<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/24/OHOZId9HlwRhdYt1jl9bwaZIUmORgB3fb4NlUi3P-3463911609.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menyampaikan bakal meluncurkan program insentif 8+4 yang akan mulai berlaku pada Triwulan IV-2025. Salah satu yang akan diluncurkan, yakni program magang fresh graduate di Kementerian/Lembaga (K/L).</p> <p>Terkait besaran gaji itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto belum bisa memastikan berapa. Namun, ia hanya memastikan setiap fresh graduate yang magang di K/L akan memperoleh gaji.</p> <p>"Total programnya ada 8 plus 4. Nanti di-link and matchkan. (Magang fresh graduate) Dapat pendapatan. Besarannya nanti kita bahas," kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantornya, Jumat (12/9).</p> <p>Lebih lanjut, ia membeberkan dari beberapa program yang didorong adalah untuk meningkatkan produktivitas dan untuk meningkatkan penerimaan atau magang bagi fresh graduate yang sedang dipersiapkan.</p> <p>Kemudian juga terkait dengan perluasan pajak yang ditanggung oleh pemerintah yang sekarang sudah berjalan industri padat karya untuk didorong juga ke perluasan sektor lain.</p> <p>"Kemudian juga program bantuan pangan yang sudah berjalan. Ini kita akan lanjutkan 3 bulan ke depan. Juga fasilitas yang selama ini diberikan kepada pekerja, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan kematian itu juga didorong kepada pekerja lepas atau pekerja mitra dalam hal ini ojol," bebernya.</p> <p>"Nah ini kita akan dorong juga pemerintah kemarin memberikan bantuan untuk 50 persen bayarnya.<br />Nah ini nanti teknisnya kita sedang siapkan," tambahnya.</p> <p>Selain itu, Airlangga juga memastikan akan memberikan fasilitas terhadap BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan fasilitas perumahan, renovasi dan kepemilikan rumah. Kemudian, pemerintah juga akan menyiapkan program kerja padat karya di sektor perhubungan dan perumahan.</p> <p>"Dan kita sedang mempersiapkan juga program-program cash for work ataupun kerja padat karya di sektor perhubungan maupun di sektor perumahan," ungkapnya.</p> <p>Kendati demikian, Airlangga masih belum mau menyebutkan berapa total anggaran yang akan disiapkan pemerintah terkait seluruh program insentif ini. Dia hanya memastikan pemerintah akan kembali melakukan rapat pada Senin (15/9) pekan depan.</p> <p>"Semua (insentif) kita dorong sampai akhir tahun. Kemudian ada beberapa program lain termasuk di dalamnya implementasi dari PP 28. Karena PP 28 akan debirokratisasi, deregulasi. Itu akan mulai efektif 5 Oktober dengan fiktif positif OSS," jelas Airlangga.</p> <p>"Jadi dengan berbagai kementerian ini sudah ada target waktunya, sehingga diharapkan dengan demikian kepastian bagi usaha semakin meningkat," tutupnya.</p>

Pemerintah luncurkan program insentif 8+4 untuk fresh graduate, mendukung produktivitas dan penerimaan di Kementerian.

