<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/BPK-16-2080218183.jpg" alt="Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Ketut Sumedana" width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Ketut Sumedana</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Ketut Sumedana memastikan penyidik Kejaksaan RI akan memeriksa pihak dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengklarifikasi keterangan yang disampaikan terdakwa Irwan Hermawan (IH) di persidangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G Paket 1, 2, 3, 4, dan 5. "Akan kami periksa orang BPK untuk klarifikasi apa yang disampaikan IH dan hasil pemeriksaan Sadikin," kata Ketut di Jakarta, Senin. Ketut mengatakan bahwa pemeriksaan pihak BPK ini sekaligus untuk mengklarifikasi hasil pemeriksaan tersangka Sadikn Rusli yang ditangkap pada hari Sabtu (14/10). Hal ini mengingat nama Sadikin pernah disebut oleh Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama, pernah menyerahkan uang senilai Rp40 miliar kepada seseorang perwakilan dari BPK bernama Sadikin. "Kami akan periksa orang BPK," ujarnya. Mantan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali itu juga memastikan bahwa Sadikin Rusli yang ditangkap oleh penyidik Jampidsus bukannya dari BPK. "Dia bukan orang BPK, dia itu pihak swasta. Kalau dia ada keterkaitannya dengan BPK, tentu akan kami dalami dan kembangkan ketika memang betul ditemukan alat bukti ini," katanya. Ketut menekankan bahwa penyidik Jampidsus menelusuri semua semua keterkaitan antara Sadikin dan BPK seperti apa dengan meminta keterangan pihak BPK dalam waktu dekat. Jika ditemukan bukti keterkaitan, penyidik bakal mengembangkan perkara tersebut dengan melakukan pendalaman. "Kalau memang ada bukti, kami kembangkan perkaranya. Yang jelas nanti kami panggil semua, orang yang tersebut bakal kami panggil semua," ujar Ketut. Dalam perkara korupsi merugikan keuangan negara sebesar Rp8,32 triliun ini, Kejagung sudah menetapkan 14 orang sebagai tersangka. Keempat tersangka terbagi dalam tiga klaster perkara, yakni tindak pidana korupsi, tidak pidana penyuapan dalam aliran dana korupsi BTS Kominfo, dan menghalangi penyidikan. Dari 14 orang tersangka tersebut, kata dia, enam orang sudah tahap persidangan, yakni Anang Achmad Latif, Yohan Suryanto, Gelumbang Menak Simanjuntak, Mukti Ali, Irwan Hermawan, dan Johnny G. Plate. Dua tersangka lain sudah tahap dua, pelimpahan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni Windy Purnama dan Muhammad Yusriski Muliawan. Berkas perkara keduanya rencananya dilimpahkan antara tanggal 16 atau 17 Oktober. Selanjutnya enam tersangka masih dalam tahap penyidikan, yakni Jemy Sutjiawan, Elvano Hatorangan, M. Ferriandi Mirza, Walbertus Natalius Wisang (Pasal 21), Naek Parulian Washington Hutahaean atau Edward Hutahaean (Pasal 15), dan Sadikin Rusli (Pasal 15).

Penyidik Jampidsus akan menelusuri semua semua keterkaitan antara Sadikin dan BPK dengan meminta keterangan pihak BPK dalam waktu dekat.

