<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/BSU-GURU-NGAJI_NUR-CHAMIM-3-124377830.jpg" alt="Ratusan Guru Ngaji Semarang Terima BSU, Gunakan untuk Keperluan Santri Guru ngaji dari TPQ, Madin, dan Pesantren datang silih berganti untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU), Aula Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/7/2025" width="100%">
<figcaption>Ratusan Guru Ngaji Semarang Terima BSU, Gunakan untuk Keperluan Santri Guru ngaji dari TPQ, Madin, dan Pesantren datang silih berganti untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU), Aula Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/7/2025</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Memasuki awal tahun 2026, masyarakat Indonesia menerima sejumlah sinyal positif dari pemerintah. Kementerian Sosial (Kemensos) disebut tengah mempercepat realisasi berbagai program bantuan sosial yang selama ini dinanti oleh publik. Di antara program yang menjadi sorotan adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp600 ribu yang ramai diperbincangkan dan dikabarkan berpeluang disalurkan pada awal Januari 2026. Kabar tersebut memunculkan harapan besar di kalangan pekerja, terutama untuk membantu menjaga daya beli di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi tantangan. Namun demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah yang memastikan waktu pencairan bantuan tersebut. <h3>Ketentuan Umum Penerima BSU</h3> Pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan dasar bagi pekerja yang berhak menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Salah satu ketentuan utama adalah penerima harus berstatus sebagai warga negara Indonesia serta memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sah dan terverifikasi. Selain itu, pekerja wajib masih aktif bekerja dan tercatat secara resmi dalam sistem ketenagakerjaan. Aspek penghasilan juga menjadi faktor penentu, di mana pemerintah menetapkan batas gaji tertentu. Pekerja yang menerima upah melebihi ketentuan tersebut tidak termasuk dalam kategori penerima BSU. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan bantuan disalurkan secara tepat sasaran kepada pekerja yang membutuhkan. <h3>Sasaran Program Bantuan Subsidi Upah</h3> Program BSU ditujukan terutama bagi pekerja atau buruh di sektor formal dengan tingkat pendapatan yang terbatas. Pemerintah memfokuskan bantuan pada kelompok tenaga kerja yang rentan terhadap dampak tekanan ekonomi. Sasaran tersebut meliputi pekerja swasta, buruh industri, serta tenaga kerja formal lainnya yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga mempertimbangkan faktor wilayah dan jenis sektor usaha, di mana pekerja di daerah dengan biaya hidup tinggi atau sektor yang terdampak kondisi ekonomi memiliki peluang lebih besar untuk menerima bantuan. <h3>Pihak yang Menjadi Penerima BSU</h3> Penerima BSU adalah individu pekerja yang telah memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan program. Bantuan ini tidak diberikan kepada perusahaan atau pemberi kerja, melainkan langsung disalurkan kepada pekerja secara personal. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah memastikan bantuan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak. Penerima BSU harus memiliki hubungan kerja yang masih aktif dan memperoleh upah secara rutin. Sementara itu, pekerja dengan status tertentu yang tidak sesuai kriteria dikecualikan agar pelaksanaan program tetap adil, transparan, dan akuntabel. &nbsp;

Pemerintah percepat penyaluran Bantuan Subsidi Upah 2026, harapan bagi pekerja di tengah tantangan ekonomi.

BSU Januari 2026 Cair? Berikut Ketentuan dan Pihak yang Jadi Penerima Bantuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/BSU-GURU-NGAJI_NUR-CHAMIM-5-370328172.jpg" alt="Ratusan Guru Ngaji Semarang Terima BSU, Gunakan untuk Keperluan Santri Guru ngaji dari TPQ, Madin, dan Pesantren datang silih berganti untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU), Aula Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/7/2025" width="100%">
<figcaption>Ratusan Guru Ngaji Semarang Terima BSU, Gunakan untuk Keperluan Santri Guru ngaji dari TPQ, Madin, dan Pesantren datang silih berganti untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU), Aula Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/7/2025</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Awal 2026 diwarnai oleh sejumlah kabar baik bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dikabarkan tengah mempercepat penyaluran berbagai program bantuan sosial yang telah lama dinantikan. Salah satu bantuan yang ramai diperbincangkan adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600 ribu yang disebut-sebut berpotensi cair pada awal Januari 2026. Banyak kalangan pekerja berharap program ini kembali dilanjutkan guna membantu meringankan beban ekonomi di tengah situasi yang belum sepenuhnya stabil. Meski demikian, perlu dicatat bahwa hingga kini pemerintah belum menyampaikan pengumuman resmi terkait jadwal penyaluran BSU tersebut. Cara Cek Status Penerima BSU Berikut cara mengecek status penerima BSU! 1. Cek BSU Melalui website Kemnaker &bull; Kunjungi bsu.kemnaker.go.id &bull; Masukkan data lengkap seperti NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, dan email &bull; Isi kode keamanan &bull; Klik tombol &lsquo;Cek Status&rsquo; Jika memang lolos verifikasi, sistem akan segera menampilkan notifikasi status penerima dan informasi mengenai pencairan dana. &nbsp; 2. Cek BSU Melalui Aplikasi JMO &bull; Unduh aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) &bull; Daftar atau login dengan akun BPJS Ketenagakerjaan &bull; Klik menu Bantuan Subsidi Upah (BSU) &bull; Status kepesertaan dan penyaluran akan ditampilkan secara otomatis. Apabila memang tak terdaftar, aplikasi akan menampilkan keterangan bahwa pengguna tak memenuhi syarat. Apabila tidak terdaftar, aplikasi akan menampilkan keterangan bahwa pengguna belum memenuhi syarat. Kriteria Umum Penerima BSU Berdasarkan persyaratan pada penyaluran BSU sebelumnya yang merujuk pada informasi resmi Kementerian Ketenagakerjaan serta BPJS Ketenagakerjaan, terdapat sejumlah kriteria umum bagi calon penerima bantuan, antara lain: &bull; Berstatus sebagai Warga Negara Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sah &bull; Terdaftar dan masih aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan &bull; Menerima upah atau gaji di bawah batas maksimum yang ditetapkan pemerintah &bull; Tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara (PNS), anggota TNI, maupun Polri &bull; Tidak sedang memperoleh bantuan sosial lain dalam periode yang sama, seperti program Kartu Prakerja &bull; Ketentuan rinci dapat mengalami penyesuaian sesuai kebijakan terbaru yang nantinya diumumkan oleh pemerintah Jadwal Resmi Penyaluran BSU Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/017022291/sebanyak-19188-sppg-siap-beroperasi-serentak-mulai-8-januari-2026">Sebanyak 19.188 SPPG Siap Beroperasi Serentak Mulai 8 Januari 2026</a> Penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) terakhir dilakukan pada Agustus 2025. Hingga kini, pemerintah belum menyampaikan informasi lanjutan terkait kemungkinan penyaluran tahap berikutnya, termasuk pada Januari 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan, BSU pada dasarnya dirancang sebagai instrumen untuk menopang daya beli pekerja sekaligus menekan risiko terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia menilai, bantuan subsidi upah memiliki fungsi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, khususnya bagi pekerja berpenghasilan menengah ke bawah. Namun demikian, realisasi penyaluran bantuan tersebut masih bergantung pada hasil evaluasi terhadap kondisi fiskal serta perkembangan ekonomi nasional. Sampai awal Januari 2026, pemerintah belum merilis jadwal resmi pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp600.000. Kementerian Ketenagakerjaan meminta masyarakat tetap menunggu serta mengikuti informasi terbaru dari sumber resmi. Selain itu, pemerintah mengimbau publik agar lebih waspada dan tidak mudah mempercayai kabar yang belum terverifikasi, terutama yang mengatasnamakan Kementerian Ketenagakerjaan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

