<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/08/bpjstk-18761564.jpg" alt="Diskusi publik bertajuk Quo Vadis Ojek Online di Plaza BPJAMSOSTEK. (Mia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Diskusi publik bertajuk Quo Vadis Ojek Online di Plaza BPJAMSOSTEK. (Mia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Masih ada sekitar 1,7 juta pengemudi ojek online (ojol) di Indonesia yang bekerja tanpa perlindungan sosial. Hanya 250 ribu ojol yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dari total estimasi 2 juta pekerja sektor ini. Data tersebut disampaikan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro, dalam diskusi publik bertajuk Quo Vadis Ojek Online di Plaza BPJAMSOSTEK, Jakarta, Kamis (8/5). &ldquo;Masih ada di luar sana teman-teman kita yang bekerja, 1,7 juta orang bekerja dengan risiko kecelakaan tinggi, tapi tidak ada perlindungan sosialnya,&rdquo; tegas Anggoro. Menurutnya, penting bagi seluruh pengemudi ojol untuk memahami manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Minimal, mereka akan mendapatkan dua perlindungan dasar: jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM). Anggoro mencontohkan kasus Wahidin, driver ojol yang mengalami kecelakaan serius saat mengantar penumpang. Ia harus menjalani perawatan selama tiga bulan dan berhenti bekerja sementara. &ldquo;Biaya pengobatannya mencapai Rp 124 juta. Tapi karena sudah menjadi peserta, semua ditanggung BPJS Ketenagakerjaan,&rdquo; jelasnya. Lebih dari itu, peserta juga mendapat santunan sementara tidak mampu bekerja, sehingga tetap memiliki penghasilan meski dirawat di rumah sakit. Bila meninggal dunia, ahli warisnya akan menerima santunan Rp42 juta, dan dua anaknya dijamin pendidikannya hingga kuliah. &ldquo;Jadi bapak ibu, tolong ajak teman-temannya di luar sana menjadi peserta. Supaya jika terjadi risiko, keluarga masih bisa hidup dengan sejahtera,&rdquo; ajaknya. Hingga saat ini, dari 250 ribu peserta ojol, tercatat 7.200 orang sudah menerima manfaat klaim, baik karena kecelakaan kerja maupun kematian. Total nilai klaim yang dibayarkan BPJS mencapai Rp104 miliar. Selain itu, sebanyak 223 anak peserta menerima beasiswa dengan total bantuan mencapai Rp600 juta. Anggoro mengungkapkan, BPJS Ketenagakerjaan telah berdiskusi dengan sejumlah aplikator ojek online untuk menyusun skema pemotongan iuran harian langsung dari penghasilan pengemudi. Tujuannya, agar tidak ada lagi pengemudi yang lupa membayar. &ldquo;Kalau iuran harian didebit otomatis, sebulan bisa terkumpul Rp16.800 untuk jaminan dasar plus Rp30.800 untuk JHT. Itu yang kita dorong,&rdquo; ungkapnya. BPJS berharap, sistem ini dapat menjadi solusi praktis untuk memperluas cakupan perlindungan sosial bagi pekerja informal, terutama di sektor transportasi digital yang terus tumbuh pesat.

Baru 250 ribu dari 2 juta ojol terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. BPJS dorong aplikator mudahkan pembayaran agar perlindungan meluas.

1,7 Juta Ojol Belum Terlindungi Jaminan Sosial, BPJS Ketenagakerjaan Dorong Aplikator Sederhanakan Pembayaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/05/bpjamsostek-1306827432.jpeg" alt="BPJamsostek memberikan pelayanan spesial di Hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada tanggal 4 September 2024. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>BPJamsostek memberikan pelayanan spesial di Hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada tanggal 4 September 2024. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Grha BPJamsostek memberikan pelayanan spesial kepada para peserta program jaminan sosial Ketenagakerjaan. Layanan spesial itu diberikan dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada tanggal 4 September 2024. Pantauan dilokasi terlihat, masyarakat disambut dengan ramah oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, masyarakat juga mendapat apresiasi dan layanan kesehatan secara gratis. "Layanan tersebut meliputi pemeriksaan tensi darah, tes kolestrol, tes asam urat, dan tes gula darah, " Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Grha BpJamsostek, Andry Rubiantara, Kamis (5/9). Layanan ini pun dimanfaatkan oleh para peserta. Hal itu terlihat dari antusias peserta untuk mengantre di layanan kesehatan tersebut. Selain itu, dalam acara Hari Pelanggan, BPJS ketenagakerjaan Grha BPJamsostek juga menyelenggarakan sesi kuis dan interaktif bagi para peserta yang berhasil menjawab pertanyaan terkait BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, Deny Yusyulian selaku Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta juga berkesempatan memberikan pelayanan langsung kepada peserta yang mengajukan klaim jaminan hari tua. Andry menyampaikan apresiasi kepada peserta yang sudah mempercayakan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja dan berkomitmen akan terus memberikan pelayanan yang lebih baik ke depannya bagi para pelanggan BPJS Ketenagakerjaan. "Jadi kami berikan layanan spesial dan terbaik di Hari Pelanggan Nasional ini. Meski standar pelayanan terbaik adalah bagaimana proses pencairan bisa cepat setelah dokumen lengkap, tidak sampai barhari-hari, " tutupnya.

