<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/02/tomat-247036949.jpg" alt="Ilustrasi tomat. Inflasi periode November 2025 di Jawa Timur tembus 0,17 persen. (Dokumentasi Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tomat. Inflasi periode November 2025 di Jawa Timur tembus 0,17 persen. (Dokumentasi Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan pada periode November 2025, Provinsi Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 0,17 persen. Faktor pendorongnya adalah naiknya harga tomat dan emas perhiasan.&nbsp; Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Jawa Timur Debora Sulistya Rini mengatakan bahwa secara month-to-month (m-to-m), inflasi di Jawa Timur pada bulan November 2025 tercatat sebesar 0,17 persen.&nbsp; "Sementara inflasi tahun kalender alias Year to Date (y-to-d), dari awal tahun hingga saat ini (November) tercatat 2,16 persen dan secara tahun ke tahun (Y-on-Y) sebesar 2,63 persen," tutur Debora di Surabaya, Selasa (2/12). Berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK), Debora menyebut pada periode November 2025, seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami inflasi, dengan Kota Surabaya sebagai yang tertinggi.&nbsp; "Inflasi m-to-m terjadi di seluruh kabupaten IHK di Jawa Timur. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Surabaya yang mencapai 0,21 persen, sementara inflasi terendah terjadi di Banyuwangi sebesar 0,07 persen," imbuhnya.&nbsp; Lebih lanjut, Debora membeberkan bahwa inflasi periode November 2025 yang terjadi di Jatim, dipicu oleh kenaikan harga berbagai komoditas, terutama inflasi tomat 40,57 persen dan inflasi perhiasan emas 2,01 persen. "Inflasi pada tomat didorong oleh curah hujan tinggi, sehingga menyebabkan gangguan pada produksi sampai distribusi beberapa komoditas hortikultura. Kalau emas ini naik karena tren kenaikan global masih terjadi," tutur Debora.&nbsp; Selain tomat dan emas perhiasan, komoditas yang juga memicu terjadinya inflasi di Jawa Timur, yakni bawang merah dengan 9,88 persen, angkutan udara 2,41 persen, cabai merah 10,23 persen, dan komoditas lainnya. "Sebaliknya, ada pula komoditas yang menjadi penahan inflasi periode ini, yakni beras yang mengalami deflasi 1,14 persen, daging ayam ras deflasi 2,12 persen, serta telur ayam ras juga deflasi sebesar 1,79 persen," beber Debora. Terakhir, BPS Jawa Timur mengungkapkan bahwa inflasi periode November 2025 hampir terjadi di seluruh Indonesia. Tepatnya terjadi di 28 dari 38 provinsi di Tanah Air mengalami inflasi m-to-m.

Inflasi di Jawa Timur pada November 2025 tercatat 0,17 persen, Surabaya menjadi kota dengan inflasi tertinggi.

