<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/DARURAT.jpg" alt="RAMAI: Pedagang Pasar Klitikan nekat berjualan, Minggu (4/7). Pasar Klitikan sudah ditetapkan tutup sementara waktu selama pemberlakuan PPKM Darurat. (A. CHRISTIAN/RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>RAMAI: Pedagang Pasar Klitikan nekat berjualan, Minggu (4/7). Pasar Klitikan sudah ditetapkan tutup sementara waktu selama pemberlakuan PPKM Darurat. (A. CHRISTIAN/RADAR SOLO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pedagang di Pasar Klitikan, Notoharjo tak mengubris PPKM darurat. Meski pasar itu sudah ditutup, mereka nekat berjualan dengan memanfaatkan bahu jalan Sungai Serang I yang berada di depan pasar. Meski sempat bersitegang, tim gabungan akhirnya membubarkan membubarkan kegiatan ilegal itu.  Pantauan Jawa Pos Radar Solo, Minggu (4/7) pagi, di pintu utama masuk Pasar Klitikan Notoharjo sebenarnya sudah terpasang spanduk berukuran besar bertuliskan: Tempat Ini Ditutup Sementara Tanggal 3-20 Juli. Namun, pedagang tetap nekat berjualan di luar pasar dari pukul 06.00 sampai 09.00.  Akibat tak menghiraukan larangan itu, kerumunan antara pedagang dan penjual tak teralakkan. Selain itu, terjadi kemacetan diruas jalan yang berlokasi di Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon tersebut.  Mulawarman, salah seorang pedagang mengaku tak punya pilihan. Penutupan pasar selama dua pekan dinilai sangat berat bagi pedagang pada masa pendemi ini.  “Satu sisi harus mendukung kebijakan pemerintah. Namun, kami juga butuh makan untuk mencukupi kebutuhan keluarga,” ujar pedagang pisau cukur ini.  Dia mengaku selama dilarang berjualan nekat membuka lapak di luar pasar bersama ratusan pedagang lain. Ini atas inisiatif sendiri. “Bukan perintah dari pemkot, tapi ini inisiatif pedagang sendiri. Kalau ditertibkan satpol PP, ya pulang saja,” kata dia.  Akibatnya, para pedagang ini akhirnya ditertibkan aparat gabungan. Kepala Satpol PP Surakarta, Arif Darmawan menjelaskan, sempat terjadi keteganga berupa penghadangan terhadap petugas datang kesana  “Kami awalnya datang baik-baik untuk menjelaskan kalau sementara pasar nonsembako ditutup, sesuai rapat fokompimda. Tapi kita mendapat penghadangan. Karena personel yang ke sana cuma enam orang akhirnya kita tarik. Tidak ada kontak fisik, hanya berupa provokasi,” jelas Arif.  Dari hasil patroli sementara memang hanya pedagang Pasar Klitikan yang masih nekat berjualan. Pedagang pasar lain sudah mematuhi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat.  “Untuk penindakan ke depan, karena aturan dari pusat sudah jelas bagi pelanggar dikenakan UU Kekarantinaan dan Kesehatan, maka tupoksi penindakan dari pihak kepolisian,” papar Arif.  Terpisah, Kapolresta Surkarta Kombes Pol Ade Safri Simanjutnkan membenarkan soal pembubaran pedagang di sekitar Pasar Klitikan. Pasca mendapat laporan adanya aktivitas jual beli itu polisi langsung menerjunkan tim untuk menertibkan ke lokasi. Semua pedagang akhirnya mau menghentikan proses ekonomi setelah mendapat himbauan dari petugas.  “Seperti surat edaran wali kota, semua aktivitas pasar ataupun usaha yang tidak terkait dengan bidang esensial atau sembako itu semua ditutup sementara. Ini berlaku sampai 20 Juli,” katanya.  Guna mencegah aktivitas para pedagang ini kembali ke lokasi, polresta akan menerjunkan tim operasi yustisi bergerak. Tim ini akan memantau lokasi-lokasi usaha. Hal ini untuk memastikan tidak ada lagi yang melanggar.  “Kami sudah membentuk tim sidik khusus. Apabila ada yang masih nekat, atau melakukan perlawanan terhadap petugas yang akan melakukan penertiban, akan kami proses sebagaimana diatur dalam UU Kekarantinaan dan Kesehatan. Sanksinya bukan lagi administratif, namun sudah ranah pidana,” ujar Ade.  Untuk itu, lanjut Ade, kepada masyarakat agar lebih bersabar dalam menjalani PPKM darurat Jawa-Baali ini. “Tujuan kita satu, memutus mata rantai korona yang semakin masif ini. Hal ini tidak akan terwujud tanpa kesadaran dari masyarakat itu sendiri,” ujarnya.

