<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/BRI-SYariah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan menutup seluruh operasional perbankan tersebut di Aceh dalam rangka menindaklanjuti penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 Tahun 2018.  "Alhamdulillah Bank BRI telah mengalihkan seluruh portofolio dan layanan perbankan kepada Bank BRIsyariah," kata Pemimpin Wilayah Bank BRI Provinsi Aceh, Wawan Ruswanto di Banda Aceh, Selasa (13/4).  Ia menjelaskan BRI telah menerima Izin Prinsip Penutupan 11 Kantor Cabang dan Kantor Wilayah, tetapi masih menunggu Izin Pelaksanaan Penutupan dari OJK Jakarta.  "Setelah mendapatkan Izin Pelaksanaan Penutupan, BRI diberikan waktu 30 hari kerja untuk melaksanakan penutupan operasional kantor," katanya dikutip dari Antara.  Ia mengatakan proses pengalihan telah berlangsung sejak bulan Juli 2019 dan berakhir pada bulan Desember 2020.  Ia menyebutkan hampir seluruh portofolio pinjaman dan simpanan telah dialihkan. Dimana sekitar 92 persen portfolio pinjaman dan 85 persen portofolio simpanan telah dibuku di Bank BRIsyariah.  Menurut dia masih terdapat portofolio pinjaman yang tidak dialihkan, antara lain Non Performing Loan dan Hapus Buku dengan jumlahnya sekitar 8 persen dari total pinjaman.  Ia mengatakan ada sebagian kecil debitur yang meminta untuk dibuku di Wilayah Medan dan pinjaman yang masih tersisa selanjutnya akan dikelola Kantor Fungsional BRI sampai dengan selesai atau dialihkan kepada Perusahaan Pengelola Aset.  Sementara untuk Simpanan, terdapat sekitar 15 persen dari total Simpanan yang belum dapat dialihkan. Itu antara lain Simpanan Rekening Khusus bagi para penerima Bantuan Pemerintah.  Ia menambahkan sesuai dengan arahan dari Kemenko PMK, selanjutnya seluruh Bantuan Pemerintah di Propinsi Aceh tidak akan disalurkan oleh Bank BRI. Bantuan tersebut akan disalurkan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan PT POS.  Ia menyebutkan seluruh Kantor dan E-channel Bank BRI telah dialihkan kepada BSI, meliputi 11 Kantor Cabang, 15 Kantor Cabang Pembantu dan 94 BRI Unit. Sementara untuk e-channel, terdapat 444 ATM yang telah digunakan oleh BSI.  Adapun jumlah SDM yang sudah diserap untuk menjalankan Kantor BSI tersebut di atas adalah sekitar 69 persen termasuk yang ditempatkan di Regional Office dan Branch.  Sementara 31 persen SDM lainnya tetap bekerja di BRI di luar Aceh, di Kantor Fungsional Aceh, dan sebagian kecil mengajukan pengunduran diri secara sukarela.  Wawan mengatakan sehubungan dengan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Bank BRI, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentinhan Bank BRI. Terutama kepada Pemerintah Propinsi Aceh, Gubernur Aceh, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga dan Instansi Vertikal, seluruh Masyarakat Aceh.  "Terima kasih atas seluruh dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada Bank BRI selama menjalankan misi sebagai mitra UMKM di Propinsi Aceh," katanya.  Pihaknya berharap, semoga penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Propinsi Aceh dapat menjadi role model penerapan Ekonomi Syariah di dunia, dengan segala kelebihan dan kekurangan nya.  "Kami juga berharap semoga Bank BRIsyariah/BSI dapat melanjutkan peran Bank BRI dalam membantu UMKM dan penyaluran Bantuan Pemerintah," pungkas Wawan.  https://www.youtube.com/watch?v=gVpbCr8rFUY

