<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/07/bojonggede-1028524070.jpg" alt="Lalu lintas di sekitar Stasiun Bojonggede sekarang satu arah, dari arah Citayam menuju Cilebut." width="100%">
<figcaption>Lalu lintas di sekitar Stasiun Bojonggede sekarang satu arah, dari arah Citayam menuju Cilebut.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengubah lalu lintas di sekitar Stasiun Bojonggede menjadi Sistem Satu Arah (SSA) bersamaan dengan diresmikannya jembatan layang atau Skybridge Bojonggede pada Minggu (10/12). Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Agus Ridhallah menjelaskan, pemberlakuan SSA ini untuk mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di sekitar Stasiun Bojonggede. "Mengurai kemacetan, saat ini mungkin masyarakat Bojonggede ketika melalui Pasar Bojonggede, kemudian di pintu stasiun itu selalu macet," jelasnya, kemarin. Jalan Raya Bojonggede dibuat satu arah menuju Cilebut mulai dari Simpang Perumahan Griya Yasa Lestari hingga Simpang Kedung Waringin. Sehingga kendaraan dari Cilebut ataupun dari Graperi tidak bisa ke arah Stasiun-Terminal Bojonggede. Kendaraan dari arah ini&nbsp;harus memutar ke Jalan Kedung Waringin lanjut ke Jalan Kampung Pulo hingga Jalan Perumahan Griya Yasa Lestari dan keluar di Jalan Raya Bojonggede dekat perlintasan kereta. "Mudah-mudahan bisa mengurai kemacetan sekitar 70-80 persen. Ini kan secara bertahap memberikan penyadaran kepada masyarakat," kata Agus. Sementara, Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Zamrides menjelaskan pihaknya mulai menguji coba Skybridge Bojonggede pada Selasa (5/12). Pada tahap uji coba ini penumpang KRL mulai diarahkan keluar masuk Stasiun Bojonggede menggunakan skybridge di Terminal Bojonggede. "Nanti dari ujung terminal ke ujung stasiun itu kira-kira membutuhkan waktu sekitar 4 menit. Maka akan tersambung dan tiba di stasiun, langsung bisa naik KRL," ujarnya. Skybridge Bojonggede segera Diresmikan Zamrides menyebutkan, setelah melalui tahap uji coba, Skybridge Bojonggede akan diresmikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Minggu (10/12). Proyek skybridge dengan nilai pagu Rp 16,5 miliar itu sepenuhnya dibiayai dana APBN melalui anggaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) tahun 2022. Adapun Pemerintah Kabupaten Bogor mengalokasikan anggaran sekitar Rp 4 miliar untuk pembebasan lahan. Jembatan layang penghubung terminal angkutan tipe C dengan Stasiun Bojonggede itu memiliki panjang 243 meter dan lebar 3 meter. Masing-masing sudutnya dilengkapi dengan area semacam aula. Aula tersebut dilengkapi dengan fasilitas eskalator, lereng untuk penyandang disabilitas, toilet dan mushalla. Kemudian, khusus aula di bagian stasiun ada tambahan fasilitas berupa ruangan loket dan gerbang taping atau perekaman.

Agus Ridhallah menjelaskan, pemberlakuan SSA ini untuk mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di sekitar Stasiun Bojonggede.

