<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/24/3fd57262-a0b0-44fe-8cbf-4c940c902042-204395864.jpeg" alt="Roslan Roeslani resmi ditunjuk sebagai nakhoda Danantara. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Roslan Roeslani resmi ditunjuk sebagai nakhoda Danantara. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&mdash; Badan Pengelola Investasi (BPI) Dana Anagata Nusantara (Danantara) resmi diluncurkan di Istana Kepresidenan, Senin, 24 Februari 2025. Malam sebelumnya, Minggu, 23 Februari 2025, sejumlah pejabat utama Danantara berkumpul bersama sejumlah media di Jakarta Selatan untuk berdiskusi terkait visi dan struktur lembaga baru ini. Mereka antara lain Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani yang ditunjuk sebagai Chief Executive Officer (CEO), Wamen BUMN Dony Oskaria yang ditunjuk sebagai Chief Operating Officer (COO), dan Chief Investment Officer (CIO) Pandu Sjahrir. Dalam pemaparannya, Dony Oskaria menekankan pentingnya pemisahan fungsi dalam struktur Danantara. &ldquo;Kami memahami sekali kekhawatiran bapak-ibu (media) sekalian. Konsep Danantara ini memisahkan antara operasional dan investment,&rdquo; ungkap Dony. Dia menambahkan, &ldquo;Kita tidak mau resikonya tercampur, karena investment tentu ada risikonya, sementara operasional kita sudah established.&rdquo; Lebih lanjut, Dony menyatakan bahwa dalam kerangka kerja Danantara akan ada dua entitas utama: operating holding dan investment holding. &ldquo;Dua-duanya ini memiliki manajemen risiko yang berbeda,&rdquo; lanjutnya. Menambahkan pernyataan Dony, Pandu Sjahrir menekankan bahwa tata kelola yang baik merupakan kunci kesuksesan. Ia menjelaskan bahwa manajemen Danantara akan berfokus pada kolaborasi erat antara tim investasi dan tim operasional, sehingga pengelolaan aset negara dapat berjalan dengan transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang modern. Selain itu, Rosan Roeslani menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga agar pengelolaan dana negara bebas dari intervensi politik dan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan profesional serta kepentingan nasional. &ldquo;Danantara dijalankan oleh profesional, world class operation team yang non politik,&rdquo; kata Roslan. Danantara sendiri dibentuk sebagai badan pengelola investasi negara dengan tujuan mengoptimalkan aset dari BUMN strategis guna mendukung proyek-proyek pembangunan nasional. Dengan pemisahan fungsi yang jelas antara operating holding dan investment holding, serta pengelolaan yang didukung oleh tim profesional kelas dunia, Danantara diharapkan mampu mengelola triliunan rupiah aset negara secara efisien dan menarik investasi, baik domestik maupun asing.

Badan Pengelola Investasi (BPI) Dana Anagata Nusantara (Danantara) resmi diluncurkan di Istana Kepresidenan, Senin, 24 Februari 2025.

Roslan Roeslani: Danantara Memisahkan Investasi dan Operasional Agar Tidak Tumpang Tindih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/24/Screenshot_20250224_113217_YouTube-3922093952.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto saat memberikan sambutan di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2). (Tangkapan Layar Youtube)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto saat memberikan sambutan di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2). (Tangkapan Layar Youtube)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto mengakui banyak pihak yang meragukan pendirian Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Prabowo menegaskan, pendirian BPI Danantara semata untuk mencapai pembangunan nasional. "Saya memahami bahwa banyak pertanyaan tentang Danantara Indonesia. Mungkin ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya," kata Prabowo saat memberikan sambutan di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2). Prabowo memahami BPI Danantara baru kali ini didirikan. Danantara didirikan untuk menjawab solusi strategis dan efisien dalam mengoptimalkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Kita tidak hanya akan menginvestasikan deviden BUMN ke industri-industri yang mendorong pertumbuhan jangka panjang, tapi juga akan mentranformasi BUMN kita menjadi pemimpin kelas dunia di sektor masing-masing," ucap Prabowo. Ketua Umum Partai Gerindra itu berharap pendirian BPI Danantara bukan hanya sekadar untuk mengikuti perekonomian dunia. Melainkan untuk menjadi pelopor perekonomian global. "Kita ingin melihat lebih banyak BUMN Indonesia masuk dalam daftar global furtune 100. Membuktikan bahwa indonesia bukan sekadar pengikut, tapi Indonesia juga dapat menjadi pelopor dan pemimpin dalam perekonomian Indonesia," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto mengakui banyak pihak yang meragukan pendirian Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara)

