<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/12/IMG-20251112-WA0007_2-1234354457.jpg" alt="Ilustrasi KPK geledah Kantor BPKAD Riau terkait dugaan korupsi Gubernur Abdul Wahid. (Bayu Agustari Adha/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK geledah Kantor BPKAD Riau terkait dugaan korupsi Gubernur Abdul Wahid. (Bayu Agustari Adha/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau. Pengeledahan itu diduga terkait pengembangan kasus korupsi Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Kendaraan yang digunakan tim penyidik KPK tampak terparkir tidak beraturan, karena sempitnya lahan parkir kantor BPKAD Riau, tepat di belakang Kantor Gubernur Riau. Tim KPK diperkirakan datang ke Kantor BPKAD Riau di Jalan Cut Nyak Dien Pekanbaru sejak pagi dan belum beranjak hingga siang. Diperkirakan ada proses penggeledahan yang dikawal personel Brimob Kepolisian Daerah Riau. Petugas berjaga di pintu masuk kantor BPKAD Riau membuka pintu, namun tidak seluruhnya. Suasana kantor berjalan seperti biasa dan sekilas dari luar kantor tidak ada tanda-tanda adanya penggeledahan. Sejak awal November, KPK telah memproses Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dalam perkara dugaan korupsi terkait pemerasan. Selain gubernur, dua orang lain yakni Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau M Arief Setiawan dan Tenaga Ahli Gubernur M Dani Nursalam juga diamankan dalam operasi tangkap tangan antirasuah itu. Setelah penetapan tersangka tiga orang tersebut (5/11), KPK secara maraton melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Pada keesokan harinya KPK menggeledah rumah dinas Gubernur Riau dan dua tersangka lainnya. Pada Senin (10/11), KPK menggeledah ruangan di Kantor Gubernur Riau. Lembaga itu juga menggeledah mobil dinas Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi hingga rumah dinasnya. Selanjutnya, Selasa (11/11), Tim KPK juga melakukan kegiatan yang sama di Kantor Dinas PUPR-PKPP Riau, proses penggeledahan berlangsung lebih dari 6 jam, kemudian penggeledahan dijaga ketat personel Brimob dan awak media dilarang masuk di kawasan kantor Dinas PUPR-PKPP Riau. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan tim penyidik berhasil mengamankan barang bukti berupa dokumen terkait adanya dugaan pergeseran anggaran Dinas PUPR Provinsi Riau. Selain dokumen, penyidik mengamankan barang bukti elektronik dari objek penggeledahan. &rdquo;Penyidik menyita dokumen dan BBE terkait pergeseran anggaran di Dinas PUPR," kata Budi kepada wartawan, Rabu (12/11).

KPK menggeledah Kantor BPKAD Provinsi Riau diduga terkait pengembangan kasus korupsi Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid

KPK Geledah Kantor BPKAD Riau Terkait Dugaan Korupsi Gubernur Abdul Wahid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/25/Tj2TFXdoLxzeNYf91rO7b0EV2wAm8NcfeSU2I03g-2898059470.jpg" alt="Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya Wiwiek Widyawati optimis target PAD Rp 486 miliar tercapai. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya Wiwiek Widyawati optimis target PAD Rp 486 miliar tercapai. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya optimistis mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 senilai Rp 486 miliar. Otu dilakukan melalui strategi digitalisasi dan optimalisasi aset daerah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya Wiwiek Widyawati mengatakan, dari target keseluruhan, kontribusi pengelolaan aset baru di angka Rp 121 miliar. "Angka ini menunjukkan masih banyak ruang untuk dikelola lebih baik lagi, dan kami yakin dengan strategi yang ada," tutur Wiwiek dalam acara Workshop Wartawan Surabaya di Prigen, Pasuruan baru-baru ini. Menurut dia, optimalisasi aset daerah tak lagi bertumpu pada cara konvensional. Karena itu, Pemkot menyiapkan strategi komprehensif berbasis tiga pilar, yakni digitalisasi, promosi agresif, serta restrukturisasi organisasi. &ldquo;Digitalisasi lebih dari sekadar tren, ini alat untuk mencapai efisiensi dan transparansi. Kami sedang mengembangkan aplikasi bernama Sistem Informasi dan Pengelolaan Aset Daerah (SIKDASDA)," imbuh Wiwiek Widyawati. Melalui SIKDASDA, penataan aset menciptakan sistem birokrasi yang lebih efisien, mempercepat administrasi, serta meminimalkan potensi kesalahan data, sehingga pengelolaan aset lebih efisien dan akuntabel. Selain itu, aplikasi berperan sebagai etalase digital yang menampilkan pemetaan dan katalog aset. Fitur ini mempermudah promosi serta pemasaran eksternal, sehingga pemanfaatan aset lebih transparan, optimal, dan akuntabel. Melalui fitur pemetaan dan katalog aset, calon investor, baik dari kalangan swasta maupun BUMN, dapat dengan mudah melihat lokasi, luas, peruntukan, dan detail teknis aset yang tersedia untuk disewa.&nbsp; &ldquo;Langkah ini memberikan transparansi penuh. SIKDASDA diharapkan bisa menjadi jembatan antara aset pemerintah yang belum dimanfaatkan dengan pihak-pihak yang berminat,&rdquo; tambah Wiwiek Widyawati. Wiwiek mengakui kompleksitas pengelolaan aset yang mencapai puluhan triliun rupiah membutuhkan tim yang lebih fokus dan terstruktur. Terlebih aset-aset yang tidak terpakai atau mangkrak. Namun, melihat tantangan dan peluang yang ada, pemerintah sedang mengkaji kemungkinan untuk membentuk tim atau unit yang lebih spesifik, seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). "Pembentukan tim khusus ini bertujuan agar ada pihak yang benar-benar fokus pada fungsi pemasaran dan pencarian peminat untuk aset-aset daerah. Ini mirip seperti memiliki tim marketing profesional," tukas Wiwiek. Nantinya, tim khusus BPKAD Surabaya akan berperan aktif memasarkan aset-aset kosong milik pemerintah yang berpotensi tinggi, bukan lagi hanya menunggu investor yang selama ini dilakukan.

Pemerintah Kota Surabaya berupaya mencapai target PAD 2025 Rp 486 miliar melalui digitalisasi dan optimalisasi aset

