<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/30/72c0df76-7501-4fda-9171-a70836a7c595-1162987109.jpeg" alt="Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho" width="100%">
<figcaption>Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Polri meminta polemik mengenai Brigjen Pol Endar Priantoro tidak diperpanjang lagi. Sebab, saat ini, Endar sudah dipastikan akan kembali bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mudah-mudahan ini tidak menjadi isu yang dikembangkan sehingga semuanya bisa bekerja karena kalau KPK kepolisian kejaksaan dibentur-benturkan atau dijadikan permasalahan-permasalahan akhirnya pekerjaan tidak maksimal, yang senang malah koruptor nantinya," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho kepada wartawan, Sabtu (8/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sandi memastikan, Polri akan mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Semua aparat penegah hukum (APH) akan bekerja bersama untuk memberantas korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/011741567/selebrasi-usai-akad-nikah-dicibir-netizen-denny-caknan-saking-bahagianya">Selebrasi Usai Akad Nikah Dicibir Netizen, Denny Caknan: Saking Bahagianya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita support KPK, kita support Kepolisian, kita support dari Kejaksan untuk bisa bekerja optimal sehingga bisa kita penuhi target daei presiden bisa mencapai zero dari korupsi di Indonesia," jelas Sandi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Brigjen Pol&nbsp;Endar&nbsp;Priantoro yang sebelumnya sempat dicopot dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK kembali ditugaskan, di lembaga antikorupsi. Hal ini berdasarkan Surat Keterangan (SK) Sekretaris Jenderal KPK tertanggal 27 Juni 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Benar, kembali bertugas berdasarkan SK Sekjen KPK tertanggal 27 Juni 2023," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu (5/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali mengungkapkan, kembali bertugasnya&nbsp;Endar&nbsp;di KPK untuk menjaga harmonisasi dan sinergisitas dengan Polri. "Dengan pertimbangan antara lain untuk menjaga harmonisasi dan sinergi antar penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi," ucap Ali.</div>

Polri meminta polemik mengenai Brigjen Pol Endar Priantoro tidak diperpanjang lagi. Sebab, Endar sudah dipastikan kembali ke KPK.

Soal Brigjen Endar, Polri: Jangan Dibenturkan dengan KPK, Nanti Koruptor yang Senang

<div id="m#msg-f:1770576728733730932" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/05/InShot_20230705_191811265-4262498931.jpg" alt="Brigadir Jenderal (Birgjen) Endar Priantoro tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (5/7)." width="100%">
<figcaption>Brigadir Jenderal (Birgjen) Endar Priantoro tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (5/7).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Brigadir Jenderal (Birgjen) Endar Priantoro tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar pukul 17.20 WIB. Kedatangan Endar mendapat sambutan hangat dari para pegawai KPK yang bersumber dari Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pantauan JawaPos.com, Endar mendatangi gedung antirasuah menggunakan mobil sedan berpelat dinas Kepolisian. Ia terlihat mengenakan kemeja putih berdasi merah saat memasuki markas antirasuah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Endar mengaku membawa surat tugas dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya surat tugas itu akan diserahkan langsung ke Ketua KPK Firli Bahuri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti saya jelaskan, saya ingin menghadap pimpinan dahulu," kata Endar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Endar langsung memasuki gedung antirasuah untuk bertemu langsung Pimpinan KPK. Hal ini setelah dirinya kembali ditugaskan sebagai Direktur Penyelidikan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri sebelumnya membenarkan, Endar Priantoro akan kembali menempati jabatan Direktur Penyelidikan KPK. Endar sempat dicopot dari jabatan tersebut dengan alasan masa tugasnya di KPK telah selesai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Benar, kembali bertugas berdasarkan SK Sekjen KPK tertanggal 27 Juni 2023," ucap Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu (5/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali mengungkapkan, kembali bertugasnya Endar di KPK untuk menjaga harmonisasi dan sinergisitas dengan Polri. "Dengan pertimbangan antara lain untuk menjaga harmonisasi dan sinergi antar penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terkait polemik pemecatan Endar, sebelumnya sempat melayangkan keberatan ke KPK usai dicopot dari Direktur Penyelidikan KPK pada Rabu (12/4) lalu. Keberatan itu disampaikan, karena menganggap ada perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan pimpinan KPK dan Sekretaris Jenderal KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini terkait dengan pemberhentian dengan hormat dan pengembalian dirinya ke instansi Polri. Selain itu, Endar juga turut melaporkan Firli Bahuri ke Dewas KPK dan Ombudsman RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Endar Priantoro menduga terdapat perbuatan maladministrasi dalam pemberhentian dirinya yang dilakukan Pimpinan KPK. Menurutnya, maladministrasi tersebut dalam bentuk perbuatan melawan hukum, melampaui kewenangan, penggunaan wewenang untuk tujuan lain, serta pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Endar menilai ada intervensi terhadap independensi penegakan hukum yang terus berulang melalui pola yang sama. Hal ini tecermin dari pemberhentian atau pemecatan terhadap pihak yang berupaya menegakkan hukum dan melakukan pemberantasan korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Endar Priantoro menduga terdapat perbuatan maladministrasi dalam pemberhentian dirinya yang dilakukan Pimpinan KPK.

