<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/08/JKT_PERTEMUAN-MENKEU-DAN-GUBERNUR-JAKARTA_HANUNG-HAMBARA_07102025-1-46292678.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) bertemu dengan Gubernur DKI Pramono Anung (kiri) di Balaikota, Jakarta, Selasa (07/10/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) bertemu dengan Gubernur DKI Pramono Anung (kiri) di Balaikota, Jakarta, Selasa (07/10/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dana mengendap milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencapai Rp 14,63 triliun. Angka ini menjadi yang tertinggi di antara seluruh pemerintah provinsi di Indonesia. Temuan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025, yang juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta Suharini Eliawati menegaskan, tingginya dana mengendap bukan karena Pemprov DKI Jakarta sengaja menyimpan uang demi bunga atau keuntungan. "Hal ini berkaitan dengan pola belanja Pemda, termasuk Pemprov DKI, yang mengalami akselerasi pembayaran pada triwulan terakhir," jelas Suharini di Jakarta, Rabu (22/10). Suharini menjelaskan, setiap tahun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) DKI memang tampak tinggi hingga November. Namun akan turun drastis di bulan Desember karena lonjakan pembayaran pada akhir tahun. "Sebagai gambaran, pembayaran di Desember 2023 mencapai Rp 16 triliun dan Desember 2024 mencapai Rp 18 triliun," lanjutnya. <h2>Fokus Percepatan Belanja dan Tata Kelola yang Baik</h2> Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah mendorong seluruh perangkat daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran, terutama pada belanja prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat. Perlambatan belanja di triwulan II dan III, kata Pemprov DKI Jakarta, disebabkan oleh penyesuaian program quick win dalam APBD Perubahan 2025 serta perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa sesuai prinsip good governance dan spending better. Pemprov DKI Jakarta menegaskan akan mendorong penyerapan anggaran di triwulan IV melalui belanja yang berkualitas dan berdampak langsung bagi warga Jakarta. Langkah ini juga diharapkan mengakselerasi perekonomian nasional. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta akan terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya agar pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan efisien. "Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1.000 persen, bukan 100 persen lagi, 1.000 persen," ujar Pramono. "Tetapi memang Jakarta ini, pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Dan sebagai contoh, di akhir tahun 2023 itu sekitar 16 triliun, di tahun 2024, 18 triliun. Maka kenapa dana ini ada, pasti nanti dana ini akan kita gunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang seperti itu," sambungnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap dana mengendap Pemprov DKI Jakarta mencapai Rp14,63 triliun, tertinggi di Indonesia.

Pemprov DKI Jakarta Klarifikasi Dana Mengendap Rp 14,63 Triliun, Bantah Incar Bunga Bank

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/PENUKARAN-UANG-RECEH-BARU-FEDRIK-TARIGAN-4.jpg" alt="Warga antre untuk menukarkan uang rupiah kertas baru emisi 2022 di Pasar Senen, Jakarta, Selasa (23/8/2022). Bank Indonesia (BI) baru saja meluncurkan uang rupiah kertas baru emisi 2022 bersamaan dengan momen HUT ke-77 RI yang terdiri atas pecahan Rp 100." width="100%">
<figcaption>Warga antre untuk menukarkan uang rupiah kertas baru emisi 2022 di Pasar Senen, Jakarta, Selasa (23/8/2022). Bank Indonesia (BI) baru saja meluncurkan uang rupiah kertas baru emisi 2022 bersamaan dengan momen HUT ke-77 RI yang terdiri atas pecahan Rp 100.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia 7-Day (Reverse) Repo Rate (BI7DRR) tentu akan berdampak pada pasar keuangan dan sektor riil. Sejumlah langkah strategis bakal ditempuh industri perbankan. Dengan demikian, fungsi intermediasi masih terus berjalan dan tumbuh positif.  Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan menyatakan, peningkatan BI7DRR sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 4,25 persen akan ditempuh untuk menekan inflasi dalam negeri dan stabilisasi nilai tukar rupiah.  "So far, hitungan kami tidak mengubah target tahun ini. Untuk tahun depan, kami masih lihat. Saya rasa itu (hawkish BI) masih akan berjalan," kata Lani di Digital Lounge Graha CIMB Niaga Minggu (25/9).  Saat ini pihaknya berfokus terhadap pertumbuhan dana murah alias current account savings account (CASA) berupa giro dan tabungan. Hingga Agustus 2022, CASA ratio CIMB Niaga mencapai 67 persen. Dana pihak ketiga (DPK) secara konsolidasi juga tumbuh 6,4 persen secara tahunan menjadi Rp 231,99 triliun.  Pertumbuhan DPK itu berasal dari CASA giro dan tabungan yang naik 12,1 persen year-on-year (YoY). Dari Rp 136,01 triliun menjadi Rp 152,45 triliun.  Sementara itu, Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menyatakan, sikap hawkish BI akan meningkatkan rata-rata suku bunga pasar uang antarbank (PUAB). Yang kemudian akan berpengaruh pada kenaikan suku bunga kredit perbankan.  Implikasi transmisi kenaikan suku bunga acuan terhadap suku bunga bank cenderung masih terbatas. Khususnya hingga akhir tahun. Sementara itu, efek terhadap risiko kredit juga bervariasi berdasar jenis penggunaan.  "Kenaikan suku bunga kredit modal kerja cenderung akan lebih cepat atau lebih besar daripada kenaikan suku bunga kredit investasi dan suku bunga kredit konsumsi," jelas Josua.  Di kesempatan lain, Kepala BCA Kantor Wilayah III Surabaya Hendrik Sia menyatakan, pihaknya belum mengikuti suku bunga acuan terbaru. Sebab, pihaknya sedang berupaya menggenjot penyaluran kredit konsumer.  Menurut Hendrik, BI memang harus menaikkan suku bunga. Sebab, bank sentral Amerika Serikat juga telah mengerek suku bunga acuannya. Jika Bank Indonesia tak mengikuti jejak The Fed, nilai tukar rupiah terancam melemah.  Namun, jika terlalu agresif, itu bakal membebani nasabah kredit. Terutama segmen kredit produktif. Dengan naiknya suku bunga, beban keuangan pengusaha bakal ikut naik.  "Harapannya, suku bunga acuan tidak naik terlalu tinggi. Sebab, bebannya ke segmen produktif bisa memperlambat kegiatan ekonomi," ujar Hendrik saat pembukaan BCA Expo 2022 di Surabaya akhir pekan lalu.  KINERJA PERBANKAN PER AGUSTUS 2022  -Pertumbuhan kredit: 10,62 persen YoY  -Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK): 7,77 persen YoY  -Rasio kecukupan modal: 24,86 persen  -Rasio kredit bermasalah: 2,90 persen (bruto) dan 0,82 persen (neto)  -Suku bunga deposito 1 bulan: 2,90 persen  Sumber: Bank Indonesia