Lewat Digitalisasi dan Optimalisasi Aset, Pemkot Surabaya Kejar Target PAD 2025 Rp 486 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/23/WhatsApp-Image-2025-04-23-at-102254-2039526770.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati. (Septian Nur Hadi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati. (Septian Nur Hadi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&ndash;Pembahasan laporan keterangan penanggung jawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya periode 2024 telah selesai. Sejumlah persoalan menjadi sorotan anggota panitia khusus (pansus) DPRD Surabaya. Salah satunya tak tercapainya target pendapatan asli daerah (PAD). Pada 2024, target PAD Pemkot Surabaya mencapai Rp 11,3 triliun. Namun yang terealisasi hanya Rp 10 triliun. Itu karena dari beberapa faktor. Salah satunya pemanfaatan lahan aset milik pemerintah yang tidak maksimal. Anggota Pansus LKPJ Walikota Surabaya 2024 Aning Rahmawati mengatakan, aset daerah menjadi salah satu isu krusial yang dibahas dalam LKPJ. bahkan disebut sebagai catatan evaluasi utama untuk kinerja Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ke depannya. Menurut dia, optimalisasi aset berpotensi memberikan kontribusi signifikan dibandingkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi lain yang saat ini sudah berjalan. Aning menjelaskan dari 700 persil terdapat 8 juta meter persegi lahan aset yang mengganggu. Atau tak dimanfaatkan dengan maksimal. "Sangat disayangkan. Padahal aset ini bisa dijadikan sumber PAD baru melalui berbagai skema kerjasama dengan pihak ke tiga," kata Aning. Saat ini pengelolaan aset masih terintegrasi dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), yang juga menangani perencanaan keuangan. Terlalu banyak tanggung jawab, membuat BPKAD tidak fokus dalam menyelesaikan persoalan sengketa dan pengelolaan aset. Menurut Aning, harus adanya badan atau lembaga khusus dalam penanganan lahan aset. Tidak digabungkan dalam satu institusi. Misalnya yang sudah dilakukan Provinsi DKI Jakarta. Dari hasil studi banding dengan DKI Jakarta, Aning menjelaskan, Ibu Kota sudah memiliki BUMD khusus yang menangani pengelolaan aset secara terpisah. "Dan hasilnya cukup signifikan. Yakni aset bisa dikelola dengan maksimal. Menurut saya Surabaya perlu melakukan hal yang serupa. Karena itu, kami mendorong agar Pemkot membentuk lembaga baru.&nbsp; Baik dalam bentuk BUMD, UPTD, BLUD, maupun dinas khusus yang fokus pada pengelolaan aset daerah," ujar wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya itu. Tidak hanya pengelolaan aset. Aning juga menyoroti sektor parkir yang belum dikelola secara maksimal. Peningkatan PAD parkir harus melibatkan komunikasi lintas sektor. Tidak hanya dinas perhubungan (Dishub) saja. Melainkan para juru parkir, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya. "Sejumlah evaluasi pada LKPJ 2024, akan menjadi catatan serius dalam RPJMD wali kota tahun ini. Sehingga, ke depan pemerintah bisa memperbaiki dan persoalan yang sama tidak kembali terjadi," ujar Aning.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati dorong pembentukan lembaga baru dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan PAD

DPRD Surabaya Dorong Pembentukan Lembaga Baru Dalam Pengelolaan Aset untuk Meningkatkan PAD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/07/1001764546-14884819.jpg" alt="Sejumlah kendaraan dinas yang dilelang Pemkot Surabaya. (Pemkot Surabaya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kendaraan dinas yang dilelang Pemkot Surabaya. (Pemkot Surabaya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya melakukan lelang 74 kendaraan dinas eks kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintah kota. Mulai 5 hingga 12 Februari setiap pukul 09.00 dan 10.00 WIB. Kepala BPKAD Kota Surabaya Wiwiek Widayati mengatakan ada sebanyak 74 kendaraan, terdiri atas 67 kendaraan roda dua dan 7 kendaraan roda empat dilelang dalam tahap tersebut. &rdquo;Penawaran untuk lelang kendaraan tahap pertama di tahun 2025 ini sudah dibuka mulai tanggal 5 Februari lalu dan akan berakhir pada 12 Februari,&rdquo; kata Wiwiek seperti dilansir dari Antara, Jumat (7/2). Wiwiek menjelaskan, proses lelang untuk 74 kendaraan eks operasional itu, dibuka untuk masyarakat umum dengan beberapa tipe kendaraan yang dilelang. Antara lain untuk roda dua adalah Honda Supra, Suzuki Shogun, Suzuki Titan, Suzuki ts, Honda Win, dan Honda Vario. &rdquo;Kalau untuk roda empatnya eks operasional ambulans dengan tipe mobil Panther dan Panther Turbo,&rdquo; ujar Wiwiek Widayati. Bagi masyarakat yang ingin mengikuti lelang, kata dia, dapat melakukan pendaftaran melalui situs https://portal.lelang.go.id/ Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selain itu peserta lelang bisa melihat unitnya secara langsung di Gudang BPKAD yang beralamat di Jalan Dupak Rukun Nomor 104, Surabaya. &rdquo;Masyarakat yang berminat bisa mendaftar melalui dalam jaringan dengan syarat memiliki email, identitas KTP, NPWP, buku tabungan, atau rekening bank (ini untuk pendaftaran akun di web KPKNL),&rdquo; tutur Wiwiek Widayati. Wiwiek menjelaskan, lelang eks kendaraan operasional kali ini dibuka mulai harga Rp 500 ribu hingga Rp 2.850.000 untuk kendaraan roda dua. Kemudian untuk kendaraan roda empat dimulai dengan harga Rp 24.240.000 sampai Rp 63.030.000. Masyarakat yang berminat bisa menyetorkan jaminan lelang sebagai tanda keseriusan. &rdquo;Nilai jaminannya berbeda-beda menyesuaikan limit dari barang yang diminati. Pengumuman mengenai jaminan bisa dilihat melalui portal.lelang.go.id,&rdquo; kata Wiwiek Widayati.