Hati-hati! Lalu Lintas Sekitar Stasiun Bojonggede kini jadi Satu Arah Menuju Cilebut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/04/IMG_20231204_162534-1169387537.jpg" alt="Skybridge di Terminal Bojonggede terhubung ke Stasiun Bojonggede, Kabupaten Bogor." width="100%">
<figcaption>Skybridge di Terminal Bojonggede terhubung ke Stasiun Bojonggede, Kabupaten Bogor.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) bersama Pemerintah Kabupaten Bogor menguji coba jembatan layang atau skybridge yang menghubungkan stasiun dengan terminal di Bojonggede, Bogor, pada Selasa (5/12). Sekretaris BPTJ Zamrides menjelaskan, pada tahap uji coba, penumpang kereta rel listrik (KRL) mulai diarahkan keluar masuk Stasiun Bojonggede menggunakan skybridge di Terminal Bojonggede. &rdquo;Nanti dari ujung terminal ke ujung stasiun itu kira-kira membutuhkan waktu sekitar 4 menit. Akan tersambung dan tiba di stasiun, langsung bisa naik KRL,&rdquo; ujar Zamrides seperti dilansir dari Antara. Zamrides menyebutkan, setelah melalui tahap uji coba, Skybridge Bojonggede akan diresmikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Minggu (10/12). Proyek skybridge dengan nilai pagu Rp 16,5 miliar, itu sepenuhnya dibiayai APBN melalui anggaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) 2022. Pemerintah Kabupaten Bogor mengalokasikan anggaran sekitar Rp 4 miliar untuk pembebasan lahan. Jembatan layang penghubung terminal angkutan tipe C dengan Stasiun Bojonggede itu memiliki panjang 243 meter dan lebar 3 meter. Masing-masing sudut dilengkapi dengan area semacam aula. Aula tersebut dilengkapi dengan fasilitas eskalator, lereng untuk penyandang disabilitas, toilet, dan musala. Kemudian, khusus aula di bagian stasiun ada tambahan fasilitas berupa ruangan loket dan gerbang taping atau perekaman.

BPTJ dan Pemkab Bogor menguji coba jembatan layang atau skybridge yang menghubungkan stasiun dengan terminal di Bojonggede, Selasa (5/12)

Pemkab Bogor Mulai Uji Coba Skybridge Bojonggede pada Selasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/15/margonda1_1-587075091.jpg" alt="Ilustrasi - Jalan Margonda Depok, Jawa Barat. ANTARA/Feru Lantara." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi - Jalan Margonda Depok, Jawa Barat. ANTARA/Feru Lantara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok siap bekerja sama dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk mewujudkan transportasi yang terintegrasi dengan Jabodetabek sehingga memudahkan masyarakat dalam beraktivitas, dikutip dari ANTARA. "Kerja sama tersebut baik dalam sisi penganggaran maupun perencanaan untuk peningkatan pelayanan transportasi terintegrasi," kata Sekretaris Daerah Kota Depok Supian Suri di Depok, Jumat (15/9). Menurut Supian, kerja sama nanti ada dua, dari sisi pemerintah daerah bekerja baik dari sisi penganggaran maupun perencanaan. Dari sisi perencanaan itu harus benar-benar terinformasikan ke BPTJ sehingga perencanaan itu menjadi satu dengan apa yang menjadi rencana Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ). Lebih lanjut,&nbsp;Supian mengatakan kerjasama ini dilakukan untuk memastikan bahwa dalam pembangunan transportasi baik Pemkot Depok dan BPTJ dapat sejalan. Sebab, menurutnya berbicara tentang transportasi umum adalah satu kesatuan, tidak bisa hanya berbicara tentang satu wilayah misalnya di Depok saja. "Yang diharapkan adalah jangan sampai pemerintah masing-masing jalan sendiri-sendiri sehingga tidak sejalan dengan yang direncanakan di dalam rencana induk dengan yang dibuat. Atau jika mau melaksanakan perubahan itu bisa terinformasi sehingga nantinya bisa dilihat apakah itu memang benar-benar tersambung," katanya. Supian mengatakan Depok menjadi lokasi yang dikelilingi banyak stasiun kereta api. Di situ terdapat potensi agar Kota Depok mengintegrasikan angkutan umum masal mulai dari jalan dan