Kejagung Pastikan Akan Periksa BPK Terkait Perkara BTS Kominfo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/12/JKT-1-SIDANG-BTS-SAKSI-MENPORA-FED-9JPG-2161581015.jpg" alt="Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi BTS 4G di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi BTS 4G di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Di sidang kasus dugaan korupsi BTS Kominfo kemarin (11/10), Menpora Dito Ariotedjo mengaku pernah bertemu dengan Galumbang Menak Simanjuntak dan Resi Yuki Bramani di rumah Jalan Denpasar 34, Jakarta. Namun, dia membantah semua tuduhan terkait penerimaan uang Rp 27 miliar. Pertemuan dengan Galumbang dan Resi tersebut, kata dia, terjadi pada 2022. Rumah di Jalan Denpasar 34 merupakan milik mertuanya. Sementara itu, Dito tinggal di Jalan Cipinang Cempedak. &rdquo;Itu rumah di Jalan Denpasar 34 aset milik mertua, Yang Mulia,&rdquo; ucap Dito di depan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Menurut Dito, rumah itu bukan untuk tempat tinggal. Hanya untuk kumpul-kumpul dan membahas soal bisnis. Nah, pertemuan dengan Galumbang dan Resi membahas teknis pengajuan perusahaan untuk mendapatkan IPO. Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri lantas menanyakan lebih jauh tentang pertemuan itu. Menurut Dito, pihaknya minta saran kepada Galumbang terkait perusahaan sawit milik keluarganya yang bakal melantai ke bursa terbuka (IPO). &rdquo;Karena perusahaan Pak Galumbang sudah IPO duluan,&rdquo; katanya. Dito mengaku mengenal mantan Dirut PT Mora Telematika Indonesia Galumbang saat pertemuan forum bisnis pada akhir 2021. Dalam pertemuan di Jalan Denpasar 34 itu, Dito menyatakan tidak pernah menerima uang atau bingkisan. Dia juga tidak mengenal Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan dan mantan Direktur Utama Bakti Anang Achmad Latif. Bukan hanya itu, Dito mengaku tidak kenal dengan Windu Aji yang pada beberapa sidang sebelumnya diduga sebagai makelar agar kasus korupsi BTS tidak diusut. Hakim Fahzal juga menanyakan terkait adanya titipan dalam pertemuan antara Dito, Galumbang, dan Resi. Dito menyebut tidak ada. Begitu pula dengan pengembalian uang Rp 27 miliar ke pengacara Irwan Hermawan, Maqdir Ismail. &rdquo;Tidak tahu, Yang Mulia,&rdquo; katanya. Dalam persidangan kemarin, menteri berusia 33 tahun itu dihadirkan sebagai saksi tambahan. Terdakwa dalam sidang itu adalah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, mantan Direktur Utama Bakti Anang Achmad Latif, dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto. Dalam sidang-sidang kasus BTS sebelumnya, nama Dito disebut sebagai orang yang menerima uang Rp 27 miliar. Dito diduga terlibat untuk menyelesaikan masalah hukum BTS Kominfo tidak berlanjut. Senin (9/10) lalu, dalam persidangan, nama Dito disebut Resi menerima bingkisan. Resi bersama sopir Andrianto menemui Dito di Jalan Denpasar 34. Dia datang dua kali. Resi mengaku tidak