Layanan spesial itu diberikan dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada tanggal 4 September 2024.

Berikan Layanan Kesehatan Gratis di Hari Pelanggan Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/21/WhatsApp-Image-2024-08-21-at-175908-198103972.jpeg" alt="BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Ceger elakukan sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi kelompok pekerja bukan penerima upah (BPU) di Kelurahan Kramat Jati, Jakarta Timur." width="100%">
<figcaption>BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Ceger elakukan sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi kelompok pekerja bukan penerima upah (BPU) di Kelurahan Kramat Jati, Jakarta Timur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Jakarta Ceger melakukan sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi kelompok pekerja bukan penerima upah (BPU) di Kelurahan Kramat Jati, Jakarta Timur,&nbsp;Rabu (21/8). Acara tersebut dihadiri Lurah Kramat Jati, LKM, serta perangkat RT/RW&nbsp;dan puluhan warga RW06. Dalam kegiatan ini&nbsp;Lurah Kramat Jati meminta warga agar dapat terlindungi dengan program BPJamsostek. Lurah Kramat Jati, Karman mengapresiasi peran aktif BPJS Ketenagakerjaan Ceger untuk memberikan edukasi kepada warga mengenai pentingnya perlindungan sosial ketenagakerjaan &ldquo;Kami berharap seluruh pekerja informal, khususnya para pekerja di kelurahan Kramat Jati yang bekerja di sektor informal bisa segera terlindungi seluruhnya dengan ikut program BPJS Ketenagakerjaan,"&nbsp;katanya. Pada kesempatan itu, Karman memberikan bantuan iuran bagi warga yang hadir dalam acara tersebut yang belum terdftar atau tidak aktif lagi kepesertaan&nbsp; "Kami bantu untuk pembayaran iuran selama satu bulan dan pada bulan-bulan berikutnya diharapkan warga aktif membayar secara mandiri," katanya Karman memastikan, akan terus mendukung program pemerintah khususnya BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Ceger Dewi Manik Imannury menyebut, solisasi tersebut bertujuan memberikan wawasan pentingnya program perlindungan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja Bukan Penerima Upah di lingkup Kelurahan Kramat Jati "Materinya mengenai manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dalam perlindungan pekerja bukan penerima upah," ungkap Dewi melalui pesan&nbsp;tertulisnya, Rabu (21/8). "Adapun tujuannya merangsang calon peserta mendaftarkan dirinya dalam segmen informal mandiri," imbuh Dewi Di sisi lain, Dewi menyebut, dalam kegiatan tersebut timnya menerangkan dua manfaat program Jamsostek. Dengan besaran iuran mulai dari Rp16.800, pekerja sudah dapat menjadi peserta program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM).&nbsp; "Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), manfaat BPJS Ketenagakerjaan itu sangat dibutuhkan oleh setiap peserta,&rdquo; ungkap Dewi Seperti JKK, memberikan manfaat pemulihan kecelakaan kerja tapa batas. Seluruh kebutuhan medis dalam pemulihan kecelakaan kerja menjadi tanggungan BPJS Ketenagakerjaan tanpa batasan biaya dan tanpa batas waktu. Jika peserta meninggal karena kecelakaan kerja, ahli waris mendapat santunan senilai 48 kali upah yang terdaftar. Begitu pula jika meninggal bukan karena kecelakaan kerja, ahli waris mendapat santunan Rp42 juta. &rdquo;Yang hebat lagi, ada manfaat layanan tambahan beasiswa. Dua anak peserta yang meninggal dunia atau cacat permanen akibat kecelakaan kerja berhak mendapat manfaat beasiswa. Cakupan beasiswa mulai dari anak usia TK hingga lulus perguruan tinggi,&rdquo; ungkapnya Dewi menambahkan, dengan menjadi peserta program BPJAMSOSTEK, para pekerja sector informal tidak perlu khawatir dan merasa tenang dalam bekerja jika terjadi sesuatu yang&nbsp;tak&nbsp;diinginkan. sesuai dengan slogan bpjs ketenagakerjaan kerja keras&nbsp;bebas&nbsp;cemas. &nbsp;