Beralih ke Syariah, Tak akan Ada Lagi Layanan BRI di Aceh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/yusuf-mansud.jpg" alt="EDUKASI SAHAM: Yusuf Mansur mendapat pelajaran ilmu ekonomi riil dari ibu, nenek, dan bibi sejak kecil. (IMAM HUSEIN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>EDUKASI SAHAM: Yusuf Mansur mendapat pelajaran ilmu ekonomi riil dari ibu, nenek, dan bibi sejak kecil. (IMAM HUSEIN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perbankan syariah milik BUMN, PT BRI Syariah Tbk akan resmi ganti nama mulai bulan depan menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk setelah menyelesaikan proses penggabungan dengan Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah. Meskipun demikian, kode saham emiten tersebut tetap sama yaitu BRIS.  Aksi korporasi perbankan syariah ini pun langsung menjadi primadona akhir-akhir ini. Sejak memulai debut pertamanya di lantai bursa pada 9 Mei 2018 lalu yang saat itu seharga Rp 500 per lembar saham, kini sudah melejit di atas harga Rp 2.000 an per lembar saham.  Meski saat ini ditutup melemah tajam, harga saham BRIS berada di Rp 2.440. Saham BRIS telah melonjak 378 persen sejak IPO bila merujuk harga penutupan akhir pekan ini. Sepanjang Januari 2021, saham BRIS naik 8,44 persen. Bahkan, saham BRIS sempat menyentuh level tertinggi di Rp 3.770 pada pertengahan Januari 2021 lalu.  Salah satu investor BRIS, Ustaz Yusuf Mansur mengaku, dirinya tak mempertimbangkan aspek fundamental dalam memilih saham BRIS pada dua tahun lalu. "Nggak mikir bos. Kalau ditawarin harganya Rp 1.000 waktu itu, gue beli juga," ujarnya dalam acara diskusi di Instagram, Jumat malam (29/1).  Yusuf Mansur mengungkapkan, alasan dirinya membeli saham BRIS lantaran ingin mendorong keuangan syariah. Menurutnya, BRI Syariah harus mendapat panggung sebagai bank syariah pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia.  baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/30/01/2021/ganti-nama-jadi-bank-syariah-indonesia-kode-emitennya-tetap-bris/">Ganti Nama jadi Bank Syariah Indonesia, Kode Emitennya Tetap BRIS</a>  Terbukti, BRI Syariah telah menjadi bank dengan aset yang patut diperhitungkan. Apalagi, awal Februari besok bank tersebut telah resmi berganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia.  Sebagai informasi, BRIS baru saja melaporkan pertumbuhan laba bersih 235,14 persen secara tahunan menjadi Rp 248 miliar untuk periode 2020. Sepanjang tahun 2020, ekspansi pembiayaan pun tetap kuat di tengah pandemi sepanjang tahun lalu yang mana naik 46,24 persen menjadi Rp 40 triliun.  https://www.youtube.com/watch?v=h96XekDQLM4  &nbsp;

Saham BRIS Kini jadi Primadona, Yusuf Mansur: Pas Beli Nggak Mikir Bos

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/libur-lebaran-panjang-bank-bri-siapkan-kebutuhan-uang-rp-28-triliun_m_214869.jpeg" alt="Petugas Bank BRI Syariah sedang melayani nasabah" width="100%">
<figcaption>Petugas Bank BRI Syariah sedang melayani nasabah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan, perdagangan efek PT BRI Syariah Tbk yang akan segera berganti nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk tetap menggunakan kode yang sama yaitu BRIS. Mengutip keterbukaan informasi BEI, dikatakan bahwa BRI Syariah telah menyampaikan permohonan perubahan nama kepada otoritas bursa menjadi Bank Syariah Indonesia.  "Perdagangan efek PT Bank Syariah Indonesia Tbk di BEI tetap menggunakan kode BRIS," tulisnya.  Adapun perubahan nama tersebut akan efektif sejak tanggal 1 Februari 2021 setelah ada persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap perubahan Anggaran Dasar BRI Syariah. BRI Syariah merupakan bank penerima hasil penggabungan ketiga bank yaitu, BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah.  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan surat peresmian penggantian nama PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS) menjadi PT Bank Syariah Indonesia (BSI) setelah merger dengan dua bank syariah BUMN, yaitu PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah,  Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo mengatakan izin tersebut tertuang dalam surat bernomor SR-3/PB.1/2021.  "Izin perubahan nama dengan menggunakan izin usaha PT Bank BRI Syariah Tbk, menjadi izin usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank hasil penggabungan," ujarnya seperti dikutip Sabtu (30/1).  Anto mengatakan, setelah resmi mengganti nama dan logo, nantinya BSI akan menggunakan izin usaha BRI Syariah dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian, BSI akan melakukan pengurusan perubahan anggaran dasar di Kementerian Hukum dan HAM, perubahan atau pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI).  Sebagai informasi, pemerintah menargetkan proses merger perbankan syariah milik negara tersebut rampung pada Februari 2021. Ketiga bank tersebut juga telah menandatangani akta penggabungan yang menandakan dimulainya proses penggabungan.  Setelah disatukan, bank hasil merger memiliki aset mencapai Rp 214,6 triliun, dengan modal inti lebih dari Rp 20,4 triliun. Selain itu, bank hasil merger akan menargetkan pembiayaan UMKM hingga proyek-proyek infrastruktur yang berskala besar.  Sementara itu, komposisi saham pada entitas baru tersebut mayoritasnya akan dipegang oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 51,2 persen. Kemudian, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebanyak 25 persen, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,4 persen, DPLK BRI - Saham Syariah 2 persen, dan publik 4,4 persen.  https://www.youtube.com/watch?v=-0TDgj_9jFY

