. Dasarnya, kata Reni, adalah klausul bahwa pemprov boleh mendelegasikan sebagian kewenangan yang diurusnya kepada pemerintahan di bawahnya, dalam hal ini kabupaten/kota. &rsquo;&rsquo;Jadi, bentuk bantuan keuangannya adalah belanja program dan kegiatan,&rsquo;&rsquo; jelas Reni. Sementara itu, Sekretaris Kota Surabaya Hendro Gunawan berjanji segera mencairkan dana bopda. &rsquo;&rsquo;Insya Allah, segera kami cairkan,&rsquo;&rsquo; katanya. Namun, Hendro tidak bisa memastikan kapan pencairan dilakukan. Terkait hal itu, dia masih harus menunggu koordinasi dan arahan dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Saat ini Risma memang jarang terlihat karena sedang berada di luar negeri. &nbsp; Sekolah Senang Bisa Lunasi Utang Secara terpisah, Kabid Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Sudarminto menyampaikan, dirinya belum memberikan jawaban terkait pencairan bopda tersebut. &rsquo;&rsquo;Kami belum bisa berkomentar mengenai keputusan itu saat ini,&rsquo;&rsquo; katanya saat ditemui Jawa Pos, Selasa (22/11). Sudarminto menuturkan, keputusan pencairan tersebut belum ada karena dirinya belum berkoordinasi dengan Kadispendik Ikhsan. &rsquo;&rsquo;Pak Kadis (Ikhsan, Red) masih di luar negeri,&rsquo;&rsquo; tuturnya. Selain tengah menunggu koordinasi dengan pimpinan, Sudarminto menyebutkan, izin dari Kemendagri itu juga masih belum kuat untuk dijadikan pegangan. Sebab, hingga kini belum ada surat tertulis seperti surat balasan mengenai izin pencairan bantuan. &rsquo;&rsquo;Kemendagri memang menyetujui, tetapi belum ada surat yang menyertai persetujuan tersebut,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Sudarminto mengatakan, pihaknya kini sudah menyiapkan semua dokumen untuk pencairan bopda tersebut. &rsquo;&rsquo;Sejak dua Minggu lalu dispendik sudah menyiapkan berkas itu. Jadi, jika sewaktu-waktu bopda bisa dicairkan, sekolah tak perlu kerepotan lagi menyusun data. Sebab sudah ter-cover dengan dana tersebut,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Menurut Sudarminto, saat ini memang sudah ada 177 SMA/SMK yang menunggu pencairan bopda triwulan IV. Dia menyebut total dana pada triwulan itu mencapai Rp 20,8 miliar. Sudarminto menambahkan, dirinya tetap optimistis masalah bantuan tersebut segera selesai. Sekolah yang kini menunggu pencairan dana itu bisa menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang cair seminggu lalu. Sementara itu, kabar bakal cairnya bopda triwulan IV juga didengar banyak pihak. Terutama pihak sekolah maupun guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT). Betapa tidak, bopda memang sangat diharapkan pihak sekolah untuk biaya operasional. &rsquo;&rsquo;Alhamdulillah bopda kabarnya bisa segera dicairkan,&rsquo;&rsquo; papar Kepala SMKN 2 Djoko Pratmodjo. Dia girang lantaran bopda bisa digunakan membayar utang untuk operasional sekolah di awal triwulan IV. Untuk menutup biaya operasional, sekolah selama ini meminjam dari koperasi dan unit jasa produksi. &rsquo;&rsquo;Bayar utang masih ada yang diharapkan,&rsquo;&rsquo; katanya. Djoko berharap bopda bisa segera dicairkan dan digunakan sebagaimana mestinya. Soal waktunya, dia tidak mempersoalkan. &rsquo;&rsquo;Meski akhir November, tidak apa-apa. Yang penting cair,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Sebab, selama triwulan IV dana bopda yang diterima lebih dari Rp 1 miliar. &rsquo;&rsquo;Saya cari pinjaman sampai Rp 600 juta,&rsquo;&rsquo; ujarnya. (tau/puj/elo/c7/c15/git/sep/JPG)