BSU Rp600 ribu berpotensi cair Januari 2026. Simak cara cek status, kriteria penerima, dan jadwal penyaluran BSU terbaru dari pemerintah.

BSU 2026 Akan Cair? Berikut Cara Cek Status, Kriteria Penerima, dan Jadwal Penyaluran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/BSU-GURU-NGAJI_NUR-CHAMIM-3-124377830.jpg" alt="Ratusan Guru Ngaji Semarang Terima BSU, Gunakan untuk Keperluan Santri Guru ngaji dari TPQ, Madin, dan Pesantren datang silih berganti untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU), Aula Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/7/2025" width="100%">
<figcaption>Ratusan Guru Ngaji Semarang Terima BSU, Gunakan untuk Keperluan Santri Guru ngaji dari TPQ, Madin, dan Pesantren datang silih berganti untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU), Aula Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/7/2025</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar gembira bagi masyarakat di awal tahun 2026. Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) tengah melakukan percepatan penyaluran berbagai bantuan sosial, termasuk bantuan finansial yang dinantikan jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bagi Anda yang sedang menunggu kepastian dana BSU Rp600 ribu atau bantuan serupa seperti PKH dan BPNT, pastikan untuk memantau status di aplikasi SIKS-NG. Saat ini, proses birokrasi sudah mulai berjalan untuk memastikan bantuan masuk ke rekening tepat waktu. Jadwal Pencairan BSU dan Bansos Tahap 1 2026 Berdasarkan skema penyaluran tahun ini, bulan Januari menjadi periode krusial. Bagi KPM yang saldo KKS-nya masih nol meskipun status di SIKS-NG sudah "Berhasil Cek Rekening", tidak perlu panik. Mengutip dari channel YouTube Klik Bansos, Jumat (2/1) berikut adalah prediksi timeline penyaluran bantuan untuk awal tahun 2026. - Januari (Minggu 1-2): Tahap verifikasi dan validasi (verval) kelayakan penerima oleh Pemerintah Daerah. - Januari (Minggu 3-4): Proses pengecekan rekening di bank Himbara serta penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). - Februari-Maret: Dana mulai ditransfer secara bertahap ke kartu KKS (BRI, BNI, Mandiri, dan BSI). Bantuan yang sempat tertunda di akhir tahun 2025 tetap akan disalurkan sebagai pencairan susulan pada minggu pertama atau kedua Januari ini. Syarat Terbaru Penerima Bantuan Tahun 2026 Pemerintah kini menerapkan aturan yang lebih ketat untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Verifikasi tidak lagi dilakukan setahun sekali, melainkan setiap tiga bulan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Prioritas utama penerima bantuan adalah mereka yang masuk dalam Desil 1 hingga Desil 4, yaitu 40 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Perlu diingat, KPM yang dianggap sudah mampu atau memiliki komponen yang tidak lagi memenuhi syarat&mdash;seperti anak sekolah yang sudah lulus&mdash;akan tergraduasi secara otomatis dari sistem. Cara Cek dan Tindakan jika Bantuan Belum Cair Transparansi menjadi fokus utama tahun ini. Masyarakat bisa memanfaatkan Aplikasi Cek Bansos untuk mengajukan diri atau memberikan sanggahan jika melihat penyaluran yang tidak tepat sasaran. Agar bantuan Anda tidak hangus, perhatikan tiga hal penting berikut: - Cek Saldo Secara Berkala: Lakukan pengecekan di ATM atau mobile banking mulai minggu kedua Januari. - Hubungi Pendamping Sosial: Segera konsultasi jika status SIKS-NG Anda menunjukkan keterangan Exclude atau akun dibekukan. - Pastikan KKS Aktif: Jika kartu rusak atau terblokir, segera lapor ke bank penyalur agar proses transfer dana Rp600 ribu tersebut tidak terkendala.