Harga Tomat dan Emas Melejit, Inflasi Jatim November 2025 Tembus 0,17 Persen

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/setahun-terakhir-jumlah-penduduk-miskin-di-desa-turun-signifikan_m_231799.jpg" alt="Ilustrasi penduduk miskin di desa." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penduduk miskin di desa.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Usai pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia gencar memperbaiki bahkan semangat menghapus angka kemiskinan ekstrem pada 2023-2024. Terbaru Provinsi Jawa Timur diketahui menjadi daerah termiskin lebih rendah dari rata-rata nasional. Hal ini mengacu pada laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, diketahui jika angka kemiskinan dalam kurun waktu tiga tahun sejak 2020 hingga 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Meski dalam rilisnya Kota Madura masih menempati posisi pertama yang menjadi daerah termiskin di Jawa Timur, meski begitu telah berhasil mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Melansir laman BPS Provinsi Jawa Timur, dalam mengukur angka kemiskinan yaitu menggunakan lima konsep dan tahapan metodologi. Untuk mengetahui penduduk miskin, BPS mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, hal ini dipandang dalam segi ekonomi. Sedangkan untuk presentasi penduduk miskin menggunakan Head Count Index (HCI-PO), yaitu presentasi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Konsep indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan merupakan konsep yang digunakan untuk memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Hal ini berarti semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Selain mengacu pada suatu konsep dalam mendata daerah miskin di Indonesia, BPS juga menggunakan tahapan metodologi. Diketahui dalam pemilihan sampel menggunakan enam tahap, yaitu pertama memilih 7 provinsi secara purposive (sengaja) namun dapat mewakili wilayah barat dan timur Indonesia, serta wilayah urban dan rural. Tahap kedua memilih 2 kabupaten/kota dari masing-masing provinsi, kecuali DKI Jakarta 3 kota secara purposive. Dari masing-masing kabupaten/kota , dipilih sampel 2 kecamatan secara purposive. Hingga tahap ketiga, pemilihan sampel dilakukan oleh BPS pusat. Selanjutnya tahap keempat, yaitu pemilihan desa yang dilakukan oleh petugas BPS provinsi pada setiap kecamatan dan dipilih 2 desa. Tahap kelima adalah pemilihan 2 Rukun Tetangga (RT) pada setiap desa yang dilakukan oleh petugas lapangan (BPS Kabupaten/Kota) dengan pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat RT tersebut heterogen. Tahap keenam adalah pemilihan rumah tangga dimana pada setiap RT dipilih 30 rumah tangga dengan cara systematic sampling yang distratakan berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/011803860/proyek-bts-kominfo-yang-telan-anggaran-negara-rp-108-triliun-tak-libatkan-ahli">Proyek BTS Kominfo yang Telan Anggaran Negara Rp 10,8 Triliun Tak Libatkan Ahli</a> Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung (tatap muka) dengan menggunakan kuesioner. Responden dari rumah tangga terpilih adalah kepala rumah tangga, suami/istri, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui secara persis karakteristik rumah tangga bersangkutan. Berikut 12 daftar daerah termiskin di Jawa Timur yang mengacu pada data BPS Provinsi Jawa Timur sejak 2020 hingga 2022. <ol> <li style="font-weight: 400;">Kabupaten Sampang dengan angka kemiskinan tahun 2020 (22,78%), 2021 (23,76%) dan 2022 (21,61 %).</li> <li style="font-weight: 400;">Kabupaten Bangkalan, angka kemiskinan tahun 2020 (20,56%), 2021 (21,57%), dan 2022 (19,44%).</li> <li style="font-weight: 400;">Kabupaten Sumenep, angka kemiskinan tahun 2020 (20,18%), 2021 (20,51%), dan 2022 (18,76%).</li> <li style="font-weight: 400;">Kabupaten Probolinggo, angka kemiskinan tahun 2020 (18,61%), 2021 (18,91%), dan &nbsp;2022 (17,12%).</li> <li style="font-weight: 400;">Kabupaten Tuban, angka kemiskinan tahun 2020 (15,91%), 2021 (16,31%), dan 2022 (15,02%).</li> <li style="font-weight: 400;">Kabupaten Ngawi, angka kemiskinan tahun 2020 (15,44%), 2021 (15,57%), dan 2022 (14,15%).</li> <li style="font-weight: 400;">Kabupaten Pamekasan, angka kemiskinan tahun 2020 (14,60%), 2021 (15,30%), dan 2022 (13,93%).</li> <li style="font-weight: 400;">Kabupaten Pacitan, angka kemiskinan tahun 2020 (14,54%), 2021 (15,11%), dan 2022 (13,80%).</li> <li style="font-weight: 400;">Kabupaten Bondowoso, angka kemiskinan tahun 2020 (14,17%), 2021 (14,73%), dan 2022 (13,47%).</li> <li style="font-weight: 400;">Kabupaten Lamongan, angka kemiskinan tahun 2020 (13,85%), 2021 (13,86%), dan 2022 (12,53%).</li> <li style="font-weight: 400;">Kabupaten Bojonegoro, angka kemiskinan tahun 2020 (12,87%), 2021 (13,27%), dan 2022 (12,21%).</li> <li style="font-weight: 400;">Kabupaten Situbondo, angka kemiskinan tahun 2020 (12,22%), 2021 (12,63%), dan 2022 (11,78%).</li> </ol> &nbsp;

Melansir laman BPS Provinsi Jawa Timur, dalam mengukur angka kemiskinan yaitu menggunakan lima konsep dan tahapan metodologi.