Tiba di Gedung KPK, Brigjen Endar Priantoro Disambut Hangat Anak Buahnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/30/ombudsman-4028705725.jpg" alt="Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng di kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (30/5)." width="100%">
<figcaption>Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng di kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (30/5).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengaku masih memproses laporan yang dilayangkan Brigjen Pol Endar Priantoro perihal dugaan maladministrasi, terkait pencopotannya dari jabatan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ombudsman RI menyesalkan sikap Pimpinan KPK yang dinilai tak kooperatif, dalam proses pemeriksaan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, Ombudsman RI telah melayangkan surat pemanggilan kepada Ketua KPK Firli Bahuri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Harefa. Namun, KPK malah melayangkan surat mempertanyakan kewenangan Ombudsman RI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sudah berkirim surat tanggal 11 Mei ke Ketua KPK Saudara Firli Bahuri yang disampaikan juga sejumlah dokumen pendukung, kronologi kasus dan sebagainya dan kemudian dijawab oleh KPK melalui surat tanggal 17 Mei 2023 yang intinya menyampaikan bahwa Pimpinan KPK sangat menghargai tugas dan fungsi Ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik, dan kemudian menyampaikan poin kedua saat ini kami masih mempelajari dan menelaah permintaan tersebut," kata Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng di kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (30/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01688479/viral-lulusan-teknik-mesin-ui-curhat-kalah-saing-dengan-lulusan-stm-saat-melamar-kerja">Viral Lulusan Teknik Mesin UI Curhat Kalah Saing dengan Lulusan STM saat Melamar Kerja</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Robert mengaku pihaknya masih menunggu kesiapan Firli Bahuri untuk bisa diperiksa sebagai pihak terlapor. Mengingat, Endar sebagai pihak pelapor, turut melaporkan Firli Bahuri yang diduga melakukan tindakan maladministratif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kalau pihak terlapor masih perlu persiapan, Ombudsman memberikan waktu," ucap Robert.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ombudsman RI juga turut memanggil Sekjen KPK Cahya Harefa. Namun, panggilan itu justru dibalas dengan surat yang mempertanyakan kewenangan Ombudsman dalam menangani perkara tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Alih-alih mendapatkan jawaban dan datang ke Ombudsman, pada 22 Mei kami mendapatkan surat yang isinya bukan klarifikasi atas pertanyaan yang kami sampaikan, tetapi terkait dengan sejumlah hal yang buat kami di Ombudsman ini mengagetkan," cetus Robert.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01688415/investasi-di-surabaya-timur-tertinggi-surabaya-barat-berkembang">Investasi di Surabaya Timur Tertinggi, Surabaya Barat Berkembang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena justru kemudian bertanya dan mempertanyakan hal-hal yang sifatnya terkait dengan kewenangan, hal-hal yang sifatnya terkait opini dari KPK atas Ombudsman dan atas masalah yang ada, dan itu belum kita tanyakan," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Robert menyesalkan sikap KPK yang tak kooperatif untuk memenuhi panggilan pemeriksaan. Bahkan, KPK enggan memberikan keterangan terkait pencopotan Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Intinya adalah KPK secara kelembagaan tidak dapat memenuhi permintaan tersebut, dengan sejumlah alasan yang intinya itu mempertanyakan untuk tidak mengatakan menolak kasus ini menjadi bagian dari objek pengaduan Ombudsman. Tentu kami tidak menjawab surat itu karena ini bukan berbalas pantun, surat berbalas surat," pungkas Robert.</div>