Ganti Nama jadi Bank Syariah Indonesia, Kode Emitennya Tetap BRIS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/MERGER.jpg" alt="Merger 3 bank syariah nasional akan efektif pada 1 Februari 2021. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Merger 3 bank syariah nasional akan efektif pada 1 Februari 2021. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiga bank syariah dari Himpunan Bank Negara (Himbara), yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah resmi bergabung setelah melakukan penandatanganan Conditional Merger Agreement (CMA). Adapun, direncanakan untuk nama yang menaungi 3 bank syariah tersebut adalah PT Bank BRISyariah Tbk.  Ketua Project Management Office Integrasi dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN sekaligus Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Hery Gunardi mengatakan bahwa seluruh proses dan tahapan-tahapan merger akan terus dikawal hingga tuntasnya integrasi ketiga bank peserta penggabungan.  “Integrasi ini lebih dari sekadar corporate action. Mengawal dan membesarkan bank syariah terbesar di negeri ini sesungguhnya adalah amanah yang besar. Saya, mewakili PMO, diamanahkan oleh Pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk terus mengawal tidak hanya sampai legal merger, tapi juga memastikan hadirnya bank syariah nasional terbesar ke kancah global sebagai  pusat ekonomi syariah dunia,” jelas Hery dalam keterangannya yang diterima JawaPos.com, Rabu (21/10).  Dalam ringkasan rencana merger ini menyebutkan bahwa nama bank hasil penggabungan, PT Bank BRISyariah Tbk. Perubahan nama bank hasil penggabungan ke depan bila diperlukan masih dalam proses pembahasan.  Nantinya, bank hasil penggabungan akan memiliki modal dan aset yang kuat dari segi finansial, sumber daya manusia, sistem teknologi informasi, maupun produk dan layanan keuangan untuk dapat memenuhi kebutuhan nasabah sesuai dengan prinsip syariah.  Hal ini diharapkan mampu meningkatkan penetrasi aset syariah serta meningkatkan daya saing untuk mencapai visi “Menjadi Salah Satu dari 10 Bank Syariah Terbesar Berdasarkan Kapitalisasi Pasar Secara Global dalam Waktu 5 Tahun ke Depan”.  Total aset dari bank hasil penggabungan akan mencapai Rp 214,6 triliun dengan modal inti lebih dari Rp 20,4 triliun. Dengan demikian bank merger tersebut akan masuk ke dalam TOP 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset dan TOP 10 bank syariah terbesar di dunia dari sisi kapitalisasi pasar.  Bank hasil merger itu juga akan tetap menjadi perusahaan terbuka dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode BRIS. Komposisi pemegang saham pada ketiga bank yang digabung tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) 51,2 persen, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) 25 persen, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) 17,4 persen, DPLK BRI - Saham Syariah 2 persen dan publik 4,4 persen.  Direktur Utama BRIsyariah, Ngatari menambahkan, akan masih ada sejumlah tahapan sampai tuntasnya penggabungan ini. Seperti penggabungan karyawan hingga nasabah.  “Masih ada serangkaian proses dan milestone yang harus dilalui dan kami pastikan semuanya dilakukan dengan saksama, sesuai dengan regulasi, dan mengedepankan karyawan, nasabah, mitra usaha, dan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Kami juga memastikan kepada para nasabah bahwa layanan tetap berjalan normal dan optimal,” ujarnya.  Direktur Utama Bank BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo juga mengatakan bahwa strategi dan rencana bisnis dari bank hasil penggabungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan ekosistem halal dan mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.  “Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi ekonomi syariah yang luar biasa besar dan belum kita optimalisasi sepenuhnya. Hal ini diharapkan akan dapat meningkatkan penetrasi aset syariah sehingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah global,” ucap dia.  Direktur Utama Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah), Toni E.B. Subari turut menjelaskan, merger ini akan menghadirkan layanan dan solusi keuangan syariah yang lengkap, modern dan inovatif dalam satu atap untuk berbagai segmen nasabah dengan berbagai kebutuhan.  Ditunjang oleh lebih dari 1.200 cabang dan 1.700 jaringan ATM, serta didukung oleh 20.000 orang karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia, Bank Hasil Penggabungan akan mampu memberikan layanan finansial berbasis syariah, layanan sosial bahkan spiritual bagi lebih banyak nasabah.  “Dengan core competence masing-masing, akan saling melengkapi, saling menguatkan. Jadi Bank Hasil Penggabungan nantinya akan memiliki layanan berbasis syariah yang komprehensif dalam satu atap bagi semua segmen nasabah, mulai dari UMKM, ritel, komesial, wholesale Syariah, sampai korporasi, baik untuk nasabah nasional maupun investor global,” imbuhnya.  Tanggal efektif penggabungan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Rencana Merger adalah 1 Februari 2021. Untuk itu, tidak ada perubahan operasional dan layanan selama proses ini berlangsung.  Bagi para nasabah, ketiga bank menjamin sepenuhnya operasional tetap berjalan normal dengan kualitas layanan yang tetap optimal dan prima. Menjadi komitmen ketiga bank Syariah untuk melaksanakan merger ini dengan sebaik-baiknya demi kepentingan seluruh pemangku kepentingan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=JIWhAooMEOs&amp;ab_channel=jawapostvofficial  &nbsp;