12 Daerah Termiskin di Jawa Timur Versi BPS, Ada Penurunan Secara Signifikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/21/AA0083AC-6D6D-4DEB-BCFE-0A3278EE6597-1077295960.jpeg" alt="Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur." width="100%">
<figcaption>Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Jawa Timur melalui Bandara Juanda pada 2023 hingga Maret mencapai 10.653 orang. Angka itu mengalami kenaikan sebesar 18 persen. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, ada beberapa tujuan favorit dari wisman saat ke Jawa Timur. Yakni, Taman Wisata Alam (TWA) Ijen, Taman Nasional (TN) Bromo Tengger Semeru, Kampung Warna Warni, Pulau Noko Gili, Museum Probolinggo, hingga Gereja Merah. &rdquo;Kita bersyukur bahwa Jawa Timur masih menjadi tujuan wisata bagi Wisman dari banyak negara seperti Singapura, Malaysia, Australia, Timor Leste, Tiongkok, Amerika, Korea Selatan, Inggris dan Rusia. Kita berharap kunjungan wisman dari bulan ke bulan bisa terus meningkat di tengah optimisme pemerintah bangkit pasca pandemi Covid-19,&rdquo; ungkap Khofifah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara masif menumbuhkan destinasi wisata di setiap kabupaten/kota. Hal itu guna mendongkrak ekonomi daerah. Terlebih saat ini, banyak desa berlomba-lomba mengangkat potensi melalui sektor wisata demi mempercepat dan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Lewat kerja keras dan kreativitas serta inovasi dari pemerintah bersama para pelaku bisnis dan usaha wisata, Jatim berhasil mendapatkan penghargaan dalam ajang Tourism Entrepreneurial Marketing Award 2023. Yakni sebagai Pemerintah Daerah yang memiliki kreativitas dan inovasi dalam memperkuat pemulihan sektor pariwisata.

Berdasar data BPS Jawa Timur, kunjungan wisatawan mancanegara ke Jatim melalui Bandara Juanda pada 2023 hingga Maret mencapai 10.653 orang

Awal Januari Hingga Juni, Ribuan Wisman Berkunjung ke Jawa Timur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/grafis-migrasi.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Migrasi penduduk di Jatim belum merata. Indikatornya adalah njomplang-nya angka penduduk masuk antardaerah. Kawasan perkotaan atau industri masih jadi favorit para urban.  Hal itu terungkap dari hasil long-form sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim pada 2020. Tercatat, Sidoarjo menyumbang angka tertinggi migrasi masuk se-Jatim, mencapai 33,49 persen. ’’Artinya, lebih dari sepertiga penduduk Sidoarjo saat ini bukan lahir di sini,’’ ucap Fungsional Statistik Ahli Madya BPS Jatim Sunaryo di kantornya, Senin.  Sementara itu, urutan kedua angka migrasi masuk disumbang Kota Surabaya sebanyak 30,04 persen. Lalu, diikuti Kota Madiun sebesar 29,57 persen.  Dari 38 kabupaten/kota di Jatim, tercatat ada 10 wilayah yang memiliki angka migrasi masuk di atas 20 persen. Sementara itu, 28 kabupaten/kota lain di bawah angka 16 persen.  Dalam kesempatan itu, BPS Jatim juga membeberkan efek dari perpindahan antarpenduduk kabupaten/kota. Berdasar hasil migrasi neto (selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar), ada 10 daerah yang memenuhi grafik positif. Artinya, migrasi antarkabupaten/kota itu menyumbang pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut.  Sementara itu, 20 kabupaten kota tercatat minus. Migrasi menyumbang berkurangnya jumlah penduduk. Migrasi neto negatif tertinggi terjadi di Kabupaten Pacitan. Angkanya minus 23,26 persen.  Daerah lain yang juga mengalami hal serupa adalah Kabupaten Madiun yang minus 22,34 persen. Lalu diikuti Ngawi, Ponorogo, Bangkalan, dan Blitar. ’’Inilah yang perlu menjadi pekerjaan rumah bagi Jatim ke depan,’’ ucapnya.  Menurut dia, kemajuan daerah perlu didorong agar perpindahan penduduk, terutama dari perdesaan ke perkotaan, bisa ditekan. ”Dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat perlu dimaksimalkan guna memajukan ekonomi daerah,” katanya.  Sunaryo menyebutkan, secara statistik, sebenarnya terjadi penurunan angka migrasi antara pelaksanaan sensus 2020 dan sensus 2010. Namun, jika dibandingkan dengan sensus empat dekade sebelumnya, migrasi pada sensus 2020 tercatat mengalami kenaikan.  DAERAH DENGAN MIGRASI MASUK TERTINGGI DI JATIM  Sidoarjo | 33,49 persen  Kota Surabaya | 30,04 persen  Kota Madiun | 29,57 persen  Kota Mojokerto | 29.21 persen  Kota Malang | 24,37 persen  Sumber: BPS Jatim