Pemerintah melalui Kemensos percepat penyaluran bantuan sosial 2026, cek status di aplikasi SIKS-NG, ketahui syarat dan jadwal pencairan.

BSU Rp 600 Ribu 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Resmi dan Tahapan Pencairannya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/08/pexels-ahsanjaya-8719571-1805590256.jpg" alt="Ilustrasi BSU 2025 (Dok. Pexels)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi BSU 2025 (Dok. Pexels)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masyarakat kini mulai mencari informasi terkait status penerimaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan 2025. Namun, di tengah tingginya minat tersebut, semakin banyak pula situs tidak resmi yang beredar dan berpotensi menyesatkan atau bahkan membahayakan data pribadi pekerja.&nbsp; BSU 2025 hanya dapat dicek melalui laman resmi yang telah ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan. Akses melalui situs atau tautan abal-abal dapat membuat data pribadi, seperti NIK dan nomor kepesertaan, rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.&nbsp; Dengan banyaknya pekerja yang berharap memperoleh bantuan ini, kepastian akses menjadi kunci agar proses pengecekan berlangsung aman dan akurat. Informasi mengenai cara cek status penerima serta tautan resmi terus diperbarui, sehingga pekerja dapat memastikan apakah mereka masuk dalam daftar penerima BSU 2025 tanpa risiko penipuan digital. <h2>Link Resmi Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2025</h2> <h3>Menggunakan Link BSU Kementerian Ketenagakerjaan</h3> Gunakan handphone atau laptop&nbsp; Buka link https://bsu.kemnaker.go.id/&nbsp; Gulir ke bawah hingga ada bagian &lsquo;Pengecekan NIK Penerima BSU&rsquo; Masukkan 16 Nomor NIK Isi kode captcha pada kolom yang tersedia Pastikan data yang kamu masukkan sudah benar Tekan 'Cek Status'. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016924794/ramalan-shio-anjing-dan-babi-besok-hari-senin-8-desember-2025-seputar-karier-dan-cinta">Ramalan Shio Anjing dan Babi Besok Hari Senin, 8 Desember 2025 Seputar Karier dan Cinta</a> <h3>Menggunakan Link BSU BPJS Ketenagakerjaan&nbsp;</h3> Buka link https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/ Gulir ke bawah hingga menemukan tulisan 'Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?' Isi data yang diminta, seperti NIK hingga alamat email. Tekan 'Lanjutkan'. Lihat status penerima yang sudah kamu cari <h3>&nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/016924786/senin-8-desember-2025-datangkan-rezeki-berlimpah-untuk-4-shio-beruntung-ini">Senin 8 Desember 2025 Datangkan Rezeki Berlimpah untuk 4 Shio Beruntung Ini</a></h3> <h3>BSU akan Cair lagi pada Desember 2025?</h3> Pada Agustus 2025 kemarin sempat beredar kabar bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang menggodok rencana BSU tahap 2. Hal ini disampaikan langsung oleh Analis Kebijakan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Keuangan, Riznaldi Akbar. Dia mengungkapkan bahwa BSU akan dilanjut pada triwulan III dan triwulan IV. Jika rencana tersebut jadi dilakukan, maka BSU seharusnya sudah cair untuk triwulan III yang mencakup Juli-September. Hanya saja, hingga Minggu, (7/12) hari ini, penyaluran BSU urung dilakukan. Hal ini berkemungkinan bahwa BSU lanjutan tak akan ada sehingga masyarakat diharuskan hati-hati dengan oknum yang memanfaatkan link-link palsu. &nbsp;

Masyarakat perlu waspada terhadap penipuan saat cek status penerimaan BSU 2025, pastikan akses melalui situs resmi.

Link Resmi Cek Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2025, Jangan Salah Akses