Lurah Kramat Jati, Karman mengapresiasi peran BPJS Ketenagakerjaan Ceger untuk memberikan edukasi kepada warga tentang perlindungan kerja.

Lurah Kramat Jati Jakarta Timur Minta Warganya Terlindungi Program BPJamsostek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/18/WhatsApp-Image-2024-07-18-at-165214-1370267406.jpeg" alt="Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Ceger melaksanakan kegiatan diskusi, edukasi dan sosialisasi manfaat program BPJAMSOSTEK untuk pekerja Non ASN BKKBN. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Ceger melaksanakan kegiatan diskusi, edukasi dan sosialisasi manfaat program BPJAMSOSTEK untuk pekerja Non ASN BKKBN. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Para pekerja non ASN BKKBN mendapatkan edukasi dan sosialisasi manfaat program&nbsp;BPJamsostek dari&nbsp;antor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Ceger. Kegiatan itu dilaksanakan di kantor BKKBN, Jalan Permata, Makasar, Jakarta Timur, Kamis (18/7). &nbsp; Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Ceger, Dewi Manik Imannury menyebut, dikusi dan edukasi ini lebih memahami akan pentingnya program perlindungan jaminan sosial tenaga kerja bagi non ASN dan bagi penyuluh KB BKKBN. "Dengan iuran yang hanya Rp 36.800 sudah mengikuti tiga program yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT)," ungkap Dewi, lewat keterangan tertulisnya. Dewi mengatakan, JKK merupakan perlindungan kecelakaan kerja kepada peserta dengan manfaat biaya pengobatan dan perawatan tanpa batasan limit (sesuai kebutuhan medis).&nbsp;Apabila peserta meninggal dunia mendapatkan santunan sebesar 48 kali gaji yang dilaporkan dan beasiswa sampai 2 orang anak dengan total Rp 174 juta. Menurutnya, JKM sendiri merupakan perlindungan kepada ahli waris dengan besar santunan Rp 42 juta, sedangkan untuk program JHT merupakan tabungan peserta yang dapat diklaim pada saat sudah tidak bekerja. &ldquo;Kami mengapresiasi komitmen BKKBN yang telah mendaftarkan non ASN di Kantor Pusat menjadi peserta pada program PU BPJS Ketenagakerjaan dan nantinya akan dilakukan pertemuan lanjutan untuk membahas terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk Penyuluh KB Seluruh Indonesi, ungkap Dewi. Dengan menjadi peserta program BPJamsostek, kata dia, maka para pegawai non-ASN di lingkungan BKKBN tidak perlu khawatir dan merasa tenang dalam bekerja jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Adapun kerja sama ini adalah tindakan lanjutan menyusul Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang belum lama ini dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan Inpres No 2 Tahun 2021, Presiden memerintahkan sejumlah pejabat di tingkat pusat termasuk kementerian dan lembaga untuk mendukung optimalisasi Program Jamsostek guna mewujudkan perlindungan pekerja Indonesia dan keluarganya.

Edukasi ini lebih memahami akan pentingnya program perlindungan jaminan sosial tenaga kerja bagi non ASN dan bagi penyuluh KB BKKBN.