20 Daerah di Jatim Mengalami Pertumbuhan Penduduk Minus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG-17521.jpg" alt="Ilustrasi pelajar di Surabaya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelajar di Surabaya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (Jatim), indeks pembangunan manusia (IPM) 2022 Kota Surabaya menjadi yang tertinggi di Provinsi Jatim. Angkanya terus meningkat sejak 2020. Pada 2020 tercatat sebesar 82,23, pada 2021 menjadi 82,31. Kemudian pada 2022 mencapai 82,74.  Nilai itu menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kota Pahlawan berada pada kelompok status kategori sangat tinggi. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, IPM merupakan penilaian yang harus diperbaiki terus-menerus.  ”IPM juga dilihat dari lamanya seseorang menempuh jalur pendidikan. Masih ada persoalan dunia pendidikan yang harus segera diselesaikan agar IPM bisa lebih tinggi dari angka 82,74. Untuk mencapai hal tersebut, Pemkot Surabaya membutuhkan keterlibatan semua elemen,” kata Wali Kota Eri, Rabu (28/12).  Salah satu elemen yang dilibatkan untuk mengatasi persoalan dunia pendidikan di Surabaya adalah perguruan tinggi. Pada peluncuran Program Surabaya Mengajar (PSM), terdapat 1.072 mahasiswa dari 23 perguruan tinggi yang terlibat.  ”Prioritas mereka terdiri atas program sekolah ramah, program sekolah sehat, dan program sekolah smart. Ketiganya meliputi identifikasi, merancang, implementasi, serta evaluasi masalah belajar, psikososial, dan perlindungan anak,” ungkap Eri.  Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi juga terlibat dalam program Sinau dan Ngaji Bareng serta Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di balai RW. Saat ini terdapat 22 balai RW yang tersebar di 12 kecamatan dan 16 kelurahan. Mahasiswa yang terlibat sebanyak 155 orang. Mereka berkolaborasi dengan 3.141 tutor dan guru.  ”Saya ingin balai RW ini bisa hidup lagi, menjadi pusat kegiatan warga. Bisa untuk belajar anak-anak,” kata Eri.  Selain akselerasi tempat belajar dan SDM, Pemkot Surabaya juga memperkuat pengembangan potensi dan pendidikan karakter di kalangan pelajar. Programnya bernama Sekolahe Arek Suroboyo (SAS).  ”Siswa dibebaskan dari pekerjaan rumah (PR), kemudian jam pelajaran sekolah dipangkas hingga pukul 12.00 WIB. Dua jam berikutnya, mulai pukul 12.00-14.00 WIB diisi dengan pembiasaan dan pendalaman karakter,” tutur Eri.  ”Persoalan pendidikan tidak hanya dibebankan kepada sekolah dan pemerintah, orang tua juga harus bertanggung jawab dalam proses pembentukan karakter anak sebagai calon pemimpin bangsa,” tambah dia.  Di sisi lain, kesejahteraan tenaga pendidik, tidak luput dari perhatian wali kota. Peningkatan kesejahteraan juga diberikan kepada guru dengan status pegawai negeri sipil (PNS), guru PPPK, serta guru swasta dan guru tidak tetap (GTT) melalui tunjangan kinerja (tukin) yang cair tiap triwulan sekali. Pada triwulan keempat sudah diberikan kepada 6.967 guru.  ”Harapannya, dengan tukin ini kesejahteraan guru meningkat. Di sisi lain, mereka menjadi fokus mendidik anak-anak Surabaya,” terang Eri.  Dia menambahkan, pihaknya juga turut memberikan perhatian khusus kepada siswa dengan status masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), baik negeri maupun swasta. Perhatian itu berupa bantuan yang bersumber dari APBD Kota Surabaya melalui bantuan operasional pendidikan daerah (Bopda). Intervensi itu berupa paket seragam siswa MBR, yang meliputi hem, celana/rok seragam sekolah, seragam olahraga, seragam batik, sepatu, tas, ikat pinggang, topi, dasi, kaus kaki.  ”Para sekolah ini bisa pesan di UMKM Kota Surabaya yang menyediakan perlengkapan sekolah tersebut. Apalagi sebagian besar pekerja di UMKM tersebut berstatus MBR, jadi uangnya bisa langsung kembali ke masyarakat, sehingga perekonomian Surabaya terus muter,” ucap Eri.