mengetahui isi bingkisan tersebut. Namun, dia mengaku diperintah Irwan Hermawan. (elo/c19/fal)Di sidang kasus dugaan korupsi BTS Kominfo kemarin (11/10), Menpora Dito Ariotedjo mengaku pernah bertemu dengan Galumbang Menak Simanjuntak dan Resi Yuki Bramani di rumah Jalan Denpasar 34, Jakarta. Namun, dia membantah semua tuduhan terkait penerimaan uang Rp 27 miliar. Pertemuan dengan Galumbang dan Resi tersebut, kata dia, terjadi pada 2022. Rumah di Jalan Denpasar 34 merupakan milik mertuanya. Sementara itu, Dito tinggal di Jalan Cipinang Cempedak. &rdquo;Itu rumah di Jalan Denpasar 34 aset milik mertua, Yang Mulia,&rdquo; ucap Dito di depan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/01686200/dirut-bakti-tersandung-kasus-korupsi-bts-kominfo-seleksi-ulang-posisi-pimpinan">Dirut Bakti Tersandung Kasus Korupsi BTS, Kominfo Seleksi Ulang Posisi Pimpinan</a> Menurut Dito, rumah itu bukan untuk tempat tinggal. Hanya untuk kumpul-kumpul dan membahas soal bisnis. Nah, pertemuan dengan Galumbang dan Resi membahas teknis pengajuan perusahaan untuk mendapatkan IPO. Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri lantas menanyakan lebih jauh tentang pertemuan itu. Menurut Dito, pihaknya minta saran kepada Galumbang terkait perusahaan sawit milik keluarganya yang bakal melantai ke bursa terbuka (IPO). &rdquo;Karena perusahaan Pak Galumbang sudah IPO duluan,&rdquo; katanya. Dito mengaku mengenal mantan Dirut PT Mora Telematika Indonesia Galumbang saat pertemuan forum bisnis pada akhir 2021. Dalam pertemuan di Jalan Denpasar 34 itu, Dito menyatakan tidak pernah menerima uang atau bingkisan. Dia juga tidak mengenal Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan dan mantan Direktur Utama Bakti Anang Achmad Latif. Bukan hanya itu, Dito mengaku tidak kenal dengan Windu Aji yang pada beberapa sidang sebelumnya diduga sebagai makelar agar kasus korupsi BTS tidak diusut. Hakim Fahzal juga menanyakan terkait adanya titipan dalam pertemuan antara Dito, Galumbang, dan Resi. Dito menyebut tidak ada. Begitu pula dengan pengembalian uang Rp 27 miliar ke pengacara Irwan Hermawan, Maqdir Ismail. &rdquo;Tidak tahu, Yang Mulia,&rdquo; katanya. Dalam persidangan kemarin, menteri berusia 33 tahun itu dihadirkan sebagai saksi tambahan. Terdakwa dalam sidang itu adalah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, mantan Direktur Utama Bakti Anang Achmad Latif, dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto. Dalam sidang-sidang kasus BTS sebelumnya, nama Dito disebut sebagai orang yang menerima uang Rp 27 miliar. Dito diduga terlibat untuk menyelesaikan masalah hukum BTS Kominfo tidak berlanjut. Senin (9/10) lalu, dalam persidangan, nama Dito disebut Resi menerima bingkisan. Resi bersama sopir Andrianto menemui Dito di Jalan Denpasar 34. Dia datang dua kali. Resi mengaku tidak mengetahui isi bingkisan tersebut. Namun, dia mengaku diperintah Irwan Hermawan. (elo/c19/fal)