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/BSU-GURU-NGAJI_NUR-CHAMIM-13-3075825955.jpg" alt="Ratusan Guru Ngaji Semarang Terima BSU, Gunakan untuk Keperluan Santri Guru ngaji dari TPQ, Madin, dan Pesantren datang silih berganti untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU), Aula Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/7/2025" width="100%">
<figcaption>Ratusan Guru Ngaji Semarang Terima BSU, Gunakan untuk Keperluan Santri Guru ngaji dari TPQ, Madin, dan Pesantren datang silih berganti untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU), Aula Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/7/2025</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tidak sedikit pekerja yang merasa sudah memenuhi semua persyaratan BSU Ketenagakerjaan 2025, namun kenyataannya bantuan tidak kunjung masuk ke rekening. Banyak yang tidak menyadari bahwa ada sejumlah faktor teknis maupun administratif yang bisa membuat nama mereka otomatis gugur dari daftar penerima. Mulai dari masalah data, keaktifan kepesertaan, hingga kesalahan rekening bank, semuanya dapat menjadi penghalang meskipun pekerja sebenarnya berhak. Memahami penyebab ini penting agar pekerja dapat mengecek kembali kelengkapan datanya dan memastikan tidak ada kekeliruan di sistem. 5 Alasan Pekerja Gagal Menerima BSU 2025 1. Data Gaji Tidak Memenuhi Kriteria Alasan pertama berasal dari data gaji yang tidak sesuai ketentuan pemerintah. Perusahaan kadang melaporkan upah karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan dengan nilai yang melebihi batas maksimal atau tidak mengikuti standar UMR/UMP wilayah tempat bekerja. Dalam aturan BSU 2025, hanya pekerja dengan upah maksimal Rp3,5 juta per bulan yang berhak menerima bantuan. Jika sistem BPJS mencatat nominal lebih tinggi, maka pekerja langsung tereliminasi dari daftar penerima. 2. Status BPJS Tidak Aktif Alasan kedua adalah status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah tidak aktif. Ada pekerja yang tidak lagi terdaftar sebagai peserta aktif per April 2025, yaitu batas waktu yang digunakan untuk verifikasi penerima BSU. Ketidakaktifan ini bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti resign, PHK, atau perusahaan yang terlambat melanjutkan pembayaran iuran. Jika status kepesertaan berhenti, data pekerja otomatis tidak diikutsertakan dalam proses penyaluran. Agar terhindar dari masalah ini, pekerja perlu memastikan BPJS mereka tetap aktif dan melakukan koordinasi dengan HRD untuk memastikan iuran benar-benar dibayar setiap bulan. 3. Kendala pada Rekening Bank Penerima Selanjutnya adalah masalah pada rekening bank yang didaftarkan. Kesalahan nomor rekening, rekening yang sudah tidak aktif, atau penggunaan bank di luar daftar bank penyalur bisa menghentikan proses pencairan. Pemerintah hanya menyalurkan BSU 2025 melalui bank-bank Himbara, yaitu BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan BSI. Jika rekening yang dimiliki pekerja bukan dari salah satu bank tersebut, maka dana tidak dapat masuk. Kesalahan kecil seperti digit rekening yang salah atau rekening yang diblokir pun sudah cukup untuk membuat pencairan gagal. 4. Menerima Bantuan Sosial Lain secara Bersamaan Alasan keempat adalah adanya tumpang tindih dengan bansos lain. Pekerja yang sedang menerima bantuan seperti PKH, BPNT, atau BPUM pada periode yang sama tidak dapat menerima BSU secara bersamaan. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan pemerataan bantuan sehingga tidak ada individu yang menerima dua program sekaligus. Pemerintah memprioritaskan agar lebih banyak masyarakat dengan tingkat kebutuhan tinggi bisa mendapatkan bantuan. 5. Perubahan Status menjadi ASN, TNI, atau Polri Alasan kelima adalah perubahan status pekerjaan. Jika pekerja berpindah menjadi ASN, anggota TNI, atau Polri, maka ia secara otomatis tidak memenuhi syarat sebagai penerima BSU 2025. Perubahan status ini bisa terjadi sebelum proses verifikasi selesai. Contohnya, pekerja swasta yang lolos seleksi CPNS pada awal 2025 akan langsung dikeluarkan dari daftar penerima, meskipun sebelumnya memenuhi seluruh kriteria. ASN, TNI, dan Polri memiliki sistem penghasilan dan tunjangan tersendiri sehingga tidak termasuk dalam kelompok penerima BSU sesuai regulasi yang berlaku. &nbsp; Kriteria Penerima BSU yang Telah Ditetapkan oleh Kemenaker 1. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Pekerja Penerima Upah (PU) hingga April 2025 Syarat ini menegaskan bahwa calon penerima harus tercatat sebagai pekerja yang aktif membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan melalui perusahaan tempat bekerja. Status kepesertaan harus masih aktif setidaknya sampai bulan April 2025, sehingga memastikan bahwa pekerja benar-benar sedang bekerja dan terlindungi dalam program jaminan sosial tenaga kerja pada periode tersebut. 2. Memiliki penghasilan maksimal Rp 3.500.000 per bulan Batasan ini ditetapkan agar bantuan tepat sasaran kepada pekerja dengan tingkat pendapatan menengah ke bawah. Jika gaji pokok atau total upah bulanan melebihi Rp 3.500.000, pekerja tidak termasuk dalam kategori penerima. Ketentuan ini dibuat untuk memprioritaskan karyawan dengan daya beli yang lebih rendah dan kemungkinan lebih terdampak terhadap situasi ekonomi. 3. Tak sedang menerima bantuan lain pada periode penyaluran Untuk menghindari tumpang tindih bantuan sosial, pekerja yang sedang mendapatkan program perlindungan sosial lain, misalnya PKH, BPNT, atau bantuan tunai lainnya, tidak dapat menerima BSU secara bersamaan. Tujuannya agar distribusi bantuan lebih merata dan tidak menumpuk pada individu yang sama, sehingga pekerja lain yang belum menerima bantuan dapat ikut terbantu. 4. Tak Termasuk ASN, anggota TNI, atau Polri Kategori ini mengecualikan pegawai pemerintah, prajurit TNI, dan anggota Polri karena mereka sudah memperoleh gaji dan tunjangan yang bersumber dari APBN. BSU hanya ditujukan untuk pekerja sektor swasta dan umum yang menggantungkan pendapatannya pada perusahaan dan tidak memiliki fasilitas penghasilan tambahan dari negara.

Pekerja yang memenuhi syarat BSU Ketenagakerjaan 2025 seringkali gagal menerima bantuan. Ini adalah 5 penyebabnya.