Merger 3 Bank Syariah Efektif 1 Februari 2021 dengan Nama BRISyariah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/mandiri-syariah.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyoroti merger bank-bank syariah BUMN. Dia berpesan agar penggabungan itu meningkatkan keberpihakan atau dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tidak hanya berorientasi pada perusahaan besar.  Bank-bank syariah itu adalah BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah. Anwar mengatakan, dalam praktiknya, UMKM hanya mendapat porsi kucuran dana kredit 19–20 persen. Sementara itu, yang 20 persen mengucur ke perusahaan-perusahaan besar. "Akhirnya siapa yang akan semakin kaya? Ya yang dapat pembiayaan besar dari dunia perbankan," ujarnya Rabu (14/10).  Buat apa Indonesia memiliki bank syariah yang besar dan berkelas dunia, tapi tidak berpihak pada pelaku UMKM? Apalagi, jumlah pelaku mencapai 64,2 juta unit dengan jumlah tenaga kerja 117 juta orang.  Menurut Anwar, kecenderungan perbankan yang mengucurkan kredit ke perusahaan besar itu harus dievaluasi. Dia berharap, ketika nanti bank syariah pelat merah digabung jadi satu, harus ada keberpihakan kepada UMKM. Dia tidak ingin pengusaha kelas mikro dan kecil terseok-seok karena tak memiliki modal.  https://www.youtube.com/watch?v=3Le02BhaUE0&ab_channel=jawapostvofficial

Tiga Bank Syariah Pelat Merah Merger, ini Pesan dari Sekjen MUI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bni-syariah-bukukan-laba-bersih-rp-306-miliar-di-2017_m_192115.jpeg" alt="Ilustrasi petugas teller BNI Syariah tengah melayani nasabah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas teller BNI Syariah tengah melayani nasabah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tiga bank syariah milik Himbara resmi menjadi satu atap. Aksi korporasi ini dilakukan melalui penandatanganan Conditional Merger Agreement (CMA) terkait dengan rencana penggabungan bank umum syariah bersama tiga bank syariah milik Himbara, PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah.  Wakil Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Catur Budi Harto menuturkan bahwa bank syariah hasil merger diharapkan mampu memiliki mesin, skala ekonomi, dan jangkauan pasar yang lebih besar untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. "Gabungan kekuatan dari tiga bank syariah ini akan dapat memiliki spektrum layanan syariah yang lebih lengkap dalam satu atap," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (13/10).  Menurutnya, melalui integrasi ini, bank syariah Himbara nantinya akan memiliki engine, economic scale, dan market reach yang lebih besar. "Tentunya dengan engine dan otot yang lebih kuat dan besar itu kita bisa mengoptimalkan potensi ekonomi dan keuangan syariah secara sustainable," tuturnya.  Sementara, bagi para nasabah, nantinya bisa menikmati semacam one-roof syariah financial service solution untuk berbagai kebutuhan dan segmen nasabah, mulai dari UMKM, retail dan commercial, wholesale syariah, hingga corporate dan investment. Senada dengan Catur, Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sis Apik Wijayanto mengungkapkan, bank syariah nasional masih memiliki ruang yang sangat besar untuk berkembang karena market share yang masih relatif kecil.  Ia menyebut, meski Indonesia negara dengan populasi umat Islam terbesar, market share keuangan syariah di Indonesia saat ini relatif kecil, yakni 9,68 persen per Juli 2020. Jika dilihat dari penetrasi pasar, bank syariah nasional memiliki room for growth yang masih luar biasa besar.  "Dengan pembentukan satu bank syariah yang solid, kuat, dan besar, maka akan menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dan Top-10 syariah bank secara global," pungkasnya.  https://www.youtube.com/watch?v=9NsuoD-4Rtg&ab_channel=jawapostvofficial