Pemerintah Bakal Luncurkan Program Insentif 8+4, Mulai Dari Magang Fresh Graduate Dapat Gaji hingga BPJS Ketenagakerjaan untuk Ojol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/09/dana-pensiun-4252479386.jpg" alt="Jaminan Hari Tua (JHT) dan dana pensiun penting disiapkan oleh para pekerja, untuk hari tua yang lebih aman finansial dan mandiri. (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jaminan Hari Tua (JHT) dan dana pensiun penting disiapkan oleh para pekerja, untuk hari tua yang lebih aman finansial dan mandiri. (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sebagian orang mungkin menganggap istilah Jaminan Hari Tua (JHT),&nbsp;Jaminan Pensiun, dan Tabungan Pensiun adalah suatu hal yang sama. Namun ternyata, ketiga program ini mempunyai tujuan dan manfaat yang berbeda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga hal ini penting untuk diketahui di tengah gencarnya wacana pemerintah untuk menambah program pensiun baru bagi para karyawan di Tanah Air, meskipun program tersebut belum rilis karena masih menunggu aturan yang diterbitkan pemerintah. Agar tidak keliru, berikut ini <em>JawaPos.com</em> rangkum pengertian dan perbedaan antara JHT, Jaminan Pensiun, dan Tabungan Pensiun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Apa itu JHT?</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mengutip laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, Senin (9/9), JHT atau Jaminan Hari Tua adalah program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai ketika memasuki masa pensiun. Tak hanya itu, program ini juga dapat diklaim ketika karyawan tersebut mengalami cacat total atau meninggal dunia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilihat dari manfaatnya, JHT akan diberikan kepada karyawan yang telah memasuki usia pensiun, yakni 56 tahun. Selain itu juga diberikan kepada mereka yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri dan sedang tidak aktif bekerja di manapun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, manfaat JHT yang berupa uang tunai juga dapat diberikan kepada karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dilihat dari besarannya, JHT bisa diberikan kepada karyawan yang telah memasuki masa persiapan masa pensiun. Dimana karyawan itu berhak mencairkan sebesar 10 persen dari total saldo yang dimiliki. Selain itu, bagi peserta yang berencana untuk ikut program kepemilikan rumah, mereka dapat menarik hingga 30 persen dari total saldo JHT mereka, asalkan mereka telah menjadi peserta program JHT selama minimal 10 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Apa itu Jaminan Pensiun?</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Jaminan Pensiun (JP) merupakan salah satu perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, yang diberikan pada peserta untuk mempertahankan kehidupan yang layak ketika peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena telah memasuki usia pensiun. Jaminan ini diharapkan bisa membuat para karyawan yang telah memasuki masa pensiun tidak perlu pusing untuk memikirkan keuangan di masa depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pasalnya, karyawan akan mendapatkan berupa uang tunai bulanan yang diberikan sejak peserta memasuki usia pensiun sampai dirinya meninggal dunia. Meski begitu, pemberian manfaat ini baru dapat direalisasikan apabila peserta sudah memenuhi usia masa iuran minimum 15 tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Apa itu&nbsp;Tabungan Pensiun?</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, Tabungan Pensiun merupakan salah satu produk dana pensiun dengan aset lancar yang telah kita persiapkan untuk dimanfaatkan guna memenuhi semua kebutuhan setelah pensiun. Berbeda&nbsp;dari JHT dan Jaminan Pensiun yang biasanya ditampung oleh lembaga khusus dan dipungut iuran bulanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tabungan Pensiun biasanya disiapkan untuk nasabah pensiun sebagai sarana untuk menampung uang pensiun dan gaji pensiun setiap bulannya. Adapun program ini biasanya dimiliki oleh perbankan melalui lembaga khusus, yakni Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DLPK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam hal ini, Tabungan Pensiun sifat iurannya dapat dilakukan secara fleksibel, baik dalam jumlah iuran maupun frekuensi iutan. Dalam masa kepesertaan dana peserta tidak akan dikenakan pajak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, iuran yang disetorkan maupun pengembangan yang diperoleh mendapat fasilitas pajak ditunda selama masa kepesertaan. Kemudian, dana peserta akan dikembangkan dan hasil pengembangannya diperhitungkan secara harian.</div>

JHT adalah program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai ketika memasuki pensiun.