BPKAD Kota Surabaya lelang 74 kendaraan dinas eks Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintah kota

Pemkot Surabaya Buka Lelang 74 Kendaraan Dinas Eks Organisasi Perangkat Daerah 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/06/kendaraan-dinas-pemkot-Surabaya-920605693.jpg" alt="Ilustrasi kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. (Pemkot Surabaya/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. (Pemkot Surabaya/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Surabaya kembali membuka lelang kendaraan dinas bekas kepala perangkat daerah (PD) di lingkungan pemerintah kota (pemkot). Kepala Bidang Penatausahaan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah BPKAD Surabaya Dimas Nuswantoro mengatakan, pemkot melelang 14 unit kendaraan bekas kepala dinas dan 1 unit kendaraan bekas operasional ambulans. &rdquo;Sekarang sudah mulai pengumuman lelang dan sudah bisa diikuti, mulai tanggal 4 terakhir tanggal 10. Ada 15 unit, yang 14 unit jenis Innova eks kepala dinas, lalu yang satu unit ambulan jenis Panther,&rdquo; kata Dimas seperti dilansir dari Antara. Dia menjelaskan, 14 unit kendaraan bekas kepala dinas itu adalah sisa dari 42 unit mobil yang sebelumnya dilelang, namun belum laku terjual. &rdquo;Kemarin 42 total kendaraan (eks) kepala dinas, termasuk mobilnya Pak Wali (Eri Cahyadi), Pak Sekda, dan bapak-ibu asisten. Nah, mobilnya Pak Wali, Pak Sekda, dan Asisten itu sudah laku semua, ikut lelang yang 28 unit sebelumnya, kalau ini tinggal mobil Kepala PD yang belum laku terjual,&rdquo; ujar Dimas Nuswantoro. Dimas menyebutkan, bagi masyarakat yang ingin mengikuti lelang, bisa mendaftar melalui situs https://portal.lelang.go.id/ Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setelah itu, peserta lelang bisa melihat unitnya secara langsung di Gudang BPKAD, Jalan Dupak Rukun No. 104, Kota Surabaya, mulai 5, 6, dan 9 Desember, pukul 08.00-16.00 WIB. &rdquo;Masyarakat yang berminat bisa melihat di portal itu nanti dicari KPKNL Surabaya, nanti mobilnya bisa dilihat di situ, ada 14 unit Innova dan satu unit ambulans. Bagi yang berminat bisa mendaftar secara dalam jaringan dengan persyaratan, seperti KTP, NPWP, alamat e-mail yang aktif, setelah diverifikasi oleh KPKNL setelah itu bisa melihat (secara fisik) di Jalan Dupak Rukun No. 104,&rdquo; papar Dimas Nuswantoro. Bagi masyarakat yang berminat, lanjut dia, bisa menyetorkan jaminan lelang, sebagai tanda keseriusan peserta dalam mengikuti proses lelang. Peserta yang mengikuti proses lelang unit Innova, bisa menyetorkan jaminan senilai Rp 60 juta ke rekening KPKNL. &rdquo;Kalau yang ambulans itu nilai limitnya Rp 32 juta dengan nilai jaminannya Rp 16 juta. Soalnya (nilai jaminan) adalah 50 persen dari nilai limit bawah lelang,&rdquo; terang Dimas Nuswantoro. Sebanyak 14 kendaraan bekas kepala dinas yang dilelang kali ini, secara fisik kondisinya cukup baik. Berbeda dengan kondisi mobil eks operasional ambulans, yang kondisinya kurang baik. Di lelang tahap ketiga ini, kata dia, BPKAD Surabaya telah melakukan sosialisasi melalui kecamatan, kelurahan, hingga ke showroom kendaraan bekas. Harapannya, setelah dilakukan sosialisasi lebih banyak lagi masyarakat yang mengikuti proses lelang kendaraan Pemkot Surabaya. &rdquo;Kami sudah informasikan melalui surat, baik ke kelurahan maupun kecamatan. Kami juga sudah berkirim surat ke showroom-showroom di Surabaya, bahwa pemkot melaksanakan proses lelang kendaraan,&rdquo; ucap Dimas Nuswantoro.