Hati-hati! Ini 5 Penyebab Utama BSU Ketenagakerjaan 2025 Gagal Cair Meski Sudah Terdaftar BPJS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/BSU-GURU-NGAJI_NUR-CHAMIM-9-934275725.jpg" alt="Ratusan Guru Ngaji Semarang Terima BSU, Gunakan untuk Keperluan Santri Guru ngaji dari TPQ, Madin, dan Pesantren datang silih berganti untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU), Aula Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/7/2025" width="100%">
<figcaption>Ratusan Guru Ngaji Semarang Terima BSU, Gunakan untuk Keperluan Santri Guru ngaji dari TPQ, Madin, dan Pesantren datang silih berganti untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU), Aula Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/7/2025</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan bahwa pengecekan status penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) hanya dapat dilakukan melalui situs resmi. Imbauan ini kembali disampaikan menyusul maraknya tautan palsu yang mengatasnamakan BSU. Di sisi lain beredar juga informasi pencairan BSU Desember 2025 ini. Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, mengungkapkan adanya temuan tautan mencurigakan seperti layanan-bsu2.kem-naker.com yang diduga digunakan untuk phishing dan mencuri data pribadi masyarakat. &ldquo;Informasi resmi terkait BSU hanya disampaikan melalui situs resmi Kemnaker, yaitu bsu.kemnaker.go.id. Selain itu, dipastikan palsu atau penipuan,&rdquo; ujarnya di Jakarta, Senin (14/7) lalu. Sunardi menegaskan bahwa situs palsu tersebut dibuat pihak tidak bertanggung jawab untuk menipu masyarakat. Ia meminta warga yang terlanjur memasukkan data ke situs mencurigakan segera melapor ke polisi karena tindakan tersebut masuk ranah pidana. Masyarakat juga diminta memeriksa setiap informasi, terutama setelah beredarnya kabar tak jelas yang menyebut bahwa ada pencairan BSU lanjutan pada November dan Desember 2025. Padahal, pemerintah belum memberikan pernyataan apapun terkait hal itu. Penyaluran BSU 2025: Hanya Juni&ndash;Juli Pada tahun ini, pemerintah menyalurkan BSU sebesar Rp 300.000 per bulan untuk dua bulan sehingga totalnya Rp 600.000 dan diberikan sekali pencairan. Prosesnya diawali verifikasi dan validasi data oleh BPJS Ketenagakerjaan sebelum disalurkan melalui bank-bank HIMBARA&mdash;BRI, BNI, Mandiri, BTN, serta Bank Syariah Indonesia (BSI). Bagi pekerja tanpa rekening aktif, penyaluran dilakukan melalui Kantor Pos Indonesia. Peringatan mengenai link palsu ini sejalan dengan klarifikasi Menaker Yassierli yang sebelumnya yang menyatakan tidak ada BSU tahap kedua untuk triwulan III dan IV. Dengan demikian, segala tautan atau pesan yang menawarkan pengecekan &ldquo;BSU gelombang baru&rdquo; atau &ldquo;BSU Desember 2025&rdquo; dipastikan menyesatkan. Hati-hati Penipuan atas Nama BSU Sunardi mengingatkan masyarakat untuk tidak membagikan data pribadi kepada platform yang tidak resmi. &ldquo;Pastikan selalu memeriksa informasi melalui bsu.kemnaker.go.id,&rdquo; tegasnya. Pemerintah mengharapkan BSU 2025 dapat membantu pekerja berpendapatan maksimal Rp 3,5 juta per bulan sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Ia menekankan bahwa bantuan ini diberikan tanpa potongan sepeser pun dan harus sampai kepada yang berhak, tanpa gangguan oknum yang memanfaatkan kondisi. Informasi mengenai pencairan tambahan BSU, jika memang ada di masa mendatang, hanya akan diumumkan melalui kanal resmi pemerintah. Hingga saat ini, sebagaimana disampaikan pada berita sebelumnya, tidak ada pencairan BSU lanjutan untuk Oktober, November, maupun Desember 2025.

Kementerian Ketenagakerjaan mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap tautan palsu terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025.

Link Resmi Cek Penerima BSU Ketenagakerjaan 2025, Kemnaker Minta Waspadai Link Palsu!

