<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/14/menag-mpls-690018135.jpg" alt="Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar. (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar. (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa Kementerian Agama siap menyerahkan sepenuhnya urusan penyelenggaraan haji kepada Badan Penyelenggara Haji (BPH) yang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Perubahan besar ini diproyeksikan mulai berlaku tahun depan. Pernyataan tersebut disampaikan Nasaruddin usai menghadiri Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025 di Tangerang,&nbsp;Senin&nbsp;(28/7/2025). Ia menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran ibadah haji tahun ini, meski diwarnai sejumlah tantangan. "Alhamdulillah teman-teman sangat sigap untuk mengatasi ini. Penilaian Saudi Arabia juga memang di awal ada kekhawatiran tapi alhamdulillah berujung dengan sebuah kepuasan bahwa di masa memang ada persoalan, tapi begitu evaluasi pertengahan sampai akhir bisa selesai semua," ujar Nasaruddin. Dalam evaluasi tersebut, dibahas pula sejumlah kebijakan baru yang diterapkan baik di Indonesia maupun Arab Saudi. Di antaranya adalah penggunaan delapan syarikah, penambahan maskapai yang melayani jemaah, serta sejumlah regulasi baru yang menyesuaikan dengan dinamika penyelenggaraan haji. Menag menegaskan bahwa pihaknya mengikuti sepenuhnya arahan Presiden terkait pembentukan BPH. Begitu aturan perundang-undangan rampung, Kemenag akan secara resmi menyerahkan kewenangan tersebut. "Insyaallah kalau peraturan perundang-undangan sudah menghendaki demikian, mau tidak mau wajib hukumnya Kementerian Agama untuk menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan ibadah haji itu kepada BPH yang baru dibentuk Bapak Presiden," ujarnya. Nasaruddin memandang transisi ini sebagai momentum yang positif. Ia menyebut peralihan ini justru memberi ruang bagi Kemenag untuk lebih fokus dalam mengurus berbagai bidang penting lainnya di luar haji. "Tentu ada hikmahnya bagi Kementerian Agama bisa lebih berkonsentrasi ke urusan yang lain karena kita punya banyak Direktorat Jenderal, ada Pendidikan Islam, ada Bimas Agama Islam, Bimas Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada juga Litbang, ada Itjen, terutama menyangkut masalah pesantren dan perguruan tinggi Islam. Banyak sekali pekerjaan di Kementerian Agama yang membutuhkan konsentrasi," jelasnya. Ia berharap ke depan, layanan haji bisa semakin baik di bawah naungan BPH. Kemenag sendiri telah menjalankan tugas itu selama puluhan tahun dan merasa bangga bisa menjadi bagian dari sejarah penyelenggaraan haji nasional. "Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah haji di bawah BPH nantinya insyaallah nanti betul-betul seperti yang diobsesikan bersama, jemaah haji akan merasa lebih baik," tutup Nasaruddin.

Menag Nasaruddin pastikan Kemenag siap serahkan urusan haji ke BPH. Fokus baru: pesantren, pendidikan, dan layanan keagamaan lintas agama.

Menag Nasaruddin: Usai Haji Dikelola BPH, Kemenag Fokus ke Pendidikan dan Pesantren

