<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/PEMOTOR-PORONG.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Puluhan pengendara motor nekat melintasi tanggul lumpur di Porong, Sidoarjo, kemarin (16/11). Mereka melewati jalur alternatif itu karena Jalan Raya Porong ditutup hingga sebulan ke depan.  Saat ditinjau di lokasi, setidaknya sejak pukul 15.00 hingga 16.00 WIB ada lebih dari 60 motor yang melintasi tanggul. Padahal, jalan di atas tanggul kemarin tampak berlumpur dan licin akibat hujan yang mengguyur Sidoarjo sejak siang. Karena itu, beberapa pengendara tampak kesulitan saat naik tanggul karena jalur yang dibuat warga sekitar cukup curam.  Beberapa di antaranya hampir terpeleset saat mencoba naik ke tanggul. Sementara itu, warga sekitar ikut membantu untuk menurunkan dan menaikkan motor. Nodhor, salah seorang pengendara motor, mengatakan terpaksa lewat jalan tersebut karena lebih cepat dibandingkan memutar. ”Lewat arteri bisa, tapi di sini lebih cepat walau sedikit menakutkan,’’ tuturnya.  Akibat pengerjaan perbaikan drainase di bawah Jalan Raya Porong, jalan tersebut harus ditutup mulai 10 November hingga 15 Desember. Alhasil, dua ruas Jalan Porong yang mengarah ke selatan dan utara ditutup. Di sisi utara sendiri portal beton sudah dipasang 50 meter setelah rel Tanggulangin. Di sisi utara, barier beton dipasang setelah Pusdik Sabhara Porong.  Walau sudah ada peringatan, tetap saja banyak pengendara motor yang menerobos masuk sehingga harus berjibaku melewati jalan tanah di atas tanggul.  Sementara itu, Kapolsek Porong Kompol Rochsullulah mengatakan, pihaknya bersama dinas terkait sebenarnya sudah membikin rekayasa lalu lintas. ”Sebenarnya, sudah ada petugas yang berjaga untuk rekayasa lalu lintas,’’ ujarnya.  Dalam rekayasa tersebut, kendaraan dari utara dialihkan menuju arteri Porong melalui Jalan Bhayangkara. Dari sisi selatan, kendaraan bisa melalui arteri Porong setelah bundaran Tanggulangin. Di sisi lain, pengendara bisa memutar melewati Tanggulangin menuju Jabon.  Untuk mengantisipasi adanya aksi pemotor yang menaiki tanggul, Polsek Porong kemarin berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan pemegang tender proyek untuk menutup akses naik ke atas tanggul lumpur.  ”Kita koordinasikan dulu agar bisa dipasang barier beton juga di sana sehingga tidak ada celah warga naik menggunakan motor karena membahayakan,’’ ujar Rochsul  Perwira polisi berpangkat melati satu itu mengimbau agar pengendara lebih baik memutar sedikit untuk menghindari adanya fatalitas dalam berkendara. ”Apalagi musim hujan, kami akan upayakan lagi agar warga mengikuti rekayasa lalu lintas yang sudah kami buat,’’ tuturnya.

Waduh! Banyak Pemotor Nekat Melintasi Tanggul Lumpur Lapindo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/banjir-porong-hampir-tiga-hari-belasan-pompa-jumbo-ini-dikerahkan_m_171079.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Gubernur Saifullah Yusuf meninjau banjir yang menggenangi Porong, Sidoarjo, Senin malam (27/11). Akibat banjir tersebut, Jalan Raya Porong dan rel kereta api tidak bisa diakses. Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menjelaskan, banjir disebabkan curah hujan yang tinggi. Saat hujan tinggi, sungai Ketapang, kecamatan Tanggulangin, meluap sehingga debit air meluber ke arah jalan raya dengan ketinggian 150 cm atau seukuran pinggang orang dewasa. "Air ini perlu dipompa. Makanya malam ini akan dikerahkan 13 pompa untuk segera menguras genangan air," jelasnya kepada JawaPos.com. Sebanyak 13 pompa yang dikerahkan berasal dari berbagai instansi. Di antaranya dari Pemprov Jawa Timur, BPLS, serta Kementerian PUPR. ''Semoga besok (Selasa), rel kereta api dan jalan raya bisa diakses lagi,'' harap mantan Ketua Umum GP Ansor tersebut. Terkair koordinasi dengan BPLS, pemprov akan meminta izin untuk menyalurkan banjir. Air yang menggenangi jalan raya dan kereta api itu rencananya akan dibuang ke kolam penampungan lumpur Lapindo. "Saya tadi sudah komunikasi. Semuanya aman, bisa dialirkan ke sana," ungkapnya. Pemprov sebenarnya sudah beberapa kali meninggikan Jalan Raya Porong dan rel kereta api. Tapi Sungai Ketapang memang tidak kuasa menampung air karena saluran drainase yang tidak sebanding. Jika nantinya banjir sudah surut, pemprov akan mengambil tindakan awal. Yakni memperbaiki jalan yang berlubang karena terendam banjir selama tiga hari. ''Saya instruksikan Sungai Ketapang dikeruk biar kalau sewaktu-waktu hujan lebat, banjir tidak akan terjadi lagi,'' tutur mantan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut.