sebagainya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/012965564/ada-pura-di-istana-indah-kalalo-melaney-ricardo-pertanyakan-agamanya">Ada Pura di Istana Indah Kalalo, Melaney Ricardo Pertanyakan Agamanya</a> "Tadi saya sampaikan potensi kita sudah sangat diberkahi dengan stasiun-stasiun yang ada mulai Stasiun Citayam, Depok lama, Depok baru, Pondok Cina, dan Stasiun UI serta akan ada penambahan yaitu Stasiun Pondok Rajeg yang sejatinya merupakan wilayah Depok. Seperti hal ini kita sudah punya LRT yang terdapat di Cibubur," ungkapnya. LRT ini harus benar-benar mendapatkan dukungan dari sisi transportasi sehingga masyarakat mau menggunakan LRT dan mengetahui di mana menaiki LRT dan akan turun di mana dan orang yang membawa kendaraan pribadi harus ada lahan parkirnya sehingga saat ingin menaiki LRT bisa memarkirkan kendaraanya di lahan yang sudah siapkan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/012965551/pemilihan-cak-dan-ning-surabaya-2023-dimulai-akhir-pekan-ini-berikut-syarat-dan-ketentuannya">Pemilihan Cak dan Ning Surabaya 2023 Dimulai Akhir Pekan Ini, Berikut Syarat dan Ketentuannya</a> Lebih lanjut, begitu juga sarana-sarana yang nantinya harus disiapkan di Stasiun Pondok Rajeg, Pemkot Depok harus sudah menyiapkan bagaimana angkutan umumnya, parkir bagi penumpang yang membawa kendaraan pribadinya. Dan tentunya itu semua harus berkoordinasi dengan pihak BPTJ sehingga rencana induk ini bisa terimplementasikan dan termonitor. Untuk itu kata Supian, evaluasi akan terus dilakukan sehingga pada akhirnya harapan sebagian masyarakat yaitu lalu lintas bisa lancar, naik kendaraan umum bisa nyaman, berharap benar- benar bisa kami wujudkan.

"Kerja sama tersebut baik dalam sisi penganggaran maupun perencanaan untuk peningkatan pelayanan transportasi terintegrasi,"

Pemkot Depok Siapkan Transportasi Terintegrasi Jabodetabek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Screenshot_2021-11-02-16-47-29-92-1.jpg" alt="Penumpang Bis Kita Trans Pakuan pada hari peluncurannya di rute Koridor 5, Selasa (2/11). Linna Susanti/Antara" width="100%">
<figcaption>Penumpang Bis Kita Trans Pakuan pada hari peluncurannya di rute Koridor 5, Selasa (2/11). Linna Susanti/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) bersama Pemerintah Kota Bogor resmi meluncurkan 10 Bis Kita Trans Pakuan. Armada tersebut menggantikan 30 angkutan kota (angkot) yang akan beroperasi di koridor 5 trayek Stasiun Bogor–Ciparigi.  Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto Bersama rombongan menjajal menumpang bus berukuran sedang tersebut mulai dari Balai Kota Bogor hingga halte Ciparigi dan kembali tempat awal. Bis Kita yang ditumpangi Bima Arya dan Polana serta Wika Salim pun sempat berhenti melayani penumpang di halte depan samping Gedung DPRD Kota Bogor, sambil berfoto bersama, sebelum akhirnya melanjutkan perlajalanan.  Mereka memberikan sosialisasi mengenai Bis Kita Trans Pakuan yang masih digratiskan hingga akhir 2021, berikut dengan fasilitas yang ditawarkan di dalam bus. Para penumpang bisa memasuki bus melalui pintu depan dan melakukan tap kartu pembayaran digital yang dimilikinya. Bagi penumpang yang belum memiliki kartu pembayaran digital dalam masa sosilisasi akan mendapat petunjuk dari pengemudi.  Di dalam bus, terdapat 20 bangku penumpang terdiri atas dua bangku untuk prioritas, seperti penumpang lanjut usia (lansia) dan ibu hamil. Jam Operasional bus mulai 05.00–21.00 WIB dan untuk tarif sementara tidak berbayar hingga akhir Desember.  Salah satu penumpang bus, Fauline Widiyawati, 60, yang sedang menginap di Hotel Salak menyambut baik Bis Kita Trans Pakuan yang memberikan fasilitas baru transportasi bagi masyarakat. Fauline bersyukur ada faslitas pendukung berupa aplikasi Bis Kita yang memudahkan penumpang melacak keberadaan bus.  ”Ini sangat membantu, IT-nya bagus ya, jadi kita tahu bus lagi dimana gitu. Jadi masyarakat mau beralih ke Bis Kita Trans Pakuan,” ujar Faulina seperti dilansir dari Antara.