Ombudsman RI menyesalkan sikap Pimpinan KPK yang dinilai tak kooperatif, dalam proses pemeriksaan tersebut.

Ombudsman RI Sesalkan KPK Tak Kooperatif Terkait Pemeriksaan Pencopotan Brigjen Endar

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/04/brigjen-endar-di-kpk-ist-2917307452.jpg" alt="Mantan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Pol Endar Priantoro di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (4/5)." width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Pol Endar Priantoro di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (4/5).</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Mantan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Pol Endar Priantoro mengaku akan melakukan banding atau mengadu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), setelah keberatannya ditolak.</p> <p>Hal ini diketahui, setelah Endar menerima jawaban dari pimpinan KPK yang diperolehnya dari Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa. "Mereka menganggap apa yang menjadi keberatan saya, mereka tak terima. Tetapi, saya lihat dari jawabannya sangat absurd karena ini enggak menjawab apa yang kami tanyakan," kata Endar di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (4/5).</p> <p>Endar mengaku akan berkonsultasi dengan tim penasihat hukum, untuk mengajukan banding administrasi ke presiden. Hal ini diperjuangkan Endar setelah diberhentikan Firli Bahuri dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK. "Pasca dari sini saya akan mengajukan upaya banding tentunya secara administrasi apa yang disampaikan pimpinan KPK. Banding administrasi ke presiden," tegas Endar.</p> <p>Sebelumnya, Endar Priantoro melayangkan keberatan ke KPK pada Rabu (12/4) lalu. Keberatan itu disampaikan, karena menganggap ada perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan pimpinan KPK dan Sekretaris Jenderal KPK.</p> <p>Hal ini terkait dengan pemberhentian dengan hormat dan pengembalian dirinya ke instansi Polri. Selain itu, Endar juga turut melaporkan Firli Bahuri ke Dewas KPK dan Ombudsman RI. Endar Priantoro menduga terdapat perbuatan malaadministrasi dalam pemberhentian dirinya yang dilakukan Pimpinan KPK. Menurutnya, maladministrasi tersebut dalam bentuk perbuatan melawan hukum, melampaui kewenangan, penggunaan wewenang untuk tujuan lain, serta pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.</p> <p>Endar menilai ada intervensi terhadap independensi penegakan hukum yang terus berulang melalui pola yang sama. Hal ini tercermin dari pemberhentian atau pemecatan terhadap pihak yang berupaya menegakkan hukum dan melakukan pemberantasan korupsi. <strong>(*)</strong></p> <p>&nbsp;</p>

Brigjen Pol Endar Priantoro mengaku akan melakukan banding atau mengadu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), setelah keberatannya ditolak.