Pegawai Non-ASN di BKKBN Kini Terlindungi Program BPJamsostek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/25/Rumah-Impian-Untuk-Pasangan-Muda-Dery-Ridwansah-3JPG-2569739272.jpg" alt="Sales marketing saat menjelaskan KPR rumah subsidi kepada keluarga muda di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (25/2/2024). PT. Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) tengah gencar membidik potensi pembiayaan rumah bersubsidi untuk generasi mileni" width="100%">
<figcaption>Sales marketing saat menjelaskan KPR rumah subsidi kepada keluarga muda di kawasan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (25/2/2024). PT. Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) tengah gencar membidik potensi pembiayaan rumah bersubsidi untuk generasi mileni</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Backlog perumahan masih jadi pekerjaan rumah (PR) besar pemerintah. Hingga kini, sekitar 12 juta keluarga masih belum memiliki rumah. Untuk mengurangi kesenjangan itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK menerbitkan program manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan untuk pekerja. Tahun ini BPJAMSOSTEK menggandeng Perumnas dalam program MLT perumahannya. Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pembicaraan dengan Perumnas sejak tahun lalu. Dia berharap kerja sama itu dapat mempermudah para pekerja, khususnya peserta BPJAMSOSTEK, untuk memiliki hunian yang didambakan. &rdquo;Sejak diluncurkan, jumlah yang disalurkan baru mencapai 4.400 unit. Karena itu, untuk mendorong perkembangan tersebut, harus dilakukan perluasan developer. Salah satunya bekerja sama dengan Perumnas,&rdquo; ujarnya di Jakarta kemarin (30/4). Nantinya, kata Roswita, perusahaan yang sudah mendaftarkan pekerjanya di BPJAMSOSTEK bisa bekerja sama dengan Perumnas untuk membentuk griya perumahan. Kemudian memanfaatkan MLT BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapat keringanan pembiayaan. Dalam program kepemilikan rumah ini, BPJAMSOSTEK bekerja sama dengan beberapa perbankan dan developer. Kemudian, subsidi bunga dan suku bunga lebih rendah yang bersaing dengan komersial. &rdquo;Kemudian, tenor pinjaman lebih panjang, 10 sampai dengan 30 tahun,&rdquo; jelas dia. Tapi sayangnya, program tersebut hanya bisa diikuti peserta BPJAMSOSTEK di kategori penerima upah. Mereka yang berada di kategori lain masih belum bisa bergabung. (mia/c9/oni)

12 juta keluarga masih belum memiliki rumah. BPJAMSOSTEK menerbitkan program manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan untuk pekerja.

Karyawan Ingin Punya Rumah, KPR lewat BPJAMSOSTEK, Cicilan Bisa Sampai 30 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/layaknya-sahabat-yovie-widianto-sulit-pahami-cerita-cinta-arsy_m_.jpg" alt="Yovie Widianto. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Yovie Widianto. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Musisi Yovie Widianto atau yang lebih dikenal dengan Yovie Kahitna menyatakan bahwa setiap musisi dan pekerja musik di Indonesia berhak untuk mendapatkan jaminan sosial melalui Program Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek), dikutip dari ANTARA. &ldquo;Seluruh pekerja termasuk para musisi, berhak mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang akan melindungi mereka saat menjalani aktivitas profesinya,&rdquo; kata dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (5/3). Pria yang secara resmi telah dilantik menjadi ketua Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI) periode 2023-2026 itu menuturkan, pihaknya bertekad untuk mensukseskan penerapan budaya kesehatan serta keselamatan kerja bagi seluruh pelaku industri musik di tanah air. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014404811/gudang-meledak-di-mako-brimob-diduga-akibat-bom-ikan-dan-serbuk-petasan-terpapar-suhu-panas-10-anggota-terluka">Gudang Meledak di Mako Brimob Diduga Akibat Bom Ikan dan Serbuk Petasan Terpapar Suhu Panas, 10 Anggota Terluka</a> &ldquo;Saya bersama sahabat-sahabat saya di Kahitna, Yovie and Nuno, HiVi, dan banyak lagi musisi anggota FESMI serta teman-teman kami yang bekerja di bidang musik, mulai dari manajemen sampai kru panggung, kini resmi menjadi peserta dan akan menerima fasilitas jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan,&rdquo; kata dia. Terlebih, katanya, Candra Darusman yang menjabat sebagai ketua FESMI di periode sebelumnya, sudah berhasil membangun kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka memberikan jaminan sosial bagi profesi musisi di Indonesia. &ldquo;Tentunya ini akan menjadi perlindungan sekaligus memberikan kedamaian bagi kami dalam menjalani profesi,&rdquo; katanya yang juga personel grup Yovie and Nuno itu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014405103/persebaya-tuntut-tindakan-tegas-pssi-hukum-berat-wahyudi-hamisi-dan-wasit-ginanjar-rahman-latief">Persebaya Tuntut Tindakan Tegas PSSI, Hukum Berat Wahyudi Hamisi dan Wasit Ginanjar Rahman Latief</a> Kepala Kantor BPJamsostek Jakarta-Grogol Rommi Irawan mengatakan BPJamsostek berperan untuk memberikan perlindungan paripurna kepada seluruh pekerja termasuk pekerja industri kreatif, khususnya seniman musik serta ekosistem pendukungnya. Ia menyatakan rasa optimistis kolaborasi bersama FESMI bukan hanya akan memperluas pemerataan penerimaan jaminan sosial bagi para musisi tapi juga seluruh pekerja seni pada umumnya. &ldquo;Musisi dan para pekerja musik yang seperti tergabung di Kahitna maupun Yovie and Nuno telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan menerima perlindungan empat program jaminan sosial, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun,&rdquo; katanya.