10 Bis Kita Trans Pakuan Bogor Mulai Beroperasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/biskita-transpakuan.jpg" alt="Bis Kita Trans Pakuan akan diluncurkan di Kota Bogor. Antara" width="100%">
<figcaption>Bis Kita Trans Pakuan akan diluncurkan di Kota Bogor. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Layanan Bis Kita Trans Pakuan di Kota Bogor, akan diluncurkan November, memanfaatkan aplikasi digital antara lain untuk melihat jadwal bus.  ”Selain keharusan pemenuhan standar layanan, kami juga memberikan dukungan aplikasi digital untuk kemudahan pelayanan bagi masyarakat,” kata Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Kementerian Perhubungan, Polana B. Pramesti, seperti dilansir dari Antara, Minggu (31/10).  Bis Kita Trans Pakuan akan diluncurkan pada 2 November, mengusung konsep Bus Rapid Transit (BRT) untuk Kota Bogor. Layanan BRT itu seperti TransJakarta di DKI Jakarta, namun belum menggunakan lajur khusus.  Aplikasi bis kita tersedia di Google Play Store, menurut keterangan BPTJ aplikasi tersebut baru ada untuk ponsel berbasis Android. Pengguna bisa melihat informasi seputar angkutan umum tersebut antara lain headway atau jarak kedatangan dan keberangkatan bus.  Untuk mendukung pengawasan dan keselamatan, setiap bus dipasangi perangkat internet of things (IoT) untuk menghitung jumlah penumpang, pelacakan GPS, dan kamera pengawas.  Sementara itu, Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Zamrides menyatakan, kehadiran Bus Kita Trans Pakuan di Kota Bogor tetap akan memberikan subsidi bagi penumpang berupa potongan biaya perjalanan setelah uji coba gratis selesai dalam konversi secara bertahap angkutan kota (angkot) ke bus.  ”Nanti kita evaluasi, bisa saja kalau sudah berbayar, bayarnya setengah atau seperti apa skemanya. Tapi tetap ada subsidi,” kata Zamrides di Kota Bogor.  Menurut rencana Bus Kita Trans Pakuan akan dihadirkan di Kota Bogor sebanyak 75 unit. Namun, mengingat waktu tinggal dua bulan ke pengujung 2021, BPTJ hanya mengirimkan 49 unit secara bertahap.  Bus itu merupakan implementasi program Buy The Service yang digagas Kementerian Perhubungan sebagai kolaborasi peremajaan transportasi di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Bogor. Program konversi angkot menjadi bus bertujuan untuk perbaikan transportasi yang dimulai dari BTS dengan subsidi kepada penumpang agar mereka mau naik angkutan umum.  Dengan menggunakan angkutan umum diharapkan dapat mengurangi penggunaan BBM oleh masyarakat. Selain itu, meminimalisasi dampak kerugian ekonomi dan kehilangan waktu akibat dari kemacetan dan mengurangi polusi udara yang mencemari lingkungan.  ”Kita integrasikan dengan stasiun, dengan terminal, kita integrasikan semua sehingga masyarakat dimudahkan dan diberikan kenyamanan saat menaiki angkutan umum,” kata Zamrides.