Tim Gabungan Bubarkan Pedagang yang Nekat Jualan di Areal PPKM Darurat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/IMG20201127221604-1.jpg" alt="Ilustrasi pembubaran massa pada masa pandemi Covid-19. Aadiaat M.S./Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembubaran massa pada masa pandemi Covid-19. Aadiaat M.S./Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Sektor Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Jatim, membubarkan acara pernikahan warga yang digelar di Dusun Cabean, Desa Ngemboh. Ebab, acara tersebut diiringi hiburan musik dangdut dan melanggar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).  ”Kami bubarkan, karena acara yang digelar di tepi jalan itu mengadakan musik elekton dangdut mengumpulkan orang banyak,” kata Kanitreskrim Polsek Ujungpangkah Aipda Yudi Setiawan seperti dilansir dari Antara di Gresik.  Menurut dia, acara seharusnya mengacu protokol kesehatan dengan dasar Perbub No 22 Tahun 2020, yakni hanya melaksanakan kegiatan resepsi pernikahan. ”Namun, dalam pelaksanaannya kegiatan resepsi pernikahan itu disertai dengan musik elekton dan mengundang tamu dari luar Kabupaten Gresik. Kami tidak mengeluarkan rekomendasi sehingga kami bubarkan,” kata Yudi.  Sementara itu, Wakil Bupati Gresik Muhammad Qosim mengakui, PPKM hari pertama tidak sepenuhnya efektif. Sebab, masih banyak masyarakat yang nongkrong, seperti di kompleks kafe kawasan Putri Cempo.  ”Oleh karena itu, nanti kami operasi terus, kalau pengunjung kafe dan sejenisnya kapasitasnya melebihi ketentuan akan kami tindak dan pengunjung akan dites rapid,” kata Qosim.  Sementara itu, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, membubarkan acara hajatan warga karena tidak ada izin dan melanggar kebijakan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat). Selama masa PPKM berlaku, semua aktivitas warga yang mengumpulkan massa sama sekali dilarang dan warga wajib menjalankan semua protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19.  ”Kami ambil tindakan tegas sebagai efek jera. Supaya kejadian ini menjadi pembelajaran bagi yang lain,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung Galih Nusantoro.  Saat pembubaran terjadi, tamu undangan acara hajatan itu cukup banyak. Keluarga pemilik acara hajatan maupun tamu undangan duduk berkumpul, bahkan tanpa jarak sebagaimana ketentuan Satgas Penanganan Covid-19. Selain tidak berizin, massa berkerumun satu-sama lain, para tamu juga banyak yang tidak menerapkan protokol kesehatan.  Saat disinggung sanksi yang diberikan pada pemilik hajatan, Galih mengatakan, pihaknya hanya memberikan teguran. ”Yang bersangkutan telah diberikan peringatan, lalu membuat pernyataan tidak mengulangi lagi. Kooperatif,” tutur Galih Nusantoro.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/E4gN8k68eYc

Satgas Covid-19 Bubarkan Acara Hajatan Tak Berizin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/1609440832198_copy_800x450-1.jpg" alt="Sekelompok warga melakukan konvoi di seputaran Lapangan Merdeka Medan, Sumatera Utara, Kamis (31/12) malam. Nur Aprilliana Br Sitorus/Antara" width="100%">
<figcaption>Sekelompok warga melakukan konvoi di seputaran Lapangan Merdeka Medan, Sumatera Utara, Kamis (31/12) malam. Nur Aprilliana Br Sitorus/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Petugas gabungan membubarkan sekelompok warga yang melakukan konvoi di Kota Medan, Sumatera Utara, pada malam pergantian tahun baru 2021.  Berdasar pantauan di lokasi, Kamis (31/12) malam, warga mulai mengerumuni jalanan seputaran Lapangan Merdeka Medan tepatnya di Jalan Balai Kota sekitar pukul 23.58 WIB atau beberapa menit jelang beberapa menit pergantian tahun. Mengetahui itu, petugas patroli maupun petugas yang bersiaga di sekitar lokasi tersebut langsung membubarkan massa konvoi.  ”Mohon semuanya agar kembali ke rumah masing-masing, tidak ada perayaan malam tahun baru di seputaran Lapangan Merdeka,” kata petugas dari mobil patroli saat membubarkan massa konvoi.  Tak hanya itu, warga juga sempat menyalakan kembang api sambil melakukan konvoi dengan mengendarai motor. Sekitar kurang lebih 15 menit, petugas gabungan berhasil membubarkan massa konvoi itu.  Sementara itu, tim gabungan berpatroli secara besar-besaran pada malam pergantian tahun baru 2021 di Kota Medan. Hal itu dilakukan guna mencegah aksi kejahatan maupun kerumunan massa yang berpotensi terjadi penularan Covid-19.  Patroli dimulai dari Lapangan Merdeka Medan yang dilepas langsung Kepala Polda Sumatera Utara Inspektur Jenderal Polisi Martuani Sormin, Panglima Kodam I/Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Hasanuddin, dan Ketua DPRD Sumatera Utara Baskami Ginting.  Kapolda menyebutkan bahwa patroli juga dilakukan di seluruh daerah di Sumatera Utara untuk memastikan masyarakat tidak menggelar perayaan malam tahun baru dan tetap mematuhi protokol kesehatan.  ”Kami ingin mengecek apakah masyarakat kita di Sumatra Utara ini mematuhi protokol kesehatan,” ujar Martuani Sormin.  Dalam pengamanan tahun baru, kata dia, Polda Sumatera Utara mengerahkan 12.000 personel yang dibantu personel TNI, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya.  ”Adapun dari TNI, kami dibantu kurang lebih 4.000 personel, dari Satpol PP, pemerintah kota dan pemerintah provinsi itu ada 2.000 personel,” terang Martuani Sormin.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=NoGkD8QOhhI

Petugas Bubarkan Konvoi Malam Tahun Baru di Kota Medan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/IMG-20201231-WA0060-1.jpg" alt="Kondisi di Jalan penghibur, Pantai Losari saat malam pergantian tahun 2021 di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (1/1). Darwin Fatir/Antara" width="100%">
<figcaption>Kondisi di Jalan penghibur, Pantai Losari saat malam pergantian tahun 2021 di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (1/1). Darwin Fatir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Malam pergantian tahun 2020 ke 2021 di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, jauh lebih sepi dibandingkan tahun sebelumnya. Aktivitas keramaian dibatasi, bahkan dibubarkan, mengingat kondisi pandemi Covid-19 masih mengancam.  Dari pantauan Kamis (31/12) malam, di Jalan Pengibur, Pantai Losari, yang merupakan ikon kota, yang biasanya dibanjiri puluhan ribu orang berdesak-desakan, kini hanya terlihat petugas dan aparat. Sepanjang jalan itu, sunyi dan sepi. Pesta kembang api yang menyedot perhatian pengunjung sebagai tontonan detik-detik pergantian tahun, malam itu ditiadakan karena dilarang pemerintah setempat.  Selain itu, sejumlah jalan protokol ditutup sejak pukul 15.00 wita. Pemerintah Kota Makassar juga menutup seluruh tempat keramaian yang sering dipadati pengunjung saat malam tahun baru.  Pejabat Wali Kota Makassar Rudi Djamaluddin menyatakan, kerumunan nyaris tidak ada. Hanya saja masih banyak warga berkeliaran, tapi tidak berkerumun. Sejauh ini, kondisi keamanan dan ketertiban dalam suasana kondusif.  ”Situasi masih terkendali. Tidak ada kerumunan apalagi aktivitas warga yang berlebihan. Kondusif,” kata Rudi Djamaluddin  seperti dilansir dari Antara.  Sebelumnya, Rudy telah mengeluarkan surat edaran terkait pembatasan operasional Tempat Hiburan Malam (THM) rumah makan, restoran, kafe, warung kopi, dan sejenisnya dibatasi hingga pukul 19.00 wita berlaku hingga 3 Januari. Kendati demikian, sejumlah pengusaha mengeluhkan kebijakan itu.  