Yovie Widianto mengatakan bahwa setiap musisi dan pekerja musik di Indonesia berhak untuk mendapatkan jaminan sosial melalui BPJamsostek.

Yovie Widianto: Setiap Musisi Berhak Dapat Jaminan Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/14/Ketum-PSSI-Erick-Thohir-dan-Dirut-BPJS-Ketenagakerjaan-Anggoro-Eko-Cahyo-Dery-Ridwansah-4-126318137.jpg" alt="Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo" width="100%">
<figcaption>Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo</figcaption>
</figure> BELAKANGAN, kondisi udara di Jabodetabek memburuk. Itu membuat Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Anggoro Eko Cahyo harus menyiasati hobi larinya. Berhenti joging tidak masuk dalam opsinya. Sebaliknya, dia memilih memulai joging lebih pagi dari biasanya. &rdquo;Saya tetap olahraga, tapi agak pagi banget. Habis subuh sudah jalan,&rdquo; ungkapnya ditemui setelah penyerahan santunan kematian kepada petugas haji yang wafat di Jakarta Selasa (15/8) lalu. jogingBaca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/01356036/kabar-baik-bagi-persebaya-koko-mulai-bisa-joging-keliling-lapangan">Kabar Baik bagi Persebaya, Koko Mulai Bisa Joging Keliling Lapangan</a> Jika pagi tak memungkinkan, opsi lainnya adalah malam hari. Itu pun hanya sekitar rumah. Kediamannya yang berada di luar Jakarta memberikan sedikit keuntungan. Kondisi udara tidak separah di tengah kota. &rdquo;Agak maleman, nyari udara agak bersih. Kalau tengah kota kan susah ya,&rdquo; tutur mantan wakil Dirut BNI tersebut. Anggoro memang tak bisa lepas dari olahraga lari. Sehari biasanya dia menghabiskan waktu minimal 30 menit. (mia/c17/fal)

Dirut BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Anggoro Eko Cahyo harus menyiasati hobi larinya. Berhenti joging tidak masuk dalam opsinya.

Anggoro Eko Cahyo Joging Lebih Pagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/15/WhatsApp-Image-2023-07-15-at-093907-798518859.jpg" alt="Kepala BPJAMSOSTEK Surabaya Karimunjawa Adventus Edison Souhuwat." width="100%">
<figcaption>Kepala BPJAMSOSTEK Surabaya Karimunjawa Adventus Edison Souhuwat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Surabaya Karimunjawa tak berhenti memasifkan sosialisasi terkait pentingnya menjadi peserta. Kepala BPJAMSOSTEK Surabaya Karimunjawa Adventus Edison Souhuwat mengatakan, pihaknya mendorong Pemkot Surabaya khususnya di RT hingga kelurahan dan kecamatan untuk terlibat dalam sosialisasi tersebut. &rdquo;Kami mendorong paling tidak satu kelurahan ada 100 pekerja rentan yang bisa menjadi peserta BPJAMSOSTEK di Surabaya,&rdquo; kata Sonny, sapaan akrab Adventus Edison Souhuwat. Banyak manfaat yang bisa diperoleh peserta. Mulai dari jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), hingga jaminan klaim kehilangan pekerjaan (JKP). BPJAMSOSTEK berupaya untuk ikut berpartisipasi menyelenggarakan Inpres 4 2022 soal percepatan pengentasan kemiskinan. Sonny menyebutkan, ketika pekerja rentan yang kehilangan pekerjaan, kemudian pekerja itu terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK, pekerja akan mendapatkan klaim. &rdquo;Klaimnya bisa untuk meneruskan perjalanan hidupnya. Misal, untuk membuka usaha,&rdquo; imbuh Sonny. Dia menilai, dibentuknya BPJS ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) sebagai upaya pemerintah untuk mengimplementasikan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia. Hingga 13 Juli, BPJAMSOSTEK Surabaya Karimunjawa telah mencairkan sebanyak 30.236 klaim dengan nilai Rp 339,8 miliar. Dengan rincian 19.819 klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dengan nominal Rp 291,1 miliar, 2.135 klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dengan nominal Rp 27,6 miliar, 584 klaim Jaminan Kematian (JKM) dengan nominal Rp 12,4 miliar, 148 klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan nominal Rp 278,6 juta, 7.550 klaim Jaminan Pensiun dengan nominal Rp 8,3 miliar.