BPKAD Kota Surabaya kembali membuka lelang kendaraan dinas bekas kepala perangkat daerah (PD) di lingkungan pemerintah kota (pemkot)

Pemkot Surabaya Lelang 14 Unit Kendaraan Bekas Kepala Dinas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/26/IMG-20241126-WA0009-3916521492.jpg" alt="Forum bisnis diikuti BPKAD Jawa Timur, beberapa OPD dari Jawa Timur, BPKAD dari beberapa kabupaten dan kota, Kadin Bali, serta jajaran OPD dari Provinsi Bali. (Humas BPKAD Jawa Timur)" width="100%">
<figcaption>Forum bisnis diikuti BPKAD Jawa Timur, beberapa OPD dari Jawa Timur, BPKAD dari beberapa kabupaten dan kota, Kadin Bali, serta jajaran OPD dari Provinsi Bali. (Humas BPKAD Jawa Timur)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), yang mulai diberlakukan Januari 2025, dinilai berdampak signifikan para kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Salah satunya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Jawa Timur yang berpotensi mengalami penurunan hingga Rp 4,1 triliun pada 2025. Itu karena pemerintah kabupaten/kota menerima opsen pajak kendaraan bermotor lebih besar dari pemerintah provinsi. Kabar tersebut disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur Sigit Panoentoen, dalam sebuah forum bisnis di Denpasar, Bali pada Jumat (22/11). Membahas optimalisasi pemanfaatan aset milik daerah, forum tersebut dihadiri jajaran BPKAD Jawa Timur, beberapa OPD dari Jawa Timur, BPKAD dari beberapa kabupaten dan kota, Kadin Bali, serta jajaran OPD dari Provinsi Bali.&nbsp; &rdquo;Kami memiliki satu pemikiran, yakni menyusun langkah untuk menyikapi penerapan UU nomor 1 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah,&rdquo; ujar Sigit dalam keterangannya, Selasa (26/11). Dengan mengoptimalkan aset milik daerah, lanjut Sigit, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa menutupi potensi kekurangan pendapatan daerah Rp 4,1 triliun tersebut. Selain itu, inventarisasi aset milik daerah juga sudah dilakukan BPKAD Jawa Timur. Menyesuaikan kebutuhan bidang bisnis, RTRW, serta ketetapan legalitas. &rdquo;Nilai potensi pemanfaatan aset atau barang milik daerah itu mencapai Rp 58,6 triliun. Kami membuka peluang kerja sama dari pemerintah provinsi maupun pelaku usaha di Bali untuk memanfaatkan peluang tersebut,&rdquo; imbuh Sigit Panoentoen. Sigit mengatakan, telah meluncurkan program Jatim Siap Sewa. BPKAD Jawa timur menyiapkan database yang berada pada laman www.asetjatim.com.