Penutupan sejumlah tempat keramaian dan rekreasi juga masuk dalam surat edaran tersebut. Begitupun hotel-hotel tidak diperbolehkan menggelar acara tahun baru, guna menekan laju penambahan pasien Covid-19.  Kapolrestabes Makassar Kombespol Witnu Urip Laksana menegaskan, secara tegas dan persuasif menindak pelanggar protokol kesehatan termasuk pembuat onar mengganggu ketertiban umum saat malam pergantian tahun. Pasukan gabungan yang diturunkan selama operasi Lilin Lipu total sebanyak 2.146 orang personel dari jajaran Polrestabes Makasar, BKO Polda Sulsel, TNI, dan Satpol PP Pemkot Makassar.  Selain itu, tim gabungan turun melakukan patroli di seluruh tempat hingga ke permukiman warga mencegah terjadinya kerumunan dan gangguan kamtibmas. Selain itu, personel juga memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan.  ”Sasaran kita orang berkegiatan atau kerumunan serta benda dicurigai termasuk lokasi rawan terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Kita lakukan pembatasan di tempat yang biasa dilaksanakan orang pergantian tahun, seperti tempat wisata, rumah makan, kafe, THM. Kita jalankan pembatasan jam operasional,” papar Witnu Urip Laksana.  Dia menambahkan, tim gabungan akan menindak tegas apabila ada acara menimbulkan kerumunan orang dengan membuatkan secara paksa. Begitupun tindakan kejahatan, balapan liar dan perang kelompok akan ditindak tegas sesuai aturan.  Dari pantauan lapangan, saat tim melakukan patroli, sejumlah warga diamankan karena tidak mengindahkan teguran aparat larangan menyalakan kembang api dan menjual miras di Kecamatan Ujung Tanah. Begitupun perang kelompok yang terjadi di Jalan Kandea, dibubarkan polisi .  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vVp1BfcJd8w

Malam Pergantian Tahun di Kota Makassar Sepi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG_20201231_232342-1.jpg" alt="Patroli gabungan bubarkan kerumunan orang pada malam pergantian tahun 2021 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (31/12) malam. Darwin Fatir/Antara" width="100%">
<figcaption>Patroli gabungan bubarkan kerumunan orang pada malam pergantian tahun 2021 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (31/12) malam. Darwin Fatir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim gabungan TNI/Polri menggelar Operasi Lilin Lipu 2020 dengan berpatroli di sejumlah titik sekaligus membubarkan warga yang berkerumun di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.  ”Sasarannya mendisiplinkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19, menghindari kerumunan. Bila ada kerumunan pasti kami dibubarkan,” tegas Kepala Subbinops Polretabes Makassar Kompol Muhammad Asri seperti dilansir dari Antara, Kamis (31/12) malam.  Tidak hanya membubarkan kerumunan orang menjelang pergantian tahun, petugas juga melarang penggunaan petasan, kembang api, dan sejenisnya, karena sudah ada surat edaran melarang itu.  ”Petasan, kembang api dilarang termasuk suara gaduh. Balapan liar dan perang kelompok serta konvoi kendaraan juga dilarang. Kami tindak tegas bila masih melanggar,” ucap Muhammad Asri.  Dalam tugas patroli tersebut, kata dia, tim dibagi dua. Ada patroli dengan skala besar menyasar rumah makan, restoran, kafe, hingga tempat keramaian. Personel disiapkan untuk membubarkan kerumunan.  Begitu pula tim patroli zona. Personel diturunkan di daerah daerah rawan hingga masuk di permukiman warga, lorong-lorong yang mengadakan acara menimbulkan kerumunan.  Muhammad Asri menyebutkan, dari 15 kecamatan di Makassar, satu zona tersebut dibagi empat kecamatan dengan menurunkan 200 personel mobile atau patroli motor.  ”Tindakan tegas diambil tetapi tetap humanis. Jika ada perbuatan pidana, akan ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Tiap zona diturunkan 200 personel gabungan TNI/Polri dan Satpol PP,” kata Muhammad Asri.  