Di sidang kasus dugaan korupsi BTS Kominfo kemarin (11/10), Menpora Dito Ariotedjo mengaku pernah bertemu dengan Galumbang Menak Simanjuntak

Bertemu Terdakwa Kasus BTS Kominfo, Menpora Dito Mengaku Bahas Persiapan IPO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/26/JKT-1-SIDANG-PLATE-AGENDA-SAKSI-FED-4JPG-883209007.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo Johnny G. Plate." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo Johnny G. Plate.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Hingga 31 Maret 2022, baru 1.795 tower proyek base transceiver station (BTS) 4G Kemenkominfo (Kominfo) yang selesai dikerjakan. Jauh dari target sebanyak 4.200 menara BTS. Keterangan itu diungkap M. Feriandi Mirza dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (25/7). Dia menjadi saksi untuk tiga terdakwa, termasuk eks Menkominfo Johnny G. Plate. Di depan majelis hakim yang diketuai Fahzal Hendri, Mirza menyampaikan bahwa proyek itu semestinya sudah selesai 31 Desember 2021. Sampai batas waktu tersebut, hanya 668 BTS 4G yang rampung digarap. Proyek kemudian tetap berlanjut dengan adendum yang berisi perpanjangan waktu sampai 31 Maret 2022. &rdquo;(Sampai batas perpanjangan tersebut, Red) selesai 1.795 (tower),&rdquo; kata Mirza yang tercatat sebagai kepala Divisi Lastmile/Backhaul Bakti Kominfo. Keterangan itu membuat majelis hakim heran. Sebab, selisih target dan realisasi sangat jauh. &rdquo;Proyek ini nggak selesai, mangkrak,&rdquo; kata hakim. Secara terpisah, ditemui di Istana Negara, Menkominfo Budi Arie menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo meminta pembangunan proyek BTS 4G Bakti Kominfo diselesaikan. Namun, dia enggan berbicara progres proyek saat ini. &rdquo;Nanti penuh kejutan. Tenang saja dan saya sudah bilang, tahun ini akan tuntas,&rdquo; katanya. Proses hukum yang sedang berjalan, terang Budi, dipastikan tidak memengaruhi kelangsungan proyek tersebut. Dia menjelaskan, saat ini ada beberapa hal yang sedang ditinjau ulang terkait penggarapan proyek itu. Termasuk soal harga. Tim dari Kemenkominfo dan Kejaksaan Agung bekerja bersama. &rdquo;Semua opsi sedang dirumuskan, kami diskusikan, di-review. Nanti kami bicara dengan kementerian lembaga lain, termasuk Bu Sri Mulyani, menteri keuangan. Saya berharap tidak perlu tambahan,&rdquo; jelas Budi. (lyn/syn/c9/fal)

