<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/kopi-kemasan-starbucks-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Nestle Indonesia memberikan klarifikasi terkait penarikan produk kopi kemasan Starbucks oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia. Melalui keterangan resminya yang dikutip pada Kamis (29/12), Nestle Indonesia mengatakan bahwa produk kemasan bermerek Starbucks dengan berbagai varian Toffee Nut Latte, Cappuccino, White Mocha, Caramel Latte, Caffe Latte, dan Vanilla Latte dengan ukuran masing-masing 23 gram, tidak diimpor oleh PT Nestlé Indonesia maupun PT Sari Coffee Indonesia. "Sehubungan dengan laporan penyitaan produk kopi (sachet) Starbucks yang tidak memiliki izin edar oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), kami tegaskan kembali bahwa produk tersebut tidak diimpor oleh PT Nestlé Indonesia maupun PT Sari Coffee Indonesia," kata isi pernyataan Nestle Indonesia. Nestle Indonesia juga menegaskan bahwa semua produk yang dipasarkan di Indonesia oleh PT Nestle Indonesia dan PT Sari Coffee Indonesia merupakan produk yang memiliki izin distribusi dan telah disetujui oleh BPOM RI. "PT Nestlé Indonesia dan PT Sari Coffee Indonesia berkomitmen untuk menjadikan kualitas, keamanan dan integritas produk kami menjadi prioritas utama," katanya. Pada Senin (26/12), BPOM RI menggelar jumpa pers "Hasil Intensifikasi Pengawasan Pangan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023" di Jakarta. Laporan tersebut menyebutkan bahwa BPOM menyita produk kopi kemasan kantong bermerek dagang Starbucks tanpa izin edar resmi pemerintah di Indonesia. Produk tersebut diedarkan di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Keenam kopi kemasan itu diimpor dari Maslak-Istanbul, Turki, dengan masa berlaku kedaluwarsa hingga 24 Oktober 2023. (*)

Klarifikasi Nestle Indonesia Terkait Penarikan Kopi Kemasan Starbucks

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Obat-Covid.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) didorong oleh Komisi IX DPR supaya bisa memberikan izin produksi dan edar terkait obat kombinas Covid-19‎ yang ditemukan oleh tim gabungan Universitas Airlangga, Badan Intelijen Negara (BIN), dan TNI AD.  Anggota Komisi IX DPR Yahya Zaini mengatakan, hal-hal yang terkait untuk penyembuhan Covid-19 harus didorong. Sehingga diharapkan pandemi Covid-19 di tanah air bisa cepat selesai.  "Komisi IX selalu mendorong supaya BPOM mempercepat proses, terutama terkait penemuan-penemuan untuk pengobatan Covid-19, baik obat terkait Unair ini maupun herbal," ujar Yahya Zaini kepada wartawan, Senin (17/8). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/17/08/2020/chusnul-ungkap-cerita-doremon-dan-partai-yang-banyak-artisnya/">Chusnul Ungkap Cerita Doremon dan Partai yang Banyak Artisnya</a></li> </ul> Politikus Partai Golkar ini berharap izin yang dikeluarkan oleh BPOM tidak lama. Karena biasanya izin bisa dikeluarkan setelah 20 hari obat pengajukan izin. Selain itu, diharapkan temuan obat Covid-19 ini bisa bermanfaat bagi masyarakat yang tertular virus yang berasal dari kelelawar ini.  "Dengan adanya obat ini kan dapat diharapkan dapat menekan angka kematian. Jadi saya, akan menemui langsung Kepala BPOM untuk meminta izin dapat dikeluarkan," katanya.  Yahya pun mengapreasi tim gabungan telah menemukan kombinasi obat yang merupakan racikan dan telah melalui berbagai tahapan dengan waktu kurang lebih enam sampai tujuh bulan.  "Saya ikut dari awal proses ini, waktu mengajukan izin uji klinis ketiga, saya ikut mendorong dan meminta BPOM supaya dipercepat dan akhirnya dua minggu sudah keluar izinnya," ungkapnya.  "Uji klinisnya cepat karena kerjasama dengab TNI AD, satu klaster barunya itu Secapa AD di Bandung. Jadi syaratnya 600 orang, ternyata lebih 700 orang yang sudah mengikuti uji klinis tahap ketiga," tambahnya.  Sebelumnya, Rektor Universitas Airlangga M. Nasih meminta semua pihak mendukung agar obat kombinasi Covid-19 temuan tim gabungan Unair, Badan Intelijen Negara, TNI AD, dan BPOM bisa segera mendapatkan izin produksi dan izin edar.  Nasih menjelaskan, meski obat ini berasal dari kombinasi berbagai macam obat, namun BPOM menganggapnya sebagai sesuatu yang baru. "Tentu karena ini akan menjadi obat baru maka diharapkan ini akan menjadi obat Covid-19 pertama di dunia," katanya.