BPJAMSOSTEK Surabaya Karimunjawa tak berhenti memasifkan sosialisasi terkait pentingnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan

BPJAMSOSTEK Karimunjawa Surabaya Dorong Tiap Kelurahan Ada 100 Pekerja Rentan Jadi Peserta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/06/WhatsApp-Image-2023-07-06-at-082811-1725860079.jpg" alt="Kepala BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimunjawa Adventus Edison Souhuwat (tengah) tanda tangani perjanjian kerja sama co-marketing dengan Parahita Diagnostic Center dan The Alana Hotel Surabaya." width="100%">
<figcaption>Kepala BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimunjawa Adventus Edison Souhuwat (tengah) tanda tangani perjanjian kerja sama co-marketing dengan Parahita Diagnostic Center dan The Alana Hotel Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Surabaya Karimunjawa menandatangani perjanjian kerja sama co-marketing. BPJAMSOSTEK Surabaya menggandeng PT Cita Mulia (Parahita Diagnostic Center) dan PT Saraswanti Graha Indah (The Alana Hotel Surabaya). Kepala BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimunjawa Adventus Edison Souhuwat mengatakan, bentuk kerja sama seperti potongan harga atau pemberian harga khusus bagi peserta BPJAMSOSTEK Jika mereka membeli produk dari Alana Hotel Surabaya atau Parahita. &rdquo;Kalau di Alana Surabaya tidak hanya atau tidak harus menginap, makan saja di tempat Alana atau minum bisa dapat harga khusus,&rdquo; terang Soni, sapaan akrab Adventus Edison Souhuwat. Kerjasama co-marketing itu, lanjut Soni, sebagai bentuk upaya dari BPJAMSOSTEK menggenjot jumlah kepesertaan. Dia menyebutkan, ada kenaikan jumlah kepesertaan BPJAMSOSTEK hingga triwulan pertama 2023. Berdasar data, total tenaga kerja penerima upah dan bukan penerima upah 413.756. Yang terdiri atas tenaga kerja penerima upah/formal (aktif) 282.813, tenaga kerja bukan penerima upah/informal (aktif) 17.419, pekerja migran Indonesia (aktif) 7.814, dan pekerja jasa konstruksi (aktif) 105.710. Soni berharap semakin banyak pihak yang digandeng, bisa berdampak positif terhadap jumlah kepesertaan BPJSAMSOSTEK. &rdquo;Kami tidak berhenti untuk menggandeng mereka yang pekerja mandiri. Karena manfaatnya banyak banget, bukan hanya santunan kematian tapi juga beasiswa,&rdquo; ungkap Adventus Edison Souhuwat.

BPJAMSOSTEK Surabaya Karimunjawa tanda tangani perjanjian co-marketing dengan Parahita Diagnostic Center dan The Alana Hotel Surabaya