Hingga 31 Maret 2022, baru 1.795 tower proyek base transceiver station (BTS) 4G Kemenkominfo (Kominfo) yang selesai dikerjakan.

Proyek BTS 4G: Target 4.200, Baru Selesai 1.795 Tower

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ganjar-pranowo-bantah-terima-suap-pengacara-setnov-kpk-harus-dalami_m_187358.jpeg" alt="Penasihat hukum Setya Novanto Maqdir Ismail di PN Tipikor Jakarta, Kamis (8/2)" width="100%">
<figcaption>Penasihat hukum Setya Novanto Maqdir Ismail di PN Tipikor Jakarta, Kamis (8/2)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kejaksaan Agung (Kejagung) memutuskan untuk memanggil Maqdir Ismail, penasihat hukum terdakwa Irwan Hermawan, Senin (10/7). Dia dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur BTS 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Komunikasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Saat diwawancarai Jawa Pos pada Sabtu (8/7), Maqdir menyampaikan kesediaannya untuk datang memenuhi panggilan Kejagung. Dia memastikan telah menerima surat panggilan dari Kejagung pada Jumat (7/7) sore. &rdquo;Saya pasti akan lihat dulu surat panggilannya dan saya dipanggil dalam kapasitas sebagai apa,&rdquo; terang dia. Setelah mengetahui akan diperiksa sebagai saksi, dia memastikan akan hadir di Kejagung. Namun, Maqdir tidak akan menyampaikan keterangan kepada penyidik JAM Pidsus Kejagung sesuai jadwal yang sudah dibuat. &rdquo;Senin (besok, Red) saya akan menyampaikan permohonan pengunduran waktu,&rdquo; ungkap dia. Maqdir belum menyebut alasan permohonan penundaan jadwal pemeriksaan tersebut. Dia hanya menyampaikan akan memberikan keterangan kepada penyidik pada 13 Juli mendatang. &rdquo;Semula diminta Senin, saya akan minta ditunda Kamis,&rdquo; tambahnya. Tidak hanya dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi, Maqdir juga diminta Kejagung membawa uang Rp 27 miliar untuk dikembalikan kepada negara. Sebagaimana telah disampaikan Maqdir seusai sidang perdana terdakwa Irwan Hermawan, pihaknya mengklaim telah menerima pengembalian uang puluhan miliar tersebut dari pihak swasta. Uang itulah yang diminta Kejagung untuk dikembalikan. &rdquo;Rencananya begitu (akan membawa uang Rp 27 miliar),&rdquo; imbuhnya. Sejak menerima uang tersebut, Maqdir mengaku ingin secepatnya menyerahkan kepada Kejagung. Untuk itu, pihaknya mencari waktu yang tepat. Pemeriksaan dirinya oleh penyidik JAM Pidsus Kejagung dinilai sebagai momen yang pas. Merujuk berita acara pemeriksaan (BAP) Irwan, uang Rp 27 miliar sempat diberikan mantan komisaris PT Solitechmedia Synergy kepada seseorang yang disebut sebagai Z. Dalam BAP tersebut, Irwan mengaku menerima uang Rp 119 miliar terkait proyek infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo. Perinciannya, uang Rp 28 miliar dari PT SGI, Rp 26 miliar dari PT JIG, Rp 28 miliar dari PT WYA, dan Rp 37 miliar dari JS. Uang tersebut kemudian disalurkan Irwan kepada beberapa pihak. Yakni, penyerahan Rp 6,2 miliar kepada pihak Bakti Kominfo. Terdiri atas PPK Proyek Bakti bernama Elvano Rp 1,5 miliar; Latifah Hanum Rp 1,7 miliar; dan Anang Latif Rp 3 miliar. Tidak sampai di situ, di BAP tersebut Irwan mengaku menyerahkan Rp 6 miliar kepada pengacara seseorang yang dia sebut X bernama Setio, Rp 52,5 miliar kepada X, Rp 10 miliar kepada staf Kemenkominfo melalui Windi Purnama, Rp 800 juta kepada pihak Bakti Kominfo melalui Windi Purnama, serta Rp 45 miliar kepada Galumbang Menak Simanjuntak. Dari Galumbang, uang tersebut diserahkan kepada X Rp 1,5 miliar, Y Rp 10 miliar, EH Rp 15 miliar, dan Z Rp 27 miliar. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana, pemanggilan dan pemeriksaan Maqdir penting untuk menegaskan informasi yang kini beredar di masyarakat. &rdquo;Terutama terkait dengan statemen dari pengacara atau lawyer terdakwa IH, yaitu Bapak Maqdir Ismail,&rdquo; ungkap dia kepada awak media di Jakarta. Setelah sidang perdana Irwan pada Selasa lalu, Maqdir sempat menyampaikan ada pengembalian dana Rp 27 miliar. Duit sebanyak itu dikembalikan kepada pihak Irwan melalui tim penasihat hukumnya dalam pecahan mata uang asing. Ketut mengungkapkan, penyidik JAM Pidsus Kejagung menilai informasi itu penting untuk diklarifikasi. &rdquo;Agar tidak berkembang semakin jauh. Mohon kiranya Bapak Maqdir Ismail dengan kerelaannya mendatangi Kejaksaan Agung untuk menyampaikan atau mengembalikan jika memang ada pengembalian uang,&rdquo; ujarnya. Berdasar informasi yang diterima Kejagung, uang tersebut diterima Maqdir dari pihak swasta. Meski demikian, sampai saat ini belum diketahui pasti identitas pihak swasta yang mengembalikan uang itu lewat Maqdir. Untuk itu, Kejagung akan meminta penjelasan dari Maqdir secara langsung. &rdquo;Sesuai dengan surat panggilan saksi dari tim penyidik, Maqdir Ismail akan diperiksa sebagai saksi oleh tim penyidik pada Senin, 10 Juli 2023 pukul 09.00,&rdquo; beber dia. Pemeriksaan akan dilakukan di kantor JAM Pidsus Kejagung, Gedung Bundar, Jakarta Selatan. Tidak hanya memanggil Maqdir untuk diperiksa, tim penyidik juga meminta Maqdir membawa serta uang Rp 27 miliar sebagaimana pernyataan yang sudah dia sampaikan kepada media massa. &rdquo;Untuk membuat terang perkara yang saat ini sedang dalam proses penyidikan dan bergulir di persidangan terkait dengan aliran dana,&rdquo; jelasnya. (syn/c7/oni)

Kejagung) memutuskan untuk memanggil Maqdir Ismail, penasihat hukum terdakwa Irwan Hermawan, Senin (10/7). Dia dipanggil sebagai saksi.