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/bph-dubes-arab-saudi-1804049677.jpg" alt="Pertemuan pimpinan Badan Penyelenggara Haji (BPH) dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, (17/6). (Humas BPH)" width="100%">
<figcaption>Pertemuan pimpinan Badan Penyelenggara Haji (BPH) dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, (17/6). (Humas BPH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Penyelenggara Haji (BPH) sudah tidak sabar untuk menjadi otoritas penyelenggara haji menggantikan Kementerian Agama (Kemenag). Pimpinan BPH melakukan pertemuan dengan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia di Jakarta Faisal Bin Abdullah H. Amodi. Ketua BPH Mochammad Irfan Yusuf mengatakan pertemuan tersebut membicarakan evaluasi pelaksanaan ibadah haji 2025. Selain itu, membicarakan langkah-langkah awal persiapan penyelenggaraan haji 2026. Kedua pihak menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, termasuk menyiapkan haji tahun depan lebih awal. &ldquo;Kami sepakat untuk terus bersinergi antara Indonesia dan Arab Saudi dalam menyusun strategi pelaksanaan haji 2026 lebih awal,&rdquo; kata Irfan dalam keterangannya di Jakarta Rabu (18/6). Dia juga menyampaikan apresiasi pemerintah Indonesia kepada Saudi, atas kolaborasi dalam penyelenggaraan haji 2025. Di bagian lain, Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan mereka sudah siap menjadi pengelola haji 2026. Haji 2026 bukan berarti persiapannya dilakukan tahun depan. Apalagi kalender Hijriyah setiap tahunnya selalu maju.&nbsp;"Pertengahan Juli semua jemaah sudah tiba di Indonesia, maka otomatis menginjak persiapan penyelenggaraan haji 2026," katanya. Dia menuturkan secara regulasi memang masih menunggu selesainya pembahasan revisi UU tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.&nbsp; Meskipun begitu Dahnil mengatakan secara teknis sudah dilakukan peralihan kewenangan haji dari Kemenag ke BPH. Bahkan sampai di tingkat daerah. Sehingga, ketika UU yang baru nanti keluar, tidak butuh waktu lama untuk tancap gas. "Aslinya kan tinggal switching," katanya. Dia juga mengatakan saat ini ASN yang selama ini membidangi haji di Kemenag sudah ada di BPH. Dahnil menekankan tiga ranah perbaikan haji yang bakal dilakukan. Yaitu, urusan transparansi, integritas, dan akuntabilitas. Dengan perbaikan tiga aspek itu, maka haji akan semakin baik. Tidak ada lagi rente atau mafia haji dan lain sebagainya, sehingga haji bisa lebih efektif. (wan)&nbsp;

BPH bertemu Dubes Arab Saudi untuk membahas persiapan haji 2026 dan evaluasi haji 2025, menekankan kualitas pelayanan jemaah.

Tancap Gas, BPH Menyusun Strategi Penyelenggaraan Haji 2026 Bersama Arab Saudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/12/mBdchd2lwvk6U7mOdG05yT34LYcErMNPoZLA8ysp-961702250.jpg" alt="Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anzar Simanjuntak (dua dari kanan) memberikan pernyataan pers di Jakarta (11/6) malam. (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anzar Simanjuntak (dua dari kanan) memberikan pernyataan pers di Jakarta (11/6) malam. (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Wacana pemangkasan kuota haji 2026 sebanyak 50 persen membuat publik Indonesia geger. Karena bisa berdampak antrian kian panjang. Kabar baik disampaikan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anzar Simanjuntak. Bahwa wacana tersebut hampir dipastikan batal. Alias tinggal wacana saja.&nbsp; Kabar tersebut disampaikan Dahnil kepada wartawan di Jakarta pada Rabu (11/6) malam. Setibanya dari Arab Saudi sebagai bagian dari Amirul Hajj, Dahnil langsung memberikan pernyataan pers. Dia menyampaikan sejumlah evaluasi. Termasuk kabar pemangkasan kuota haji Indonesia sebanyak 50 persen. "Karena tahun ini kewenangan BP Haji adalah fungsi dukungan dan fungsi pengawasan. Kami maksimalkan fungsi pengawasan," jelasnya.&nbsp; Dia lantas menjelaskan kronologi sampai muncul informasi pemangkasan kuota haji Indonesia sebanyak 50 persen. Informasi ini muncul dalam pertemuan antara Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dengan Kepala BPH Mochammad Irfan Yusuf di Saudi. Pihak Saudi lebih dahulu mengapresiasi upaya Presiden Prabowo membentuk badan khusus setingkat Kementerian yang spesifik membidangi haji dan umrah.&nbsp; Sehingga cocok dengan Saudi, yang mempunyai Kementerian Haji dan Umrah. "Mereka (Arab Saudi) menyampaikan bahwasannya ini yang kami tunggu-tunggu. Kenapa? Karena Indonesia itu jamah hajinya paling besar dan tidak mudah untuk mengurusi jamah haji sebesar jamah haji Indonesia," jelasnya.&nbsp; Selanjutnya Dahnil mengatakan Kementerian Haji dan Umrah Saudi melalui Deputi Kelembagaan Luar Negeri menyampaikan penyesalan karena pengelolaan haji oleh otoritas Indonesia yang agak buruk pada tahun 2025 ini. Pemerintah Saudi juga mengklarifikasi tidak ada pernyataan dari Kerajaan Saudi Arabia kepada pihak Kementerian Agama (Kemenag) Indonesia bahwasannya mereka minta maaf. Dahnil menegaskan pihak Saudi langsung klarifikasi ke BPH pernyataan tersebut tidak benar.&nbsp; Dahnil mengatakan yang benar adalah Deputi Kerjasama Lembaga dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Haji dan Umrah Saudi menyampaikan bahwasannya tahun ini penyelenggaraan haji yang dikelola Indonesia itu agak buruk. "Nah itulah kemudian di Kementerian Haji dan Umroh menyatakan kepada Pak Kepala (BPH) bahwasannya ada wacana di Kementerian Haji dan Umroh untuk mengurangi kuota haji Indonesia 50 persen," tuturnya. Dia mengaku wacana itu yang membuat mereka agak kaget. Namun kemudian dari hasil diskusi lebih lanjut dengan Kementerian Haji dan Umrah Saudi wacana itu tinggal wacana. Alias hampir pasti batal. "Karena tahun depan pengelolaan haji Indonesia itu tidak lagi di Kementerian Agama. Dan Presiden (Prabowo) membentuk badan setingkat Kementerian," tuturnya. Maka Pemerintah Saudi Arabia dalam hal ini Kementerian Haji dan Umrah menyatakan ada harapan perbaikan pengelolaan haji di Indonesia dengan manajemen baru. "Nah oleh sebab itulah wacana untuk pemotongan 50 persen itu tidak kami kembangkan. Karena kami percaya Presiden Prabowo melalui badan yang baru dibentuk ini akan berkomitmen melakukan perbaikan-perbaikan yang signifikan," katanya. Perbaikan utama haji di tangan BPH adalah transparansi, integritas, dan akuntabilitas.&nbsp;