Brigjen Endar Priantoro akan Mengadu ke Jokowi usai Dipecat Firli dari KPK   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati langkah mantan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Pol Endar Priantoro yang melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri, Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa dan Kepala Biro SDM KPK Zuraida Retno Pamungkas ke Ombudsman RI. Pelaporan itu buntut pemecatan Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK.</p> <p>Aduan yang dibawa Endar ke Ombudsman RI setelah sebelum melaporkan Firli Bahuri dan Cahya Hardianto Harefa ke Dewan Pengawas KPK. Endar tak terima dirinya dipecat dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK.</p> <p>"Tentu KPK sangat menghormati upaya pelaporan dimaksud. Kami juga berharap masyarakat nantinya tidak cepat menyimpulkan sendiri terkait hasil tindak lanjut laporan dimaksud," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (18/4).</p> <p>Ali menyatakan, pihaknya menghargai tugas pokok dan fungsi Ombudsman RI dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dalam Pemerintahan Pusat dan Daerah.</p> <p>"Kami juga ingin sampaikan bahwa KPK saat ini bekerja sepenuhnya mematuhi segala aturan hukum yang berlaku," ucap Ali.</p> <p>Juru bicara KPK bidang penindakan ini mengklaim, pemecatan Endar dari jabatan Direktur Penyelidikan sudah sesuai aturan dan tidak dipaksakan. Ia pun memastikan, pemberhentian itu tidak melanggar hukum.</p> <p>"Untuk itu penting kami sampaikan bahwa selesainya masa tugas Direktur Penyelidikan KPK tentu telah sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar asas-asas hukum administrasi yang berlaku," tegas Ali.</p> <p>Sebelumnya, Endar Priantoro menduga terdapat perbuatan malaadministrasi dalam pemberhentian dirinya yang dilakukan Pimpinan KPK. Menurutnya, maladministrasi tersebut dalam bentuk perbuatan melawan hukum, melampaui kewenangan, penggunaan wewenang untuk tujuan lain, serta pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.</p> <p>Endar menilai ada intervensi terhadap independensi penegakan hukum yang terus berulang melalui pola yang sama. Hal ini tercermin dari pemberhentian atau pemecatan terhadap pihak yang berupaya menegakkan hukum dan melakukan pemberantasan korupsi.</p> <p>"Kami sudah serahkan seluruh dokumen terkait dengan pembuktian yang menjadi objek pengaduan kami," ucap Endar di kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta, Senin (17/4).</p> <p>Oleh karena itu, Endar meminta Ombudsman melakukan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI serta UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan menyatakan secara jelas dan nyata terdapat perbuatan malaadministrasi terhadap status kepegawaiannya.</p> <p>"Permintaan khusus kami kepada Ombudsman, seandainya ada malaadministrasi, kami harapkan ada pembatalan SK (Surat Keputusan tentang pemberhentian dengan hormat) tersebut," pungkas Endar.</p>

KPK menghormati langkah mantan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Pol Endar Priantoro yang melaporkan Ketua, Sekjen dan  Kepala Biro SDM KPK.

KPK Hormati Langkah Endar Priantoro yang Laporkan Firli Bahuri ke Ombudsman

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/IMG-20230404-WA0005-233649195.jpg" alt="Brigjen Pol Endar Priantoro melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (4/4). ISTIMEWA" width="100%">
<figcaption>Brigjen Pol Endar Priantoro melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (4/4). ISTIMEWA</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Endar Priantoro melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri, Sekjen KPK Cahya Hardianto Harefa dan Kepala Biro SDM KPK Zuraida Retno Pamungkas ke Ombudsman RI. Laporan itu terkait dugaan malaadministrasi, pemberhentian dengan hormat Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pelaporan ke Ombudsman RI ini dilayangkan setelah Endar Priantoro melaporkan Firli Bahuri dan Cahya Hardianto Harefa ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya melaporkan ke Ombudsman terkait dengan surat pemberhentian dengan hormat yang ditandatangani KPK pada 31 Maret," kata Endar di kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta, Senin (17/4).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Endar menjelaskan, terdapat perbuatan malaadministrasi dalam pemberhentian dirinya yang dilakukan Pimpinan KPK. Menurutnya, maladministrasi tersebut dalam bentuk perbuatan melawan hukum, melampaui kewenangan, penggunaan wewenang untuk tujuan lain, serta pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Endar menilai ada intervensi terhadap independensi penegakan hukum yang terus berulang melalui pola yang sama. Hal ini tercermin dari pemberhentian atau pemecatan terhadap pihak yang berupaya menegakkan hukum dan melakukan pemberantasan korupsi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sudah serahkan seluruh dokumen terkait dengan pembuktian yang menjadi objek pengaduan kami," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, Endar meminta Ombudsman melakukan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI serta UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan menyatakan secara jelas dan nyata terdapat perbuatan malaadministrasi terhadap status kepegawaiannya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Permintaan khusus kami kepada Ombudsman, seandainya ada malaadministrasi, kami harapkan ada pembatalan SK (Surat Keputusan tentang pemberhentian dengan hormat) tersebut," pungkas Endar.</div>