Tahun Ini, Indeks Pembangunan Manusia di Surabaya Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/ilustrasi-pendidikan-belum-merata.jpg" alt="Ilustrasi pelajar tingkat SMP di Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelajar tingkat SMP di Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Selama 2021 hingga 2022, kemudahan edukasi ternyata masih terpusat di beberapa wilayah kota besar di Jawa Timur. Di wilayah perkotaan, rata-rata lama sekolah untuk penduduk usia 15 tahun ke atas cukup tinggi.  ”Di hampir seluruh wilayah perkotaan di Jawa Timur ini memiliki rata-rata lama sekolah 10 tahun atau lebih atau setara kelas 1 SMA/sederajat,” tutur Kepala BPS Jatim Dadang Hardiwan, Rabu (21/12).  Berdasar catatan BPS Jatim, pada 2021, hampir semua kabupaten di Jawa Timur kecuali Kabupaten Sampang sudah mempunyai nilai rata-rata sekolah di atas 6.  Hal itu menunjukkan bahwa penduduk di semua kabupaten/kota di Jawa Timur rata-rata sudah menyelesaikan wajib belajar sampai dengan SD/sederajat.  ”Salah satu indikator kualitas penduduk dari dimensi pendidikan dapat dilihat dari indikator rata-rata lama sekolah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah tahun standar yang telah dihabiskan seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan,” terang Dadang Hardiwan.  Dia menjelaskan, angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. ”Lamanya sekolah atau years of schooling, adalah suatu angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang mulai dari masuk pada jenjang sekolah dasar sampai dengan jenjang pendidikan terakhir,” papar Dadang Hardiwan.  Salah satu dampak dari pendidikan yang tidak merata, lanjut dia, adalah tingginya angka buta huruf (ABH) di beberapa daerah. Beberapa di antaranya adalah Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Situbondo. Selanjutnya Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Bangkalan.  ”Bila diperhatikan, penduduk pada beberapa wilayah tersebut memiliki kesamaan karakteristik sosial budaya. Upaya pemberian pemahaman terutama manfaat langsung dilakukan terutama pada program keaksaraan dengan memberi pelajaran life skill serta memberi manfaat sesuai karakteristik sasaran program,” tutur Dadang Hardiwan.  Melansir laman resmi BPS Jatim dalam laporan Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2021 pada 20 Desember 2022, tercatat ABH adalah proporsi penduduk usia tertentu yang tidak dapat membaca dan atau menulis huruf latin atau huruf lain terhadap penduduk usia tertentu.  ABH merefleksikan belum meratanya pendidikan yang diperoleh penduduk di suatu wilayah.  ”Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk yang besar, Provinsi Jawa Timur memiliki ABH yang masih cukup tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Kondisi geografis Jawa Timur yang mencakup beberapa kepulauan di beberapa kabupaten merupakan kendala tersendiri dalam memberikan akses pendidikan yang merata,” ucap Dadang Hardiwan.

Survei BPS Jatim, Rata-Rata Lama Sekolah Belum Merata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_64834411.jpg" alt="Ilustrasi pedagang pasar. Afian Rizal/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pedagang pasar. Afian Rizal/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Berdasar survei Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, inflasi di Jatim terkendali. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah operasi pasar yang digelar secara masif dan rutin.  Operasi pasar telah digelar sejak September. Menurut Kepala BPS Jawa Timur Dadang Hardiwan, operasi pasar mendekatkan dan memudahkan kegiatan ekonomi pada masyarakat.  Kabid Statistik Distribusi Umar Sjaifudin menyebut, operasi pasar menjadi bukti kehadiran pemerintah provinsi di tengah masyarakat. Program itu diklaim mampu menghambat laju inflasi.  Dari catatannya, pada Oktober, kelompok bahan makanan, minuman, dan tembakau justru mengalami deflasi. ”Harganya terjangkau,” kata Umar pada Senin (19/12).  Apalagi, lanjut dia, bahan pokok merupakan elemen yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, operasi pasar adalah kebijakan yang solutif dan dibutuhkan masyarakat.  Umar juga mengapresiasi konsep operasi pasar yang melibatkan pedagang. Konsep itu menghindari aksi oknum yang mengambil untung. Sehingga pedagang pasar tidak dirugikan.  Dia menyimpulkan, program itu tepat sasaran. Karena pembeli dan pedagang dipertemukan tanpa ada perantara. Sehingga harga sesuai dengan harga pasar.  Program itu mengajak pedagang bekerja sama dengan membuat pedagang membeli bahan pokok di bawah harga pasar. Lalu menjual dengan ketentuan harga eceran tertinggi. Dengan demikian, lanjut Umar, fungsi kolaborasi terwujud.  ”Harga jual di tingkat pedagang juga stabil,” ucap Umar.  Hal serupa disampaikan Iwan, Plt Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jawa Timur. Operasi pasar digelar di 25 titik setiap akhir pekan. Di luar itu, produk operasi pasar bisa didapat di pedagang yang sudah bekerja sama. Konsep itu merupakan pemerataan sehingga bisa tepat sasaran.  ”Pemerintah provinsi melalui program operasi pasar menyuplai bahan pokok dengan harga di bawah pasar. Stok yang disediakan cukup besar. Stok bahan pokok tersebut aman hingga akhir tahun ini,” papar Iwan.