Wakil Kepala BPH, Dahnil Anzar Simanjuntak, memastikan wacana pemangkasan kuota haji 2026 batal, menekankan pentingnya transparansi.

Arab Saudi Optimis Haji 2026 Lebih Baik Setelah Dipegang BPH, Wacana Pemangkasan Kuota 50 Persen Dibatalkan

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tod-bandara-soekarno-hatta-soft-opening-besok_m_191451.jpeg" alt="Ilustrasi Bandara Soekarno Hatta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bandara Soekarno Hatta</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polres Bandara Soekarna Hatta berhasil menggagalkan 10 calon jamaah haji ilegal. Para calon jamaah ilegal itu berasal dari Banjarmasin dan hendak terbang ke Tanah Suci melalui Malaysia, menggunakan pesawat Malindo Air OD 315 dengan visa kerja. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak mengingatkan masyarakat untuk tidak tergoda dengan tawaran pemberangkatan haji yang murah. Ia mengingatkan, haji merupakan ibadah suci, sehingga harus dijalani secara sah dan sesuai prosedur. "Masyarakat harus waspada dan tidak mudah tergoda dengan tawaran haji murah atau cepat tanpa antrean namun tidak resmi. Haji adalah ibadah suci, maka harus dijalani secara sah dan sesuai prosedur,&rdquo; kata Dahnil kepada wartawan, Minggu (20/4). Dahnil mengapresiasi tindakan tegas aparat Kepolisian bersama petugas Imigrasi yang berhasil menggagalkan keberangkatan 10 calon jamaah haji ilegal menggunakan visa kerja. Ia menegaskan, penertiban terhadap jamaah Ilegal penting untuk menjamin kualitas layanan haji, serta rasa aman dan nyaman bagi seluruh jamaah resmi. &nbsp;"Langkah cepat dan tegas dari kepolisian dan imigrasi ini menunjukkan keseriusan negara dalam menjaga martabat penyelenggaraan haji Indonesia dan melindungi para calon jemaah dari potensi risiko,&rdquo; tegas Dahnil. Sejak dibentuk Badan Penyelenggara Haji, lanjut Dahnil, pihaknya telah melakukan koordinasi erat dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, khususnya untuk penyelenggaraan haji 2026 untuk menangani persoalan jamaah haji ilegal. Terlebih, Pemerintah Arab Saudi juga sudah melakukan pengetatan larangan kunjungan ke Kota Makkah dengan visa selain visa haji resmi, yang mulai berlaku pada 23 April 2025. "Alhamdulillah di tahun 2025 ini arab Saudi sudah mulai lakukan berbagai kebijakan pengetatan," ujar Dahnil. Lebih lanjut, Dahnil menyampaikan saat ini para calon jamaah haji ilegal, tengah menjalani pemeriksaan dan penyelidikan untuk menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam upaya keberangkatan secara ilegal. "Kami juga Berkoordinasi dengan Kepolisian RI, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, agar bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang menawarkan dan menyelenggarakan paket haji Ilegal," pungkasnya. &nbsp;

Polisi berhasil menggagalkan 10 calon jamaah haji ilegal di Bandara Soetta, BPH ingatkan masyarakat untuk tidak tergoda tawaran haji murah.