Apa itu JHT, Jaminan Pensiun, dan Tabungan Pensiun? Cek Perbedaannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Jamsostek.jpg" alt="Ilustrasi layanan BP Jamsostek. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi layanan BP Jamsostek. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><br /><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jamsostek dinilai penting guna segera direalisasikan sebab berdampak luas dalam perlindungan sosial bagi pekerja informal di Indonesia.</p> <p>PBI Jamsostek dianggap dapat memutus rantai kemiskinan serta memberikan rasa aman kepada pekerja informal. Oleh sebab itu tidak ada alasan lagi yang membuat implementasi PBI Jamsostek tertunda.</p> <p>Demikian disampaikan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Subiyanto, beberapa waktu lalu.</p> <p>&ldquo;Kajian dan skema penerapan PBI Jamsostek seharusnya sudah harus dituntaskan antara pemerintah dan DPR secepatnya agar bisa terlaksana. Data-data yang ada sudah divalidasi dan lengkap sebab bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,&rdquo; ujar Subiyanto.</p> <p>Menurut Subiyanto, pola seperti PBI Jaminan Kesehatan Nasional dapat menjadi rujukan terhadap penerapan di bidang ketenagakerjaan. Dengan demikian hambatan yang masih muncul dapat diselesaikan berdasarkan acuan jaminan sosial yang telah berjalan.</p> <p>Subiyanto juga menuturkan, ada beberapa opsi untuk mengimplementasikan PBI Jamsostek yang dapat dilakukan secara bertahap. Hal ini agar dapat menyiasati penentuan besaran fiskal jika memang belum dapat digelontorkan menyeluruh.</p> <p>&ldquo;Dapat saja misalnya berapa juta pekerja informal dulu tahun 2023. Kemudian 2024 ditambah berapa juta pekerja informal lagi dan seterusnya. Yang terpenting dapat dulu segera diterapkan agar jaminan sosial ke semua pekerja di Indonesia dapat diberikan,&rdquo; ucap Subiyanto.</p> <p>Wakil Presiden KH Ma&rsquo;ruf Amin pernah menyampaikan bahwa Undang-undang Dasar 1945 menegaskan setiap masyarakat Indonesia berhak memperoleh jaminan sosial sehingga mampu mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat.</p> <p>Oleh sebab itu diperlukan penyelenggaraan sistem jaminan sosial, salah satunya bidang ketenagakerjaan, untuk mencegah dan mengatasi risiko sosial dan ekonomi terhadap pekerja di Indonesia.</p> <p>Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy juga mengemukakan, supaya PBI Jamsostek dapat secepatnya dilaksanakan maka dibutuhkan dukungan regulasi sebagai payung hukum yang disepakati antara pemerintah dan DPR.</p> <p>"Nanti kalau memang disepakati, paling tidak harus berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan itu berarti harus melibatkan DPR,&rdquo; papar Muhadjir.</p>

PBI Jamsostek dianggap dapat memutus rantai kemiskinan serta memberikan rasa aman kepada pekerja informal. Karena tidak ada alasan kendala.

Skema Penerapan Penerima Bantuan Iuran Jamsostek Seharusnya Tak Ada Lagi Kendala

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/30/mandiri-1489067312.jpg" alt="Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Bank Mandiri Taspen dan BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat (29/12)." width="100%">
<figcaption>Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Bank Mandiri Taspen dan BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat (29/12).</figcaption>
</figure> <div id=":1dk" class="ii gt"> <div id=":t5" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Salah satu yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia yang menjadi pensiunan pekerja baik itu Aparatur Sipil Negara (ASN) atau sektor swasta lainnya adalah akses ke perbankan yang kerap berbelit. Mendapatkan hak mereka sebagai pensiunan sering kali tidak mudah dan memakan waktu untuk proses pencairannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melihat hal tersebut, sebagai bentuk komitmen Bank Mandiri Taspen dalam melayani dan&nbsp; menyejahterakan, baik yang telah atau akan memasuki masa purna bakti. Bank Mandiri Taspen bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan berkolaborasi mewujudkan keberlangsungan hidup yang aktif dan produktif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Maswar Purnama, Direktur Bisnis Bank Mandiri Taspen mengatakan, kerja sama ini merupakan bentuk komitmen kuat dari kedua lembaga untuk memberikan kesejahteraan purnabakti. Kemitraan tersebut juga dikatakan memungkinkan pihaknya untuk memberikan layanan prima kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Salah satu inovasi layanan kami yang paling diminatibadalah fasilitas E-otentokasi yang dirancang khusus untuk mempermudah proses verifikasi dengan cara yang efisien dan tepat sasaran," ungkap Maswar di Jakarta, Jumat (29/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirinya melanjutkan, program-program tersebut merupakan upaya untuk memberikan nilai tambah dan layanan holistik kepada pelanggan. Maswar menambahkan, pihaknya juga telah&nbsp;</div> <div dir="auto">mengembangkan kerja sama strategis dengan Kimia Farma untuk menyediakan layanan fasilitas kesehatan gratis yang menjangkau 155 cabang di seluruh Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, dalam rangka memperluas jangkauan layanan dan mendukung kemandirian melalui Mantap Aktif, Bank Mandiri Taspen bekerja sama dengan Tiki dalam program yang kami namakan 'Agen Kurir Mantap'. "Program ini dirancang untuk membantu para nasabah kami memulai dan mengembangkan usaha mereka di&nbsp;industri ekspedisi," Maswar menambahkan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, hingga November 2023, jumlah peserta yang telah mengikuti Program Jaminan Pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan dikatakan mencapai 14,3 juta peserta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 99 ribu peserta telah melakukan klaim dengan total klaim mencapai 111 ribu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Roswita Nilakurnia, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dalam kesempatan yang sama mengatakan, kerja sama ini merupakan langkah strategis bagi BPJS dalam menyongsong tahun 2030, di mana pihaknya akan mengimplementasikan pembayaran jaminan pensiun secara rutin dan berkala kepada para peserta BPJS Ketenagakerjaan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kesuksesan rencana ini sangat bergantung pada kolaborasi yang kuat dan efektif dengan berbagai pihak, khususnya dengan Bank Mandiri Taspen. Kami percaya bahwa</div> <div dir="auto">melalui kerja sama ini, Bank Mandiri Taspen akan berperan penBng dalam membantu kami menyalurkan dana pensiun secara efisien dan tepat waktu kepada seluruh pekerja di Indonesia," tegas Roswita.</div> </div> </div> </div>