Banjir Porong Hampir Tiga Hari, Belasan Pompa Jumbo Ini Dikerahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/pansus-lumpur-porong-dorong-revisi-perpres_m_133421.jpeg" alt="TAK MUNGKIN LUPA: Warga Desa Siring, Porong, melakukan aksi tabur bunga di sekitar patung ’’survivor’’ di tanggul titik 21 pada Selasa (24/5). Meskipun hanya terlihat kepalanya, patung manusia karya Dadang Christanto ini sejatinya setinggi 2 meter." width="100%">
<figcaption>TAK MUNGKIN LUPA: Warga Desa Siring, Porong, melakukan aksi tabur bunga di sekitar patung ’’survivor’’ di tanggul titik 21 pada Selasa (24/5). Meskipun hanya terlihat kepalanya, patung manusia karya Dadang Christanto ini sejatinya setinggi 2 meter.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Puncak peringatan 11 tahun bencana luapan lumpur panas dijadwalkan berlangsung Senin (29/5). Warga yang tergabung dalam kelompok portal tukang ojek akan menggelar istighotsah. Lokasinya titik 21 Desa Siring. Humas PPLS Hengki Listria Adi mengatakan, dalam sepekan terakhir sejumlah warga sudah menggelar peringatan bencana lumpur. Mereka terbagi-bagi menjadi sejumlah kelompok. &rdquo;Sudah tiga kelompok yang mengadakan kegiatan di atas tanggul,&rdquo; ujar dia. Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Emir Firdaus mengatakan, peringatan 11 tahun lumpur Lapindo itu harus menjadi momentum pemerintah untuk menyelesaikan ganti rugi. Sebab, hingga kini tercatat ratusan orang belum menerima hak masing-masing. &rdquo;Banyak yang belum mendapatkan ganti rugi,&rdquo; jelasnya. Politikus PAN itu mengatakan, pansus lumpur DPRD Sidoarjo sudah bertemu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta PPLS. Hasilnya, mereka berjanji mendorong revisi Perpres No 14 Tahun 2007. Dengan begitu, korban yang selama ini belum mendapatkan ganti rugi memperoleh jaminan dari pemerintah. &rdquo;Nanti semuanya akan ditalangi pemerintah, termasuk pengusaha,&rdquo; tegas Emir. (aph/c11/pri)

Pansus Lumpur Porong Dorong Revisi Perpres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/bangun-rumah-baru-dari-puing-bangunan_m_1496045814_133383.jpeg" alt="BELUM BISA PINDAH: Buari melepas penat di teras kecil rumahnya di Kelurahan Gedang, Porong, yang masuk peta area terdampak (PAT)." width="100%">
<figcaption>BELUM BISA PINDAH: Buari melepas penat di teras kecil rumahnya di Kelurahan Gedang, Porong, yang masuk peta area terdampak (PAT).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Buari, 65, warga Kelurahan Gedang, Kecamatan Porong, sibuk mengumpulkan potongan-potongan bata dari reruntuhan bangunan di sekeliling rumahnya. Besi-besi usang yang tidak terpakai juga dia seleksi untuk disimpan. Dia memang ingin memanfaatkan beberapa bagian bekas rumah di area tanggul itu. &rdquo;Ini bekas kamar mandi. Saya sudah izin. Kalau boleh, besi fondasinya saya minta,&rdquo; katanya. Ya, Buari saat ini masih menempati rumahnya di Kelurahan Gedang yang masuk peta area terdampak (PAT). Dari total 38 rumah warga di Kelurahan Gedang yang dijadwalkan untuk dibongkar tahun ini, masih ada 3 bangunan yang tersisa. Salah satunya rumah milik Buari di RT 10, RW 3. Dua bangunan lain adalah bekas panti asuhan dan rumah milik seorang guru. Semua bangunan tersebut sudah &rdquo;distempel&rdquo; merah dengan tulisan &rdquo;Dilarang Membongkar Bangunan Ini. BPLS&rdquo;. Tahun ini Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sudah dibubarkan. Penanganan lumpur kini diurusi Pusat Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (PPLS) yang bernaung di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. &rdquo;Semua rumah sudah kosong. Semua sudah meninggalkan desa. Hanya saya yang terpaksa masih menempati rumah,&rdquo; lanjut Buari. Sejatinya Buari sudah mendapatkan uang ganti rugi untuk rumahnya senilai Rp 50 juta. Nilai tersebut memang terbilang kecil untuk mendirikan rumah baru. Namun, dia memakluminya karena rumah yang sudah 50 tahun ditempatinya itu memang sangat sederhana. Bahkan, sebagian bangunannya sudah reyot. &rdquo;Rumah saya kecil. Tidak besar,&rdquo; tutur dia. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Dia kemudian tertipu oknum yang mengaku menjual kavling tanah di Desa Kesambi, Kecamatan Porong. Uangnya amblas. Buari tidak sendirian. Ada sekitar 20 kepala keluarga (KK) lain yang juga tertipu penjualan kavling fiktif itu. Kasus tersebut kini sudah dilaporkan, tapi tak kunjung beres. &rdquo;Saat itu kami terdesak untuk segera dapat pengganti rumah. Tidak tahunya, uang dibayar, kavlingnya tidak ada,&rdquo; sesalnya. Nasib Buari memang apes. Harapan untuk mendirikan rumah dengan uang ganti rugi pun sirna. Uang hilang, rumah pun tidak ada. Sisa uang yang masih dia miliki dibelikan tanah kavling di Desa Keper, Kecamatan Krembung. Namun, rumah tersebut belum bisa didirikan. &rdquo;Uangnya sudah habis. Baru difondasi. Mau bangun, mikir uang dari mana,&rdquo; katanya. Karena itu, Buari terpaksa kembali menempati rumahnya yang sudah berstempel merah BPLS. Dia tahu bahwa rumah itu cepat atau lambat akan dibongkar. Apalagi, rumah-rumah penduduk di sekelilingnya sudah rata dengan tanah. &rdquo;Saya sudah sampaikan kondisi saya ke pihak BPLS,&rdquo; ujarnya. Buari mengakui, tinggal bersama istri dan kedua cucu di rumah dengan lingkungan sekeliling nyaris tak lagi berpenghuni itu memang menakutkan. Namun, tidak ada pilihan lain baginya. Dia terpaksa memberanikan diri tinggal tanpa tetangga. Jika malam, tentu kondisi lingkungan sekitar gelap gulita. &rdquo;Kalau malam, rumah saya malah jadi posko. Beberapa warga datang ke rumah karena rawan maling,&rdquo; ungkapnya. Sehari-hari Buari bekerja sebagai kuli serabutan. Kondisi ekonominya memang sangat pas-pasan. Karena itu, dia berusaha sedikit demi sedikit membangun rumah di atas tanah kavling yang sudah dibelinya di Desa Keper. &rdquo;Kalau rumah saya ini dibongkar, saya izin minta kayu-kayu, genting, dan apa saja yang bisa dibuat untuk mendirikan rumah di sana,&rdquo; ujarnya. Untung, listrik di rumah Buari masih tersambung. Setidaknya ketika malam tetap ada penerangan di rumahnya. Sebab, dengan puluhan rumah di sekitarnya telah dihancurkan, otomatis tidak ada lagi listrik alias wilayah itu gelap gulita. Meski masih teraliri listrik, lanjut Buari, kebutuhan air bersih di rumahnya sulit terpenuhi. Air sumur sangat kotor, keruh, dan asin. Bahkan sedikit berminyak. Untuk kebutuhan memasak dan minum, Buari harus membeli air bersih. &rdquo;Airnya kan enggak bisa diminum. Harus beli,&rdquo; ucapnya. (ayu/c11/pri)

Bangun Rumah Baru dari Puing Bangunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/terus-bongkar-bongkar-rumah-korban-lumpur_m_133205.jpeg" alt="LORONG WAKTU: Suasana Desa Ketapang, Porong, yang sudah ditinggal banyak warganya sejak lumpur menyembur pada 2006." width="100%">
<figcaption>LORONG WAKTU: Suasana Desa Ketapang, Porong, yang sudah ditinggal banyak warganya sejak lumpur menyembur pada 2006.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Proses sterilisasi di peta area terdampak (PAT) lumpur masih berlangsung. Sejak pertengahan bulan ini, rumah-rumah di Desa Pamotan, Porong, menjadi target utama. Rumah-rumah yang sudah menerima ganti rugi diratakan. Sebab, kebijakan tersebut telah menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang kini berubah jadi Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS).   Menurut Hengki Yustria Adi, mantan humas BPLS, keputusan pembongkaran rumah warga di wilayah PAT itu sudah digedok. &rsquo;&rsquo;Langsung dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR),&rdquo; ujarnya.  Desa Mindi, Porong, menjadi sasaran pembongkaran pada akhir 2016. Nah, pembongkaran rumah di lima desa lain bakal menyusul tahun ini. &rsquo;&rsquo;Anggaran untuk Desa Mindi pada akhir tahun. Desa lain dianggarkan tahun ini dan masih jadi tanggung jawab kami,&rdquo; papar Hengki.  Total ada 66 RT yang dibongkar. Pembongkaran tersebut harus rampung dalam tempo setahun ini. Meski target sudah dipasang, tidak ada time line khusus. Saat ini rumah warga di Desa Pamotan pun mulai dibongkar. Setelah itu, bergeser ke Desa Gedang, Porong. Lalu, ke Desa Ketapang, Tanggulangin; Desa Gempolsari, Tanggulangin; dan terakhir Desa Besuki, Jabon.  Hengki mengakui, memang masih ada beberapa kendala dalam proses pembongkaran. Pertama, ada warga yang tidak menyetujui harga ganti rugi. Berdasar data yang dihimpun, sekitar 200 warga menolak pembongkaran. Yakni, dari Desa Mindi 70 orang, Desa Ketapang (80), serta Desa Kalitengah (50). &rsquo;&rsquo;Mereka minta kenaikan harga. Ya, kami tidak bisa karena sudah sesuai aturan,&rdquo; jawabnya.  Persoalan kedua, lanjut dia, ada beberapa warga yang keukeuh tidak menjual rumahnya. &rsquo;&rsquo;Ada satu paguyuban di Desa Ketapang. Sudah kami beri sosialisasi. Ya, kalau tetap nggak mau, kami hargai keputusan mereka,&rdquo; ungkap Hengki.   Dia menegaskan, tim sudah memberikan sosialisasi terkait dengan wilayah penanganan yang tidak aman. Yakni, wilayah di luar peta area terdampak (PAT) seluas 555,9 hektare. &rsquo;&rsquo;Lempengan tanah sudah retak. Air sudah tidak layak konsumsi karena asin dan bau,&rdquo; imbuhnya.   Total, sudah ada 9.181 berkas tanah, bangunan warga, atau fasilitas umum (fasum) yang sudah diproses ganti rugi dari dana APBN. Nilai yang sudah terbayar mencapai Rp 3,13 triliun dari alokasi Rp 3,87 triliun. &rsquo;&rsquo;Tersisa Rp 746 miliar yang masih menunggu proses,&rdquo; kata Hengki. (via/c7/hud)