Prabowo Maklumi Banyak Pihak Ragukan Pendirian Danantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-t" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-t</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT) resmi membuka Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) 2023. Beasiswa ini diberikan kepada siswa, insan kebudayaan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk dapat meraih gelar pada jenjang yang lebih tinggi. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengatakan, selain jenjang S1 hingga S3 untuk pendidikan kesarjanaan dan keprofesian, BPI juga tersedia untuk pendidikan non gelar. "Pada 2021, kami memberikan dukungan pendanaan untuk lebih dari 2.000 penerima beasiswa dan pada 2022 jumlahnya meningkat menjadi 4.000 penerima. Penerimanya meliputi pelajar berprestasi, pelaku budaya, guru, tenaga kependidikan, serta dosen yang mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan di dalam maupun luar negeri," kata Nadiem. Melalui BPI diharapkan para penerima beasiswa dapat meneruskan pendidikan ke jenjang selanjutnya, serta dapat meningkatkan pengetahuan dan kapasitas. "Tunjukkan bahwa Anda adalah pembelajar sepanjang hayat yang selalu semangat belajar, berkarya, dan berkontribusi untuk Indonesia," imbuhnya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti menambah, sejak tahun 2021 hingga 2022, BPI telah berhasil membiayai 6.236 penerima beasiswa. Mereka sekarang sedang menjalankan studi di berbagai perguruan tinggi pada berbagai jenjang, baik di dalam maupun luar negeri. Dari keseluruhan penerima beasiswa tersebut sebanyak 89,1 persen di antaranya menempuh studi di dalam negeri dan 10,9 persen di luar negeri. "Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik, Kemendikbudristek berusaha semaksimal mungkin agar program&ndash;program beasiswa yang berpihak pada tenaga pendidik dan kependidikan akan terus berlanjut/sustain. Kami juga akan melakukan berbagai macam terobosan untuk menjamin ketersediaan akses beasiswa bagi siswa-siswa berprestasi dan insan budaya," ujar Suharti. Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi, Anton Rahmadi memaparkan mengenai garis besar penerimaan BPI, yaitu dana pendidikan, dana pendukung, dan biaya pendukung (penyandang disabilitas). Jadwal pendaftaran BPI tujuan perguruan tinggi (PT) luar negeri berlangsung pada 2 sampai 31 Mei 2023, sedangkan masa pendaftaran BPI tujuan PT dalam negeri berlangsung pada 2 Mei sampai 30 Juni 2023. Terdapat tujuh program BPI bergelar yaitu Beasiswa Calon Guru SMK (S1), Beasiswa Pelaku Budaya (S1&mdash;S3), Beasiswa Indonesia Maju (S1&mdash;S3) secara mandiri, Beasiswa Perguruan Tinggi Akademik (S2&mdash;S3), Beasiswa Perguruan Tinggi Vokasi (S2&mdash;S3), Beasiswa Pendidik dan Tenaga Kependidikan (S2&mdash;S3), dan Dosen LPTK/Pendidikan Profesi Guru (S3). Berbeda dari tahun sebelumnya, batasan usia maksimal pendaftar disesuaikan dengan Permendikbud Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kemendikbudristek dan Persesjen Kemendikbudristek Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendikbud Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kemendikbudristek. Hal ini karena Kemendikbudristek menyesuaikan dengan aturan lain yang berlaku saat ini. "Selain batasan usia, program BPI tahun ini syarat on going tidak ada, fresh intake. Misalnya sudah mendapat Letter of acceptance (LoA) pada awal tahun 2024, dipersilakan mendaftar," tambah Anton. Anton menekankan, semua proses dilakukan melalui sistem, sehingga para calon penerima beasiswa dapat mematuhi semua aturan dan syarat yang berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, para calon penerima beasiswa dapat mengakses kanal resmi Kemendikbudristek maupun mengirimkan email ke helpdesk-beasiswa@kemdikbud.go.id , dan media sosial @awardee_bpi. Program beasiswa ini tidak dapat digabungkan bersama dengan beasiswa lainnya. Apabila melanggar akan dikenakan sanksi. Program BPI juga hanya untuk kelas reguler, sehingga jika ingin mendaftar program ini, pastikan daftar universitas tujuan tertera pada daftar yang ada.