Bus Trans Pakuan Bogor Akan Beri Subsidi kepada Penumpang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/terminaljatijajarlebaran-1.jpg" alt="Terminal Jatijajar. Feru Lantara/Antara" width="100%">
<figcaption>Terminal Jatijajar. Feru Lantara/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jumlah penumpang angkutan umum mengalami penurunan semenjak pandemi covid-19. Para pengguna membatasi pergerakan, masyarakat lebih banyak berada di rumah. Aktivitas di kantor dialihkan di rumah.  Situasi ini dimanfaatkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub untuk mengkaji sistem tiket elektronik. Dengan sistem elektronik itu diharapkan mengurangi interaksi penumpang dengan orang alias bagian dari upaya menjaga jarak demi terhindar kontak langsung.  Kepala BPTJ Kementerian Perhubungan Polana B. Pramesti mengatakan, pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk pendorong perubahan kultur bertransportasi publik. Masyarakat semakin menyadari untuk menjalankan protokol kesehatan dalam melakukan perjalanan di tengah pandemi.  Selain telah dijalankannya protokol kesehatan oleh penumpang atau pengguna angkutan umum, kini BPTJ pun sedang membenahu sistem tiket elektronik untuk pengguna angkutan umum jalur darat.  Dia menyebut sistem layanan tiket elektronik atau e-ticketing saat ini baru diterapkan di Terminal Tipe A Jatijajar, Depok, Jawa Barat. Terminal tersebut melayani angkutan bus AKAP (antarkota antarprovinsi).  Menurut Polana, saat ini jumlah penumpang angkutan umum mengalami penurunan dibandingkan pada kondisi normal. Momen ini menjadi kesempatan untuk melakukan pembenahan melalui penerapan layanan e-ticketing.  “Harapannya setelah pandemi usai, e-ticketing akan menjadi kelengkapan layanan terminal. Sementara di tengah pandemi ini, layanan e-ticketing ini diharapkan dapat membantu mengurangi potensi kontak fisik secara langsung,” ujar Polana.  E-ticketing merupakan sistem elektronik berupa layanan digital yang sudah tersedia di Terminal Tipe A Jatijajar. Layanan e-ticketing Terminal Jatijajar memiliki fitur check-in. Baik untuk bus AKAP, bus AKDP (Antarkota dalam provinsi), maupun penumpang go show.  Sementara itu, Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) HS Dillon meminta seluruh pemangku kepentingan untuk menyesuaikan standar operasional prosedur (SOP) dalam layanan transportasi publik. Penyesuaian itu karena pandemi Covid-19 belum jelas kapan berakhirnya. Sementara masyarakat yang harus melakukan perjalanan menggunakan angkutan publik harus tetap dilindungi agar tidak terpapar virus.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ZpZMt95LmE0&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Pengguna Angkutan Umum Menurun, BPTJ Benahi Sistem Tiket Elektronik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/PSBB-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Petugas Kepolisian yang di bantu petugas Dinas Perhubungan saat memberikan himbauan pada pengendara di Jalan TB Simatupang, Jakarta, Senin (13/4/2020). Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan Pembatasan Sosial Berska" width="100%">
<figcaption>Petugas Kepolisian yang di bantu petugas Dinas Perhubungan saat memberikan himbauan pada pengendara di Jalan TB Simatupang, Jakarta, Senin (13/4/2020). Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan Pembatasan Sosial Berska</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyebutkan bahwa kendaraan pribadi dan angkutan umum perkotaan tetap dapat beroperasi antara wilayah di Jabodetabek. Saat ini, kawasan tersebut secara keseluruhan telah berstatus Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).  Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan BPTJ Polana B Pramesti, mengingat banyaknya pertanyaan berbagai pihak sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.  “Sebagai contoh pengguna kendaraan pribadi ataupun angkutan umum dari Jakarta bisa melintas ke Bogor, Depok, Tangerang ataupun Bekasi begitu pula sebaliknya,” ungkap Polana dalam siaran pers, Minggu (26/4).  Jadi dalam konteks Jabodetabek, Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 hanya mengatur pelarangan kendaraan keluar masuk dari dan ke Jabodetabek yang berkaitan dengan pergerakan masyarakat, pada masa menjelang Idul Fitri yang berlaku mulai 24 April lalu.  "Sementara itu, untuk pengaturan transportasi di dalam wilayah Jabodetabek sendiri, tetap berlaku Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19," tambah dia.  Dalam Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tersebut itu pun terdapat peraturan yang membatasi jumlah penumpang mobil, baik pribadi maupun angkutan umum maksimal 50 persen dan juga pemberlakuan physical distancing.  “Demikian pula untuk angkutan umum diatur pula waktu/jam operasi sesuai dengan keputusan pemerintah daerah masing-masing, yaitu untuk DKI Jakarta pukul 06.00 sampai 18.00 WIB dan Bodetabek pukul 05.00 sampai 19.00 WIB, kecuali taksi maupun taksi online yang tetap dapat beroperasi 24 jam,” tambah Polana.   Sebagai informasi, berdasarkan hasil evaluasi terkait pelaksanaan protokol PSBB yang dilakukan di berbagai wilayah di Jabodetabek sejak 16 hingga 22 April 2020, diketahui tingkat kepatuhan rata-rata mencapai di atas 90 persen.  “Kepatuhan di atas 90 persen meliputi baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Terhadap yang tidak patuh sejauh ini diberlakukan sanksi teguran agar yang bersangkutan mentaati protokol kesehatan yang berlaku," tutup dia.

