<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/13/doolog-1718135292.jpg" alt="Pembangunan flyover di Bundaran Dolog Taman Pelangi dinilai mendesak. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pembangunan flyover di Bundaran Dolog Taman Pelangi dinilai mendesak. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rencana pembangunan flyover di Bundaran Dolog, kawasan Taman Pelangi, Surabaya mulai menuai respons dari masyarakat. Meski banyak yang mendukung proyek ini sebagai solusi kemacetan akibat perlintasan kereta api, sejumlah warga dan pelaku usaha lokal menyuarakan kekhawatiran mereka. Pelaku usaha kecil di sekitar frontage road sisi timur dan Jalan Jemursari, misalnya, cemas akses menuju tempat usaha mereka akan terganggu selama proses konstruksi berlangsung.&nbsp;"Kalau nanti ada penutupan jalan, pembeli bisa enggan mampir. Bisa-bisa omzet turun," keluh Andri, 38, pemilik warung kopi di sekitar frontage road. Senada dengan itu, Yuliana, 45, pemilik toko sembako yang beroperasi tak jauh dari bundaran, mengaku trauma dengan pengalaman serupa saat underpass Mayjen Sungkono dibangun. "Waktu itu omzet saya turun separuh. Sekarang khawatir kejadian yang sama terulang," ujarnya. Namun tidak semua pihak bersikap pesimistis. Warga yang setiap hari harus menghadapi kemacetan di titik tersebut justru menyambut positif rencana ini.&nbsp; "Saya hampir tiap pagi nunggu kereta lewat. Kadang bisa sampai 10 menit. Kalau ada flyover, ya bagus, jadi nggak telat terus ke kantor," kata Dimas, 29, seorang karyawan swasta. Arini, 32, warga lain yang tinggal tak jauh dari lokasi, juga mendukung proyek ini. Ia hanya berharap pelaksanaannya memperhatikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.&nbsp; "Pembangunan jangan bikin jalan jadi becek atau debu di mana-mana. Terus, tolong juga kasih petunjuk jalan jelas kalau ada pengalihan," katanya. Warga berharap Pemkot Surabaya aktif memberikan informasi sejak awal, termasuk soal jadwal, rute yang terdampak, serta menyediakan saluran pengaduan jika ada masalah selama proyek berlangsung. "Intinya kami nggak menolak. Tapi harus ada komunikasi yang jelas. Jangan sampai proyek besar ini justru nyusahin warga kecil," tutur Yuliana. Masyarakat menilai proyek flyover Bundaran Dolog penting untuk mengurai kemacetan, tapi menekankan pentingnya keterlibatan warga dalam setiap tahapannya.

Warga Surabaya menyambut rencana pembangunan flyover di Bundaran Dolog dengan harapan dan kekhawatiran. Simak respons mereka!

Flyover Bundaran Dolog Dinilai Solutif, tapi Warga Berharap Akses dan Usaha Tak Terganggu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/13/doolog-1718135292.jpg" alt="Pembangunan flyover di Bundaran Dolog Taman Pelangi dinilai mendesak. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pembangunan flyover di Bundaran Dolog Taman Pelangi dinilai mendesak. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Rencana Pemkot Surabaya membangun flyover di kawasan Bundaran Dolog Taman Pelangi terus jadi perbincangan. Banyak pihak menilai, langkah ini memang mendesak untuk mengurai kemacetan parah yang sering terjadi di titik pertemuan Jalan Ahmad Yani, frontage road sisi timur, dan rel kereta api. Ahli transportasi dari ITS Dr. Ir. Machsus, ST., MT., menyebut kawasan tersebut sebagai "titik macet akut". Setiap kali kereta melintas, palang pintu tertutup dan membuat lalu lintas lumpuh total. "Waktu tunggunya bisa sampai 7&ndash;10 menit, dan itu terjadi lebih dari 50 kali dalam sehari," jelasnya kepada JawaPos.com di Surabaya. Menurut Machsus, kondisi itu berdampak besar: antrean kendaraan mengular, emisi gas buang meningkat, bahan bakar terbuang, dan waktu masyarakat banyak terbuang sia-sia. "Bayangkan sistem peredaran darah yang tersumbat. Kalau dibiarkan, akan berujung pada gangguan serius," ujarnya. Dengan flyover, katanya, arus kendaraan bisa terus mengalir tanpa terganggu palang kereta. Dampaknya, waktu tempuh bisa lebih singkat, risiko kecelakaan turun, dan kualitas layanan jalan meningkat. Tapi, dia mengingatkan, flyover bukan satu-satunya solusi. Untuk hasil maksimal, proyek ini harus diiringi dengan strategi pendukung seperti pengaturan lalu lintas berbasis teknologi dan penguatan transportasi umum. "Kalau hanya fokus bangun flyover tanpa strategi pendukung, malah bisa timbul masalah baru," kata Machsus. Salah satunya adalah risiko spillover congestion, alias kemacetan yang berpindah ke titik lain. "Satu simpul lancar, simpul berikutnya bisa macet karena belum siap," terangnya. Ia juga menekankan pentingnya desain yang inklusif. Flyover tidak boleh hanya untuk kendaraan bermotor. "Harus ada jalur pejalan kaki, pesepeda, dan terhubung ke moda transportasi umum seperti halte Suroboyo Bus, rute feeder, bahkan rencana LRT atau monorel," paparnya. Dari sisi sosial, proyek ini juga perlu memperhatikan dampak ke warga sekitar. "Ada potensi gangguan akses, penurunan omzet usaha, sampai pembebasan lahan. Harus ada komunikasi yang terbuka dan pendekatan sosial yang peka," ujarnya. Ia menyarankan agar proses konstruksi dilakukan dengan strategi matang. Misalnya, pengerjaan malam hari, sistem pengalihan arus sementara, dan informasi real-time di lapangan. "Yang penting, kepercayaan publik harus dijaga," tegasnya. Sebagai masukan, Machsus mendorong pemkot untuk menggunakan pendekatan hybrid. Artinya, perpaduan antara pembangunan fisik dan kebijakan non-fisik berbasis data, seperti pola perjalanan, jam sibuk, dan volume kendaraan. "Jangan asal bangun, semua harus berbasis data," tuturnya. Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya Syamsul Hariadi membenarkan bahwa proyek flyover masih dalam tahap perencanaan. "Desainnya masih dikaji ulang. Kami targetkan pembangunan bisa mulai tahun depan," ujarnya saat dikonfirmasi.