Dari pemantauan, tim patroli gabungan membubarkan kerumunan pada sejumlah rumah makan, restoran, dan kafe yang masih beroperasi di luar ketentuan larangan hingga pukul 19.00 wita. Pengunjung di salah satu restoran Jalan Hertasning dibubarkan dan pemilik restoran diberi teguran.  Tim patroli zona menemukan sejumlah pedagang petasan masih berjualan. Selanjutnya, diberikan teguran keras untuk tidak menjual karena sudah ada larangan. Kerumunan warga di Jalan Abubakar Lambogo, juga dibubarkan petugas karena membuat acara hingga membakar petasan.  Personel yang diturunkan dalam Operasi Lilin Lipu Natal dan malam pergantian tahun 2021 sekaligus penegasan penerapan protokol pada masa pandemi Covid-19.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vVp1BfcJd8w

Tim Gabungan Bubarkan Kerumunan Malam Tahun Baru di Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG-20201231-WA0091.jpg" alt="Kasi Operasi Kasrem 163/Wira Satya Kolonel Kav I Made Bagus Suraputra saat melakukan sidak di salah satu klub malam wilayah Canggu, Badung, Bali, Rabu (30/12). Humas Kodim 1611/Badung/Antara" width="100%">
<figcaption>Kasi Operasi Kasrem 163/Wira Satya Kolonel Kav I Made Bagus Suraputra saat melakukan sidak di salah satu klub malam wilayah Canggu, Badung, Bali, Rabu (30/12). Humas Kodim 1611/Badung/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menjelang pergantian Tahun Baru 2021, Satgas Enforce Kerumunan Kodim Badung melakukan pembubaran keramaian di beberapa tempat hiburan malam di wilayah Kabupaten Badung, Bali.  ”Saat disidak, lalu dibubarkan, dan mengedukasi. Sebab, mereka tidak mematuhi protokol kesehatan di tempat-tempat wisata. Kita lihat situasinya masih ada yang belum paham dengan aturan-aturan dalam menerapkan protokol kesehatan,” kata Kepala Penerangan Korem (Kapenrem) 163/Wira Satya Mayor Arm Ida Bagus Putu Diana Sukertia seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Bali, Kamis (31/12).  Dia mengatakan, tujuan patroli dan sidak oleh Satgas Enforce Kerumunan Kodim 1611/Badung dengan instansi terkait untuk melakukan penerapan dan menindak pelanggaran protokol kesehatan sesuai dengan Pergub No. 46 Tahun 2020. Sesuai Pergub Gubernur Bali tentang pembatasan jam malam, maksimal pukul 23.00 wita mulai berlaku 30 Desember 2020 sampai dengan 2 Januari 2021,.tidak boleh melakukan kerumunan dan keramaian.  Menurut dia, hal itu merupakan wujud penegakkan semua aturan. Mulai Pergub Bali Nomor 46 Tahun 2020, Perbup Badung Nomor 52 Tahun 2020, dan Perwali Kota Denpasar Nomor 48 Tahun 2020. Termasuk SE Gubernur Bali Nomor 880 tentang Pembatasan Jam Malam.  ”Iya diingatkan dan juga ditegur. Mungkin keteledoran pengelola tidak memahami peraturan. Pada operasi yustisi berikutnya, bagi pelaku usaha yang bandel pasti ditindaklanjuti dengan penegakan hukum,” ujar Ida Bagus Putu Diana Sukertia.  Menurut dia, Bali masih menjadi sorotan karena di tempat-tempat wisata dan tempat keramaian masih banyak wisatawan lokal maupun asing yang tidak menaati protokol kesehatan. Jika dibiarkan akan memungkinkan terjadinya persebaran Covid-19.  Tempat-tempat hiburan malam yang disasar tim Satgas Enforce Kerumunan Kodim 1611/Badung, di antaranya wilayah Canggu, Petitenget, dan Seminyak.  ”Masih kita temukan perilaku abai terhadap prokes di lapangan baik pelaku usaha yang belum memahami berbagai aturan yang dikeluarkan pemerintah dan juga termasuk aktivitas pengunjung yang berkerumun. Setelah diminta untuk bubar, selanjutnya mereka membubarkan diri,” tutur Ida Bagus Putu Diana Sukertia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Q1fu19GAKRY