Polisi Gagalkan 10 Calon Jamaah Haji Ilegal di Bandara Soetta, BPH Ingatkan Tak Tergiur Tawaran Pemberangkatan Haji Mura

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/19/menag-dahnil-806665107.jpg" alt="Dari kiri: Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief, Menag Nasaruddin Umar, dan Wakil kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak. (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Dari kiri: Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief, Menag Nasaruddin Umar, dan Wakil kepala Badan Penyelenggara Haji Dahnil Anzar Simanjuntak. (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penyelenggaraan ibadah haji 2025 menjadi momen penting dalam sejarah tata kelola haji Indonesia. Tahun ini merupakan penyelenggaraan terakhir yang sepenuhnya dipegang oleh Kementerian Agama (Kemenag) sebelum dialihkan ke Badan Penyelenggara Haji (BPH) mulai tahun depan. Wakil Kepala BPH, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa pihaknya siap&nbsp;melanjutkan tongkat estafet&nbsp;tanggung jawab tersebut tanpa menurunkan standar layanan. &ldquo;Saat diserahkan ke kami, kami bisa menggunakan standar yang sudah tinggi,&rdquo; ujarnya dalam pembukaan Manasik Haji Nasional di Asrama Haji Pondok Gede, Jumat (19/4). Dahnil menyampaikan apresiasinya terhadap Kementerian Agama yang dinilai telah membangun sistem penyelenggaraan haji dengan kualitas yang baik. Ia berharap, proses peralihan ini berjalan tanpa mengganggu kenyamanan dan kepercayaan publik. Lebih lanjut, Dahnil juga menegaskan komitmen BPH dalam menjaga tiga pilar utama kesuksesan haji: ritual yang sah dan tertib, pengelolaan ekonomi haji yang bermanfaat, dan peningkatan peradaban serta nasionalisme umat. BPH akan fokus memperkuat fungsi pengawasan, efisiensi anggaran, hingga tata kelola berbasis teknologi dan transparansi. &ldquo;Presiden ingin haji bukan hanya ibadah, tapi juga memberi efek ganda bagi umat dan bangsa,&rdquo; tegasnya. <div class="@thread-xl/thread:pt-header-height mt-1.5 flex flex-col text-sm"> <article class="text-token-text-primary w-full" dir="auto" data-testid="conversation-turn-92" data-scroll-anchor="false"> <div class="text-base my-auto mx-auto py-5 [--thread-content-margin:--spacing(4)] @[37rem]:[--thread-content-margin:--spacing(6)] @[70rem]:[--thread-content-margin:--spacing(12)] px-(--thread-content-margin)"> <div class="[--thread-content-max-width:32rem] @[34rem]:[--thread-content-max-width:40rem] @[64rem]:[--thread-content-max-width:48rem] mx-auto flex max-w-(--thread-content-max-width) flex-1 text-base gap-4 md:gap-5 lg:gap-6 group/turn-messages focus-visible:outline-hidden" tabindex="-1"> <div class="group/conversation-turn relative flex w-full min-w-0 flex-col agent-turn"> <div class="relative flex-col gap-1 md:gap-3"> <div class="flex max-w-full flex-col grow"> <div class="min-h-8 text-message relative flex w-full flex-col items-end gap-2 text-start break-words whitespace-normal [.text-message+&amp;]:mt-5" dir="auto" data-message-author-role="assistant" data-message-id="bf4cd96e-c17d-4e0a-aa17-3b403e653c9b" data-message-model-slug="gpt-4o"> <div class="flex w-full flex-col gap-1 empty:hidden first:pt-[3px]"> <div class="markdown prose dark:prose-invert w-full break-words dark"> Terkait itu, Dahnil memperkenalkan tiga pilar sukses penyelenggaraan haji yang menjadi fokus BPH. Sukses Ritual, kata Dahnil, ibadah haji harus sah secara syariah, dilaksanakan dengan aman, nyaman, dan efisien. "Serta terbebas dari praktik pungli atau manipulasi,'' katanya. Kedua, sukses ekosistem ekonomi Haji. Dia mengatakan, dana haji yang dikelola dan perputaran uang dari sektor haji dan umrah&nbsp;bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. "Uang jemaah haji&nbsp;yang dikelola saat ini jumlahnya Rp 179 triliun. Perputaraan uang jemaah haji dan umroh, hampir Rp 60 triliunan. Besar sekali,'' terangnya. Sedangkan sukses peradaban dan keadaban, berarti haji harus melahirkan jemaah yang tidak hanya taat beribadah. Tetapi juga memiliki nasionalisme yang kuat dan semangat kebangsaan seperti yang diteladankan tokoh-tokoh pendiri bangsa yang juga berhaji. "Semakin berkualitas haji-hajinya, maka makin cinta dengan negerinya. Cinta bangsanya,'' kata Dahnil. </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </article> </div>