Rencana pembangunan flyover di Bundaran Dolog Taman Pelangi Surabaya menjadi perbincangan hangat, apa dampaknya?

Macet 50 Kali Sehari, Pakar ITS: Pembangunan Flyover Bundaran Dolog Mendesak, tapi Harus Diiringi Strategi Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/01/GUSUR-2543154225.jpg" alt="Kampung di Jalan Jemur Gayungan yang terdampak proyek dan akan digusur. (Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Kampung di Jalan Jemur Gayungan yang terdampak proyek dan akan digusur. (Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemkot Surabaya berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk membangun megaproyek underpass. Rencananya, proyek itu sebagai upaya mengatasi kemacetan di simpang Bundaran Dolog. Saat ini tahap pembebasan lahan warga belum tuntas. Kabid Pengadaan Tanah dan Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Farhan Sanjaya mengatakan, tahap pembebasan lahan tengah digodok. Saat ini masih menunggu sejumlah finalisasi. Khususnya terkait appraisal. "Ada beberapa revisi," ujar Farhan, Jumat (1/3), dilansir dari Radar Surabaya (Jawa Pos Group). Menurut Farhan, saat ini masih proses penyampaian daftar normatif. Pasalnya, ada sejumlah pembenahan terkait batas lahan, batas aset DPUSDA, luasan bangunan, dan tanah yang terkena pengadaan tanah. Sehingga, nilai appraisal mundur. "Menunggu revisi ini disesuaikan dulu, kemungkinan Senin (4/3) kita sampaikan ke warga," imbuh Farhan. Farhan menjelaskan soal daftar normatif terdiri sejumlah poin utama dalam tahapan pembebasan lahan. Antara lain identitas pihak yang berhak, letak, luas, dan status maupun jenis hak, luas dan jenis bangunan, hingga jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah. "Bahkan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah kita bahas secara detail," beber Farhan. Warga setempat meminta ganti rugi pembebasan lahan lima kali nilai jual objek pajak (NJOP). Artinya, dengan NJOP Rp 11 juta per meter, warga meminta sekitar Rp 55 juta. "Nilai ganti rugi sesuai aturan acuan kami, sesuai appraisal. Belum (ada nilai appraisal), menunggu daftar nominatif diumumkan kembali setelah ada revisi kemarin," terang Fajar. Saat ini, pemerintah pusat belum memutuskan rencana pembangunan proyek antara flyover atau underpass. Tapi, untuk memuluskan pengerjaan itu, Pemkot memastikan tahapan pembebasan lahan segera tuntas. Tahun ini, total Rp 81 miliar untuk tahap tersebut.

Rencananya, proyek itu sebagai upaya mengatasi kemacetan di simpang Bundaran Dolog. Saat ini tahap pembebasan lahan warga belum tuntas.

Penyebab Proyek Underpass Bundaran Dolog Surabaya Masih Sulit Dieksekusi, Pembebasan Lahan Belum Tuntas, Warga Minta Ganti Rugi 5 Kali NJOP