Satgas Enforce Bubarkan Kerumunan di Klub Malam Wilayah Badung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/antarafoto-uji-coba-semi-pedestrian-malioboro-031120-03-1.jpg" alt="Kawasan Malioboro, Jogjakarta. Andreas Fitri Atmoko/Antara" width="100%">
<figcaption>Kawasan Malioboro, Jogjakarta. Andreas Fitri Atmoko/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Jogjakarta memperketat pengawasan di lokasi-lokasi yang rawan terjadi kerumunan pada malam pergantian tahun 2021. Hal itu untuk memastikan kawasan tetap terjaga dari ancaman persebaran Covid-19.  ”Kami lakukan pengawasan. Ada aparat dari Satpol PP Kota Jogjakarta, TNI, dan kepolisian. Semua sudah berkomitmen turun bersama hingga ke wilayah untuk melakukan pengawasan supaya tidak ada kerumunan,” kata Wali Kota Jogjakarta Haryadi Suyuti seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Selasa (29/12).  Menurut dia, memastikan kawasan menjadi kawasan yang terjaga dan tidak menjadi pusat kerumunan masyarakat pada libur akhir tahun terutama saat malam pergantian tahun menjadi prioritas. Hal itu terus diupayakan pemerintah daerah.  Sejumlah masukan, lanjut dia, salah satunya dari Panitia Khusus Covid-19 DPRD Kota Jogjakarta yang merekomendasikan pembatasan jam untuk kawasan Tugu, Malioboro, hingga Titik Nol Kilometer Jogjakarta pada malam pergantian tahun menjadi bagian dari kajian pemerintah daerah. Pembatasan jam dilakukan dengan penutupan kawasan yang biasanya menjadi pusat keramaian pada malam pergantian tahun, yaitu dari pukul 18.00 WIB pada 31 Desember hingga pukul 06.00 WIB pada 1 Januari 2021.  ”Masukan itu tetap kami kaji karena pembatasan itu ditujukan untuk menghindari terjadinya kerumunan. Tetapi yang paling penting adalah tim kami siap melakukan pemantauan. Tidak terbatas pada jam tertentu saja,” ujar Haryadi Suyuti.  Haryadi mengatakan, penerapan pembatasan akan menjadi sia-sia jika masyarakat justru berkumpul sebelum atau sesudah jam penutupan dilakukan. ”Misalnya pada pukul 17.00 WIB justru berkumpul menggelar acara atau pada pukul 07.00 WIB justru datang beramai-ramai. Akan sama saja. Makanya, yang paling penting adalah pengawasan dan penjagaan supaya tidak terjadi kerumunan,” papar Haryadi Suyuti.  Dia menegaskan, aparat dari Pemerintah Kota Jogjakarta, TNI, dan kepolisian, tidak senang jika harus turun tangan melakukan penindakan atau pembubaran kerumunan. Menghindari kerumunan merupakan protokol kesehatan keempat yang harus dijalankan agar terhindar dari paparan Covid-19.  ”Protokol kesehatan tidak cukup 3M tetapi harus 4M. Bahkan M keempat ini sangat penting. Jika dilanggar, tiga M lainnya akan sia-sia. Mohon maaf, kalau dari pantauan ada kerumunan harus dicairkan. Harus dibubarkan,” tutur Haryadi Suyuti.  Dia menambahkan, di kerumunan pasti masih ada saja orang yang tidak memakai masker. Masyarakat pun akan sulit melakukan cuci tangan dan menjaga jarak. ”Makanya, 4M ini harus dilakukan bersama-sama,” ucap Haryadi Suyuti.  Jika masyarakat sudah memahami protokol 4M, Haryadi meyakini bahwa masyarakat akan selalu menghindari lokasi-lokasi yang berpotensi terjadi kerumunan.  ”Tidak hanya di Malioboro, tetapi juga di tempat lain. Malam tahun baru lebih baik di rumah, bersama keluarga. Tidak perlu menyalakan kembang api atau petasan. Lebih baik digunakan untuk membeli masker,” kata Haryadi Suyuti.  Upaya penjagaan yang saat ini dilakukan pemkot adalah memasang pagar pembatas di seputar Tugu Jogjakarta dan pengumuman agar pengendara tidak berhenti, begitu pula di seputar jalur pedestrian Titik Nol Kilometer juga dipasang pagar pembatas.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=JaW7r1nnDL0