BPTJ: Kendaraan Pribadi dan Angkot Bisa Beroperasi di Jabodetabek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Tol-Layang-Jakarta-Cikampek-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tepat pukul 00.00 tadi, larangan mudik diberlakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).  Semua angkutan penumpang, baik umum maupun pribadi, disetop dan diminta balik arah.  Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengungkapkan, larangan mudik itu dipayungi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020. Secara garis besar, permenhub tersebut berisi larangan sementara penggunaan sarana transportasi umum. Baik transportasi darat, laut, udara, maupun kereta api. Larangan serupa berlaku untuk kendaraan pribadi dan motor.  ’’Mulai malam (tadi malam, Red) ini juga, semua unsur yang terkait akan turun ke lapangan untuk memastikan penerapan peraturan ini,’’ tegas Adita kemarin.  Dia menjelaskan, larangan itu berlaku untuk daerah yang telah menetapkan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Misalnya, wilayah Jabodetabek. Juga, wilayah yang masuk zona merah persebaran Covid-19.  Larangan tersebut dikecualikan untuk angkutan logistik dan barang kebutuhan pokok. Juga, kendaraan pengangkut obat-obatan serta kendaraan pengangkut petugas pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah.  Adita menegaskan, tidak ada penutupan jalan nasional maupun jalan tol. Hanya ada penyekatan. Atau pembatasan kendaraan yang diizinkan melintas. ’’Hal ini untuk menjamin kelancaran distribusi logistik yang dibutuhkan seluruh lapisan masyarakat,’’ jelasnya.  Bagaimana jika ada yang melanggar? Dia menyatakan, pemerintah akan menjatuhkan sanksi secara bertahap. Pada tahap pertama, yakni 24 April hingga 7 Mei 2020, para pelanggar hanya akan diarahkan untuk kembali. Lalu, pada tahap kedua, yakni 7 Mei sampai 31 Mei, para pelanggar akan dikenai sanksi. ’’Sanksi sesuai perundang-undangan, termasuk adanya denda,’’ ungkapnya.  Masa berlaku larangan mudik dibagi menurut jenis transportasi. Untuk angkutan darat, larangan itu berlaku sampai 31 Mei, kereta api (hingga 15 Juni), transportasi laut (hingga 8 Juni), dan transportasi udara (sampai 1 Juni). ’’Dan dapat diperpanjang sesuai dinamika Covid-19 di Indonesia,’’ katanya.  Staf ahli hukum Kemenhub Umar Aris dalam videoconference kemarin menjelaskan, aturan untuk setiap moda transportasi sejatinya hampir sama. Perbedaan hanya pada hal teknis. ’’Yang mendasar sudah kami atur mulai 24 April,’’ ujarnya.  Mengenai sanksi, dia menyampaikan, yang terberat adalah denda Rp 100 juta. Ada pula ancaman penjara. ’’Bisa juga ditilang. Tapi, konsennya tetap tidak boleh mudik,’’ tegasnya.  Persiapan larangan mudik sudah dilakukan berbagai direktorat di Kemenhub. Misalnya, pada sektor transportasi darat, mulai kemarin sore dibangun check point untuk memberhentikan kendaraan. Menurut Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi, check point diberlakukan pada jalan tol hingga ’’jalan tikus’’. Namun, pelaksanaan di lapangan bergantung pada kepolisian.  Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Polana B. Pramesti menegaskan, kendaraan umum dan pribadi hanya boleh beroperasi di area Jabodetabek. Kondisinya sama ketika PSBB. Namun, jumlah penumpang dibatasi. ’’Kalau keluar atau masuk Jabodetabek, akan diberhentikan untuk ditanya tujuannya,’’ ujarnya.  