Kemendikbudristek melalui Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT) resmi membuka Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) 2023.

Beasiswa Pendidikan Indonesia 2023 Resmi Dibuka, Simak Jadwal dan Syaratnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Ketua-BPI-abd-rahman-JPC.jpg" alt="Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI) Gunawan Paggaru./ Abdul Rahman" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI) Gunawan Paggaru./ Abdul Rahman</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia (BPI) Gunawan Paggaru melayangkan kritikan tajam terhadap arah dunia perfilman Indonesia dalam rangka Hari Film Nasional yang jatuh pada hari ini, 30 Maret 2023.  Meski beberapa tahun belakangan dunia perfilman tanah air berjaya bahkan diapresiasi di luar negeri, dia justru menganggap industri perfilman tanah air sedang menghadapi masalah yang cukup serius.  Salah satu masalahnya, tidak adanya link and match dunia pendidikan perfilman yang mulai banyak bermunculan di tanah air mulai dari tingkat SMA hingga perguruan tinggi dengan industri perfilman. Dengan sistem pendidikan perfilman yang berlaku sekarang ini, Gunawan tidak yakin lulusan bidang perfilman bisa masuk ke dalam industri.  Menurut Gunawan, pengajar sekolah perfilman sedikit sekali yang memang memiliki kompetensi membuat film. Baginya, ini permasalahan yang cukup serius yang juga akan menentukan output ke depannya.  "Ada 21 prodi film di tingkat perguruan tinggi, ada 80 sekian SMA jurusan film. Gurunya dari mana? Jurusan seni belum tentu bisa bikin film. Mau ngembangin industri perfilman kita itu berangkatnya dari supply SDM. Kalau pendidikan tidak bisa supply SDM yang berkualitas, industri pasti menolak donk," kata Gunawan dalam acara Sarasehan Wajah Film Nasional di bilangan Pancoran Jakarta Selatan, Kamis (30/3).  Dia menyebut jurusan perfilman tersebar di sejumlah daerah di tanah air. Sementara industri perfilman bisa dibilang terkonsentrasi di Jakarta. Dengan situasi semacam ini ditambah kompetensi lulusan pendidikan film yang masih dipertanyakan, Gunawan yakin akan berat mereka akan dapat diterima oleh industri.  Oleh karena itu, dia menawarkan solusi agar para pelaku industri perfilman membuat semacam panduan baik dalam hal kompetensi dan sejenisnya. Di sana, ditampilkan apa saja yang diperlukan oleh industri dan kemudian diterjemahkan ke dalam kurikulum pendidikan.  Dengan demikian, tidak ada lagi jarak antara dunia pendidikan perfilman dengan industri. "Sebenarnya ini bisa dilakukan asal duduk bareng. Selama ini kita tidak duduk bareng," katanya.  Selain itu, dia juga menyayangkan belum ada jurusan khusus bisnis film. Sistem pendidikan di tanah air, katanya, difokuskan pada produksi. Sedangkan pemasarannya tidak terimplementasi dalam sistem pendidikan. "Semuanya disuruh bikin, siapa yang mau jualin? Pemerintah nggak tahu ini, makanyansaya kasih rekomendasi," katanya. (*)