Dugaan Korupsi Proyek BTS Kominfo, Kejagung Tagih Barang Bukti Rp 27 Miliar ke Maqdir Ismail

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/27/Johnny-G-Plate-Dery-Ridwansah-2JPG-4265992902.jpg" alt="Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor." width="100%">
<figcaption>Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Jaksa penuntut umum (JPU) mengungkap aliran dana kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G Bakti Kominfo. Termasuk yang diterima mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin (27/6), Plate didakwa telah merugikan keuangan negara lebih dari Rp 8 triliun. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama dengan Anang Achmad Latif, Yohan Suryanto, Irwan Hermawan, Galumbang Menak Simanjuntak, Mukti Ali, Windi Purnama, dan Muhammad Yusrizki Muliawan. &rdquo;Mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 8.032.084.133.795,&rdquo; beber JPU Sutikno. Dari proyek tersebut, Plate disebut telah memperkaya diri sendiri dengan nominal mencapai Rp 17,8 miliar. Uang itu diperoleh Plate secara bertahap. Di antaranya, melalui penerimaan uang medio Maret 2021&ndash;Oktober 2022. Selama 20 bulan tersebut, jaksa menyebut Plate menerima Rp 500 juta per bulan. Setoran ratusan juta per bulan tersebut diberikan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Achmad Latif atas permintaan Plate. JPU menyatakan, uang tersebut bersumber dari perusahaan yang menggarap proyek BTS 4G Bakti Kominfo. &rdquo;Berasal dari perusahaan konsorsium penyedia jasa pekerjaan pengadaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5,&rdquo; terang jaksa. Tidak sampai di situ, Plate juga memerintah Anang untuk mengirimkan uang beberapa kali. Menurut jaksa, seluruhnya dikirimkan untuk menunjang kebutuhan Plate. JPU menambahkan, politikus Partai Nasdem itu juga pernah menerima uang dengan total Rp 4 miliar dari Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan. &rdquo;Dengan perincian masing-masing penerimaan sebesar Rp 1 miliar dibungkus kardus,&rdquo; kata jaksa. Uang Rp 4 miliar itu diberikan secara bertahap. Tiga kali diserahkan di rumah pribadi Plate di bilangan Cilandak, Jakarta Selatan. Kemudian, satu kali diserahkan di ruang kerja Plate di kantor Kemenkominfo. Bukan hanya itu, pada 2022 Plate menerima fasilitas dari Dirut PT Sansaine Jemy Sutjiawan untuk kebutuhan hotel dalam perjalanan dinas luar negeri ke Barcelona Rp 450 juta. Di akhir persidangan, Plate menyatakan keberatan atas dakwaan jaksa. &rdquo;Saya tidak melakukan yang didakwakan. Nanti saya buktikan,&rdquo; katanya. Karena itu, pekan depan dia mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut. (syn/c7/fal)

JPU mengungkap aliran dana kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo. Termasuk yang diterima Johnny G Plate.

Sidang Korupsi BTS Kominfo, Jaksa Sebut Johnny G. Plate Empat Kali Terima Rp 1 M dalam Kardus

BTS kominfo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BTS kominfo

Berita Terkini

Kejagung Pastikan Akan Periksa BPK Terkait Perkara BTS Kominfo

Bertemu Terdakwa Kasus BTS Kominfo, Menpora Dito Mengaku Bahas Persiapan IPO

Proyek BTS 4G: Target 4.200, Baru Selesai 1.795 Tower

Dugaan Korupsi Proyek BTS Kominfo, Kejagung Tagih Barang Bukti Rp 27 Miliar ke Maqdir Ismail

Sidang Korupsi BTS Kominfo, Jaksa Sebut Johnny G. Plate Empat Kali Terima Rp 1 M dalam Kardus

Download Aplikasi JawaPos.com