Pemkot Jogjakarta Perketat Pengawasan Kerumunan Malam Tahun Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG-20201207-WA0050_1_800x618-1.jpg" alt="Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Witnu Urip Laksana. Muh Hasanuddin/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Witnu Urip Laksana. Muh Hasanuddin/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Aparat Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan, bubarkan kegiatan peringatan hari ulang tahun (HUT) produk kecantikan ternama dengan menghadirkan peserta dan mendatangkan artis ibu kota. Pembubaran itu dilakukan dinilai melanggar protokol kesehatan Covid-19.  Kepala Polrestabes Makassar Kombespol Witnu Urip Laksana seperti dilansir dari Antara di Makassar mengatakan, pembubaran acara HUT produk kecantikan dilakukan karena menimbulkan kerumunan dan tidak mematuhi protokol kesehatan.  ”Perintahnya jelas, tidak ada izin keramaian yang dikeluarkan polisi. Apalagi, sekarang ini angka penularan Covid-19 kembali tinggi. Makanya, semua kegiatan yang menimbulkan kerumunan orang dipastikan tidak berizin,” ujar Witnu Urip Laksana, Kamis (24/12).  Peringatan HUT produk kecantikan itu dilaksanakan di gedung mewah Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar. Pihak penyelenggara acara tidak mengantongi izin keramaian dari kepolisian, maupun rekomendasi dari Tim Satgas Covid-19 Makassar.  Kapolrestabes Makassar mengatakan, pembubaran yang dilakukannya demi kebaikan bersama dalam melindungi warga agar laju penularan Covid-19 tidak makin meluas.  ”Ada suatu kegiatan yang dikhawatirkan akan menciptakan kerumunan di tengah pandemi. Fakta yang didapatkan dari aspek perizinan dari pihak kepolisian dan pihak panitia itu tidak ada. Panitia tidak bisa menunjukkan rekomendasi kegiatan dari Tim Satgas Covid-19 baik kota maupun kecamatan,” ucap Witnu Urip Laksana.  Kabidhumas Polda Sulsel Kombespol Ibrahim Tompo mengatakan, penularan Covid-19 masih terjadi dan angkanya kembali cenderung meningkat beberapa waktu ini.  ”Tidak ada izin keramaian. Kami pasti akan membubarkan jika ada kerumunan karena itu berpotensi menukarkan Covid-19,” ujar Ibrahim Tompo.  Dia mengatakan, angka persebaran virus korona di Sulawesi Selatan masih mengalami peningkatan selama sepekan terakhir. Bahkan masuk dalam jajaran lima provinsi angka penularan tertinggi.  ”Kami pastikan segala bentuk keramaian, perizinan untuk malam tahun baru misalnya, tidak akan dikeluarkan Polda Sulsel,” kata Ibrahim Tompo.  Karena itu, dia meminta agar masyarakat tidak berpesta dalam perayaan natal dan tahun baru. Masyarakat diminta tidak berkumpul yang memicu terjadinya kerumunan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=HZyS7bKNJRw

Polisi Bubarkan Acara HUT Produk Kecantikan karena Timbulkan Kerumunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/PhotoGrid_1608524155226-1.jpg" alt="Jembatan Ampera Palembang, Senin (21/12). Aziz Munajar/Antara" width="100%">
<figcaption>Jembatan Ampera Palembang, Senin (21/12). Aziz Munajar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Polisi menyiagakan personel di Jembatan Ampera Kota Palembang, pada malam pergantian baru. Nanti petugas akan membubarkan kerumunan masyarakat yang dikhawatirkan terjadi di tengah meningkatnya kasus positif Covid-19.  Kabag Ops Polrestabes Palembang AKBP Eddy Apriyanto seperti dilansir dari Antara mengatakan, arus lalu lintas di Jembatan Ampera rencananya tetap dibuka pada malam pergantian tahun. Namun, tidak ada perayaan apapun seperti tahun-tahun sebelumnya.  ”Jika sudah dibubarkan masih juga membandel tetap berkerumun bisa dikenakan sanksi sesuai Perwali Nomor 27 Tahun 2020,” ujar Eddy usai Apel Operasi Lilin Musi 2020 di Mapolrestabes Palembang, Senin (21/12).  