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/BSU-GURU-NGAJI_NUR-CHAMIM-7-808749127.jpg" alt="Ratusan Guru Ngaji Semarang Terima BSU, Gunakan untuk Keperluan Santri Guru ngaji dari TPQ, Madin, dan Pesantren datang silih berganti untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU), Aula Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/7/2025" width="100%">
<figcaption>Ratusan Guru Ngaji Semarang Terima BSU, Gunakan untuk Keperluan Santri Guru ngaji dari TPQ, Madin, dan Pesantren datang silih berganti untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU), Aula Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/7/2025</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bantuan Subsidi Upah (BSU) kembali menjadi topik hangat di kalangan pekerja setelah pemerintah menyalurkan bantuan tahap pertama untuk periode Juni&ndash;Juli 2025.&nbsp; Bantuan yang diatur melalui Permenaker Nomor 5 Tahun 2025 tersebut diberikan sebesar Rp 300.000 per bulan dan langsung dicairkan sekaligus, sehingga total yang diterima pekerja mencapai Rp 600.000. BSU diberikan sebagai bantalan ekonomi bagi pekerja berpenghasilan rendah di tengah ketidakpastian ekonomi yang masih terasa hingga akhir 2025. Tak heran, banyak pekerja menantikan kabar kelanjutan pencairan, khususnya menjelang Desember. Lantas, apakah BSU akan cair lagi? Bagaimana cara memastikan status penerima hanya lewat HP? Berikut rangkuman lengkapnya. Syarat Penerima BSU 2025 Sesuai regulasi pemerintah, penerima BSU harus memenuhi kriteria berikut: - Warga Negara Indonesia (WNI) - Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) - Bukan ASN, anggota TNI/Polri - Memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan Diprioritaskan untuk pekerja yang tidak menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Bantuan ini menyasar pekerja yang dinilai paling membutuhkan dukungan untuk menjaga daya beli sehari-hari. Apakah BSU Akan Cair Lagi Desember 2025? Ini Penjelasannya Isu soal pencairan lanjutan BSU kembali mencuat setelah muncul kabar bahwa pemerintah sedang menyiapkan BSU tahap kedua. Pada Agustus 2025, Analis Kebijakan Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Riznaldi Akbar, sempat menyebut bahwa BSU &ldquo;kemungkinan besar berlanjut hingga triwulan III dan IV&rdquo;. &ldquo;BSU kelihatannya lanjut karena kita efektif pelaksanaannya. Itu akan lanjut di triwulan III dan triwulan IV,&rdquo; ujarnya mengutip ANTARA. Namun, hingga awal Desember 2025, tidak ada penyaluran BSU untuk triwulan III (Juli&ndash;September) maupun triwulan IV (Oktober&ndash;Desember). Artinya, rencana lanjutan bantuan belum terealisasi. Menaker Yassierli juga telah memberi sinyal kuat bahwa BSU tahap kedua tidak tersedia. &ldquo;Saya mau bilang bahwa BSU tahap dua tidak ada. Jadi yang beredar di media pengecekan tahap dua itu tidak betul,&rdquo; tegasnya pada 28 Oktober 2025. Meski Menaker menggunakan istilah 'asumsi' yang berarti peluang penyaluran tetap ada, hingga kini belum ada pengumuman resmi terkait pencairan tambahan. Masyarakat diimbau untuk selalu memantau kanal resmi pemerintah dan waspada terhadap link palsu yang mengatasnamakan BSU. Cara Cek Status BSU BPJS Ketenagakerjaan 2025 Lewat HP Penerima BSU bisa dicek secara mandiri hanya bermodal HP dan jaringan internet. Ada beberapa kanal resmi yang dapat digunakan. 1. Cek BSU via Situs Resmi Kemenaker Link resmi: https://bsu.kemnaker.go.id Langkah-langkah: - Buka browser melalui HP atau laptop. - Masukkan alamat situs bsu.kemnaker.go.id - Gulir ke bagian 'Pengecekan NIK Penerima BSU' - Isi 16 digit NIK - Masukkan kode captcha - Klik 'Cek Status' - Status penerima akan muncul di bagian bawah. Ini merupakan kanal utama yang digunakan pemerintah pada penyaluran BSU Juni&ndash;Juli 2025. 2. Cek BSU melalui Laman BPJS Ketenagakerjaan Link: https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id Pada Jumat (5/12/2025), laman ini sedang tidak bisa diakses dan menampilkan pesan: &ldquo;Halaman yang anda kunjungi saat ini sedang dalam pengembangan atau peningkatan kapasitas.&rdquo; Jika nanti kembali aktif, cara ceknya adalah: - Buka situs BSU BPJS Ketenagakerjaan - Cari menu 'Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?' - Masukkan NIK, nama lengkap, tanggal lahir, dan email - Klik 'Lanjutkan' - Status penerima akan tampil pada halaman berikutnya. 3. Cek BSU via Aplikasi Pos Indonesia (Pospay) Karena sebagian dana BSU periode Juni&ndash;Juli 2025 disalurkan melalui PT Pos Indonesia, pengecekan juga bisa dilakukan lewat aplikasi Pospay. Meski per 5 Desember 2025 fitur 'Jenis Bantuan' sempat tidak bisa diakses, berikut tata caranya sesuai panduan resmi PT Pos Indonesia: - Unduh aplikasi Pospay dari Google Play Store atau App Store - Pada halaman login, ketuk ikon 'i' di pojok kanan bawah - Pilih tombol bergambar telapak tangan - Pada menu 'Jenis Bantuan', pilih 'BANTUAN SUBSIDI GAJI/UPAH 2025'. - Masukkan NIK - Klik 'Cek Status Penerima' - Ikuti instruksi hingga status ditampilkan. Hati-hati dengan Link Palsu Tingginya minat masyarakat terhadap BSU dimanfaatkan sejumlah pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan tautan palsu. Pemerintah mengingatkan agar pekerja hanya membuka: - Situs resmi Kemenaker - Laman BPJS Ketenagakerjaan - Akun media sosial resmi instansi pemerintah Kesimpulannya, jika benar ada BSU lanjutan, informasinya pasti diumumkan langsung oleh Kemenaker. Namun sejauh ini tidak ada pencairan BSU lanjutan Desember 2025 sejauh ini. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/016922456/nik-ktp-tidak-terdaftar-penerima-bsu-2025-jangan-panik-ini-cara-mengajukan-banding-ke-bpjs-ketenagakerjaan">NIK KTP Tidak Terdaftar Penerima BSU 2025? Jangan Panik! Ini Cara Mengajukan Banding ke BPJS Ketenagakerjaan</a> Pengecekan status BSU bisa dilakukan melalui tiga kanal resmi: Kemenaker, BPJS Ketenagakerjaan, dan Pospay. Penerima BSU adalah pekerja bergaji maksimal Rp 3,5 juta dan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Tetap waspada terhadap link yang tidak resmi.

Pemerintah telah menyalurkan BSU untuk periode Juni-Juli 2025, namun tidak ada pencairan tahap kedua. Simak cara cek status penerima.

Cara Cek Status BSU BPJS Ketenagakerjaan 2025 Lewat HP: Begini Fakta Pencairan dan Link Resminya