Tiga Bank Syariah Himbara jadi Satu Atap, Ini Kelebihannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gaet-dana-publik-bri-syariah-akan-lepas-27-persen-sahamnya_m_201814.jpeg" alt="Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia, tempat perdagangan saham perusahaan yang telah go publik dilakukan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia, tempat perdagangan saham perusahaan yang telah go publik dilakukan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bank BRI Syariah berencana melepas sahamnya ke lantai Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering (IPO). Ini dilakukan guna memperkuat pendanaan guna pengembangan bisnis industri syariah di Tanah Air. "Ini merupakan IPO pertama bagi bank syariah dengan status anak perusahaan bank BUMN," kata Direktur utama BRI Syariah, Moch Hadi Santoso, di Gedung BRI 1, Jakarta, Kamis (5/4). Hadi menjelaskan, BRI Syariah segera melantai di Bursa Efek Indonesia pada Semester I 2018. Total saham yang ditawarkan BRISyariah sebanyak-banyaknya 2.623.350.600 lembar yang keseluruhannya merupakan saham baru. "Dana segar dari IPO sekitar 80 persen akan digunakan untuk penyaluran pembiayaan, 12,5 persen untuk pengembangan sistem teknologi dan informasi, 7,5 persen lainnya untuk pengembangan jaringan kantor cabang dan hal-hal penunjang lainnya." Total jumlah saham tersebut setara dengan 27 persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor BRlSyariah setelah IPO. BRISyariah menetapkan harga penawaran perdana saham perseroan dengan kisaran Rp 500 sampai dengan Rp 650 per lembar saham. Masa penawaran saham untuk calon investor umum akan berlangsung pada tanggal 2, 3, dan 4 Mei 2018, dengan membuka gerai di kantor Biro Administrasi Efek Datindo Entrycom yang terletak di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat. Dalam aksi korporasi ini, BRISyariah telah menunjuk empat penjamin pelaksana emisi atau Joint Lead Underwriters, yaitu PT Bahana Sekuritas, PT CLSA Sekuritas indonesia, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Indo Premier Sekuritas dengan kesanggupan penuh atau full commitment berdasarkan hasil penawaran awal (bookbuilding). "Melalui IPO ini kami mengajak masyarakat indonesia untuk memiliki saham BRlSyariah dan bersama-sama menuju terciptanya ekonomi yang sehat dengan prinsip syariah yang mengedepankan kepercayaan, keadilan, menghormati sesama, kebenaran, dan toleransi, melalui penerapan ethical financing. Prinsip syariah merupakan hak bagi semua umat dan golongan yang ada di dunia,&rdquo; tandasnya.

