<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/BPJS-11A.jpg" alt="Webinar" width="100%">
<figcaption>Webinar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - BPJS Kesehatan kembali memperoleh berbagai masukan dan saran dari fasilitas kesehatan, asosiasi kesehatan, dan organisasi profesi pada acara “BPJS Kesehatan Mendengar”, Rabu (10/03). Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Kuntjoro Adi Purjanto mengatakan bahwa BPJS Kesehatan perlu menyempurnakan aplikasi dan teknologi informasi untuk mempercepat proses bisnis rumah sakit.  “Misalnya, melakukan percepatan proses klaim lewat implementasi verifikasi elektronik. Harapan kami, ke depannya semua rumah sakit dapat menjadi mitra BPJS Kesehatan, serta rujukan tidak lagi dibatasi jarak namun berbasis kompetensi dan kapasitas pelayanan. Kami juga berharap BPJS Kesehatan bersama pihak-pihak terkait bisa segera melakukan aktivasi tim pencegahan kecurangan,” ujarnya.  Penyesuaian tarif kapitasi dan tarif INA CBG’s pun menjadi sorotan dalam sesi “BPJS Kesehatan Mendengar” kali ini. Seperti halnya disampaikan oleh Ketua Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN), Eddi Junaidi. Menurutnya, BPJS Kesehatan perlu berkoordinasi dengan pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mulai mengkaji tarif yang baru. Pasalnya, tarif kapitasi sudah enam tahun tidak mengalami perubahan, sementara biaya obat, alat kesehatan, barang medis habis pakai, dan sebagainya mengalami kenaikan yang luar biasa, terlebih di saat pandemi Covid-19.  “Harapan kami, tarif kapitasi bisa ditinjau sesuai dengan nilai keekonomian saat ini. Masukan lainnya, harapan kami setiap BPJS Kesehatan melakukan kredensialing, sebaiknya libatkan asosiasi fasilitas kesehatan karena mereka juga akan melakukan pembinaan terhadap fasilitas kesehatan. Kemudian, kami harap ada toleransi penilaian Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan (KBK),” ujar Eddi.  Hal senada diungkapkan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Klinis (DPK), Agus Purwadianto. Ia mengatakan, problematika JKN-KIS masih berpusat di tarif pembayaran, apalagi terdapat perbedaan tarif INA CBG’s antara satu rumah sakit dengan rumah sakit lainnya. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA) Jawa Timur, Atok Irawan juga menilai, besaran tarif INA CBG’s harus disesuaikan untuk mendukung cashflow rumah sakit yang sehat.  “Kami juga berharap BPJS Kesehatan bersama pemangku kepentingan terkait bisa mengkaji kenaikan tarif kapitasi dokter gigi di FKTP dengan memperhatikan kenaikan inflasi dan biaya Alat Pelindung Diri (APD) semasa pandemi Covid-19,” imbuh Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI), Ugan Gandar.  Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Slamet Budiarto mengatakan bahwa kehadiran Program JKN-KIS hendaknya dipandang sebagai investasi jangka panjang yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai, dibutuhkan kebersamaan dan kekompakan seluruh stakeholders JKN-KIS untuk menjaga mutu layanan.  “Saran kami, komunikasi BPJS Kesehatan dengan IDI dan stakeholders lainnya harus ditingkatkan. Misalnya, jika akan membuat regulasi, sebaiknya kita bahas bersama terlebih dulu. Jika ada masalah, kita selesaikan dengan mediasi dan audit medis terlebih dulu sebelum menerbitkan regulasi di bidang pelayanan,” katanya.  Sementara itu, Ketua Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) Pusat, Adang Bachtiar menyampaikan bahwa ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi untuk menjaga sustainabilitas kinerja JKN-KIS di era pandemi Covid-19, misalnya dengan memberdayakan keluarga untuk sehat dengan menguatkan peran Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), membangun sistem informasi kesehatan satu data dengan P-Care sebagai basis data tata kelola pengetahuan, serta menciptakan program-program BPJS Kesehatan yang mampu memprediksi perilaku dan kebutuhan kesehatan.  “Kinerja BPJS Kesehatan harus objektif dan real time. Mutu pelayanan harus terus dijaga dan bersifat kontinu. Saya yakin BPJS Kesehatan punya integritas yang kuat untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kami dari TKMKB siap memberikan saran berbasis data untuk mendukung berbagai opsi kebijakan BPJS Kesehatan yang mendorong terciptanya sustainabilitas program,” kata Adang.  Aspirasi juga datang dari Ketua Komite Penilaian Teknologi Kesehatan (Health Technology Assesment), Budi Wiwieko yang meminta agar BPJS Kesehatan dapat melakukan optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan mahadata (big data) kesehatan guna mendukung pemilihan topik dan percepatan pelaksanaan studi.  Selain itu, ia juga berharap BPJS Kesehatan dapat mendukung pengembangan studi HTA untuk metode penapisan (screening) dan intervensi dini penyakit katastropik, mengalokasikan dana khusus BPJS Kesehatan untuk studi HTA, serta melakukan kolaborasi dalam mempublikasikan hasil studi kepada masyarakat.  “Kami sangat mengapresiasi acara BPJS Kesehatan Mendengar. Saran kami, yang perlu diperhatikan ke depan antara lain BPJS Kesehatan bisa meningkatkan kapasitas FKTP melalui rujukan horizontal, melakukan penjaminan mutu atau sertifikasi kompetensi tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, melakukan penyempurnaan kredensialing bersama Dinas Kesehatan dan Puskesmas, melakukan integrasi pembiayaan kesehatan, serta mengaktifkan upaya pencegahan kecurangan dengan mengalokasikan dana khusus bagi tim pencegahan kecurangan di daerah dan ada kerangka target kerja yang jelas,” kata Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES) M. Subuh.  Selain para pembicara tersebut, acara BPJS Kesehatan Mendengar sesi ini juga dihadiri oleh Ketua Bidang JKN Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Prih Sarnianto; Wakil Ketua Umum Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia (PKFI), Fakhrurrozi; Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI), Susi Setiawaty; Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Harif Fadhillah; Ketua Asosiasi RS Gigi dan Mulut Pendidikan (ARSGMPI), Julita Hendrartini; dan Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Emi Nurjasmi.  “Asupan dari fasilitas kesehatan, asosiasi kesehatan, dan organisasi profesi ini sangat bermanfaat bagi kami dalam menyusun dan menjalankan rencana strategis untuk lima tahun ke depan. Kita akan memetakan dan memprioritaskan sesuai dengan kapabilitas, kompetensi, dan sumber daya yang ada. Kami akan mengkoordinasikannya juga dengan kementerian lembaga lain,” ucap Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti.  Pada kesempatan tersebut, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Tubagus Achmad Choesni juga mengapresiasi kegiatan BPJS Kesehatan Mendengar yang merupakan salah satu quick win para jajaran Direksi BPJS Kesehatan baru. Menurutnya, BPJS Kesehatan Mendengar adalah langkah yang patut diacungi jempol karena melibatkan banyak masukan dari seluruh stakeholders JKN-KIS untuk perbaikan yang lebih komprehensif.  “Perjalanan JKN-KIS mengalami dinamika luar biasa. Hal ini adalah pembelajaran bagi kita semua untuk menuju sistem yang lebih baik. Tidak mudah mengelola JKN-KIS dengan kompleksitas yang beragam. Segala masukan ini nantinya akan dipertimbangkan untuk menjadi aturan yang sistematik. Dewas direksi BPJS Kesehatan harus selalu berpegang pada Undang-Undang SJSN dalam bertugas, harus bersatu padu bekerja keras dan cerdas, dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik,” pesannya.