Hari Film Nasional 2023, BPI Beri Kritikan Tajam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/image-3-5.jpg" alt="Ilustrasi gerhana bulan. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gerhana bulan. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Badan Perfilman Indonesia (BPI), Chand Parwez, berharap pemerintah hadir memberikan dukungan yang lebih serius lagi untuk dunia perfilman tanah air. Sebab posisi film sangat strategis untuk memperkenalkan kebudayaan dan identitas bangsa Indonesia ke dunia luar.  "Pemerintah harusnya lebih paham bahwa film itu sangat strategis posisinya. Harus lebih banyak support-nya dari segi fasilitasi, kearsipan, literasi, dan banyak lagi yang lainnya," kata Chand Parwez yang sebentar lagi akan menanggalkan jabatannya sebagai Ketua BPI, di bilangan Central Park Jakarta Barat Jumat (25/3).  Dia pun menaruh harapan supaya ada sebuah karya besar dengan kualitas yang sangat bagus dikerjakan secara bersama-sama kolaborasi dengan pemerintah. Menurutnya, ini sangat mungkin dilakukan jika ada kolaborasi yang erat antara para sineas dengan pemerintah.  Merespons keinginan sinergi yang lebih baik lagi, Ahmad Mahendra selaku Direktur Film, Musik dan Media dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek RI menegaskan komitmennya sinergitas. "Dengan anggaran yang ada, kami siap untuk itu. Negara kan fasilitator ya. Tapi selesaikan dulu kongresnya," kata Ahmad Mahendra.  Sementara Hanifah Makarim selaku Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf mengatakan, dukungan untuk dunia perfilman bukan hanya ada di lintas kementerian di Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah juga memiliki alokasi dana untuk memberikan dukungan terhadap dunia perfilman.  "Tinggal nanti kami sinkronkan mana untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah," katanya.  Chand Parwez mengapresiasi tren film Indonesia dalam beberapa tahun belakangan yang terus membaik. Dia menyebut industri perfilman sebenarnya tinggal lepas landas.  Namun sayangnya tiba-tiba pandemi Covid-19 melanda pada 2020 lalu. Itu mengakibatkan dunia perfilman sempat benar-benar terpukul.  "Pandemi tidak merobohkan tapi justru menunjukkan kita sustain. Industri OTT pun bertumbuh melengkapi bioskop," paparnya.

Chand Parwez Harap Pemerintah Beri Dukungan Lebih ke Dunia Perfilman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Mendikbud-Ristek-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-" width="100%">
<figcaption>Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim saat rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengatakan seluruh sekolah harus menerapkan belajar tatap muka terbatas. Dia mengatakan tempat-</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 2.175 orang orang menerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada semester gasal tahun akademik 2021/2022. BPI diberikan guna meningkatkan dan membangun SDM Indonesia dan meningkatkan pendidikan nasional.  Untuk diketahui, BPI merupakan program beasiswa bergelar untuk jenjang S1, S2, S3, serta program double degree. Penerima beasiswa terdiri dari calon guru, guru, calon dosen, dosen, pelaku budaya, siswa dan mahasiswa berprestasi.  Mereka akan mengikuti pendidikan di 59 perguruan tinggi di dalam negeri dan 112 perguruan tinggi di luar negeri yang tersebar di 20 negara. Para penerima beasiswa diharapkan dapat meningkatkan kompetensinya untuk mendukung program Merdeka Belajar.  Mendikbudristek Nadiem Makarim berpesan agar para penerima benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh petualangan dalam menuntut ilmu. Kemendikbudristek juga berencana akan menambah kuota beasiswa untuk guru, dosen dan pelaku budaya.  “Ini merupakan upaya kami untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelaku budaya, jadi jangan disia-siakan. Bangun network baru, keluar dari zona nyaman, coba hal baru, jangan takut ambil risiko, dan usaha inovatif dalam pembelajaran,” ujar Nadiem, Selasa (5/10).  Ia berharap BPI bisa menjadi motivasi bagi para penerimanya untuk menjadi pemimpin di sektor masing-masing dan mendukung gerakan Merdeka Belajar yang telah digagas Kemendikbudristek.  “Pelan-pelan gerakan Merdeka Belajar berjalan dan semakin dapat momentum. Jadi tanpa pemimpin perubahan, tidak akan ada Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah gerakan. Semua yang menerima beasiswa ini akan menjadi agen perubahan. Jadi optimalkan dan kontribusikan kepada masyarakat saat kembali nanti,” katanya.  Lebih rinci, pada semester gasal tahun akademik 2021/2022, Kemendikbudristek melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan memberikan beasiswa yang terdiri dari 1.948 penerima beasiswa di dalam negeri, 217 penerima di luar negeri, dan 10 penerima double degree.  Selanjutnya Beasiswa gelar S1/D4 diberikan kepada 373 penerima dari calon guru dan guru mata pelajaran produktif pada SMK, pelaku budaya, dan siswa atau mahasiswa berprestasi. Beasiswa gelar S2 diberikan kepada 335 penerima, dengan rincian 269 di dalam negeri, 63 di luar negeri dan 3 double degree.  Penerima beasiswa gelar S2 ini berasal dari calon dosen perguruan tinggi akademik maupun vokasi, calon guru dan tenaga kependidikan, pelaku budaya, dan mahasiswa berprestasi. Kemudian beasiswa gelar S3 diberikan pada 1.467 penerima yang berasal dari dosen perguruan tinggi akademik dan vokasi, guru dan tenaga kependidikan serta pelaku budaya.