BPJAMSOSTEK Surabaya Karimunjawa Kerjasama Co-Marketing dengan Alana dan Parahita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/JAMSOSTEK-2244141273.jpg" alt="Muhammad Zuhri Bahri, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Muhammad Zuhri Bahri, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan (Istimewa)</figcaption>
</figure> Oleh: Muhammad Zuhri Bahri *) LAPORAN World Population Review mencatat, jumlah penduduk Indonesia mencapai 275,5 juta orang hingga 1 November 2022. Jumlah ini menempatkan Indonesia berada di peringkat keempat penduduk terbanyak di antara negara G20. Tiongkok menempati posisi teratas dengan jumlah penduduknya yang mencapai 1,42 miliar orang. Banyaknya penduduk ini merupakan modal bagi Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2035 apabila di dalamnya terdapat tenaga kerja yang produktif. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terdapat 143,72 juta jiwa angkatan kerja pada Agustus 2022, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 68,63 persen dari jumlah penduduk usia kerja. Mayoritas Tenaga Kerja RI dari Sektor Informal pada Agustus 2022. Jumlah pekerja informal di Indonesia sebanyak 80,24 juta orang atau setara 59,31 persen pada Agustus 2022. Sementara, pekerja formal sebanyak 55,06 juta orang atau 40,69 persen. Dengan produktifnya tenaga kerja yang ada maka daya saing akan meningkat yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan. Untuk bisa meningkatkan kesejahteraan pekerja, ada instrumen yang harus kita tempatkan menjadi salah satu instrumen kesejahteraan yaitu perlindungan sosial terhadap tenaga kerja kita. Walaupun Indonesia belum mendeklarasikan sebagai negara kesejahteraan (welfare state) akan tetapi semangat dalam UUD 45 sejatinya sudah mengarah kepada welfare state, sehingga negara mempunyai tanggung jawab untuk dapat memastikan setiap warganya terlindungi melalui jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek). Data BPJAMSOSTEK hingga Mei 2023 mencatat sebanyak 35.864.017 tenaga kerja terlindungi. Itu artinya masa sekitar 70 persen pekerja baik formal maupun informal yang masih harus mendapatkan perhatian. Begitu besarnya tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja maka negara punya tanggung jawab baik melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS); dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memberikan mandat secara tegas kepada BPJAMSOSTEK untuk melaksanakan jaminan sosial khususnya jamsostek demi mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan daya saing dan prduktivitas pekerja. Sebagai badan hukum publik yang diberi kepercayaan untuk mengelola jamsostek, BPJAMSOSTEK memiliki tanggung jawab besar pertama adalah kepada negara sebagai pemberi mandat. Kedua kepada rakyat Indonesia khususnya pekerja yang mempercayakan iurannya untuk dikelola dan bisa memberikan manfaat seoptimal mungkin bagi peserta atau pekerja. Pilar Penting Pertanggungjawaban Secara garis besar tanggung jawab ini diletakkan pada tiga kerangka dasar yaitu pertama memastikan bahwa BPJAMSOSTEK harus mampu memberikan kepastian (assurance) akan manfaat perlindungan yang diterima oleh peserta pada saat pekerja melakukan aktivitas maupun pascapekerja tidak lagi berproduktif beserta dengan keluarganya. Kedua, perluasan kepesertaan, walaupun kita bukan negara kesejahteraan, akan tetapi ekspektasi yang bisa diharapkan dari jamsostek itu adalah bahwa setiap pekerja baik itu formal/informal adalah peserta BPJAMSOSTEK yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sosial. Hal ini dilaksanakan oleh BPJAMSOSTEK yang menetapkan target kepesertaan sebanyak 70 juta peserta pada tahun 2026. Capaian kinerja kepesertaan yang saat ini baru sekitar 30 persen dari target saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dicarikan strategi-strategi yang lebih ampuh untuk melakukan optimalisasi perluasan kepesertaan. Dalam upaya tersebut BPJAMSOSTEK menerapkan Strategi 345 sampai level kantor cabang perintis. Strategi tersebut adalah 3 strategi, 4 fokus, dan 5 engine dalam melaksanakan upaya ekstensifikasi, intensifikasi, dan retensi peserta sebagai cara dalam menuju target kepesertaan yang telah ditetapkan yaitu 70 juta peserta pada tahun 2026. Apakah strategi 345 ini sudah cukup? Kemudian bagaimana dengan Inpres Nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Apakah sudah cukup untuk mendorong perluasan kepesertaan? Tentu saja hal tersebut tidak terlepas dari tata kelola dalam penyelenggaraan