BPJS Kesehatan Mendengar Banjir Masukan dari Faskes & Asosiasi Profesi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/BPJS-10B.jpg" alt="Webinar para praktisi dan pemerhati jaminan kesehatan, dalam kegiatan “BPJS Kesehatan Mendengar” Kelompok Pakar, Rabu (10/03)." width="100%">
<figcaption>Webinar para praktisi dan pemerhati jaminan kesehatan, dalam kegiatan “BPJS Kesehatan Mendengar” Kelompok Pakar, Rabu (10/03).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Efektivitas biaya pelayanan kesehatan yang dijamin oleh Program Jaminan kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) saat ini menjadi tantangan dalam upaya peningkatan kualitas layanan. Untuk itu, BPJS Kesehatan dan para pemangku kepentingan harus mulai menyusun kembali manfaat layanan JKN dan alternatif pola pembayaran pada fasilitas kesehatan. Hal tersebut menjadi usulan para praktisi dan pemerhati jaminan kesehatan, dalam kegiatan “BPJS Kesehatan Mendengar” Kelompok Pakar, Rabu (10/03).  “Mendefinisikan kembali (redifine) benefit atau manfaat jaminan kesehatan adalah hal yang perlu segera dilakukan. Kami mengapresiasi rencana akan disusunnya kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan kelas standar JKN yang akan segera diimplementasikan. Dengan demikian akan memudahkan dalam kebutuhan medis tambahan atau penunjang dari masyarakat kita yang bervariasi,” ujar Rosa Christiana Ginting, Ketua Umum Perkumpulan Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia (PAMJAKI).  Rosa menjelaskan, jika KDK dan kelas standar JKN sudah diimplementasikan, maka akan memuluskan implementasi koordinasi manfaat khususnya dengan asuransi kesehatan tambahan. Peluang terhadap top up benefit akan mengakomodir kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang memiliki kemampuan lebih untuk menanggung biaya sendiri.  “Skema jaminan kesehatan yang bersifat public privat mix ini juga diharapkan dapat menekan biaya pelayanan kesehatan Program JKN-KIS, dengan koordinasi manfaat yang baik antar asuransi kesehatan tambahan maupun penjamin layanan publik lainnya,” tambah Rosa.  Hal senada juga diungkapkan oleh Taufik Hidayat, Konsultan Pembiayaan Kesehatan, kondisi saat ini perlu dilakukan alternatif pola pembayaran ke fasilitas kesehatan, yang mengedepankan value/outcome dari layanan kesehatan bagi peserta. Khususnya dalam penerapan upaya promotif dan preventif.  “Dengan pola pembayaran yang lebih mengedepankan value, selain mendapatkan mutu layanan kesehatan yang diharapkan, diharapkan akan menekan biaya pelayanan kesehatan sehingga lebih efektif dan efisien,” tambah Taufik.  Sementara itu praktisi jaminan kesehatan dan Mantan Direktur Utama PT Askes (Persero) tahun 2008-2013 I Gede Subawa mengungkapkan, perlu adanya pola komunikasi yang terstruktur antara BPJS Kesehatan dan fasiltas kesehatan. “Dengan penyempurnaan sistem informasi yang terintegrasi diharapkan akan mengurangi ketimpangan komunikasi pemberi layanan kesehatan dan penjaminnya,” kata Subawa.  Hal tersebut diamini oleh Mantan Direktur Utama PT Askes (Persero) tahun 2000-2008 Orie Andari Sutadji, BPJS Kesehatan kini memiliki Big Data dan sistem informasi yang mumpuni untuk mengoptimalkan layanan pada peserta. yang dapat mendukung.  Di sisi lain, Mantan Direktur Utama BPJS Kesehatan periode 2014-2021 Fachmi Idris mengungkapkan selain 3 pilar utama asuransi kesehatan sosial yaitu revenue collection, risk pooling dan purcashing, terdapat 2 faktor tambahan yang akan memperkuat program JKN-KIS. Diantaranya faktor “situasional” yang di dalamnya terdapat dinamika dalam regulasi, serta sinkronisasi, koordinasi serta sosialisasi. Dan yang kedua adalah faktor kelembagaan.  “Dinamika regulasi harus terorganisasi dengan suasana yang baik, tidak boleh berhenti. Saya yakin dengan kepemimpinan Direksi baru sinkronisasi, koordinasi serta sosialisasi akan berjalan dengan baik khususnya lintas kelembagaan dibantu oleh Dewan Pengawas yang mewakili unsur-unsur lembaga terkait. Selain itu faktor kelembagaan BPJS Kesehatan adalah kunci penting dimana lembaga ini harus terus menguatkan kapasitas dan kapabilitas serta kredibilitas SDM BPJS Kesehatan,” jelas Fachmi.  Fachmi juga menekankan, PR besar terkait dengan Universal Health Coverage (UHC). Penerapan sanksi pelayanan publik masih belum dapat terimplementasi dan perlunya koordinasi antarlembaga yang kuat untuk dapat merealiasikannya. Hal tersebut menurut Fachmi adalah konsekuensi dari implementasi UU SJSN yang ditetapkan, dimana ada kewajiban menjadi peserta dan melaksanakan kewajiban membayar iuran.  “Dengan hal tersebut diharapkan, UHC akan segera terwujud, seluruh warga negara terlindungi program JKN, dan sustainibiltas program JKN akan terwujud,” kata Fachmi.

Praktisi Jaminan Kesehatan Usulkan Tinjau Kembali Manfaat JKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/BPJS10.jpg" alt="BPJS Kesehatan mengundang para pekerja dan pemberi kerja dalam forum “BPJS Kesehatan Mendengar” untuk mendapatkan masukan dari sejumlah stakeholder untuk meningkatkan layanan JKN-KIS." width="100%">
<figcaption>BPJS Kesehatan mengundang para pekerja dan pemberi kerja dalam forum “BPJS Kesehatan Mendengar” untuk mendapatkan masukan dari sejumlah stakeholder untuk meningkatkan layanan JKN-KIS.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usai para pakar bidang kesehatan memberi masukan kepada BPJS Kesehatan lewat acara “BPJS Kesehatan Mendengar”, kini giliran para pekerja dan pemberi kerja angkat bicara. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, jajaran Direksi BPJS Kesehatan yang baru bisa meningkatkan pelayanan BPJS Kesehatan menjadi lebih optimal, terstruktur, dan sistemik agar rakyat Indonesia bisa lebih menikmati manfaat jaminan sosial kesehatan.  “Berkali-kali saya bertemu buruh di berbagai daerah, mereka mengakui bahwa BPJS Kesehatan sungguh sangat terasa manfaatnya. Tentu ada kekurangan, misalnya di bagian administrasi pelayanan masih ada antrean panjang, tapi hari demi hari ada upaya perbaikan. Tentu lebih baik jika BPJS Kesehatan mengoptimalkan revolusi industri 4.0 berbasis IT agar budaya mengantre tidak perlu dilakukan lagi karena melelahkan bagi pesertanya, apalagi jika sudah tua. Kami juga berharap cita-cita cakupan kesehatan semesta bagi seluruh rakyat Indonesia dapat direalisasikan oleh para Direksi BPJS Kesehatan yang baru,” katanya, Selasa (09/03).  Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea menambahkan bahwa BPJS Kesehatan juga perlu melakukan penyederhanaan proses layanan rujukan, terutama dalam kondisi darurat. Di samping itu, BPJS Kesehatan juga diharapkan bisa mengambil langkah tegas pada fasilitas kesehatan yang terindikasi tidak melayani peserta JKN-KIS dengan baik.  “BPJS Kesehatan harus berani memberikan punishment kepada fasilitas kesehatan yang tidak melayani peserta JKN-KIS dengan baik. Ketika BPJS Kesehatan sudah memenuhi kewajibannya, sudah membayar klaim, lalu fasilitas kesehatan tidak melayani peserta dengan baik, maka BPJS Kesehatan harus berani memutus kontrak. Selain itu, harapan kami BPJS Kesehatan juga menguatkan integrasi pelayanan kesehatan dengan kementerian dan lembaga lainnya agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan yang memadai. Ke depan BPJS Kesehatan juga sebaiknya memikirkan bagaimana caranya agar bisa memberikan pelayanan bagi buruh Indonesia yang bekerja di luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, Brunei, dan sebagainya,” ujarnya.  