UU HKPD dinilai berdampak signifikan para kondisi fiskal, PAD Jawa Timur berpotensi mengalami penurunan hingga Rp 4,1 triliun pada 2025

Pemberlakuan UU HKPD 2025, Jatim Siapkan Strategi Atasi Potensi Defisit Rp 4,1 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/08/WhatsApp-Image-2024-11-08-at-205420-2061905309.jpg" alt="BPKAD Jawa Timur menggelar acara High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) untuk meningkatkan transparansi transaksi pemerintah daerah. (Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>BPKAD Jawa Timur menggelar acara High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) untuk meningkatkan transparansi transaksi pemerintah daerah. (Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Jawa Timur menggelar acara High Level Meeting Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dengan tema Implementasi Roadmap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Kegiatan itu untuk meningkatkan transparansi transaksi pemerintah daerah. Kepala BPKAD Jatim Sigit Panoentoen mengatakan, kegiatan itu merupakan kolaborasi antar instansi dan untuk mengakselerasi ETPD yang menjadi salah satu tugas penting bagi Tim P2DD di Jawa Timur. Kegiatan itu akan menjadi salah satu poin penilaian dalam kegiatan Championship ETPD yang digelar setiap tahun oleh Satgas P2DD. &rdquo;ETPD ini merupakan upaya untuk mengubah transaksi yang semula dilakukan tunai menjadi non-tunai berbasis digital, sehingga terwujud transparansi transaksi pemerintah daerah,&rdquo; kata Sigit. Pelaksanaan ETPD di Jawa Timur didasari beberapa regulasi. Yakni Surat Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satgas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Selain itu, Permendagri Nomor 5 dan 6 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten-Kota serta tata cara implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. &rdquo;Implementasi ETPD di Jawa Timur, terus meningkat. Itu bisa dilihat dari indeks ETPD yang naik dari waktu ke waktu,&rdquo; terang Sigit. Semester pertama tahun ini, lanjut dia, meningkat dari angka 95,24 persen menjadi 98,80 persen. Target ETPD Jawa Timur ke depan seperti sesuai dengan roadmap dalam Surat Keputusan Gubernur bahwa penerimaan pajak daerah ditargetkan dapat dilaksanakan secara semi digital dan digital secara menyeluruh 100 persen pada 2027. Dari sisi belanja, Sigit menyatakan, tahun ini pengguna kartu kredit pemerintah daerah (KKPD) sudah ada sepuluh OPD. Targetnya, pada 2027, seluruhan OPD di Pemprov Jawa Timur harus sudah menggunakan KKPD. Sebab KKPD akan menjadi sarana pendukung transaksi berbasis digital. Pada forum tersebut juga dilaksanakan agenda penandatanganan penguatan komitmen implementasi roadmap Tim P2DD Jawa Timur, yang ditandatangani Bapenda Jatim, BPKAD Jatim, Dinas Kominfo Jatim, BI Jatim, dan Bank Jatim.

BPKAD Jatim gelar acara High Level Meeting P2DD dengan tema Implementasi Roadmap ETPD untuk meningkatkan transparansi transaksi pemda