Survei BPS Nyatakan Inflasi di Jatim Terkendali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Kemiskinan-Ibu-Kota-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Warga saat beraktivitas di pemukiman liar di sepanjang bantaran rel kawasan pejompongan, Jakarta, Rabu (11/11/2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen yang memastikan Indonesia masuk dalam juran" width="100%">
<figcaption>Warga saat beraktivitas di pemukiman liar di sepanjang bantaran rel kawasan pejompongan, Jakarta, Rabu (11/11/2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen yang memastikan Indonesia masuk dalam juran</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemulihan ekonomi sosial pasca pandemi Covid-19 ternyata mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan salah satu kategori survei Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melihat kesejahteraan warga.  Kepala BPS Provinsi Jawa Timur Dadang Hardiwan menerangkan, IPM Jawa Timur 2022 sebesar 72,75 atau tumbuh 0,85 persen, angka itu meningkat 0,61 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya.  ”Peningkatan pertumbuhan IPM 2022 dipengaruhi meningkatnya seluruh indikator pembentuknya, baik indeks kesehatan, indeks pendidikan, maupun indeks pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan,” ujar Dadang, Rabu (16/11).  Dari sisi kesehatan, bayi yang lahir pada 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga usia 71,74 tahun, lebih lama 0,36 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sedangkan indikator pendidikan, untuk komponen Harapan Laman Sekolah (HLS) 2022 tercatat sebesar 13,37 tahun, lebih tinggi 0,01 tahun dibanding sebelumnya yaitu 13,36 tahun.  Sementara itu, komponen pendidikan lainnya yaitu rata-rata lama sekolah (RLS 25thn+) 2022 mencapai 8,03 tahun, atau meningkat 1,90 persen dibanding tahun lalu.  ”Indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan pada 2022 mencapai Rp 11.992.000 atau meningkat 2,43 persen dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 11.707.000,” ujar Dadang.

Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur Naik 0,85 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/0c2a92e5-ae16-4afb-bbf4-893efd6e4403.jpg" alt="Wali Kota Eri Cahyadi di wisata mangrove. Pemkot Surabaya for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Eri Cahyadi di wisata mangrove. Pemkot Surabaya for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya sambut wisatawan asing dengan membuka berbagai tempat wisata. Berdasar hasil survei Badan Pusat Statistik Jawa Timur (BPS Jatim), banyak wisatawan asing yang datang ke Jawa Timur. Salah satunya, ke Kota Surabaya.  ”Kami siapkan dan antisipasi kenaikan. Jadi kita lihat lagi mereka datang dari mana dan naik berapa persen,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, Kamis (29/9).  Dengan data itu, pihaknya bisa melakukan pembaruan dan inovasi di tempat wisata. Eri mengaku senang karena cukup banyak tempat wisata di Surabaya.  ”Kemarin kan (sudah) buka Romokalisari Adventure Land,” ujar Eri, merujuk pada tempat wisata baru di kawasan Romokalisari.  Selain itu, ada juga wisata mangrove dan Kya-kya Reborn. Kawasan Tunjungan Romansa juga digadang-gadang menjadi destinasi terbaru bagi wisatawan mancanegara.  Sebelumnya, BPS merilis hasil kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Jawa Timur pada 2021 yang sebesar 689 kunjungan. Angka itu turun sebesar 98,03 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 35.035 kunjungan.  Kepala BPS Jatim, Dadang Hardiwan menerangkan, kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Jawa Timur pada 2021 yang terbesar berasal dari kawasan ASEAN dengan jumlah kunjungan sebanyak 251 kunjungan atau sebesar 36,43 persen. Kunjungan terbesar kedua berasal dari kawasan Asia lain selain ASEAN sebanyak 240 kunjungan (34,83 persen) dan di urutan ketiga berasal dari kawasan Amerika sebanyak 91 kunjungan, yakni 13,21 persen.  ”Kunjungan wisman dari kawasan Eropa di urutan berikutnya, yaitu sebanyak 90 kunjungan atau 13,06 persen,” ungkap Dadang.  Sedangkan untuk kawasan Oceania berada di urutan kelima sebanyak 14 kunjungan 2,03 persen. ”Persentase kunjungan wisatawan tersebut menunjukkan bahwa pangsa pasar utama wisatawan mancanegara yang datang ke Provinsi Jawa Timur masih berasal dari negara-negara tetangga dari kawasan Asia khususnya ASEAN,” kata Dadang.