Di sisi lain, Ketua Komite Jaminan Sosial DPN APINDO dan Direktur APINDO Training Center, Soeprayitno memaparkan bahwa BPJS Kesehatan membuka peluang besar bagi rakyat Indonesia untuk mendapat layanan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Menurutnya, kehadiran BPJS Kesehatan mendorong orang bergotong royong membantu satu sama lain melalui iuran. Portabilitas BPJS Kesehatan pun cukup luas, hanya saja, menurut Soeprayitno, di daerah terluar dan perbatasan masih terdapat kesulitan mengakses layanan kesehatan.  “Ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan BPJS Kesehatan, seperti menyempurnakan implementasi Coordination of Benefit (CoB) agar asuransi swastanya lebih bervariatif, menjalankan penegakan kepatuhan terkait tunggakan iuran dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, dan melakukan penyederhanaan proses rujukan agar tidak mengganggu produktivitas pekerja,” kata Soeprayitno.  Pada kesempatan yang sama, sejumlah pengamat kebijakan publik turut memberikan masukan pada BPJS Kesehatan. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi berharap BPJS Kesehatan tidak fokus pada sisi kuratif, melainkan juga pada promotif dan preventif. Selain itu, BPJS Kesehatan juga diharapkan bisa meningkatkan indeks pelayanan, mengoptimalkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, memangkas antrean di fasilitas kesehatan, serta melakukan digitalisasi pelayanan di fasilitas kesehatan.  “BPJS Kesehatan juga harus mempercepat proses penanganan pengaduan serta mendorong Indeks Keberdayaan Konsumen untuk meningkatkan kepatuhan dan sense of belonging terhadap BPJS Kesehatan. Program JKN-KIS dengan BPJS Kesehatan sebagai garda depan adalah bentuk kehadiran negara. Diperlukan keberpihakan yang konkrit dan sinergis dari regulator, DPR, operator, pelaku usaha, dan masyarakat,” tegasnya.  Acara BPJS Kesehatan Mendengar Kelompok Pekerja dan Pemberi Kerja yang digelar secara daring ini juga menghadirkan Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan KADIN, Anton J. Supit dan Sekjen DPP K Sarbumusi, Eko Darwanto di kelompok pemberi kerja. Di kelompok pekerja, turut hadir sebagai pembicara Sekjen KEP KSPI, Bambang Surjono; Presiden Federasi ASPEK INDONESIA, Mirah Sumirat; Ketua Umum FSP KEP SPSI, R. Abdullah; Presiden FSPMI, Riden Hatam Aziz; Ketua Strategi dan Program (K) SBSI, Johannes Dartha; dan Ketua Umum FSPTSI KSPSI, Jusuf Rizal. Sementara di kelompok pengamat publik, hadir pula Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar dan Direktur Eksekutif Jamkeswatch, Iswan Abdullah.  Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan, pihaknya mengapresiasi aspirasi para pekerja, pemberi kerja, dan pengamat kebijakan publik yang hadir dalam BPJS Kesehatan Mendengar. Menurut Ghufron, setiap masukan tersebut nantinya akan digunakan untuk menyusun strategi dan arah kebijakan bagi BPJS Kesehatan untuk berinovasi meningkatkan mutu layanan kepuasan peserta dan menjaga sustainabilitas Program JKN-KIS.  “Rencana strategis yang akan kami susun tidak hanya mempertimbangkan faktor internal, namun juga mempertimbangkan asupan stakeholders JKN-KIS. Kami perlu masukan untuk mengevaluasi jalannya rencana strategis BPJS Kesehatan selaras dengan kebutuhan stakeholders JKN-KIS, sebab diperlukan keterlibatan banyak pihak untuk memperkuat ekosistem JKN-KIS ke depan. Jaminan kesehatan sangat penting bagi para pekerja dan pemberi kerja, bahkan WHO belum lama ini selalu menyampaikan bahwa Universal Health Coverage (UHC) adalah kondisi di mana setiap orang bisa memperoleh jaminan kesehatan kapanpun dan di mana pun tanpa mengalami kesulitan keuangan dan ekonomi,” ucapnya.