BPKAD Jatim Gelar High Level Meeting dan Penandatanganan Penguatan Penerapan ETPD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/07/WhatsApp-Image-2024-11-07-at-074146-3674874522.jpeg" alt="FGD Strategi Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah digelar BPKAD Jatim. (Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>FGD Strategi Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah digelar BPKAD Jatim. (Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diterapkan tahun depan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur mengingatkan dampak penerapan aturan tersebut. Yakni postur APBD yang akan berkurang. Pekan lalu, BPKAD Jawa Timur sudah mengimbau kepada OPD di Jawa Timur maupun daerah untuk mencari potensi lain. Salah satunya pemanfaatan aset atau barang milik daerah. Pemanfaatan aset atau barang milik daerah ini perlu tahap dan strategi tersendiri. BPKAD Jawa Timur terus memberi perhatian kepada OPD di provinsi maupun daerah dalam memanfaatkan aset atau pun barang milik daerah tersebut. Imbauan itu kembali disampaikan Kepala Bidang Aset BPKAD Jawa Timur Herry Indrawanto pada FGD bertema Strategi Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah. &rdquo;Di Jawa Timur, postur ABPD bisa berkurang hingga Rp 3 triliun, karena itu pengelolaan aset atau barang milik daerah perlu dioptimalkan,&rsquo;&rsquo; kata Herry Indrawanto. Herry mengingatkan pola pemanfaatan atau pengelolaan aset harus clear and clean. Artinya, pengelolaan barang benar-benar tepat dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. &rdquo;Pastikan bersertifikat, tercatat, serta tidak bermasalah,&rsquo;&rsquo; ungkap Herry Indrawanto. Menurut dia, pemanfaatan aset atau barang milik daerah bisa menambah PAD. Tapi, harapan itu bisa berbalik ketika pola pemanfaatannya bermasalah. Tidak sedikit aset atau barang daerah yang belum disebut clear. Pada kondisi seperti ini, OPD hendaknya permasalahan-permasalahan di lapangan di selesaikan dahulu. Herry menambahkan, tim di lapangan lebih memahami kondisi yang terjadi. Karena itu, forum tersebut menekankan berbagai fenomena persoalan di lapangan. Dia berharap, kondisi tersebut segera diinventarisasi, dicatat, dan dilaporkan. &rdquo;Dengan begitu, tercatat barang atau aset daerah yang clear and clean serta bisa dioptimalkan pemanfaatannya,&rsquo;&rsquo; imbuh Herry Indrawanto.

BPKAD Jatim ingatkan dampak penerapan aturan tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah yakni postur APBD akan berkuran

BPKAD Jatim Beberkan Tahap-Tahap Pengelolaan Barang Milik Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/03/WhatsApp-Image-2024-11-03-at-083622-103282603.jpg" alt="Workshop Sinergitas Pemerintah dalam Rangka Harmonisasi keuangan Daerah. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Workshop Sinergitas Pemerintah dalam Rangka Harmonisasi keuangan Daerah. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Workshop Sinergitas Pemerintah dalam Rangka Harmonisasi keuangan Daerah, menjadi ajang inventarisasi masalah. Peserta mengutarakan berbagai permasalahan atau kendala saat mengimplementasikan hubungan keuangan pemerintah pusat dengan daerah (HKPD). Salah satu permasalahan diungkapkan Ratna Sulistiyowati mewakili Bappeda Kabupaten Trenggalek. Dia menceritakan salah satu persoalan dana transfer ke daerah (TKD). &rdquo;Ada mandatory spending yang sangat ketat,&rsquo;&rsquo; kata Ratna. Dia merinci persentase mandatory spending tersebut. Yakni 40 persen untuk infrastruktur, 30 persen belanja pegawai, 10 persen pendidikan, dan sisanya 20 persen untuk OPD. &rdquo;Angka ini menjadi rebutan antar OPD yang ingin mengejar IKU dan IKD,&rsquo;&rsquo; jelas Ratna. Permasalahan lain terkait implementasi harmonisasi program strategis nasional. Ratna menyebut kendala sering terjadi pada pembangunan infrastruktur. Daerah diwajibkan mendukung program tersebut dengan membebaskan lahan. Biaya yang dibutuhkan pun besar. &rdquo;Bagi daerah dengan potensi APBD kecil, akan kesulitan melaksanakan. Ini perlu peran pemerintah provinsi untuk merealisasikannya,&rsquo;&rsquo; ungkap Ratna.&nbsp; Masalah di lapangan yang muncul pada forum tersebut langsung direspons narasumber yang hadir. Yakni dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara wilayah Jawa Timur, akademisi dari Universitas Brawijaya, dan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kepala BPKAD Jawa Timur Sigit Panoentoen mengatakan, workshop tersebut bertujuan menyinergikan HKPD.&nbsp; Kendala di lapangan merupakan permasalahan yang harus diatasi. &rdquo;Dengan begitu, harmonisasi yang baik akan mewujudkan layanan kepada masyarakat yang optimal,&rsquo;&rsquo; kata Sigit Panoentoen. Dia juga mengungkapkan beberapa sasaran harmonisasi HKPD. Antara lain, mewujudkan sistem keuangan yang efisien, akuntabel, dan transparan. Lalu, mengantisipasi ketimpangan pengelolaan keuangan antar daerah. Kemudian mendorong kualitas belanja daerah. &rdquo;Termasuk sinkronisasi pembangunan di daerah dengan pemerintahan di atasnya, seperti RPJMD, RPJMN, dan kebijakan makro nasional,&rsquo;&rsquo; tandas Sigit.