Gaet Turis Asing, Wali Kota Surabaya Siapkan Tempat Wisata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1664365181528.jpg" alt="Ilustrasi kamar hotel. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kamar hotel. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Pusat Statistik Jawa Timur (BPS Jatim) mencatat pada 2021, rata-rata lama menginap tamu (RLMT) untuk seluruh jenis hotel/akomodasi adalah 1,47 hari.  Artinya, tamu di Jawa Timur menginap dalam waktu kurang dari 2 hari atau staycation. Istilah itu merujuk pada kegiatan tamu yang menginap dalam waktu satu malam.  ”Ini berarti bahwa pada umumnya lama tamu menginap, baik tamu asing maupun Indonesia, berkisar antara satu sampai dua hari,” ujar Kepala BPS Jatim Dadang Hardiwan, Rabu (28/9).  Berdasar hasil survei, rata-rata lama menginap di hotel berbintang hampir sama dengan rata-rata lama menginap di akomodasi lain. Hal itu menunjukkan bahwa tamu asing maupun tamu Indonesia sama-sama betah tinggal di hotel berbintang maupun akomodasi lain.  Dibandingkan 2021, lanjut dia, angka menginap tamu asing yang berkunjung ke Provinsi Jawa Timur tercatat 1,80 hari. Artinya, tamu asing yang menginap di seluruh hotel di Provinsi Jawa Timur tercatat selama 1 hingga 2 hari. Sementara itu, tamu dalam negeri mempunyai angka RLMT selama 1,46 hari. Artinya, warga hanya menginap di hotel selama 1 hingga 2 hari.  ”Hampir setiap bulan angka RLMT untuk tamu asing cenderung lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka RLMT tamu Indonesia. Hanya pada September dan Oktober angka RLMT tamu Indonesia lebih tinggi daripada angka RLMT tamu asing,” papar Dadang.  Angka RLMT, kata Dadang, menunjukkan rata-rata lama tamu menginap. Indikator itu memberikan gambaran berapa lama tamu menginap dalam suatu hotel/akomodasi. Kemampuan suatu hotel/akomodasi memikat wisatawan untuk lebih betah menginap dapat tercermin dari besar kecilnya rata-rata lama tamu menginap.  ”Pada 2021, angka Guest per Room (GPR) untuk hotel berbintang sebesar 1,78 dan akomodasi lain 2,30,” ujar Dadang Hardiwan.  Angka tersebut menunjukkan bahwa dari setiap 1 kamar yang terjual pada 2021 untuk hotel berbintang dan akomodasi lain rata-rata dihuni 1 hingga 3 orang. Kamar yang terjual pada jenis hotel berbintang dan akomodasi lain mempunyai kecenderungan untuk dihuni dengan jumlah orang yang sama dari tahun ke tahun.  ”Rata-rata tamu per kamar pada 2020 dan 2021 relatif sama baik untuk hotel berbintang maupun akomodasi lain. Rata-rata tamu per kamar ini digunakan untuk mengukur rata-rata kamar yang terjual dan dihuni oleh berapa orang,” ucap Dadang Hardiwan.

Industri Hotel di Jatim Laris untuk Staycation dengan 3 Tamu Per Kamar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BPS Jatim

Berita Terkini