Laporan itu terkait dugaan malaadministrasi, pemberhentian dengan hormat Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK.

Setelah Diadukan ke Dewas, Endar Priantoro Laporkan Ketua KPK Firli Bahuri ke Ombudsman

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/07/Brigjen-Endar-Priantoro-bersama-istrinya-ist-640x360-2073627246.jpg" alt="Brigjen Endar Priantoro bersama istrinya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Brigjen Endar Priantoro bersama istrinya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Sekretaris Jenderal Dewan Masjid Indonesia (DMI) Imam Addaruqutni meminta agar polemik dicopotnya Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK disikapi secara bijak. Dia menyakini ada pertimbangan tertentu saat KPK tidak memakai lagi jasa Endar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Imam menilai, pemberhentian Endar dari jabatannya demi menjaga kepercayaan rakyat kepada lembaga antirasuah tersebut. Pasalnya, sebelum dicopot sempat ramai jika istri Endar mengumbar gaya hidup mewah di media sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan mempertahankan Endar, KPK bisa dicap menerapkan standar ganda. Karena sebelumnya telah menetapkan pegawai Ditjen Pajak Rafael Alun sebagai tersangka dugaan gratifikasi usai anaknya mengumbar gaya hidup mewah di media sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Berkaitan dengan pemberhentian seorang pejabat KPK yang dianggap karena terlalu pamer kemewahan, saya pikir, pemberhentian dan mengembalikan ke lembaga asalnya karena alasan berat hedonistik adalah tindakan yang justru lebih baik untuk khalayak (rakyat),&rdquo; ungkap Imam kepada wartawan, Sabtu (8/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Imam berpesan kepada para pejabat, hendaknya memberi contoh yang baik kepada masyarakat, dan tidak membuat masyarakat sakit hati dengan gaya hidup yang berlebihan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Seharusnya para pejabat itu memang sanggup menjadi role model tentang kesederhanaan hidup, bukan justru sebaliknya, lebih pamer kemewahan,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo kembali menyurati Ketua KPK Firli Bahuri terkait jawaban atas pengembalian anggota Polri untuk bertugas di lingkungan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Surat jawaban itu teregistrasi dengan Nomor: B/2725/IV/KEP./2023 yang ditandatangani Listyo Sigit pada Senin, 3 April 2023, berisi keputusan untuk tetap mempertahankan atau menugaskan Brigjen Pol.&nbsp;Endar&nbsp;Priantoro sebagai direktur penyelidikan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam surat balasan tersebut, Listyo Sigit menyampaikan kepada pimpinan KPK terhadap penghadapan kembali Brigjen Pol.&nbsp;Endar&nbsp;Priantoro yang melaksanakan penugasan sebagai direktur penyelidikan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Brigjen Pol.&nbsp;Endar&nbsp;Priantoro&nbsp;sendiri menai pemberhentian terhadap dirinya adalah hal yang tidak wajar. Oleh karena itu, hal ini menjadi dasar baginya melaporkan hal tersebut ke Dewan Pengawas KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya ingin menguji secara independen terhadap isi rapat pimpinan yang memutuskan saya untuk diberhentikan dengan hormat. Justru ini saya melihat ini hal yang tidak wajar untuk saya," kata&nbsp;Endar&nbsp;di Gedung KPK C1, Jakarta Selatan, Selasa (4/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Endar&nbsp;menyebut salah satu poin yang tidak wajar adalah soal lamanya dia menjabat sebagai direktur penyelidikan KPK. Dalam keputusan pemberhentian itu,&nbsp;Endar&nbsp;disebut telah menjabat selama tiga tahun.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