DPR Minta BPOM Percepat Izin Obat Covid-19 Temuan Unair, BIN, dan TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/BPOM-Marieska-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bagi yang membeli produk pangan segar dan olahan diimbau agar lebih berhati-hati. Ada baiknya untuk mengecek dulu dulu tanggal kedaluwarsa dan izin edarnya.  Pasalnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) baru saja menyita ribuan jenis pangan segar dan pangan olahan. Semua tersebar di seluruh Indonesia. Penemuan pangan segar dan olahan itu berdasar pada hasil razia yang dilakukan 33 Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM/BPOM) dan 40 Kantor BPOM di kabupaten/kota. Dalam razia itu terlibat juga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kementerian Pertanian.  Semua produk ilegal tersebut ditemukan dalam periode 15 Februari-31 Maret 2019. Selama 6 minggu tersebut, petugas berhasil menyita 1.606 item (826.929 pieces) pangan segar dan pangan olahan tanpa izin edar. Diduga produk ilegal ini nilainya mencapai Rp 61 miliar. Di samping itu produk ilegal yang disita tersebut terdapat juga miras oplosan yang jumlahnya mencapai seribu drum. Produk itu diduga diproduksi di Jakarta Barat.  Kepala BPOM Penny K. Lukito menjelaskan, penyitaan itu dilakukan bersama lintas sektor. Semua itu bagian dari Operasi Opson VIII-2019 yang dikoordinasi oleh International Criminal Police Organization (ICPO)-INTERPOL. Sementara tim yang terlibat yakni dari National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia, Bareskrim Polri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perdagangan.  "Operasi Opson ini bertujuan memerangi tindak pidana di bidang pangan segar dan olahan ilegal dan/atau tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan,” jelas Penny dalam konferensi pers, Jumat (5/4).  Sementara untuk produk olahan yang ditemukan berupa snack (biskuit, wafer, sari kelapa) dan berbagai minuman lainnya. Semuanya sudah kedaluwarsa kemudian dikemas ulang oleh oknum tidak bertanggung jawab. "Setelah mengemas ulang produk, pelaku kemudian mengubah tanggal kedaluwarsa,” ungkap Penny.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/BPOM-Marieska-2-768x432.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Sebagian produk ilegal dan kedaluwarsa yang disita BPOM. Produk itu tidak memiliki izin edar dan tidak layak edar, tapi dikemas ulang dan dijual lagi oleh pelaku. (Marieska Virdhani/JawaPos.com)  Penny menyebut, perbuatan pelaku melanggar Pasal 141 jo Pasal 142 jo Pasal 143 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pelakunya dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 4 miliar. Sementara untuk Pasal 62 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku bisa dikenakan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar.  "Hasil temuan Operasi Opson ini akan kami tindak lanjuti secara pro-justitia. Badan POM terus memastikan setiap pelanggaran kejahatan pangan di Indonesia akan ditindak sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/BPOM-Marieska-2-768x432.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

BPOM Sita Ribuan Produk Ilegal dan Kedaluwarsa Senilai Rp 61 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/tersambung-gadget-qr-code-dapat-tunjukkan-obat-palsu-atau-bukan_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Pemerintah mulai menerapkan QR and Barcode (QR Code) pada produk obat dan makanan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pemerintah mulai menerapkan QR and Barcode (QR Code) pada produk obat dan makanan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mulai menerapkan QR and Barcode (QR Code) pada produk obat dan makanan. Sebagai langkah awal, BPOM RI akan mencetak QR Code pada produk medis.&nbsp; BPOM menyatakan telah mulai mensosialisasikan QR Code pada semua kemasan jenis obat dan vaksin. Setelah itu, BPOM akan menginstal sistem teknologi informasinya.&nbsp; Kepala BPOM RI Penny Lukito mengatakan, QR Code berisi semua informasi terkait produk obatnya. Sedangkan, sistem IT-nya akan membuka akses informasinya pada tiap gadget atau ponsel.&nbsp; Sehingga, masyarakat dapat mengecek legalitas dan masa kadaluarsa produk obat atau vaksin tertentu. Jika sukses, Penny mengatakan pihaknya juga akan menerapkan cara yang sama pada semua produk makanan dan minuman.&nbsp; "Nanti akan kami terapkan pada semua produk. Terutama obat. Sehingga, masyarakat dapat memantau dengan gadget yang ada, apakah obat palsu, legal, atau ilegal," kata Penny di Surabaya, Selasa (12/3).&nbsp; Penny menambahkan, sudah ada 100 produk obat, vaksin, dan makanan yang berisiko. Dari jumlah tersebut, hanya tinggal mensosialisasikannya saja kepada masyarakat.&nbsp; Menurutnya, cara itu sangat efektif. Apalagi kaitannya dengan mencegah peredaran obat dan vaksin palsu. Meski, cara tersebut masih dalam ranah percobaan.&nbsp;"Sudah proses. Meski, ada piloting dahulu. Karena, dahulu pernah ada kasus vaksin palsu. Kami hanya butuh sosialisasi saja secara luas," kata Penny.&nbsp;&nbsp;

Tersambung Gadget, QR Code Dapat Tunjukkan Obat Palsu Atau Bukan

bpom ri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bpom ri

Berita Terkini

Klarifikasi Nestle Indonesia Terkait Penarikan Kopi Kemasan Starbucks

DPR Minta BPOM Percepat Izin Obat Covid-19 Temuan Unair, BIN, dan TNI

BPOM Sita Ribuan Produk Ilegal dan Kedaluwarsa Senilai Rp 61 M

Tersambung Gadget, QR Code Dapat Tunjukkan Obat Palsu Atau Bukan

Download Aplikasi JawaPos.com