Sederet Masukan dari Pekerja dan Pemberi Kerja untuk BPJS Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/BPJS09.jpg" alt="Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Maya Amiarny Rusady saat menjadi pembicara dalam kegiatan forum pertemuan ilmiah internasional Healthcare Summit 2020, Jumat (06/11). " width="100%">
<figcaption>Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Maya Amiarny Rusady saat menjadi pembicara dalam kegiatan forum pertemuan ilmiah internasional Healthcare Summit 2020, Jumat (06/11). </figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kegiatan “BPJS Kesehatan Mendengar” Kelompok Pakar, banyak menyoroti optimalisasi pelayanan kesehatan di tingkat pelayanan pertama atau primer. Menurut Guru Besar FKM Universitas Indonesia, Profesor Budi Hidayat, hanya 18% biaya JKN untuk pembiayaan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).  “Saat ini juga perlu adanya evaluasi pada benefit atau manfaat di pelayanan kesehatan tingkat pertama. Dilanjutkan melakukan costing dan pricing tarif layanan kesehatan sebagai input dalam perhitungan kapitasi, serta upaya perluasan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK). Diharapkan persentase pembiayaan di layanan tingkat pertama bisa mencapai 30-40% dari total pembiayaan JKN,” kata Budi Hidayat.  Diharapkan lanjut Budi Hidayat, dengan kuatnya pembiayaan JKN di sektor pelayanan primer khususnya promotif dan preventif serta meningkatkan benefit manfaat pelayanan kesehatan lainnya di FKTP, maka akan berpengaruh pada biaya layanan di tingkat rujukan/lanjutan.  Hal serupa terkait penguatan FKTP juga diamini oleh beberapa pakar kesehatan masyarakat seperti Dr. Setiawan dari Universitas Padjajaran. Menurutnya perlu adanya kolaborasi kelembagaan untuk meningkatkan upaya promotif dan preventif, serta adanya reward and punishment terhadap peserta yang berupaya dalam hal menjaga kesehatan individu.  “Hal ini bisa dikolaborasikan dengan pemangku kepentingan terkait seperti Kemendikbud, bagaimana membangun edukasi promosi kesehatan yang secara sistemik dan membangun kesadaran akan pentingnya jaminan kesehatan,” ujar Setiawan.  Sementara itu penguatan di FKTP juga bisa dioptimalkan dalam hal layanan penyakit kronis, paliatif, melalui pelayanan telekonsultasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Dr. Julita Hendrartini dari Universitas Gadjah Mada. Pemberdayaan layanan primer juga perlu dilakukan khususnya dalam hal layanan persalinan. Profesor Ova Emilia dari Universitas Gadjah Mada mengungkapkan perlu adanya pembatasan jumlah persalinan dengan optimalisasi program KB, sehingga akan menurunkan jumlah persalinan sectio caesaria (SC).  Sementara itu beberapa Pakar juga memberikan masukan terkait dengan upaya menjaga sustainibilitas Program JKN-KIS. Profesor Ascobat Gani dari FKM Universitas Indonesia mengungkapkan, Pemerintah perlu segera melakukan penyesuaian terhadap paket layanan, sebagai tindak lanjut dari Perpres 64/2020. Dimulai dari penerapan kelas standar serta pendefinisian Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK), percepatan penyelesaian standar pelayanan, dan penerapan urun biaya.  Pakar Jaminan Sosial Chazali Situmorang juga menyoroti, bahwa perlunya BPJS Kesehatan menjaga sustainibilitas program dengan mulai membentuk dana cadangan teknis sesuai dengan amanat undang-undang.  