Dirjen Perkeretaapian Zulfikri memaparkan, perjalanan kereta api (KA) dibatalkan hingga 31 Mei. Dia mengungkapkan, seluruh penumpang yang telanjur membeli tiket akan menerima pengembalian uang 100 persen. ’’Hanya KA jarak jauh. Sementara kereta barang masih beroperasi,’’ tegasnya.  PT Kereta Api Indonesia (KAI) beberapa kali membatalkan perjalanan kereta. Pembatalan memang dilakukan secara bertahap. VP Public Relations KAI Joni Martinus menyatakan, mulai hari ini perusahaan tersebut tidak lagi mengoperasikan kereta api jarak jauh dari Jakarta dan Bandung menuju kota-kota di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogjakarta, dan Jawa Timur.  ’’Total sejak 23 Maret 2020, KAI telah membatalkan 401perjalanan KA dengan rincian 213 KA jarak jauh dan 188 KA lokal,’’ jelasnya.  Transportasi udara pun tak boleh melayani penumpang. Dirjen Perhubungan Udara Novie Rianto menyatakan, larangan berlaku untuk penerbangan berjadwal maupun carter yang dimulai hari ini hingga 1 Juni nanti.  ’’Dalam juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknisnya (petunjuk teknis), jelas itu urusan penumpang dan airline. Airline tidak ada kewajiban mengembalikan 100 persen dalam bentuk cash (tunai, Red),’’ ujarnya ketika ditanya soal pengembalian tiket pesawat. Dia menambahkan, Kemenhub mengawasi proses pengembalian. Karena itu, penumpang tak perlu khawatir.  Di sektor laut, angkutan laut berhenti hingga 8 Juni. Namun, ada berbagai pengecualian. Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Purnomo menjelaskan, kapal penumpang yang melayani pemulangan TKI dan WNI dari luar negeri masih boleh beroperasi. Selain itu, kapal logistik dan kapal di daerah terpencil juga boleh beroperasi. ’’Untuk angkutan nonmudik, bisa berjalan seperti biasa,’’ ujarnya.  Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Asep Adi Saputra menuturkan bahwa Polri akan menjalankan Operasi Ketupat.  ’’Operasi kemanusiaan yang biasanya mengatur mudik kini menjalankan langkah larangan mudik,’’ paparnya.  Operasi Ketupat berlangsung selama 37 hari. Mulai 24 April hingga 31 Mei 2020. ’’Disesuaikan dengan larangan mudik,’’ terangnya dalam konferensi pers secara online kemarin.  Setelah melakukan analisis, Polri memutuskan ada 58 titik perhitungan dan evaluasi larangan mudik se-Indonesia. Titik tersebut tersebar di sejumlah provinsi. Yakni, DKI Jakarta 18 titik, Jabar (17), Jateng (5), Jatim (9), Banten (6), dan Jogjakarta (3). ’’Operasi ini dilakukan 34 polda ya,’’ urainya.  Menurut dia, tata cara penyekatan dilakukan bertahap. Pertama, sosialisasi kepada masyarakat. Selanjutnya, di lapangan pemudik akan diminta balik arah. ’’Di setiap akses keluar masuk ada pos TNI dan Polri yang akan memberikan sosialisasi,’’ terangnya.  Yang juga penting, semua kendaraan dilarang, kecuali untuk pengangkut alat kesehatan, logistik, bahan pangan, dan BBM. ’’Ini bukan penutupan jalan ya,’’ katanya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=iZmIM4-i0HU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=3VXvgmdTJqA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Ey8PWYDHJr4

Sanksi Nekat Mudik: Selain Denda Rp 100 Juta, Bisa Dipenjara 1 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/com-JKT1-MUDIK-NATARU-STASIUN-SENEN-ali7.jpg" alt="Calon penumpang kereta Matarmaja Jakarta Pasar Senen-Malang memadati lobi dan pintu masuk Stasiun Kereta Pasar Senen, Selasa (24/12/2019). Jumlah kursi atau kuota yang disediakan Stasiun Pasar Senen untuk libur Natal dan tahun baru 2020 ini sebesar 411.93" width="100%">