Terus Bongkar-Bongkar Rumah Korban Lumpur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/tinggal-di-kampung-mati-area-lumpur-sumber-air-mengalir-jernih_m_133192.jpeg" alt="ENTAH SAMPAI KAPAN: Pipa-pipa untuk mengalirkan lumpur Lapindo ke Kali Porong, Sidoarjo. Sejak 29 Mei 2006, lumpur pekat itu terus menyembur." width="100%">
<figcaption>ENTAH SAMPAI KAPAN: Pipa-pipa untuk mengalirkan lumpur Lapindo ke Kali Porong, Sidoarjo. Sejak 29 Mei 2006, lumpur pekat itu terus menyembur.</figcaption>
</figure>Senin, 29 Mei 2017, persis sebelas tahun lumpur Lapindo menyembur. Sebagian besar warga di peta area terdampak (PAT) memang telah pindah. Rumah-rumah mereka pun sudah dibongkar. Namun, masih ada warga yang tetap bertahan.  SEPTINDA AYU PRAMITASARI   MALAM Ramadan pertama (26/5) di Desa Ketapang, Tanggulangin, terasa begitu sepi. Sayup-sayup terdengar lantunan ayat-ayat Alquran. Sumber suara itu ternyata berasal dari sebuah masjid di kampung tersebut. Nyaris tidak ada warga yang lalu-lalang di jalan malam itu. Suasananya senyap seperti tinggal di kampung &rsquo;&rsquo;mati&rsquo;&rsquo;. Ya, wajah Desa Ketapang berubah daripada sebelas tahun lalu. Kini sudah banyak rumah warga yang diratakan petugas Badan Pengendalian Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang kini berganti menjadi Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS). Rumah-rumah yang dirobohkan itu adalah milik warga yang telah menerima uang ganti rugi. Hanya beberapa rumah yang masih berdiri. Satu di antaranya ialah rumah milik Muhammad Miftakhul Huda. Rumah itulah yang kami tumpangi untuk tinggal semalam. Rumah tersebut hanya berjarak sekitar 200 meter dari tanggul lumpur. Tidak ada tetangga yang berdekatan dengan rumah Huda, sapaan akrab Muhammad Miftakhul Huda. Hanya ada satu rumah di depan rumahnya. Itu pun sudah ada stempel merah dari BPLS. Artinya, rumah tersebut akan menjadi target bongkar karena pemiliknya sudah menerima uang ganti rugi. Ketapang memang seperti kampung &rsquo;&rsquo;mati&rsquo;&rsquo;. Suasana itu pula yang dirasakan oleh Huda. Dulu Ketapang dihuni oleh lebih dari 1.400 kepala keluarga (KK) atau sekitar 2.163 jiwa. Kini yang tersisa hanya sekitar 608 KK. Itu pun sekitar 458 KK sudah menjual rumahnya. Sisanya masih bertahan untuk tetap tinggal di tanah kelahirannya. Rumahnya pun menyebar di berbagai dusun dan RT. &rsquo;&rsquo;Saya memang tidak ingin menjual rumah ini,&rsquo;&rsquo; ungkap Huda membuka percakapan malam itu kepada Jawa Pos. Tetap tinggal di Desa Ketapang sekaligus menerima risiko yang akan terjadi ke depan adalah pilihan Huda. Termasuk tidak memiliki tetangga. Dia pun harus tinggal tanpa hiruk pikuk suasana pedesaan yang hangat hingga risiko jika luapan lumpur semakin besar. &rsquo;&rsquo;Dulu desa kami ini padat penduduk. Setelah banyak yang dijual dan dirobohkan, ya sekarang seperti tinggal di hutan. Sepi,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Meski begitu, Huda dan istrinya, Kisiyati, sudah mulai terbiasa berteman dengan sunyi. Tanpa ada tetangga. Keluarganya menghabiskan lebih banyak waktu di dalam rumah, mengurus usaha di bidang penyewaan alat-alat berat. Hal itu dilakukan tidak lain karena ingin mempertahankan tanah leluhur. &rsquo;&rsquo;Saya ingat sekali. Pada 2012 abah saya berpesan jangan sampai menjual rumah ini. Abah sekarang meninggal. Saya tetap mempertahankan,&rsquo;&rsquo; kisahnya. Sejatinya, Huda tidak ingin terlalu keras kepala untuk bertahan di Ketapang. Awalnya, hanya ada masalah tanah wakaf yang hingga kini tidak diprioritaskan oleh pemerintah untuk diganti rugi. Total, ada 12 tanah wakaf yang didirikan sebagai musala di desanya. Surat wakaf pun jelas. Pengelolanya jelas pula. Namun, permintaannya tidak direspons pihak BPLS. &rsquo;&rsquo;Saya usulkan ke pemerintah desa dulu. Sekarang, 12 tanah wakaf musala itu terbengkalai,&rsquo;&rsquo; katanya. Jika tanah wakaf musala tersebut diprioritaskan sejak awal, ucap dia, kemungkinan tidak ada warga yang menolak pergi dari tanah Desa Ketapang. &rsquo;&rsquo;Kalau dibilang kami bertahan karena kekecewaan, iya. Di sisi lain, kami memang berat karena ini adalah tanah leluhur kami,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. (ayu/c20/hud)