Kemendikbudristek Berikan Beasiswa Pendidikan Indonesia ke 2.175 Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/bioskop-di-jakarta-kembali-beroperasi-qijrm2-prv-1.jpg" alt="Ilustrasi pengunjung salah satu bioskop. M. Risyal Hidayat/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengunjung salah satu bioskop. M. Risyal Hidayat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi Covid-19 memukul industri hiburan, khususnya dunia perfilman Tanah Air. Meskipun bioskop sudah beroperasi dengan maksimal 50 persen dari total kapasitas penonton, nyatanya banyak orang masih takut kembali ke bioskop untuk nonton film favorit mereka.  Badan Perfilman Indonesia (BPI) menilai bioskop jadi sepi penonton karena adanya framing seolah-olah bioskop tidak aman bagi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Padahal nyatanya, tingkat keamanan bioskop lebih tinggi dibandingkan dengan tempat keramaian lain.  "Kita butuh tone yang positif bahwa bioskop tidak seberbahaya restoran. Karena, di bioskop kan menjaga jarak, terus tidak ada yang ngobrol. Bahkan lokasi bioskop menggunakan semprot secara rutin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," ungkap Wakil Ketua Umum BPI Dewi Umaya kepada JawaPos.com.  Dewi mengambil contoh pada kasus bioskop di Pontianak yang sempat ada kasus Covid-19. Padahal, belum tentu mereka terkena virus Korona di dalam bioskop. "Kalau itu dianggap sebagai klaster bioskop itu saya kira terlalu berlebihan. Berita yang beredar terlalu menakut-nakuti," ucapnya.  Framing negatif inilah yang melatarbelakangi insan perfilman Tanah Air mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi beberapa hari lalu. Mereka ingin meluruskan informasi yang secara tidak langsung semakin membuat industri perfilman semakin terpuruk.  Kendati surat terbuka tersebut mengatasnamakan BPI dan beberapa lembaga lain, sejatinya gerakan itu diinisiasi oleh para sineas film. " BPI itu induknya. Jadi kita yang memayungi, tapi inisiatifnya dari insan perfilman," paparnya.  Menurutnya, dunia perfilman Tanah Air mengalami beberapa permasalahan lain. Di samping kuota hanya 50 persen dari total kapasitas bioskop, biaya produksi semakin membengkak karena harus dibebani biaya protokol kesehatan seperti tes swab secara rutin. Hal itu diakui cukup memberatkan di tengah situasi tidak normal seperti sekarang.  "Di masa pandemi ini ada kenaikan budget ada untuk protokol kesehatan. Itu kerugian yang juga dihadapi oleh produser. Kalau bisa ditanggung ya biaya porotokol kesehatan ditanggung, karena di Belanda sendiri protokol kesehatan yang menyangkut perfilman itu ditanggung oleh pemerintahan Belanda," ungkapnya.  Selain itu, BPI juga meminta pemerintah turun tangan menangani secara serius mengenai permasalahan pembajakan. Karena masalah ini semakin justru memperburuk industri perfilman di tengah masa sulit. "Pajak penonton juga membebani," ujarnya.  Dalam waktu dekat BPI akan menggelar Rakornas yang mempertemukan produser, pemilik bioskop, pemilik OTT dan para sineas. Pertemuan tersebut akan membicarakan secara serius terkait sejumlah permasalahan seputar industri perfilman tanah air. Acara akan dilaksanakan pada 21 sampai 26 Maret di Jakarta.  "Mengenai tempatnya masih kita diskusikan lebih lanjut," tandas Dewi.

BPI: Bioskop Lebih Aman dari Restoran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bpi

Berita Terkini