<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/multidimensionalitas-kasus-lumpur-lapindo_m_117672.jpeg" alt="Anton Novenanto" width="100%">
<figcaption>Anton Novenanto</figcaption>
</figure> PADA 2 Maret 2017, Presiden Jokowi menerbitkan Perpres 21/2017 tentang pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). BPLS sudah bekerja 10 tahun, ditandai dengan penerbitan Perpres 14/2007 pada 5 April 2007. Tugas dan fungsi BPLS akan dilanjutkan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) di bawah Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR.  Lumpur Lapindo adalah kasus ekologis paling kontroversial di Indonesia. Penelitian independen menyimpulkan, semburan lumpur panas pada 29 Mei 2006 itu buah keteledoran Lapindo dalam mengebor Sumur Banjar Panji 1 di Desa Renokenongo, Porong. Sayangnya, pemerintah cenderung berpihak kepada hasil penelitian yang didanai perusahaan yang berpendapat bahwa semburan lumpur dipicu oleh gempa bumi 27 Mei 2006.  Apa pun penyebabnya, lumpur Lapindo telah menghasilkan dampak multidimensi pada lingkungan, kesehatan masyarakat, dan sosial.  Pada dimensi lingkungan, warga yang tinggal di sekitar semburan mengeluhkan penurunan kualitas air sumur. Air yang sebelumnya bisa dikonsumsi sekarang hanya bisa digunakan untuk mandi, cuci, dan kakus. Untuk masak dan minum, warga harus mengeluarkan uang lebih karena harus membeli air bersih dari wilayah lain.  Lumpur Lapindo telah mengubah sistem ekologis DAS Porong. Pembuangan lumpur ke Selat Madura melalui Sungai Porong dan sungai-sungai kecil membawa persoalan lain. Praktik tersebut dikeluhkan para petambak di muara. Angka produksi udang (komoditas unggulan Kabupaten Sidoarjo) menurun tajam 10 tahun terakhir. Tidak sedikit ikan produksi tambak dan yang ditemukan di Sungai Porong berbau gas. Endapan lumpur juga telah membentuk pulau baru seluas 94 hektare hanya dalam waktu 5 (lima) tahun semburan. Keanekaragaman hayati di kawasan DAS Porong pun cenderung berkurang.  Penurunan kualitas udara juga menjadi perhatian warga. Itu terkait dengan tren penyakit yang muncul di sekitar kawasan semburan lumpur. Data Puskesmas Porong, misalnya, menunjukkan lonjakan penderita infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) yang dialami warga pasca semburan lumpur. Hal itu diduga disebabkan memburuknya kualitas udara karena debu lumpur ataupun debu lain dari pembangunan bendungan, jalan raya, dan tol di kawasan itu. Penelitian Walhi (2008) menemukan kandungan gas hidrokarbon di udara di sekitar semburan yang potensial memicu kanker bila dihirup secara terus-menerus.  Pada dimensi sosial, lumpur Lapindo memicu perubahan pola ekonomi warga secara drastis. Warga yang dahulu bekerja di sektor agraris harus berpindah ke sektor-sektor lain yang bukan keahliannya. Warga yang kehilangan sawah tidak bisa dengan mudah memperoleh lahan baru. Pabrik-pabrik yang ditutup meninggalkan angka pengangguran yang tinggi. Domestifikasi perempuan menjadi persoalan serius yang luput dari perhatian publik. Sekalipun warga sudah mendapat pelunasan atas jual beli aset mereka, yang lebih mereka butuhkan adalah pekerjaan tetap.  Warga yang sudah pindah harus menghadapi masalah integrasi dengan lingkungan baru. Tidak jarang mereka menjadi korban pungutan liar para makelar tanah dan aparat pemerintah lokal saat mengurus kepindahan. Stigma bahwa korban Lapindo adalah &rsquo;&rsquo;orang kaya&rsquo;&rsquo; adalah sumber masalah bagi munculnya batas-batas sosial antara korban dan bukan korban.  Sayangnya, pemerintah hanya melihat masalah sosial sebatas apakah warga sudah dibayar lunas atau belum. Pemerintah menentukan wilayah yang harus &rsquo;&rsquo;dibebaskan&rsquo;&rsquo; dan &rsquo;&rsquo;dikosongkan&rsquo;&rsquo;. Pemerintah juga mengatur siapa yang berkewajiban membayar: Lapindo atau pemerintah. Namun, tentang bagaimana warga bisa mendapatkan hunian baru tidak pernah menjadi perhatian pemerintah. Di lapangan, mekanisme pasarlah yang lebih menentukan proses tersebut. Sekalipun pemerintah sudah meminjami Lapindo untuk membayar kekurangan tanggung jawabnya, uang yang cair belum cukup untuk membeli rumah baru.  Dalam perundangan tentang lumpur Lapindo, tidak ditemukan pernyataan legal-formal yang menyebutkan fenomena tersebut sebagai &rsquo;&rsquo;bencana&rsquo;&rsquo;. Secara kelembagaan, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak pernah menjadi anggota badan pengawas/pelaksana BPLS. Sebelumnya, Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Panas Sidoarjo (Timnas PLPS) bekerja di bawah koordinasi menteri ESDM. Koordinasi itu dialihkan ke menteri PU pada era BPLS (2007&ndash;2017). Kini PPLS, lembaga penggantinya, berada di bawah kementerian tersebut. Pesan pentingnya adalah penanganan lumpur Lapindo tidak pernah dilakukan dalam kerangka penanganan dan mitigasi bencana.  Terlepas dari kekurangannya, BPLS dibentuk sebagai lembaga interdepartemental yang diharapkan bisa menangani dampak multidimensi dari lumpur Lapindo. BPLS tidak hanya melakukan tindakan teknis terhadap lumpur. Dia juga bertugas melakukan penanganan dampak sosial.  Pembubaran lembaga lama dan pembentukan lembaga penggantinya menunjukkan bagaimana pemerintah menyederhanakan kompleksitas kasus yang multidimensi itu. Dari soal nomenklatur nama saja, ada persoalan subtansial. Huruf &rsquo;&rsquo;p&rsquo;&rsquo; dalam PPLS adalah &rsquo;&rsquo;pengendalian&rsquo;&rsquo;, bukan lagi &rsquo;&rsquo;penanggulangan&rsquo;&rsquo; (seperti dalam Timnas PLPS dan BPLS). PPLS berada di bawah Dirjen Sumber Daya Air. Dengan demikian, kegiatannya tidak akan lebih dari usaha mengendalikan aliran lumpur. Dapat dipastikan dimensi sosial-kemanusiaan akan semakin direduksi.  Alih-alih meringankan penderitaan warga, pembubaran BPLS dan pembentukan PPLS justru akan menambah persoalan mereka dalam usahanya berhadapan langsung dengan dampak multidimensi dari lumpur Lapindo.(*)  <a target="_blank"></a>   *Staf pengajar sosiologi Universitas Brawijaya; meneliti kasus lumpur Lapindo sejak 2008; editor buku Membingkai Lapindo (2013)