Menurut dia, terdapat 439 personel gabungan yang akan mengamankan Natal dan Tahun Baru selama 21 Desember 2020–4 Januari 2021 di 14 titik penjagaan dan pelayanan utama di Kota Palembang. Semua personel juga diminta mencegah timbulnya kerumunan.  Sementara itu, Kapolrestabes Palembang Kombespol Anom Setyadji mengatakan, kewaspadaan Covid-19 menjadi salah satu perhatian khusus kepolisian pada pengamanan Operasi Lilin Musi 2020 kali ini, selain menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). ”Kita hidup masih dalam kondisi pandemi. Jadi, selain mempedomani garis besar operasi, kami juga mempedomani UU Kekarantinaan,” kata Anom.  Dia mengimbau masyarakat merayakan Natal dan tahun baru dengan khidmat serta tetap melaksanakan protokol keamanan terutama tidak membuat kerumunan yang bisa menimbulkan klaster baru. ​​​​​​Sebab, personel gabungan dapat membubarkan kerumunan di mana saja yang dianggap membahayakan dan melanggar protokol kesehatan Covid-19.  ”Untuk saat ini, kondisi kamtibmas masyarakat tidak ada masalah berarti. Kami juga sudah koordinasi dengan gereja-gereja yang akan merayakan misa natal,” ujar Anom.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=sBWTdyNaEzI

Polisi Siagakan Personel Jaga Jembatan Ampera pada Malam Tahun Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Satpol-PP-Bubarkan-Kerumunan-Covid1-1.jpg" alt="Satpol PP Denpasar bubarkan kerumunan warga di kafe karena langgar prokes di Denpasar, Jumat (11/12). I Komang Suparta/Antara" width="100%">
<figcaption>Satpol PP Denpasar bubarkan kerumunan warga di kafe karena langgar prokes di Denpasar, Jumat (11/12). I Komang Suparta/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar, Provinsi Bali, memberi peringatan dan membubarkan warga yang berkerumun di sebuah kafe. Sebab, mereka melanggar protokol kesehatan (prokes) di tengah pandemi Covid-19.  ”Kami sudah memberi peringatan kepada warga yang berkerumun di kafe di Jalan Veteran. Tapi mereka tidak mau mengindahkan agar membubarkan diri, sehingga kami secara tegas melakukan pembubaran,” kata Kepala Satpol PP Kota Denpasar Dewa Anom Sayoga seperti dilansir dari Antara di Denpasar, Jumat (11/12).  Dewa Sayoga mengatakan, sebenarnya pemilik usaha bersangkutan sudah menerapkan sejumlah poin protokol kesehatan. Di antaranya menyediakan pengukur suhu tubuh, tempat cuci tangan, dan memberi jarak di kursi tempat duduk.  ”Namun, kami melihat situasi terlalu membludaknya pengunjung kafe, sehingga kami harus bertindak tegas dengan membubarkan pengunjung yang datang ke tempat tersebut. Pemiliknya kami ingatkan agar jangan lagi membuat acara yang menimbulkan kerumunan,” ujar Dewa Sayoga.  Dia mengatakan, Satpol PP tidak melarang masyarakat melakukan kegiatan usaha, namun yang perlu diperhatikan adalah penerapan protokol kesehatan dan tak sampai membuat keramaian apalagi sampai membludak yang rentan persebaran Covid-19.  ”Dalam kurun waktu sepekan ini, kami sudah menindak sekitar tiga pelaku usaha di tempat berbeda di Kota Denpasar yang masih belum bisa mengontrol jumlah pengunjungnya dengan baik. Kami sudah memberi pemahaman terkait penanggulangan Covid-19 melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat. Semuanya demi menekan persebaran Covid-19 di Kota Denpasar,” ucap Dewa Anom Sayoga.  Dewa Sayoga mengingatkan masyarakat atau pemilik usaha untuk ikut berpartisipasi mencegah persebaran Covid-19. Sehingga kembali normal seperti dulu keadaan Denpasar.  ”Kami ingatkan kepada pemilik usaha jika masih ada yang membandel akan dilakukan tindakan tegas sesuai dengan aturan,” ucap Dewa Sayoga.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ME1eX1nz81E

Berkerumun Langgar Prokes, Satpol PP Bubarkan Pengunjung Kafe

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bubarkan kerumunan

Berita Terkini