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/BSU-GURU-NGAJI_NUR-CHAMIM-13-3075825955.jpg" alt="Ratusan Guru Ngaji Semarang Terima BSU, Gunakan untuk Keperluan Santri Guru ngaji dari TPQ, Madin, dan Pesantren datang silih berganti untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU), Aula Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/7/2025" width="100%">
<figcaption>Ratusan Guru Ngaji Semarang Terima BSU, Gunakan untuk Keperluan Santri Guru ngaji dari TPQ, Madin, dan Pesantren datang silih berganti untuk mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU), Aula Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (17/7/2025</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 menjadi harapan besar bagi jutaan pekerja. Namun, bagaimana jika Anda merasa memenuhi syarat, tapi nama Anda justru tidak masuk daftar penerima? Atau, status pencairan Anda mandek? Banyak pekerja kecewa lantaran nama mereka tak muncul sebagai penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2025. Padahal, pemerintah menargetkan penyaluran BSU tuntas di akhir tahun 2025. Jika Anda mengalami masalah ini, ada cara resmi untuk melapor dan mengajukan keberatan. Anda bisa mengajukan banding langsung ke BPJS Ketenagakerjaan. Siapa Sebenarnya Penerima BSU 2025? Cek Syarat Utamanya Sebelum Anda melayangkan pengaduan, pastikan Anda benar-benar memenuhi kriteria. BSU adalah program untuk membantu Warga Negara Indonesia (WNI) yang berstatus pekerja dengan batasan penghasilan. Syarat utama penerima BSU 2025 meliputi: - Berpenghasilan paling banyak Rp3,5 juta per bulan. - Bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau anggota TNI/Polri. - Tidak tercatat menerima bantuan sosial lain (misalnya Program Keluarga Harapan/PKH). - Telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk kategori Pekerja Penerima Upah (PU) sampai dengan 30 April 2025. Jika Anda telah memenuhi semua syarat di atas namun tidak menerima BSU, Anda berhak mengajukan pengaduan karena ada potensi kesalahan data atau kendala verifikasi. Cara Lapor dan Mengajukan Keberatan BSU 2025: Jalur Resmi Pekerja yang tidak masuk daftar penerima atau mengalami kendala pencairan BSU 2025 dapat menyampaikan pengaduan resmi. Tujuannya adalah agar status kepesertaan dan data rekening Anda diperiksa ulang. BPJS Ketenagakerjaan menyediakan dua cara utama yang bisa Anda gunakan untuk mengajukan keberatan. 1. Banding Lewat Aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) Pengaduan melalui aplikasi JMO adalah cara termudah dan tercepat. Pastikan Anda sudah mengunduh dan login ke aplikasi ini. Ikuti langkah-langkah pelaporan BSU 2025 melalui JMO: - Buka aplikasi Jamsostek Mobile (JMO). - Di halaman utama, pilih menu &ldquo;Pengaduan&rdquo;. - Pilih jenis pengaduan yang sesuai, yaitu terkait status penerima BSU, lalu submit pengaduan. - Anda bisa memantau status tindak lanjut pengaduan Anda di &ldquo;Riwayat Pengaduan&rdquo;. Klik &ldquo;Detail Pengaduan&rdquo; untuk mengetahui apakah laporan Anda sudah diterima dan diproses. 2. Lapor Melalui Call Center BSU&nbsp; Jika Anda kesulitan menggunakan JMO, Anda bisa menghubungi call center khusus untuk melayangkan pengaduan. Langkah-langkah melapor melalui Call Center: - Tekan kode daerah diikuti dengan nomor 175 dari telepon atau ponsel (Contoh: Jakarta 021175, Surabaya 031175). - Dengarkan pesan suara otomatis, lalu tekan &ldquo;0&rdquo; untuk berbicara langsung dengan operator. - Setelah operator menyapa, sampaikan secara detail mengenai status BSU Anda yang tidak tercatat sebagai penerima. Penting: Pastikan Anda memiliki pulsa yang cukup. Siapkan juga Nomor Peserta BPJS Ketenagakerjaan atau NIK KTP Anda, karena ini pasti akan ditanyakan operator. Cara Lain Minta Konfirmasi: Media Sosial Resmi Selain dua jalur resmi di atas, pekerja juga dapat bertanya atau meminta konfirmasi melalui kolom komentar media sosial resmi BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Namun, perlu dicatat bahwa cara ini tidak menjamin Anda mendapat balasan secepat dan seakurat jalur resmi Call Center atau JMO. BPJS Ketenagakerjaan: Instagram: bpjs.ketenagakerjaan Twitter/X: BPJSTKInfo Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker): Instagram: kemnaker Twitter/X: KemnakerRI Jika Anda merasa berhak, segera lakukan pengaduan. Pastikan data rekening Anda sudah terbarui dan status Anda di JMO berada di tahap verifikasi dan validasi sebelum melayangkan keluhan.

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 menjadi harapan besar bagi jutaan pekerja. Namun, bagaimana jika Anda merasa memenuhi syarat, tapi tak dapat