Multidimensionalitas Kasus Lumpur Lapindo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/hemat-anggaran-pembubaran-lbps-dinilai-tepat_m_116064.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo didukung Wakil Ketua Komisi &nbsp;V DPR, &nbsp;Muhidin Mohamad Said. Sebab, hal itu dapat menghemat anggaran. "Saya kira ini sangat tepat, karena akan &nbsp;menghemat anggaran. Perlu diketahui, &nbsp;membiayai suatu Badan sangat besar sekali," ujarnya melalui pesan singkat, Selasa (14/3). Dia juga menilai tepat jika fungsi BPLS diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sebab, kementerian itu sudah memiliki perangkat yang mumpuni untuk menanggulangi luapan lumpur Sidoarjo itum "Dan saya kira sudah tidak perlu lagi penangan husus oleh suatu Badan karena permasalahannya sudah relatif tidak terlalu banyak lagi setelah semua ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak selesai," pungkas Muhidin. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah resmi &nbsp;membubarkan lembaga nonstruktural BPLS. Presiden Jokowi sebelumnya juga &nbsp;telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran BPLS. "Dengan Peraturan Presiden ini, membubarkan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo,&rdquo; bunyi Pasal 1 Perpres tersebut. Dengan pembubaran sebagaimana dimaksud, menurut Perpres tersebut, untuk selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi BPLS akan dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Sementara pembiayaan, pegawai, perlengkapan dan dokumen pada lembaga nonstruktural Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, menurut Perpres ini, juga dialihkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Bunyi Pasal 3 ayat (3) Perpres tersebut pengalihan sebagaimana dimaksud dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melibatkan unsur Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP), Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pasal 3 ayat (4) Perpres tersebut menambahkan, bahwa pengalihan sebagaimana dimaksud diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan Peraturan Presiden ini. Adapun pendanaan untuk pelaksanaan pembubaran lembaga nonstruktural Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo itu, menurut Perpres ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perpres ini menegaskan, dengan dibubarkannya BPLS ini penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan cara pembelian tanah dan/atau bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap sesuai dengan Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, dengan akta jual-beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah, tetap dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas. Bunyi Pasal 5 poin (b) Perpres tersebut, adalah tanah dan/atau bangunan yang berada di wilayah penanganan luapan lumpur di luar Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 yang pembeliannya menjadi beban APBN dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah tersebut, merupakan Barang Milik Negara (BMN). Sementara biaya upaya penanggulangan semburan lumpur, pengaliran lumpur ke Kali Porong, penanganan infrastruktur, termasuk infrastruktur penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, dan biaya tindakan mitigasi untuk melindungi keselamatan masyarakat dan infrastruktur, menurut Perpres ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang sah. (dna/JPG)

Hemat Anggaran, Pembubaran LBPS Dinilai Tepat 

bpls dibubarkan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bpls dibubarkan

Berita Terkini

Multidimensionalitas Kasus Lumpur Lapindo

Hemat Anggaran, Pembubaran LBPS Dinilai Tepat

Download Aplikasi JawaPos.com