Haji 2025 jadi tonggak peralihan dari Kemenag ke BPH. Dahnil sebut BPH siap lanjutkan standar tinggi yang sudah dibangun.

Haji 2025 Jadi Tonggak Peralihan, Dahnil Anzar: BPH Siap Lanjutkan Standar Tinggi Kemenag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/31/JKT_Raker-Evaluasi-Penyelenggaraan-Haji_Salman-Toyibi-1JPG-2135534699.jpg" alt="Menteri Agama Nasaruddin Umar (tengah) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Nasaruddin Umar (tengah) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sedianya Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan usulan biaya haji 2025 di Komisi VIII pada Senin (11/11) sore. Tetapi, rapat ditunda karena ada dualisme penyelenggaraan haji. Yaitu, Kemenag dengan Badan Penyelenggaraan Haji (BPH). Kesimpulan dari rapat yang dihadiri Menag Nasaruddin Umar itu dibatalkan. Anggota Komisi VIII kompak meminta pemerintah menyelesaikan dahulu secara internal, siapa yang jadi penyelenggara haji 2025. Apakah tetap Kemenag melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) atau BPH. Parlemen berpandangan kedua lembaga itu sama-sama mempunyai legitimasi atau landasan hukum sebagai pelaksana teknis penyelenggaraan haji. Kemenag mengacu pada Perpres 152/2024 dan BPH merujuk pada Perpres 154/2024. Yang jadi persoalan lainnya adalah, Kemenag tidak membawa pimpinan BPH dalam rapat tersebut. Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang mengatakan, mereka tidak dalam kapasitas menentukan siapa yang akan menyelenggarakan haji. Dia menuturkan jika memberi kesempatan kepada Menag untuk menyampaikan paparan biaya haji, sama dengan menyetujui Kemenag sebagai penyelenggara haji. "Padahal ada Perpres 154 (tahun 2024) yang bunyinya sama," katanya. Di Perpres 154/2024 itu secara garis besar, penyelenggaraan haji di bawah komando BPH. Marwan menegaskan Komisi VIII tidak mau terjebak pada urusan yang menjadi kewenangan eksekutif atau pemerintah. Untuk itu, Marwan meminta Kemenag dan BPH untuk melakukan sinkronisasi. Dia menegaskan tidak ingin mengulur waktu pembahasan biaya haji. "Jika sudah selesai (sinkronisasi) besok (hari ini) kami siap rapat kembali," tandasnya. Politisi PKB itu mengatakan di dalam paparan pembicaraan pendahuluan biaya haji 2024 juga sama sekali tidak menyebut BPH. Kemenag juga tidak menghadirkan BPH dalam rapat tersebut. Marwan mengatakan, seandainya di paparan itu ada penyebutan BPH serta bisa menghadirkan BPH dalam rapat, penyampaian awalan biaya haji 2025 bisa dilakukan. Di bagian lain, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid mengatakan BPH tidak bisa serta merta ikut rapat membahas soal haji di Komisi VIII. "Badan (BPH) sendiri belum disahkan menjadi mitra Komisi VIII DPR," katanya. Dia berharap Badan Musyawarah (Bamus) DPR sampai Ketua DPR segera menggelar Paripurna untuk mengesahkan BPH sebagai mitra Komisi VIII DPR. Dia juga memberikan catatan pada paparan pendahuluan biaya haji yang dibuat oleh Kemenag. Dia menegaskan Kemenag jangan menyodorkan penggunaan nilai manfaat dana haji ke Komisi VIII DPR. Kemenag harus mengajukan persentase penggunaan nilai manfaat. "Jadi jangan dibebankan ke kami, sama saja kami dijebak. Ini tidak benar," kata politisi Partai Gerindra itu. Sampai dengan berita ini ditulis, belum ada respons dari Kemenag soal usulan biaya haji. Karena menunggu rapat lanjutan dengan Komisi VIII DPR. Mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, usulan biaya haji selalu lebih tinggi dari yang diputuskan. Pada musim haji 2024 lalu, kala itu Menag dijabat oleh Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan biaya haji riil mencapai Rp 105 juta per jemaah. Kemudian setelah melalui rangkaian rapat di Panja Biaya Haji, diputuskan rerata biaya haji riil pada 2024 adalah Rp 93,4 jutaan. Dari jumlah itu, jemaah menanggung Rp 56 jutaan per orang. Sisanya dibayar atau disubsidi dari nilai manfaat pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sementara itu, tidak hanya Indonesia yang persiapan membahas biaya haji 2025. Sejumlah negara juga melakukannya. Diantaranya dilakukan oleh Kuwait. Menariknya, Kuwait menurunkan biaya haji tahun depan sekitar 40 persen dibandingkan musim haji 2024. Dilansir dari Gulf News, biaya haji 2025 di Kuwait ditetapkan 1.600 sampai 1.700 dinar atau sekitar Rp 81 juta sampai Rp 86 jutaan. Biaya itu turun sekitar 40 persen dibanding 2024 lalu, yang dipatok 3.800 dinar. Direktur Departemen Haji dan Umrah Kuwait Sattam Al Muzain mengatakan penurunan biaya haji tersebut disebabkan oleh penerapan platform pendaftaran terpusat. Platform tersebut telah menyederhanakan proses dan memangkas biaya.&nbsp;