Per November 2023, jumlah peserta yang telah mengikuti Program Jaminan Pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan mencapai 14,3 juta peserta.

Kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, Bank Mandiri Taspen Maksimalkan Layanan untuk Nasabah Purnabakti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Perumahan.jpeg" alt="Ilustrasi rumah sederhana yang banyak diminati konsumen." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah sederhana yang banyak diminati konsumen.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Rumah sudah menjadi kebutuhan setiap keluarga, tak terkecuali keluarga muda yang ingin hidup mandiri. Namun, seiring berjalannya waktu harga tanah dan rumah semakin mahal dan makin sulit dijangkau untuk keluarga dengan penghasilan pas-pasan.</p> <p>Ada khabar baik bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang ingin membeli rumah dengan menggunakan skema pembiayaan secara kredit.</p> <p>Sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, kalian bisa memanfaatkan layanan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) untuk membeli hunian impian dengan sistem kredit dengan berbagai kemudahan.</p> <p>Dikutip dari situs https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/, anggota BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan fasilitas bunga pinjaman lebih murah, proses mudah dan uang muka yang lebih ringan. BPJS Ketenagakerjaan menawarkan program KPR dengan bekerja sama dengan beberapa bank.</p> <p>Fasilitas ini diberikan dengan tujuan agar peserta&nbsp;BPJS Ketenagakerjaan&nbsp;&nbsp;mampu memiliki rumah tapak/rumah susun yang sehat dan terjangkau.</p> <p>Untuk memanfaatkan fasilitas itu, tentunya harus memenuhi beberapa persyaratan. Berikut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dikutip dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan:</p> <p>1. Peserta BPJAMSOSTEK selama minimal 1 tahun.<br />2. Perusahaan tempat peserta bekerja tertib administrasi kepesertaan dan iuran.<br />3. Belum memiliki rumah sendiri dibuktikan dengan surat bermaterai.<br />4. Peserta terdaftar minimal 3 program (JHT,JKK,JKM) dan aktif membayar iuran.<br />5. Bukan perusahaan daftar sebagian (PDS) upah, tenaga kerja dan program.<br />6. Telah mendapat persetujuan dari kantor cabang BPJAMSOSTEK terkait persyaratan kepesertaan yang dibuktikan sengan formulir Rekomendasi.<br />7. Peserta yang istri atau suami yang juga peserta BPJAMSOSTEK hanya diperbolehkan mengajukan 1 KPR.<br />8. Memenuhi syarat dan ketentuan terkait dengan KPR yang berlaku pada bank penyalur dan ketentuan dari otoritas yang mengatur bidang usaha perbankan.</p> <p><br />Selanjutnya, untuk prosedur cara pengajuannya yaitu:</p> <p>1. Peserta harus mengajukan kredit dan verifikasi awal / SLIK OJK ke Bank yang penyalur.<br />2. Bank akan mengirimkan permohonan kredit dan copy kartu peserta/sertifikat kepada BPJAMSOSTEK.<br />3. BPSJAMSOSTEK akan melakukan Verifikasi kepesertaan dan mengirimkan formulir persetujuan ke Bank penyalur.<br />4. Dan yang terakhir yaitu realisasi pengajuan pinjaman oleh Bank kepada Peserta yang mengajukan.</p> <p>Jika sudah disetujui, maka realisasi untuk membeli rumah dengan KPR akan terwujud.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Peserta BPJS Ketenagakerjaan, bisa memanfaatkan layanan KPR dengan suku bunga yang lebih rendah dengan DP terjangkau.

Kesempatan Bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Dapatkan Kemudahan Fasilitas KPR, Bunga Pinjaman Lebih Murah Loh!