Tinggal di Kampung ''Mati'' Area Lumpur, Sumber Air Mengalir Jernih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/setelah-bpls-dpr-minta-pemerintah-juga-bubarkan-bpws_m_116207.jpeg" alt="Mohamad Nizar Zahro" width="100%">
<figcaption>Mohamad Nizar Zahro</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) disambut baik Anggota Komisi V DPR Moh. Nizar Zahro. Alasannya, selama ini kinerja BPLS tidak maksimal. Padahal, lanjut dia, pada tahun 2016 lalu, lembaga ad hoc ini mendapatkan pagu anggaran Rp &nbsp;500 miliar. Namun, anggaran sebanyak itu hanya difungsikan untuk opersional dan pembangunan infrastuktur BPLS. Sedangkan, fungsi lainnya untuk menyelesaikan dampak sosial kemasyarakatan dan ganti rugi korban lumpur lapindo, gagal dilaksanakan. "Termasuk &nbsp;ganti rugi ke pengusaha yang terkena dampak lumpur lapindo sekitar Rp 800 miliar belum terselesaikan, padahal sudah ada putusan MK," ujarnya kepada JawaPos.com, Kamis &nbsp;(15/3). Kendati mengapresiasi pembubaran BPLS, Nizar mengimbau agar permasalahan dampak sosial kemasyarakatan serta ganti rugi harus secepatnya diselesaikan. Karenanya, rentang waktu 1 tahun selama masa transisi pembubaran, hendaknya juga difungsikan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. "Jangan sampai BPLS nya dibubarkan, tapi permasalahannya belum selesai. Justru malah masalahnya pindah dari BPLS ke Ke Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Yang seperti ini, kami tidak ingin terjadi," imbaunya. Politikus Partai Gerindra itu juga menegaskan bahwa pembubaran BPLS hendaknya menjadi momentum dalam pembenahan dan evaluasi lembaga- lembaga ad hoc lainnya. Tak terkecuali Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). Baik BPLS maupun BPWS, keduanya sama-sama dibentuk berdasarkan Perpres. Sedangkan, dari sisi kinerja, keduanya juga sama-sama tidak maksimal. Dia menuturkan, sepuluh tahun BPLS berdiri, gagal menyelesaikan persoalan ganti rugi korban lumpur Lapindo beserta dampak sosial kemasyarakatannya. Sedangkan, sembilan tahun BPWS berdiri, juga gagal dalam melakukan pembangunan di area sekitar Suramadu. Baik di sisi Bangkalannya, maupun disisi Surabayanya. "Lalu, kenapa BPLS dibubarkan, sedangkan BPWS tidak? Harusnya keduanya sama-sama dibubarkan demi efektivitas kerja pemerintahan," pungkas legislator daerah pemilihan Madura itu.(dna/JPG)

Setelah BPLS, DPR  Minta Pemerintah Juga Bubarkan BPWS 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/hemat-anggaran-pembubaran-lbps-dinilai-tepat_m_116064.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo didukung Wakil Ketua Komisi &nbsp;V DPR, &nbsp;Muhidin Mohamad Said. Sebab, hal itu dapat menghemat anggaran. "Saya kira ini sangat tepat, karena akan &nbsp;menghemat anggaran. Perlu diketahui, &nbsp;membiayai suatu Badan sangat besar sekali," ujarnya melalui pesan singkat, Selasa (14/3). Dia juga menilai tepat jika fungsi BPLS diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebab, kementerian itu sudah memiliki perangkat yang mumpuni untuk menanggulangi luapan lumpur Sidoarjo itum "Dan saya kira sudah tidak perlu lagi penangan husus oleh suatu Badan karena permasalahannya sudah relatif tidak terlalu banyak lagi setelah semua ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak selesai," pungkas Muhidin. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah resmi &nbsp;membubarkan lembaga nonstruktural BPLS. Presiden Jokowi sebelumnya juga &nbsp;telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran BPLS. "Dengan Peraturan Presiden ini, membubarkan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo,&rdquo; bunyi Pasal 1 Perpres tersebut. Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud, menurut Perpres tersebut, untuk selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi BPLS akan dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Sementara pembiayaan, pegawai, perlengkapan dan dokumen pada lembaga nonstruktural Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, menurut Perpres ini, juga dialihkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Bunyi Pasal 3 ayat (3) Perpres tersebut pengalihan sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melibatkan unsur Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP), Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pasal 3 ayat (4) Perpres tersebut menambahkan, bahwa pengalihan sebagaimana dimaksud diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan Peraturan Presiden ini. Adapun pendanaan untuk pelaksanaan pembubaran lembaga nonstruktural Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo itu, menurut Perpres ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perpres ini menegaskan, dengan dibubarkannya BPLS ini penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara pembelian tanah dan/atau bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap sesuai dengan Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah, tetap dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas. Bunyi Pasal 5 poin (b) Perpres tersebut, adalah tanah dan/atau bangunan yang berada di wilayah penanganan luapan lumpur di luar Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 yang pembeliannya menjadi beban APBN dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah tersebut, merupakan Barang Milik Negara (BMN). Sementara biaya upaya penanggulangan semburan lumpur, pengaliran lumpur ke Kali Porong, penanganan infrastruktur, termasuk infrastruktur penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, dan biaya tindakan mitigasi untuk melindungi keselamatan masyarakat dan infrastruktur, menurut Perpres ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang sah. (dna/JPG)

Hemat Anggaran, Pembubaran LBPS Dinilai Tepat 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/mengunjungi-cikal-bakal-museum-geologi-badan-penanggulangan-lumpur-sidoarjo_m_75017.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>Dua minggu lalu pemerintah meresmikan Museum Geologi BPLS di Porong. Setelah sepenuhnya beroperasi kelak, museum itu akan menyuguhkan cerita paling lengkap tentang bencana semburan lumpur.  JOS RIZAL  RUTE menuju Museum Geologi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) cukup mudah. Bila dari pusat Kota Sidoarjo, warga tinggal menuju ke selatan.&nbsp; Begitu tiba di depan Polsek Porong, tengoklah ke kiri. Akan ada jalan beraspal selebar 4 meter. Ikutilah jalan tersebut hingga melewati pepohonan pinus nan sejuk. Di tikungan sebelum jalan tol, Anda akan menjumpai pos penjagaan lumpur. Tepatnya Pos 35 Mindi. Sapa petugasnya dan tanyakan saja letak Museum Geologi. Dengan ramah mereka akan membantu menunjukkannya. Letak museum itu memang hanya sekitar 20 meter dari Pos 35 Mindi ke timur. Setelah melewati pos penjagaan, ada jalanan menanjak yang sedikit berbatu. Meski begitu, jangan khawatir. Akses tersebut cukup lebar untuk dilewati dua mobil sekaligus. Di samping kiri dan kanan, pengunjung akan melewati hamparan danau nan luas hasil endapan air hujan yang bercampur sisa lumpur. Bila beruntung, akan terlihat burung-burung bangau putih berparuh kuning keluar dari semak-semak di sisi danau. Ada yang langsung terbang tinggi. Ada pula yang terbang rendah di atas permukaan danau. Mungkin sekadar memastikan bahwa lingkungan tempatnya tinggal masih aman. Sejak danau itu terbentuk, bangau-bangau beranak pinak dan bermukim di sana. Jumlahnya puluhan. Danau tersebut juga menjadi ekosistem bagi ikan nila dan mujair. Warga sekitar kerap memancing di sana. Setelah beberapa menit menyusuri danau, bangunan cokelat dengan atap menyerupai piramida hitam itu akan langsung terlihat. Kerangka bangunan tersebut adalah besi oranye berdiameter 10 sentimeter. Menjulang dari tanah dan menyangga atap. Tembok-temboknya berasal dari batu bata kecokelatan. Empat sisi bangunan dilengkapi jendela kaca transparan. Siapa pun dapat melihat isi bangunan dari luar. Lantai bangunannya terbuat dari keramik kuning kecokelatan. Tepat di depan pintu masuk bangunan itu, terdapat helipad atau landasan untuk mendarat helikopter. Berkomposisi bata dan aspal hijau. Semak ilalang mengelilingi helipad tersebut. &rdquo;Nah, ini dia museumnya,&rdquo; ujar Humas BPLS Hengky Listriadi Senin lalu (2/1). Bangunan museum itu berukuran 10 x 10 meter. Sayang, dalamnya masih kosong melompong. Hanya peta elektronik yang terpampang. Peta itu merupakan peta area terdampak lumpur yang akan menyala dan berwarna-warni bila disuplai listrik. &rdquo;Untuk sementara hanya kami isi ini. Kami sedang mendesain etalase,&rdquo; ujarnya. &rdquo;Barang-barang museum saat ini kami letakkan di ruang biodiversity (gudang penyimpanan milik BPLS, Red),&rdquo; lanjut Hengky. Alumnus Universitas Padjadjaran itu menjelaskan, pihaknya telah mengumpulkan sejumlah benda yang berasal dari perut bumi dan biota lokal. Mulai batu-batu endapan, cairan lumpur dari waktu ke waktu, cangkang kerang dan kerangka hewan