Pemberhentian dan mengembalikan ke lembaga asalnya karena alasan berat hedonistik adalah tindakan yang justru lebih baik untuk rakyat

DMI Dukung KPK Pulangkan Brigjen Endar ke Kepolisian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69015_88211_eddy-hasibuan-jpnn.jpg" alt="Direktur Lemkapi, Edi Hasibuan. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Lemkapi, Edi Hasibuan. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan mengatakan laporan mantan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Pol Endar Priantoro ke Dewan Pengawas KPK merupakan upaya untuk mendapatkan kebenaran.</p> <p>"Brigjen Endar berani mengadu ke Dewan Pengawas KPK untuk mendapatkan kebenaran. Dia merasa diperlakukan sewenang-wenang," kata Edi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (8/4).</p> <p>Edi menghormati sikap Endar yang melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas pencopotan sebagai Direktur Penyelidikan KPK. "Sebenarnya sih ini tidak bagus. Ada polisi kok laporkan polisi juga di KPK. Namun demikian, kita hormat sikap Endar," katanya.</p> <p>Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta ini mengatakan, Endar bertugas di KPK atas rekomendasi Kapolri dengan perintah harus bertugas dan berintegritas selama bertugas di komisi antirasuah itu. "Endar saat masuk ke KPK juga sudah melewati tahapan-tahapan seleksi yang ketat, mengikuti aturan yang berlaku di KPK dan transparan," kata Edi.</p> <p>Edi berharap laporan Endar ke Dewan Pengawas KPK akan membuat duduk perkara pencopotannya menjadi jelas. "Kita harapkan Dewas segera memanggil berbagai pihak. Apakah pemberhentian itu sudah sesuai aturan atau karena memiliki unsur politik yang tinggi," ujarnya.</p> <p>Dia menilai Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebelumnya sudah mengirim surat usulan kepada pimpinan KPK agar jangan sampai ada dua perwira tinggi Polri di KPK dikembalikan sekaligus karena bisa melemahkan KPK. "Pemberhentian Endar bisa menimbulkan kecurigaan dan persepsi liar di tengah masyarakat," kata Edi.</p> <p>Edi berharap pimpinan KPK perlu menunjukkan saling menghargai dan tidak asal memberhentikan pejabat Polri yang ditugaskan di KPK. "Apalagi selama ini kami melihat kinerja dan dukungan personel Polri di KPK cukup baik," katanya.</p> <p>Sebelumnya, KPK mengembalikan Deputi Penindakan dan Eksekusi Karyoto dan Direktur Penyelidikan Endar Priantoro ke Polri. Namun, Kapolri memperpanjang penugasan Endar. Sedangkan Karyoto ditarik ke Mabes Polri yang kemudian ditugaskan sebagai Kapolda Metro Jaya.</p> <p>KPK lalu mencopot Endar sebagai Direktur Penyelidikan sehingga dia melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri ke Dewan Pengawas KPK.</p>

"Brigjen Endar berani mengadu ke Dewan Pengawas KPK untuk mendapatkan kebenaran. Dia merasa diperlakukan sewenang-wenang," kata Edi.

Lemkapi: Brigjen Endar Berani Ngadu ke Dewas KPK untuk Dapatkan Kebenaran, Merasa Diperlakukan Sewenang-wenang

