<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/30/Xc16qURWyFLZmTSzPTwyKVgdB8wjffMrTldHsJH9-2770683921.jpg" alt="Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo menyampaikan keterangan usai melapor dan menjalani pemeriksaan awal di Polda Metro Jaya pada Rabu (30/4). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo menyampaikan keterangan usai melapor dan menjalani pemeriksaan awal di Polda Metro Jaya pada Rabu (30/4). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melaporkan tuduhan soal ijazah palsu kepada Polda Metro Jaya pada Rabu (30/4). Laporan itu hingga kini masih menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Menurut Jokowi, dia ingin duduk persoalan tersebut menjadi jelas dan gamblang. Karena itu, dia melapor langsung kepada polisi.&nbsp; Jokowi menyampaikan hal itu kepada awak media usai melapor dan menjalani pemeriksaan awal di Polda Metro Jaya. Dia menyampaikan bahwa sejatinya persoalan tersebut ringan. Meski demikian, mantan gubernur Jakarta itu ingin masalah tersebut selesai dan tidak lagi muncul. Sehingga dirinya memilih menempuh jalur hukum.&nbsp; &rdquo;Ini sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi, perlu dibawa ke ranah hukum agar semua jelas dan gamblang,&rdquo; kata Jokowi.&nbsp; Dia tidak mengungkap secara detail nama-nama terlapor dalam laporan yang sudah dibuatnya. Namun dia mempersilakan pihak-pihak terkait menanyakan hal itu kepada penasihat hukumnya. Jokowi mengaku kali ini turun langsung membuat laporan karena sudah tidak menjabat sebagai presiden. Bahkan, dia mengira persoalan itu sudah selesai.&nbsp; &rdquo;Dulu masih menjabat, tak pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut. Jadi, lebih baik, sekali lagi, biar menjadi jelas dan gamblang,&rdquo; tutur Jokowi.&nbsp; Atas ramainya perbincangan soal ijazah tersebut, Jokowi tidak ambil pusing berkenaan dengan politis atau tidaknya persoalan itu. Menurut dia, yang sudah jelas saat ini adalah laporan telah dibuat. Karena sifatnya delik aduan, dia datang langsung ke Polda Metro Jaya. Jokowi datang bersama sejumlah penasihat hukumnya. Termasuk Yakub Hasibuan. &rdquo;Kan delik aduan kan, memang harus saya sendiri harus datang,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Jokowi tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 09.50 WIB. Dia datang dengan menggunakan Toyota Innova berkelir hitam bernomor polisi B 2329 SXI. Tampak iring-iringan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) turut mengawal kedatangan Jokowi. &nbsp;

Presiden Jokowi melapor ke Polda Metro Jaya terkait isu ijazah palsu, ingin masalah ini diselesaikan secara hukum.

Alasan Jokowi Pilih Buat Laporan soal Tuduhan Ijazah Palsu di Polda Metro Jaya: Terlalu Berlarut-Larut dan Ingin Jelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/aida-saskia.jpg" alt="Penyanyi Aida Saskia memperlihatkan bibirnya yang bengkak diduga menjadi korban penganiayaan./Abdul Rahman" width="100%">
<figcaption>Penyanyi Aida Saskia memperlihatkan bibirnya yang bengkak diduga menjadi korban penganiayaan./Abdul Rahman</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyanyi Aida Saskia mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat membuat laporan polisi terkait kasus dugaan penganiayaan yang dialaminya. Laporannya terdaftar dengan nomor LP/B/2417/X/2022/POLRES METROPOLITAN JAKPUS/POLDA METRO JAYA.  Aida Saskia melaporkan seseorang bernama Putri Echa buntut atas kasus dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan Putri kepada dirinya. Dia melaporkan dengan Pasal 351 KUHP. Aida Saskia melengkapi laporannya dengan bukti hasil visum.  "Luka lebam-lebam banyak ini, agak sakit sampai ada benjolan di kepala. Terus ada sobekan bawah bibir dan dalam, mengeluarkan darah banyak di bibir dan kepala," kata Aida Saskia di Polres Metro Jakarta Pusat.  Menurut Aida, dirinya diamuk oleh pihak terlapor lantaran menduga perubahan yang terjadi pada suami terlapor akibat dekat dengan Aida Saskia. Penyanyi yang mengidap penyakit kanker payudara dan bipolar itu tegas membantah tuduhan tersebut.  "Justru aku yang minta untuk memperbaiki hubungan. Dia (terlapor) sebenarnya teman. Tapi kalau aku diamuk masak nggak lapor polisi. Kejadiannya di Jakarta Pusat daerah Salemba" katanya.  Aida Saskia sangat menyayangkan dirinya yang sedang berjuang melawan penyakit yang dideritanya malah menjadi korban penganiayaan. Dia membuat laporan polisi untuk tujuan meminta perlindungan hukum supaya kasus serupa tidak kembali terjadi.

Jadi Korban Penganiayaan, Aida Zaskia Buat Laporan ke Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/71333_90594_Eko-lapor-polisi.jpg" alt="Eko Patrio saat di Bareskrim Jumat (16/12)" width="100%">
<figcaption>Eko Patrio saat di Bareskrim Jumat (16/12)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus dari Partai Amanat Nasional, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio tiba di Bareskrim Polri. Dia hadir didampingi kuasa hukumnya untuk memenuhi panggilan Bareskrim Polri. Tak sampai 30 menit bertemu dengan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim, Eko lantas keluar lagi. Kuasa hukum Eko, Firman Nurwahyu menerangkan, dia datang ke Bareskrim bersama kliennya hendak meluruskan bahwa tidak ada wawancara yang dilakukan Eko belum lama ini soal pengalihan isu penistaan agama. &quot;Kami datang ke sini untuk meluruskan bahwa tidak pernah diwawancara. Dan tulisan (di media online) adalah imaginer oleh wartawan,&quot; kata dia di Bareskrim Polri, Jumat (16/12). Kedua terang dia, mereka datang ke Bareskrim yang ada di kompleks Kementerian Kelautan dan Perikanan itu untuk bersilaturahmi dengan para penyidik dari Bareskrim. Lanjut dia menuturkan, ada tujuh media online yang memuat Eko berbicara soal pengalihan isu yang dilakukan Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri dengan penangkapan teroris di Bekasi. &quot;Kami beri waktu 1x24 jam dari sekarang untuk mengklarifikasi bahwa Pak Eko tidak pernah diwawancara khusus maupun telepon,&quot; kata dia lagi. Sementara Eko juga buka suara, menurut dia awalnya sama sekali tidak tahu-menahu soal pemberitaan itu. &quot;Tiba-tiba malam saya dikasih tahu. Awalnya satu saja, ternyata ada tujuh media online,&quot; ucap Eko. Dia bahkan berkata, apa yang dimuat tujuh media online itu bukanlah berita, tapi berupa karangan bebas yang tentu sangat merugikan bagi dia dan kepolisian serta sejumlah pihak lainnya. &quot;Baik partai kami, kepolisian dan saya sendiri merasa perlu diklarifikasi serta membuat laporan polisi,&quot; sambung dia. Menurut Eko, hal yang dimuat di media online itu sangat merugikan dan diharapkan bisa menjadi pembelajaran bagi media yang lain. Padahal dia adalah terlapor oleh penyidik Bareskrim. Karena diduga melakukan fitnah karena di media online, Eko disebut berbicara bahwa apa yang dilakukan Densus 88 adalah pengalihan isu kasus penistaan agama dengan menangkap teroris di Bekasi. (elf/JPG)

Bukannya Diperiksa, Eko Patrio Malah Buat Laporan Polisi di Bareskrim