yang mati, hingga penelitian-penelitian yang bersangkutan dengan lumpur Lapindo. Barang-barang tersebut saat ini disimpan di dua tempat. Salah satunya gedung biodiversity yang berjarak 300 meter di utara museum. Yang lain berada di kantor pusat BPLS, Jalan Gayungsari. Semua barang &rdquo;koleksi&rdquo; BPLS belum bisa diletakkan di museum karena BPLS sedang menata museum tersebut. Mulai etalase yang sesuai sampai pembuatan interior yang tepat. Interior museum ditargetkan rampung pertengahan 2017. Museum itu memang masih &rdquo;bayi&rdquo;. Diresmikan pada 21 Desember oleh Kepala Museum Geologi Oman Abdul Rahman, Kepala BPLS Hardi Prasetyo, dan Kepala Bappeda Sidoarjo Sulaksono. Pemerintah pusat melalui BPLS berharap museum tersebut dapat menjadi pusat kajian dan wisata di balik nestapa lumpur Lapindo. Awalnya, di atas bangunan tersebut berdiri pusat pemantauan dan pengukuran luapan lumpur Lapindo. Tepatnya, ketika lumpur mulai meluap. Namun, usia bangunan itu juga singkat. Sebab, berganti menjadi Musala Al-Amin pada 2008. Musala Al-Amin mempunyai arsitektur yang unik. Seluruh badan bangunan merupakan kaca transparan. Sayang, amarah masyarakat yang menuntut ganti rugi dari PT Lapindo Brantas pada 2012 merantak sampai ke sejumlah properti milik PT Lapindo. Termasuk musala itu. Hanya kerangka besi yang berdiri tegak hingga pertengahan 2016. &rdquo;Kemudian, kami berinisiatif mengubah musala itu menjadi museum. Kami rombak total,&rdquo; lanjut Hengky. Pria kelahiran Solo itu menjelaskan, salah satu koleksi yang siap dipamerkan di museum adalah bata beton yang berkomposisi lumpur hasil kajian dari tim penelitian dan pengembangan (litbang) BPLS lima tahun silam. Hingga kini tim masih terus melakukan serangkaian uji coba. Bata-bata dari awal percobaan hingga perkembangan yang terbaru saat ini disimpan di kantor pusat BPLS. Ada pula baterai lithium yang bahan dasarnya dari lumpur Lapindo. Baterai buatan mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) itu juga tersimpan di kantor pusat BPLS bersama beberapa hasil penelitian lainnya. Sementara itu, di gedung biodiversity, terkumpul sejumlah batu-batuan, kerangka hewan, dan air lumpur Lapindo dari tahun ke tahun. Sejatinya, gedung biodiversity merupakan bak tronton bekas yang didesain hingga layak ditempati. &rdquo;Untuk sementara saya amankan di sini,&rdquo; lanjut Hengky sambil menunjuk beberapa bebatuan. Di antaranya, batuan sedimen yang berasal dari lumpur lapindo. Beberapa batu itu berjenis granit. &rdquo;Yang ini batu teratai,&rdquo; jelasnya sembari menunjukkan batu kecokelatan yang permukaannya berbunga-bunga. Menurut dia, batu tersebut kerap diburu orang untuk dijadikan akik. Umumnya, batuan itu laku sekitar Rp 1 juta&ndash;Rp 1,5 juta. Total ada 20 jenis bebatuan yang terhimpun. Ukurannya beragam. Mulai sebesar biji kelengkeng hingga yang sekepalan tangan orang dewasa. Ada yang berwarna cokelat kekuningan, abu-abu, dan hitam. Tim pengawas dan litbang mengumpulkan batu-batu itu sejak 2010. Dalam rak besi setinggi 2 meter itu juga tersimpan cangkang kerang. Ada pula sampel air lumpur yang tersimpan dalam botol air mineral. Dipenuhi banyak catatan atau kode kimia. &rdquo;Sejak awal semburan hingga sekarang kami kumpulkan dan kaji kandungannya,&rdquo; lanjut Hengky. Selama ini sudah banyak peneliti yang datang. Baik dari dalam negeri maupun warga negara asing. Para peneliti itu belum bisa memastikan kapan semburan lumpur akan berhenti total. Pada 2006, pusat semburan mengeluarkan 100 meter kubik lumpur sehari. Jumlahnya menyusut pada 2016 menjadi 20&ndash;40 meter kubik sehari. Saat ini, telah terbentuk area terdampak lumpur dengan luas 634,4 hektare dari total keseluruhan 110 hektare peta bencana. (*/c6/pri/sep/JPG)

Mengunjungi Cikal Bakal Museum Geologi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/64861_83964_Sda-1_2-ratakan-Mindi.jpg" alt="DIRATAKAN: Ekskavator merobohkan bangunan di Desa Mindi kemarin. Semua lahan dan rumah warga itu sudah dilunasi BPLS." width="100%">