NIK KTP Tidak Terdaftar Penerima BSU 2025? Jangan Panik! Ini Cara Mengajukan Banding ke BPJS Ketenagakerjaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/10/ANTREAN-BSU_NUR-CHAMIM-10-3113267650.jpg" alt="Petugas memberikan uang bantuan subsidi upah (BSU) kepada warga penerima manfaat di Kantor Pos Pemuda, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (9/7/2025). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)" width="100%">
<figcaption>Petugas memberikan uang bantuan subsidi upah (BSU) kepada warga penerima manfaat di Kantor Pos Pemuda, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (9/7/2025). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) merupakan inisiatif penting dari pemerintah yang dirancang sebagai bantuan sosial. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan pekerja dan buruh di seluruh Indonesia, terutama saat mereka menghadapi tekanan dan tantangan ekonomi yang signifikan.&nbsp; BSU terbukti menjadi penyangga yang sangat dibutuhkan bagi jutaan keluarga pekerja. Memasuki bulan Oktober, timbul pertanyaan besar di kalangan para pekerja mengenai kelanjutan pencairan dana BSU.&nbsp; Tingginya dampak positif yang dirasakan membuat harapan untuk dilanjutkannya program ini semakin besar. BSU telah memberikan dorongan finansial yang vital bagi pekerja dalam menghadapi berbagai kesulitan. Pemerintah sendiri mengakui bahwa program BSU ini dinilai sangat efektif. Keberadaan bantuan ini dianggap sukses membantu para pekerja dalam mengatasi dampak langsung dari inflasi dan juga kenaikan harga bahan pokok.&nbsp; Oleh karena itu, adanya dukungan dari pemerintah terhadap efektivitas program ini semakin memperkuat spekulasi dan harapan publik mengenai potensi perpanjangannya di masa mendatang. Penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) BSU sendiri diberikan Rp300.000/bulan selama 2 bulan yang dicairkan sekaligus menjadi Rp600.000.&nbsp; Syarat utamanya yakni: 1. WNI dengan NIK valid 2. Peserta BPJS Ketenagakerjaan harus aktif hingga 30 April 2025 3. Gaji kurang dari Rp3,5 juta/bulan 4. Bukan ASN, TNI, atau Polri 5. Prioritas bagi pekerja yang belum menerima PKH Cara Cek BSU&nbsp; Melalui Website Kemnaker 1. Buka laman bsu.kemnaker.go.id dan scroll hingga ke bagian bawah untuk menemukan menu &ldquo;Pengecekan NIK Penerima BSU&rdquo; 2. Masukkan 16 digit Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang kamu miliki. 3. Ketik kode keamanan (captcha) yang ditampilkan pada layar kemudian klik lagi tombol &ldquo;Cek Status. 3. Tinggal tunggu hingga sistem menampilkan status penerima BSU Melalui Website BPJS Ketenagakerjaan 1. Buka website https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/ 2. Gulir ke bawah hingga kamu menemukan kolom &ldquo;Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?&rdquo; 3. Lengkapi data diri seperti NIK, nama lengkap yang sesuai dengan KTP, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor HP aktif, dan alamat email aktif. Pastikan informasi kontak telah sesuai supaya dapat menerima notifikasi terkait pencairan. 4. Klik &ldquo;Lanjutkan&rdquo; dan ikuti proses hingga selesai. Melalui aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) 1. Buka aplikasi JMO pada handphone. 2. Cari bagian &ldquo;Cek Eligibilitas Bantuan Subsidi Upah (BSU)&rdquo; lalu klik. 3. Layar akan menampilkan form &ldquo;Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?&rdquo; 4. Masukkan data diri seperti, NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, serta nomor HP dan alamat email yang masih aktif sesuai KTP. 5. Klik &ldquo;Lanjutkan&rdquo;.

Program BSU pemerintah berikan harapan baru bagi pekerja di tengah tantangan ekonomi, simak cara cek penerima BSU.

Cara Cek Bansos BSU Oktober 2025 Beserta Syarat Penerimanya

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/10/ANTREAN-BSU_NUR-CHAMIM-6-3506948160.jpg" alt="Petugas memberikan uang bantuan subsidi upah (BSU) kepada warga penerima manfaat di Kantor Pos Pemuda, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (9/7/2025). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)" width="100%">
<figcaption>Petugas memberikan uang bantuan subsidi upah (BSU) kepada warga penerima manfaat di Kantor Pos Pemuda, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (9/7/2025). (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Bagi masyarakat penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), segera urus pencarian karena tenggat waktu pencairan bantuan melalui Kantor Pos Indonesia akan berakhir pada 3 Agustus 2025 Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero), Haris mengungkapkan bahwa hingga akhir Juli 2025, masih ada sekitar 1 juta penerima BSU yang belum melakukan pencairan bantuan ke Kantor Pos terdekat. "Lebih dari satu juta penerima BSU belum melakukan pencairan. Kami harap para penerima BSU segera melakukan pengecekan melalui aplikasi Pospay dan pencairan ke Kantor Pos terdekat,&rdquo; ujar Haris, Kamis (31/7).&nbsp; Sebagai informasi, Bantuan Subsidi Upah diberikan kepada buruh atau pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Bantuan ini juga ditujukan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan masa aktif per 30 April 2025. Haris mengatakan, Pos Indonesia telah mempermudah proses pengecekan bagi masyarakat penerima BSU. Masyarakat cukup dengan mengunduh aplikasi Pospay Mobile di handphone masing-masing.&nbsp; Tak Perlu Bingung, Begini Cara Cek dan Cairkan BSU lewat Kantor Pos Indonesia: 1. Unduh aplikasi Pospay Mobile melalui Play Store atau App Store 2. Registrasi akun dengan data diri sesuai KTP 3. Pada halaman login, klik ikon &ldquo;i&rdquo; di pojok kanan bawah, lalu pilih ikon Bantuan Sosial. 4. Pilih jenis bantuan "Bantuan Subsidi Upah 2025", kemudian masukkan NIK. 5. Jika terdaftar sebagai penerima, akan diminta memfoto KTP dan mengisi formulir data sesuai identitas.&nbsp; 6. Kemudian baca dan setujui syarat dan ketentuan pemrosesan data pribadi.&nbsp; 7. Setelah selesai, pengguna akan menerima QR Code, yang digunakan untuk proses verifikasi dan pencairan BSU di Kantor Pos terdekat 8. Lakukan pencairan di loket pelayanan sebelum 3 Agustus. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/016368716/1-juta-penerima-bsu-belum-cairkan-bantuan-pos-indonesia-ingatkan-batas-akhir-3-agustus">1 Juta Penerima BSU Belum Cairkan Bantuan, Pos Indonesia Ingatkan Batas Akhir 3 Agustus!</a> Haris menegaskan bahwa pencairan BSU hanya bisa dilakukan langsung di Kantor Pos, dengan membawa identitas diri sesuai NIK. Verifikasi ini dilakukan guna memastikan distribusi bantuan tepat sasaran dan diterima oleh pihak yang berhak.&nbsp; "Kami ingin memastikan bahwa distribusi bantuan ini transparan dan akurat. Oleh karena itu, verifikasi dilakukan langsung di kantor pos. Kami juga sudah menyampaikan informasi ini lewat berbagai kanal komunikasi," tukas Haris. </div>

Bagi masyarakat penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), segera urus pencarian karena tenggat waktu pencairan bantuan melalui Kantor Pos

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BSU

Berita Terkini

BSU Januari 2026 Cair? Berikut Ketentuan dan Pihak yang Jadi Penerima Bantuan