Gaet Dana Publik, BRI Syariah Akan Lepas 27 Persen Sahamnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/melantai-di-bursa-efek-indonesia-bri-syariah-bidik-dana-rp-1-triliun_m_193551.jpeg" alt="Ilustrasi Bank BRI Syariah, salah satu bank syariah anggota HImbara yang akan dimerger selain Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bank BRI Syariah, salah satu bank syariah anggota HImbara yang akan dimerger selain Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - BRI Syariah berencana mencatatkan sahamnya di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) dengan melepas 30 persen dari total saham perusahaan.&nbsp; Anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) tersebut telah melakukan mini expose di Gedung BEI, SCBD, Jakarta, hari ini, Senin (5/2). Perseroan membidik dana segar sebesar Rp 1 triliun dari IPO tersebut.&nbsp; Direktur Utama BRI Syariah Hadi Santoso menyampaikan, IPO tersebut sejalan dengan rencana manajemen untuk mengerek ke Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) III. &ldquo;Intinya rencana IPO ini untuk naik ke BUKU III dan mendukung rencana ekpansi kredit,"&lrm; ujarnya. Untuk meraih pernyataan pra efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pihaknya telah menyusun prospektus berdasarkan laporan keuangan 2017 dan modal inti tertera sebesar Rp2,4 triliun.&nbsp;"&lrm;Modal inti kami per akhir Desember 2017 Rp2,4 triliun," imbuhnya. Agar dapat menjadi bank BUKU III sebesar Rp5 triliun, induk usaha BRI akan menambah modal sebesar Rp 1 triliun dan diharapkan kekurangannya berasal dari IPO. "&lrm;Ya untuk masuk buku III dari IPO sekitar Rp1 triliun dan dari induk kami (BBRI ) Rp 1 triliun," papar Hadi.&nbsp; Hadi menambahkan, &lrm;untuk menyukseskan langkap IPO, perseroan mengamanatkan PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT CSLA Sekuritas Indonesia dan PT Indo Primier Sekuritas sebagai penjamin pelaksana efek (underwriter).

Melantai di Bursa Efek Indonesia, BRI Syariah Bidik Dana Rp 1 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mudahkan-generasi-milenials-beli-rumah-bri-syariah-tawarkan-ini_m_190354.jpeg" alt="Ilustrasi pengembang membangun rumah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengembang membangun rumah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - BRI Syariah, melalui program KPR Sejahtera dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), memberikan kemudahan bagi kaum milienial untuk memiliki hunian pertamanya. Direktur Utama BRISyariah Moch Hadi Santoso menjelaskan, komitmen ini diwujudkan melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) spesial dengan uang muka (down payment/DP) sebesar 5 persen. &ldquo;Program KPR FLPP sejak diluncurkan telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. BRISyariah pada tahun 2017 dinobatkan sebagai Bank Penyalur Terbesar KPR Sejahtera melalui skema FLPP,&rdquo; ujarnya dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (21/2). Hadi mengungkapkan, total penyaluran KPR Sejahtera (FLPP) per Desember 2017 telah mencapai Rp 1,541 Triliun. Terjadi peningkatan sebesar Rp 667,6 miliar atau tumbuh sebesar 211 persen terhadap periode penyaluran pada tahun 2016 sebesar Rp.316,1 miliar. Dalam kurun waktu 1,5 bulan sepanjang tahun 2018 ini, BRISyariah telah berhasil menyalurkan Rp 51,4 miliar untuk FLPP. &ldquo;Sekitar 70 persen dari nasabah FLPP kami didominasi oleh kaum milenial. Alhamdulillah ini adalah bukti bahwa FLPP BRISyariah telah menjawab kebutuhan para millenial yang dianggap kesulitan untuk membeli rumah perdana yang harganya terus melonjak dari tahun ke tahun,&rdquo; tuturnya. Yang menarik, lanjutnya, program KPR FLPP ini tak hanya diperuntukkan bagi kaum milenial muslim saja, tapi kaum milenial non-muslim juga bisa menikmati program ini. Sejak diluncurkan, program KPR FLPP ini telah menjadi produk pilihan bagi kaum non-muslim. Sekitar 13 persen dari nasabah FLPP BRISyariah adalah non-muslim. &ldquo;Ini merupakan bukti komitmen BRISyariah dalam mendorong pertumbuhan perbankan Syariah di Indonesia, BRISyariah secara aktif membuka akses perbankan Syariah kepada seluruh lapisan masyarakat serta mendorong literasi keuangan Syariah untuk hijrah bersama menuju &lsquo;ethical financing&rsquo;,&rdquo; ujar Hadi. Hadi menegaskan bahwa system perbankan Syariah adalah milik semua umat dan tidak terbatas pada penganut agama tertentu. Hal ini merupakan misi besar dari BRISyariah untuk menjadi &lsquo;Game Changer&rsquo; demi menciptakan ekosistem ekonomi yang optimal dan sehat. &ldquo;Caranya dengan mengedepankan prinsip-prinsip Syariah guna memajukan perbankan Syariah baik di dalam negeri maupun di kancah global,&rdquo; tandasnya.

Mudahkan Generasi Milenials Beli Rumah, BRI Syariah Tawarkan Ini

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bri syariah

Berita Terkini