Dari sisi pengelolaan data yang ada dalam Program JKN-KIS, Yanuar Nugroho, Deputi Kepala Staf Kepresidenan periode 2016-2019 mengungkapkan perlunya kolaborasi antarpemangku kepentingan misalnya Dukcapil Kemendagri dan DTKS Kementerian Sosial, untuk melalukan pembaruan data yang berkelanjutan, serta memastikan keterpadanannya.  “Jika memungkinkan diharapkan adanya proses pembaruan data dari bawah ke atas, bukan hanya atas ke bawah yang selama ini dilakukan. Diharapkan adanya feedback data ini semakin meningkatkan akurasi data serta pemanfaatan data ini dapat digunakan untuk hal-hal lain seperti penanggulangan Covid-19. Peran Jaminan Kesehatan harus diakui di masa pandemi ini akan semakin besar,” tambah Yanuar.  Dalam sesi “BPJS Kesehatan Mendengar” Kelompok Pakar, narasumber lain yang hadir dari berbagai perguruan tiggi. Seperti Profesor Hasbullah Thabrany dari Universitas Indonesia, Dr. Chriswardani dari Universitas Diponogoro, Profesor Ni Nyoman Tri Puspaningsih dari Universitas Airlangga, Dr. Jack Roebijoso dari Universitas Brawijaya, dr. Putu Agus Parta Wirawan Konsultan Kebijakan Kesehatan, Dr. Ede Surya Darmawan dari IAKMI.  Selain itu juga hadir, serta tokoh-tokoh jaminan sosial lainnya seperti Profesor Laksono Trisnantoro dari UGM, Profesor Alimin Maidin dari Universitas Hasanuddin, Ahmad Anshori, Prastuti Soewondo, Donald Pardede, Suko Widodo, dan Supriyantoro.  Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengapresiasi kontribusi para pakar dan tokoh jaminan sosial ini dalam memberikan gagasan, masukan serta evaluasi yang telah disampaikan.  “Kami harapkan komunikasi ini akan tetap terjalin dan terus berkesinambungan, gagasan dan evaluasi yang berharga ini akan kami telaah dan analisa lebih dalam sebagai upaya perbaikan Program JKN-KIS ke depan,” kata Ghufron.

"BPJS Kesehatan Mendengar", Pakar Soroti Penguatan Pelayanan Primer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/BPJS-08.jpg" alt="Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam acara Konferensi Pers Kick Off BPJS Kesehatan Mendengar, Senin (08/03)." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam acara Konferensi Pers Kick Off BPJS Kesehatan Mendengar, Senin (08/03).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam rangka membangun ekosistem Program JKN-KIS yang ideal, BPJS Kesehatan berupaya melakukan optimalisasi sinergi lintas sektoral dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, manajemen fasilitas kesehatan, tenaga medis, pemberi kerja, asosiasi fasilitas kesehatan, organisasi profesi, akademisi, pakar, dan stakeholders JKN-KIS lainnya.  Untuk itu, BPJS Kesehatan menciptakan Program “BPJS Kesehatan Mendengar” guna menjaring berbagai masukan dan saran yang konstruktif dari para stakeholders JKN-KIS tersebut. Hal ini demi meningkatkan mutu layanan dan mendongkrak kepuasan peserta JKN-KIS.  "BPJS Kesehatan Mendengar ini membantu kami melakukan pemetaan kebutuhan stakeholders untuk kami jadikan evaluasi, masukan, dan acuan dalam mengelola Program JKN-KIS lima tahun ke depan. Bahkan tidak menutup kemungkinan bila suara mereka akan menjadi sasaran strategis jangka panjang BPJS Kesehatan," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti dalam acara Konferensi Pers Kick Off BPJS Kesehatan Mendengar, Senin (08/03).  Ghufron menjelaskan, pelaksanaan kegiatan “BPJS Kesehatan Mendengar” menggunakan tiga metode yaitu melalui pertemuan offline atau kunjungan langsung ke pemangku kepentingan, melalui pertemuan online, serta melalui e-Form, yakni formulir elektronik yang akan diedarkan BPJS Kesehatan untuk diisi oleh para pemangku kepentingan. Hasil kegiatan tersebut selanjutnya akan dikompilasi dan menjadi masukan bagi penyusunan strategi organisasi.  "Di samping itu, masukan tersebut juga akan kami manfaatkan untuk mengembangkan inovasi dalam rangka peningkatan mutu layanan, kepuasan peserta serta menjaga keberlangsungan Program JKN-KIS," kata Ghufron yang bersama-sama melakukan Kick Off BPJS Kesehatan Mendengar dengan Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Achmad Yurianto.  Menurutnya, berdasarkan pemetaan yang dilakukan BPJS Kesehatan, stakeholders yang menjadi prioritas utama untuk dikelola secara intensif adalah mereka yang memiliki wewenang besar serta kepentingan tinggi terhadap organisasi. Misalnya, peserta JKN-KIS, fasilitas kesehatan, dan pemerintah (dalam hal ini, kementerian/lembaga yang terkait langsung dengan operasional BPJS Kesehatan, seperti Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Dewan Jaminan Sosial Nasional, Otoritas Jasa Keuangan, Kejaksaan Republik Indonesia, dan sebagainya).  Sementara, Direktur Pengawasan, Pemeriksaan, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno selaku pengarah kegiatan BPJS Kesehatan Mendengar mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mempererat jalinan komunikasi yang lebih baik lagi antara BPJS Kesehatan dengan berbagai stakeholders, yang pada akhirnya diharapkan dapat makin memperkuat ekosistem penyelenggaraan JKN-KIS ke depan.  "Dengan terjalinnya komunikasi yang baik dengan berbagai stakeholders, diharapkan ekosistem JKN-KIS dapat lebih kondusif dan pada akhirnya Program JKN-KIS dapat dilaksanakan lebih baik lagi. Untuk itu kepada seluruh jajaran BPJS Kesehatan kami menekankan tentang pentingnya mendengar suara publik; mendengar dengan empati untuk memahami dan mengerti, bukan sekedar mendengar untuk menjawab dengan kata-kata. Pemikiran dan masukan-masukan mereka merupakan hal yang sangat penting karena Program JKN-KIS merupakan program nasional yang dalam pelaksanaannya perlu dukungan dari berbagai stakeholders, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah," ujar Mundiharno.  Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono mengatakan, ada sejumlah upaya yang harus dilakukan untuk menjaga sustainabilitas Program JKN-KIS antara lain dengan menyesuaikan besaran iuran, redefinisi paket manfaat JKN berbasis kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap standar, peningkatan kepatuhan pembayaran iuran (khususnya dari sektor informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah/PBPU), dan perbaikan tata kelola JKN.  Selain itu, dalam hal keadilan dan mutu layanan, juga diperlukan penambahan fasilitas kesehatan di daerah, penguatan mutu layanan, serta penguatan manfaat promotif preventif di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).  “Kementerian Kesehatan berperan sebagai regulator sistem dan fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Segala peraturan terkait JKN-KIS perlu diharmonisasikan dengan peraturan Presiden, Kementerian Kesehatan, dan Dinas Kesehatan, agar sesuai dengan kerangka pembangunan kesehatan. Kami juga siap bersinergi dengan BPJS Kesehatan untuk menguatkan kerja sama dalam peningkatan akses fasilitas pelayanan, sustainabilitas finansial, integrasi data, dan hal prioritas nasional lainnya, seperti vaksinasi Covid-19. Kami dari Kementerian Kesehatan sangat mendukung Program JKN-KIS,” ucap Dante.

"BPJS Kesehatan Mendengar" Ajak Stakeholders JKN-KIS Suarakan Aspirasi