jamsostek sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 25 tahun 2020. Bahwa pengelolaan program maupun dana harus dilakukan secara governance untuk bisa memastikan bahwa pengelolaan program maupun dana jaminan dikelola secara governance dan comply terhadap semua bentuk peraturan, harus bisa di-adopted dan diimplementasikan secara konsekuen. Secara garis besar dana kelolaan yang dikelola oleh BPJAMSOSTEK, terdiri atas dana badan dan dana jaminan sosial (iuran peserta) yang terpisah, yang peruntukannya juga terpisah di mana dana operasional BPJAMSOSTEK adalah menggunakan dana hasil pengelolaan badan yang awalnya berasal dari asset pengalihan PT Jamsostek kepada BPJAMSOSTEK. Sedangkan dana iuran peserta, secara utuh dikelola dan diinvestasikan untuk sebesar-besarnya dikembalikan untuk memberikan manfaat kepada peserta. Dalam pelaksanaannya, baik program maupun pengelolaan dana tersebut diaudit setiap tahun. Dan dalam tiga tahun terakhir terkait laporan keuangan dan laporan pengelolaan program (LK-LPP) mendapatkan predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dalam hal ini Dewan Pengawas menyatakan apresiasi atas yang pertama adalah LK-LPP tahun 2022 telah diaudit sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, kedua laporan LK-LPP telah diselesaikan sesuai dengan timeline dan dipublikasikan sebelum deadline yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 108 tahun 2013, yang ketiga adalah dalam tiga tahun terahir LK-LPP BPJAMSOSTEK telah mendapat tiga kali WTM (hattrick). Tantangan ke Depan Hal yang lebih penting adalah tidak hanya cukup untuk memastikan terkait dengan tata kelola. Terpenting adalah memastikan good governance itu menjadi budaya atau habit dari seluruh insan BPJAMSOSTEK dari pusat sampai ke daerah. Sebagaimana teori yang mendasari pelaksanaan good corporate governance (GCG), yaitu teori organisasi yang menjelaskan bagaimana sebenarnya organisasi distruktur dan bagaimana organisasi dapat dikonstruksi guna meningkatkan keefektifan organisasi (Robbins, 1994; 6). Perkembangan selanjutnya adalah population ecology theory dan contigency yang kemudian menjadi sumber munculnya theory of fit, yaitu teori tentang keselarasan hubungan internal organisasi (Sobirin, 2007; 268). Jadi, organizational of fit theory atau teori fit menyatakan bahwa strategi organisasi harus fit dengan faktor-faktor lain agar organisasi mencapai kinerja yang baik. Dalam LPP yang dipublikasikan pada Jumat (12/05/2023) BPJAMSOSTEK telah mendapatkan nilai 96,4 untuk GCG Index. Hal ini berarti badan ini telah menjadi lembaga unggul dengan kriteria tinggi atau sangat baik. Tentu saja, ini menjadi tugas penting untuk menjaga nilai tersebut dengan mempertahankan tata kelola yang dikelola dengan baik dan terus menjadi budaya yang terinternalisasi kepada seluruh insan BPJAMSOSTEK sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Demikian juga dalam Laporan Keuangan (12/05/2023) tercatat BPJAMSOSTEK mengelola dana investasi sebesar Rp 627,69 triliun sepanjang tahun 2022. Ini meningkat 13,3 persen dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp 554 triliun. Capaian tersebut tentu saja masih harus terus diakselerasi dan dioptimalkan mengingat target yang ditetapkan pada tahun 2026 yaitu dana kelolaan 1001 triliun dengan peserta menjapai 70 juta peserta. Capaian target tersebut juga harus didukung oleh regulasi dan peraturan yang berlaku apakah realistis juga mengenai kesiapan instrumen investasi yang bisa dilaksanakan dengan kelolaan dana yang sangat besar. Ini menjadi tanggung jawab besar yang harus menjadi perhatian BPJAMSOSTEK sendiri maupun pemerintah. Sejalan dengan hal tersebut tagline &ldquo;Kerja Keras Bebas Cemas&rdquo; tidak hanya diperuntukan kepada peserta atau masyarakat secara umum, akan tetapi ini juga menjadi faktor pendorong kepada seluruh insan BPJAMSOSTEK agar lebih bekerja keras lagi terkait dengan capain target 2026. Ke depan BPJAMSOSTEK perlu lebih kerja keras lagi, lebih produktif lagi, untuk menghilangkan kecemasan akan pencapaian atas target yang sudah dicanangkan. Bagaimana direksi dan jajaran manajemen terus berupaya meningkatkan kinerjanya untuk mewujudkan kesejahteraan semua pekerja yang mendapatkan perlindungan jamsostek.(*) *) Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan &nbsp;

Dengan produktifnya tenaga kerja yang ada maka daya saing akan meningkat yang diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BPJAMSOSTEK

Berita Terkini