Pencairan Bopda untuk Bayar GTT/PTT Tunggu Wali Kota-Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/61563_80593_SMA.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Dana bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) triwulan IV (Oktober&ndash;Desember) yang ditunggu-tunggu oleh sekolah belum cair hingga saat ini. Padahal, dana tersebut akan digunakan untuk operasional sekolah dan menggaji guru tidak tetap (GTT). Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan Surabaya Sudarminto mengatakan, kewenangan pengelolaan SMA/SMK sedang dalam tahap transisi. Karena itu, sebagai bentuk kehati-hatian, perlu dilakukan konsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri. Harapannya, tidak ada kekeliruan ketika dana dicairkan. Karena itu, Sudarminto berharap sekolah bersabar terkait pencairan bopda. Sekolah juga tidak boleh gegabah dalam menarik SPP. &rdquo;Mudah-mudahan Minggu ini konsultasi itu sudah ada hasilnya,&rdquo; katanya. Dana bopda memang sangat dibutuhkan sekolah. Kepala SMAN 21 Yatno Yuwono menyebutkan, pihaknya sedang menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk pencairan bopda triwulan IV. Dia mengakui saat ini sedang masa peralihan ke Pemprov Jatim. Karena itu, dia memaklumi kondisi yang ada. &rdquo;Pasti akan ada jalan. Pihak-pihak terkait pasti terus berkoordinasi,&rdquo; tuturnya. Di sekolahnya, ada 15 orang guru tidak tetap yang honornya berasal dari bopda. Saat ini pihaknya masih memiliki sisa dana yang bisa diputar. Beruntung, pembayaran listrik, air, dan telepon dilakukan langsung oleh pemkot. Hal yang sama disampaikan oleh Kepala SMKN 12 Abdul Rofiq. Pihaknya juga mengharapkan dana bopda bisa segera cair. Sebab, ada 50 GTT di sekolahnya. Sebanyak 21&ndash;22 orang GTT dibayar oleh pemkot. &rdquo;GTT lainnya dibayar bopda,&rdquo; jelasnya. Rofiq mengakui, pihaknya sedang menunggu kejelasan pencairan bopda. Dia berharap segera ada lampu hijau tentang pencairannya. Meski begitu, dia tetap memberikan semangat kepada para guru untuk senantiasa bersabar. &rdquo;Karena masih diperjuangkan,&rdquo; jelasnya. Kepala SMKN 2 Djoko Pratmodjo menyebut ada sekitar 50 GTT dan PTT di sekolahnya. Pihaknya sempat terpikir untuk menarik SPP kepada wali murid. Meski begitu, hal itu belum akan dilakukan. Pihaknya masih menunggu dan merundingkan bersama para kepala sekolah lainnya dalam musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS). Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Surabaya Reni Astuti mengatakan, harus segera ada kepastian pencairan dana bopda. Dia berharap pekan ini sudah ada kepastian. Apalagi jadwal penggajian guru sudah lewat awal bulan. &rdquo;Kudu cepat ada kepastian karena sekolah bisa jadi bingung cari pinjaman. Kalaupun dapat pinjaman, bingung pengembalian kalau tidak ada kepastian,&rdquo; katanya. Reni menyatakan, Permendagri No 52 Tahun 2015, terutama pada bagian hal-hal khusus lainnya poin 2 dan poin 3, menjelaskan dengan gamblang. Dua poin itu bisa dimaknai bahwa beralihnya kewenangan dan penganggaran pendidikan menengah SMA/SMK dari Pemerintah Kota Surabaya ke provinsi berlaku efektif 1 Januari 2017, bukan berlaku saat penyerahan P2D atau personel, peralatan, dan dokumentasi. Karena itu, merujuk pada Permendagri No 52 Tahun 2015 tersebut, terang dia, semestinya Pemkot Surabaya bisa mencairkan dana bopda yang sudah teranggarkan dalam APBD Perubahan 2016. Dengan begitu, gaji GTT dan PTT idealnya bisa dicairkan tepat waktu tanpa sekolah pusing mencari pinjaman. (puj/c6/git)

Soal Pencairan Bopda, Dispendik Minta Sekolah Bersabar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bopda

Berita Terkini