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/20210422_122526.jpg" alt="Barang-barang mewah milik CEO EDC Cash yang disita Polri.(Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Barang-barang mewah milik CEO EDC Cash yang disita Polri.(Sabik Aji Taufan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Dugaan pamer harta kekayaan yang dilakukan mantan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Endar Priantoro dinilai tidak berikan cerminan antikorupsi. Sebab, semangat lembaga antirasuah selama ini kental nuansa kesederhanaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Prof Hamdi Muluk menilai, seorang pejabat KPK tidak pantas memiliki gaya hidup mewah dan memamerkannya ke publik. "Enggak pantas lah (Dirlidik KPK bermewah-mewahan). Itu jelas,"&nbsp;kata Hamdi Muluk kepada wartawan, Kamis (6/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hamdi menduga, diberhentikannya Endar Priantoro dari jabatan Dirlidik KPK ada kaitannya dengan gaya hidupnya tersebut, yang dinilai tidak sesuai dengan semangat dasar dari lembaga antirasuah. Sebab, KPK didirikan untuk memberantas korupsi. Gaya hidup mewah pejabat sendiri bisa diduga berasal dari hasil korupsi ataupun gratifikasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pejabat itu harus satu kata antara perkataan dan perbuatan. Kalau mau menyuruh orang tidak korupsi, ya dia (pejabat) tidak korupsi," cetus Hamdi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, gaya hidup istri&nbsp;Endar&nbsp;Priantoro viral di media sosial. Berbagai fotonya yang mengenakan pakaian bermerek mahal hingga menyewa helikopter menjadi sorotan warganet.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan&nbsp;Endar&nbsp;untuk periodik 2022, tercatat dia punya total&nbsp;harta&nbsp;mencapai Rp 5.633.150.000 atau Rp 5,6 miliar. Jumlah kekayaannya ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 4.794.400.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam laporan kekayaan yang disampaikan pada 7 Februari 2023,&nbsp;Endar&nbsp;mempunyai tanah dan bangunan yang tersebar di Pangkalpinang, Surabaya, Banyumas, dan Tangerang. Seluruh aset ini nilainya sebesar Rp 6.310.000.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian,&nbsp;Endar&nbsp;juga memiliki motor tahun 1900, mobil Toyota Innova tahun 2019, dan Honda Sepeda Motor R2 tahun 2021 di LHKPN. Nilai total aset kendaraan milik&nbsp;Endar&nbsp;mencapai Rp 222.500.000.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selanjutnya,&nbsp;Endar&nbsp;memiliki&nbsp;ha<wbr />rta&nbsp;bergerak lainnya sebesar Rp 24,5 juta, kas dan setara kas senilai Rp 126.150.000, serta&nbsp;harta&nbsp;lainnya Rp 450 juta. Dia juga punya utang Rp 1,5 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dewan Pengawas (Dewas) KPK&nbsp;lantas melakukan klarifikasi terhadap Endar&nbsp;Priantoro terkait sumber kekayaannya&nbsp;tersebut. "KPK membenarkan, bahwa sebagai tindak lanjut koordinasi antara inspektorat KPK, Direktorat LHKPN dan Dewas telah melakukan klarifikasi kepada Direktur Penyelidikan KPK," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/3).</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menyerahkan sepenuhnya proses klarifikasi ini sesuai wewenang dan tugas Dewas sebagaimana diatur dalam UU KPK. "Kami meyakini, Dewas KPK akan bertindak profesional dan independen," ungkap Ali.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Guru Besar Universitas Indonesia Prof Hamdi Muluk menilai, seorang pejabat KPK tidak pantas memiliki gaya hidup mewah dan memamerkannya.