Sedianya Kemenag menyampaikan usulan biaya haji 2025. rapat ditunda karena ada dualisme penyelenggaraan haji. Yaitu, Kemenag dan BPH.

DPR Persoalkan Dualisme Penyelenggara Haji, Pembacaan Usulan Ongkos Haji 2025 Ditunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/25/JKT_RDP-Komisi-VIII-DPR-dengan-BPKH_Salman-Toyibi-4JPG-3489643116.jpg" alt="Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menyampaikan paparan pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menyampaikan paparan pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9/2024). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pengelolaan haji bakal mengalami perombakan signifikan. Tidak hanya soal teknis penyelenggaraan di Kementerian Agama (Kemenag), pengelolaan dana di Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) juga berpotensi dilebur ke Badan Penyelenggara Haji (BPH). Perombakan pengelolaan haji itu merupakan konsekuensi dari rencana revisi dua undang-undang (UU) terkait haji. Dua UU tersebut adalah UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kepala BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil revisi UU tersebut. "Sampai sekarang kita (BPKH) masih tetap independen. Tapi, ke depan tergantung dari pemerintah dan parlemen bagaimana," katanya seusai pembukaan International Hajj Fund Forum di Jakarta kemarin (30/10). Fadlul mengatakan, saat ini pihaknya tetap berfokus pada persiapan penyelenggara haji 2025. BPKH tinggal menunggu pembahasan dari Kemenag terkait kebutuhan anggaran haji 2025. Menteri Agama Nasaruddin Umar juga memastikan penyelenggaraan haji 2025 harus lebih baik. Tidak boleh terganggu dengan munculnya badan baru. &rsquo;&rsquo;Transisi kita lakukan secara halus,&rsquo;&rsquo; katanya. Sejak Kabinet Merah Putih dibentuk, sudah diputuskan bahwa haji 2025 tetap di bawah komando Kemenag. Nanti sambil paralel dilaksanakan peralihan pengelolaan haji dari Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag ke BPH. Di bagian lain, Kemenag mulai sosialisasi rekrutmen petugas haji 2025. Rencananya, pengumuman pendaftaran petugas haji 2025 akan disampaikan Kemenag mulai 4 November. Seleksi dilaksanakan secara berjenjang, mulai tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Seperti diketahui, Arab Saudi memangkas kuota petugas haji sebanyak 50 persen. Kebijakan baru lainnya dari Saudi, mulai tahun depan petugas haji juga dibebani biaya layanan masyair layaknya jemaah haji. Direktur Bina Haji Kemenag Arsyad Hidayat mengatakan, secara umum proses seleksi petugas haji tetap sama. (wan/c6/bay)

Penyelenggaraan haji berubah signifikan. Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) berpotensi dilebur.

UU Terkait Haji Bakal Direvisi, BPKH dan Badan Penyelenggara Haji Berpotensi Dilebur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BPH

Berita Terkini