BPKAD Jawa Timur merespons keluhan dan kendala terkait HKPD di lapangan dari berbagai daerah. Itu untuk sinergi dan sinkronisasi pemerintah

BPKAD Jawa Timur Serap Berbagai Persoalan terkait Implementasi HKPD di Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/28/WhatsApp-Image-2024-10-28-at-062020-167445786.jpg" alt="BPKAD Jawa Timur gelar FGD terkait inovasi untuk menggali potensi pendapatan melalui pemanfaatan aset daerah di Malang pada Kamis dan Jumat (24-25/10). (Pemprov Jatim)" width="100%">
<figcaption>BPKAD Jawa Timur gelar FGD terkait inovasi untuk menggali potensi pendapatan melalui pemanfaatan aset daerah di Malang pada Kamis dan Jumat (24-25/10). (Pemprov Jatim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menurut rencana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah (HKPD) diterapkan tahun depan. Diperkirakan pendapatan asli daerah (PAD) akan turun termasuk di Jawa Timur. Pemerintah daerah perlu melakukan inovasi untuk menggali potensi pendapatan melalui pemanfaatan aset daerah. Permasalahan tersebut menjadi bahasan pada FGD di Malang pada Kamis dan Jumat (24-25/10). Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Timur Sigit Panoentoen mengatakan, forum tersebut merupakan ajang untuk menjaring berbagai persoalan. Utamanya dalam upaya memanfaatkan dan kendala di lapangan dan bagaimana solusinya. &rdquo;Empat isu yang menjadi bahasan. Yakni akurasi data barang miliki daerah, pengamanan aset, transfer knowledge, dan peningkatan PAD melalui pemanfaatan aset tersebut. Forum ini diharapkan bisa menjembatani SKPD selaku pengguna barang dengan BPKAD selaku pengelola aset daerah,&rsquo;&rsquo; ungkap Sigit Panoentoen. UU HKPD mengulas berbagai potensi yang dimiliki daerah. Sigit menyebut, perkiraan penurunan PAD di Jawa Timur bisa mencapai Rp 4,1 triliun. Meski begitu, pihaknya meminta SKPD di Jawa Timur tidak resah. Masih ada strategi yang bisa dilakukan. &rdquo;Yakni melalui pemanfaatan aset tersebut. Yang terpenting, fungsi layanan masyarakat harus tetap dijaga,&rsquo;&rsquo; ujar Sigit. Kepala Bidang Aset Herry Indrawanto menambahkan, kebijakan yang akan diterapkan tahun depan itu membawa dampak pada berbagai aspek. SKPD non BLUD akan menyesuaikan anggaran. Begitu juga SKPD yang memiliki BLUD, akan dikurangi anggaran subsidinya. &rdquo;Pada forum ini, SKPD akan memahami implikasi penerapan undang-undang tersebut sehingga bisa mengambil langkah tepat sejak awal,&rsquo;&rsquo; terang Herry Indrawanto. Pemanfaatan aset atau barang daerah memang salah satu inovasi yang bisa diterapkan. Namun, untuk mengimplementasikannya, SKPD atau BLUD harus memahami aturan pemanfaatan barang yang tepat. Dengan begitu, pemanfaatan barang daerah bisa meningkatkan pendapatan asli daerah, bukan memunculkan masalah hukum di kemudian hari.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah diperkirakan membuat PAD akan turun termasuk di Jawa Timur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BPKAD

Berita Terkini