Hobi Pamer Harta Endar Priantoro Dinilai Tak Cerminkan Semangat Antikorupsi

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/20230116_1613011.jpg" alt="Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri." width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah, terkait kabar yang menyebutkan puluhan penyidik KPK yang berasal dari Polri mogok kerja.&nbsp;Hal ini imbas dari pencopotan Brigjen Pol Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK. Sebab, beredar foto yang menunjukkan sejumlah meja kerja penyidik kosong.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di mana tentunya pemeriksaan tersebut dilakukan di ruang pemeriksaan, bukan di kubikal kerja," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Kamis (6/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan ini mengklaim, para penyidik bekerja di ruang pemeriksaan dan sebagian berada di lapangan untuk mengusut kasus korupsi. Terlebih, KPK melakukan pemeriksaan sejumlah saksi kasus korupsi pada hari ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di antaranya terjadwal pemanggilan pemeriksaan terhadap sembilan orang saksi TPK untuk tersangka pemberi suap kepada Bupati Buru selatan yang dilakukan di Polda Maluku," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Isu ini berhembus setelah Brigjen Endar Priantoro dipecat dari KPK. Bahkan, rekan-rekan Endar yang juga dari institusi Polri sempat melakukan perlawanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka sempat mengajukan surat kepada pimpinan KPK untuk mencabut pemecatan Brigjen Endar. Mereka menilai, pemberhentian Brigen Endar dari Polri dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Izinkan kami selaku bagian dari system pegawai di KPK memberikan masukan dan kritikan dengan maksud dan tujuan bersama yang baik, diantaranya kami melihat proses pemberhentian pejabat eselon II dalam hal ini Direktur Penyelidikan KPK, menurut kami tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku," bunyi surat pegawai KPK tersebut, dikutip Selasa (4/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka tak ingin pencopotan Brigen Endar dari KPK membuat hubungan antara kedua lembaga dalam hal ini Polri dan KPK menjadi renggang. Karena itu, para pegawai KPK yang bersumber dari Polri tak menginginkan hal tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami harapkan dengan diskusi ini dapat meminimalisir segala kemungkinan yang terjadi yang sekiranya berpotensi membuat renggang hubungan kedua lembaga yang selama ini terjalin dengan baik," harap mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka menyebut, pemberhentian hanya dapat dilakukan apabila pegawai komisi melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik. Selain itu, Instansi Polri sendiri dalam rangka berkomitmen untuk mendukung pemberantasan korupsi dan menunjukkan profesionalismenya, Polri telah memberikan salah satu personel terbaiknya untuk bertugas di KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Surat Perintah Tugas nomor: Sprin/904/III/KEP/2023, tanggal 23 Maret 2023 tentang perpanjangan tugas anggota Polri di lingkungan KPK dan ditegaskan kembali dengan Surat nomor:&nbsp;B/2471/III/KEP/2023, tanggal 29 Maret 2023 perihal jawaban usulan pembinaan karier anggota Polri di lingkungan KPK.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa karena keterbatasan ruang jabatan di lingkungan Polri berdasarkan sidang Dewan Pertimbangan Karier Polri, maka diputuskan bahwa Brigjen Pol Endar Priantoro S.H., S.I.K., M.Si tetap melaksanakan penugasan sebagai Direktur Penyelidikan KPK," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan demikian, maka secara hukum pemberhentian tersebut tidak SAH atau justru melanggar hukum yang berlaku. Selain itu, kami Pegawai KPK khususnya Pegawai Negeri yang Dipekerjakan dari Polri, melihat hal ini akan berdampak negatif dan dapat menurunkan moral kinerja kami, serta akan memperburuk hubungan antar lembaga.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena kami menilai pemberhentian secara sepihak dan terkesan dipaksakan ini tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi yang menjadi komitmen kedua lembaga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berdasarkan hal tersebut di atas, hendaknya Bapak Cahya Harefa selaku Sekjen KPK bersedia mempertimbangkan untuk membatalkan keputusan pemberhentian Direktur Penyelidikan KPK ini," pinta mereka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menerbitkan surat perpanjangan masa tugas Endar di KPK. Namun, Ali menyebut KPK tidak mengusulkan untuk memperpanjang masa bakti Endar di lembaga antirasuah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Iya tapi sejauh ini tidak ada usulan dari KPK sebelumnya karena sesuai ketentuan ada usulan perpanjangan dulu dari KPK,&rdquo; ungkap Ali.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, masa tugas Endar berakhir 31 Maret 2023. Ia pun memastikan, Endar diberhentikan dengan hormat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Jadi informasi yang kami terima beliau berakhir 31 Maret 2023. Sehingga diberhentikan dengan hormat,&rdquo; pungkasnya.</div> </div>

Isu ini berhembus setelah Brigjen Endar Priantoro dipecat dari KPK. Bahkan, rekan-rekan Endar yang juga dari institusi Polri sempat melawan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Brigjen Endar Priantoro

Berita Terkini