<figcaption>Calon penumpang kereta Matarmaja Jakarta Pasar Senen-Malang memadati lobi dan pintu masuk Stasiun Kereta Pasar Senen, Selasa (24/12/2019). Jumlah kursi atau kuota yang disediakan Stasiun Pasar Senen untuk libur Natal dan tahun baru 2020 ini sebesar 411.93</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Polana B Pramesti mengungkapkan bahwa terdapat 7 persen masyarakat yang hendak mudik. Di Jabodetabek sendiri diketahui terdapat 29 juta warga, jika dikonversikan, maka terdapat 2 juta orang yang ingin mudik.  Hal itu berdasarkan data Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di mana ada 43 ribu responden yang dilakukan survei.  "Dalam survei tercatat  yang tidak mudik itu 56 persen, dan 37 persen (belum memutuskan) mudik dan yang ingin mudik 7 persen. Itu lumayan besar, karena di Jabodetabek ada  29 juta penduduknya," kata dia dalam Diskusi Online, Minggu (5/4) sore.  Ia pun mengatakan, yang berjumlah 37 persen masih dalam pemantauan, sebab, bisa jadi sewaktu-waktu orang yang berada di kategori tersebut berubah pikiran.  "Kami meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) dan operator untuk menyiapkan langkah-langkah dan jalan tol juga," tuturnya.  Sebagai informasi, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2020. Hal tersebut merupakan rekomendasi kepada daerah untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar, jika akan melakukan pembatasan penggunaan moda transportasi.  “Hal itu menyusul dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),” ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam keterangannya, Rabu (1/4).  Menurutnya, surat edaran tersebut bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada daerah, apabila sudah dikategorikan sebagai daerah yang diperkenankan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).  “Dapat melakukan pembatasan penggunaan moda transportasi untuk mengurangi pergerakan orang dalam upaya memutus rantai penyebaran covid-19,” tuturnya.

Hasil Survei, BPTJ Ungkap 2 Juta Warga Jabodetabek Berencana Mudik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Bus-Akap-Miftah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Haryono mengkritisi rencana pemerintah untuk menaikkan tarif tiket bis. Seperti diketahui, pemerintah berencana menaikkan tarif tiket bis agar masyarakat tidak berminat untuk mudik.   Menurutnya, hal itu bukanlah jalan keluar. Sebab, ada masyarakat yang memutuskan untuk mudik karena tidak memiliki penghasilan lagi.  "Naik tarif rasanya nggak pas, okupansi aja turun, empati kami ke masyarakat gimana, kalau masyarakat terpaksa mudik itu gimana, mereka akan di support pun belum jelas," kata dia dalam Diskusi Online Institut Studi Transportasi, Minggu (5/4).  Dalam diskusi itu, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Polana B Pramesti pun menginterupsi dan menegaskan bahwa kenaikan harga tiket bis untuk mudik masih belum diputuskan. Hal itu memang disebutkan dalam rencana pembatasan pemudik lebaran 2020.  "Baru wacana," tegasnya.  Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi Ridwan Djamaluddin menjelaskan, pemerintah hendak mengimplementasikan naiknya harga tiket bis mudik untuk meminimalisir adanya penyebaran di daerah.  "Transportasi umum dan pribadi diperlukan untuk mengimplementasikan jaga jarak fisik, seperti untuk kendaraan umum, menaikkan harga tiket angkutan umum. Misalnya, bis berkapasitas 50 hanya dapat menampung 25 orang, itu harga tiketnya dinaikkan," tuturnya.

Organda Tidak Terima Tiket Mudik Bis Naik, BPTJ: Baru Wacana

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bptj

Berita Terkini