<figcaption>DIRATAKAN: Ekskavator merobohkan bangunan di Desa Mindi kemarin. Semua lahan dan rumah warga itu sudah dilunasi BPLS.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Setelah sempat tertunda berbulan-bulan, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) akhirnya meratakan bangunan di Desa Mindi, Kecamatan Porong. Eksekusi itu dilangsungkan terhadap bangunan yang sudah dibeli BPLS. Total ada sekitar 200 bangunan. Pukul 09.00 deru mesin ekskavator terdengar di Desa Mindi. Dua alat berat tampak sibuk meratakan puluhan rumah yang berdiri di RT 3 dan RT 4 yang sama-sama masuk wilayah RW 1. Mayoritas bangunan itu sudah ditinggal penghuninya. Proses eksekusi berjalan sangat cepat. Sebab, sejumlah pemilik rumah sudah mencopot dan menyelamatkan bagian bangunan yang masih bisa digunakan. Misalnya, kerangka rumah atau kusen, pagar, serta genting. Sebelum merobohkan bangunan di dua RT tersebut, pada Senin (14/11) petugas BPLS mulai mengeksekusi puluhan rumah di RT 6, RW 1. Berdasar pengamatan di lapangan (16/11), beberapa rumah di RT 6 masih berdiri. Namun, atap serta dindingnya sudah tidak lengkap. Meski sudah tidak bisa lagi dijadikan tempat tinggal, masih banyak warga RT 6 yang berkumpul di Jalan Niaga Utama. Mayoritas adalah pemilik bangunan. Mereka ingin mengambil barang yang masih tertinggal. Antara lain, panci, bak plastik, dan wajan. Namun, ada juga warga yang datang untuk sekadar melihat kondisi terakhir rumahnya. Salah satunya Suhati. Pria yang menetap di Mindi sejak 1995 itu terus mengamati rumahnya. Tembok depan bangunan berlantai dua tersebut amblas. Kusen serta kayu-kayu penyangga bangunan sudah dicopot. &rsquo;&rsquo;Hari Selasa nyopotnya. Saya borongkan biar cepat,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Dia mengatakan, kusen, kayu, dan genting yang masih bisa dimanfaatkan itu tidak dibawa pulang, melainkan disumbangkan ke karang taruna. &rsquo;&rsquo;Kami sedekahkan ke karang taruna agar lebih bermanfaat,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Suhati mengatakan, lahan dan rumahnya dibeli BPLS Rp 210 juta. Setelah rumahnya dirobohkan, Suhati memilih tinggal di rumah kontrakan. &rsquo;&rsquo;Kontrak di Desa Beringin. Kalau beli rumah, uangnya tidak cukup,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Warga RT 6 lainnya yang juga datang adalah Maisyaroh. Dia tampak berdiri di depan rumahnya yang lawas untuk memantau lima pekerja yang bertugas merobohkan bangunan berukuran 9 x 9 meter itu. Sejumlah barang-barang yang masih bisa dipakai diangkut para pekerja. Maisyaroh menyatakan kecewa dengan tindakan eksekusi itu. Menurut dia, sebelumnya BPLS mengumumkan eksekusi dilakukan pada 16 November. &rsquo;&rsquo;Ternyata maju dua hari (menjadi 14 November, Red),&rsquo;&rsquo; ucapnya. Dia mengaku sempat melobi petugas untuk meminta tambahan waktu dua hari guna mengemasi barang-barangnya. Namun, permintaan itu tidak disetujui. &rsquo;&rsquo;Saya sempat marah,&rsquo;&rsquo; tutur perempuan berkerudung tersebut. Di Jalan Niaga Utama, Maisyaroh mempunyai dua rumah. Lokasinya berhadap-hadapan. Dipisahkan jalan gang. Rumah pertama sudah rata dengan tanah. Rumah kedua dalam tahap pembongkaran. Warga, kata dia, mengetahui bahwa BPLS pasti melakukan pembongkaran. Sebab, tanahnya sudah menjadi milik BPLS. &rsquo;&rsquo;Tapi, seharusnya warga diberi kesempatan untuk berkemas,&rsquo;&rsquo; paparnya. Dia juga menanyakan sikap BPLS yang mendahulukan eksekusi di wilayah Mindi. Padahal, ada tujuh desa yang juga terdampak. Yaitu, Desa Pamotan, Gedang, Ketapang, Gempolsari, Kalitengah, Besuki dan Glagah Arum. Humas BPLS Hengki Listria Adi menuturkan, pihaknya menargetkan dalam 20 hari mendatang seluruh bangunan yang sudah lunas dibayar BPLS rata dengan tanah. &rsquo;&rsquo;Agak lama karena ada 200 rumah di Mindi,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Menurut dia, Mindi memang menjadi prioritas wilayah pertama yang dieksekusi. Selain banyak bangunan, lokasi perkampungan sangat dekat dengan tanggul. Sudah seharusnya warga pindah karena pemerintah sudah menetapkan wilayah tersebut tidak layak huni. Selain itu, seluruh rumah sudah lunas terbayar. &rsquo;&rsquo;Kami khawatir warga terkena luapan dari tanggul,&rsquo;&rsquo; katanya. Setelah menuntaskan eksekusi di Mindi, BPLS akan bergerak ke desa lain. Setelah tuntas, lahan itu akan digarap pemkab. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo sudah menyiapkan konsep untuk mengoptimalkan kawasan tersebut. Kepala Bappeda Sidoarjo Sulaksono menerangkan, lahan di sekitar tanggul akan menjadi kawasan wisata berkonsep Geo Park. Sama seperti taman nasional Yellowstone Amerika Serikat. &rsquo;&rsquo;Masih kami sempurnakan lagi konsepnya,&rsquo;&rsquo; ucap Sulaksono. Pemkab juga tengah mencari investor yang mau diajak bekerja sama mengembangakan kawasan itu. (aph/c15/pri/sep/JPG)

BPLS Ratakan Bangunan di Desa Mindi, Pemkab Cari Investor Geo Park ’’Tanggul Lumpur’’

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bpls

Berita Terkini