Kenaikan BI7DRR Berpotensi Bebani Sektor Produktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/PROPERTI-SURABAYA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Perpanjangan program pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) masih menjadi angin segar bagi pengusaha properti. Termasuk di kawasan Surabaya Barat. Penjualan hunian tapak menunjukkan tren positif sejak insentif PPN DTP diberikan pada Maret lalu.  ”Nah, ini diperpanjang, jadi kami makin optimistis,’’ ucap Hendra Lauw, associate director Ciputra Group.  PPN DTP memang awalnya diberikan hingga Agustus saja. Saat ini perpanjangan insentif resmi diberikan hingga Desember mendatang. Hendra menyebutkan, tren membaiknya penjualan memang terasa sejak rentang Mei–Juni lalu. ’’Saat itu kami belum bikin pameran apa-apa ya, penjualannya sudah lancar, lho,’’ sambungnya.  Dia juga membandingkan kondisi tersebut tak jauh dari kondisi sebelum pandemi. Hendra juga menyatakan bahwa tren penjualan saat ini masih dalam batas baik. ’’Apalagi, bunga bank juga masih murah. Ini nilai plus lagi buat properti,’’ tutur pria yang berdomisili di Surabaya Barat tersebut.  Hendra mengakui memang penjualan rumah tapak masih banyak diminati. ’’Tapi, masing-masing memang punya pasar sendiri ya,’’ ujarnya. Banyak pemuda yang juga masih memilih rumah tapak, tetapi ada pula kalangan yang melirik hunian vertikal.  Pihaknya menyebutkan bahwa potensi di Surabaya Barat juga masih cukup tinggi untuk dikembangkan. Hal itu menjadi nilai yang ditawarkan untuk pembeli-pembeli muda saat ini. Lahan yang dapat dikembangkan masih cukup banyak. Demi mendongkrak penjualan, fasilitas yang ditawarkan juga menyesuaikan gaya hidup ke depannya. Misalnya, fasilitas smart home kini makin marak ditawarkan.  Hal tersebut juga dirasakan sektor produk unit ruko. GM Marketing PT Intiland Grande Edison Tan menuturkan, tren penjualan ruko masih bagus. Menurut dia, justru market ruko cenderung sangat bagus. Pada April lalu, pihaknya me-launching ruko sebanyak 76 unit. Dari jumlah tersebut, yang terjual 67 unit. Itu artinya, sekitar 90 persen ruko telah bertuan.  Untuk menggenjot penjualan, gimmick yang dikucurkan developer jelas berbeda antara ruko dan produk properti lain. Misalnya, rumah tinggal. Edison mengungkapkan, untuk ruko, pihaknya menjamin unit akan hidup. ”Dengan memberikan insentif jaminan usaha apabila unit ruko dibuka sesuai ketentuan developer,” jelasnya.  Tahun ini, lanjut Edison, ada penambahan untuk produk ruko Intiland. Sebanyak 100 unit di Graha Natura (Sambikerep) dan Project Soho Tierra (Sukomanunggal). Dia menyatakan, sebetulnya permintaan unit rumah dan apartemen ready stock meningkat tajam mendekati pertengahan tahun.  Dia menilai, hal itu disebabkan adanya program free PPN sampai 100 persen dan bunga bank yang sangat rendah 3,75 persen fix 2 tahun (subsidi developer). Belum lagi dengan gimmick yang diberikan. Setiap developer memiliki gimmick yang berbeda-beda.

PPN Ditanggung, Bunga Bank Murah, Penjualan Properti Semakin Positif

bunga bank

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bunga bank

Berita Terkini

Pemprov DKI Jakarta Klarifikasi Dana Mengendap Rp 14,63 Triliun, Bantah Incar Bunga Bank

Kenaikan BI7DRR Berpotensi Bebani Sektor Produktif

PPN Ditanggung, Bunga Bank Murah, Penjualan Properti Semakin Positif

Download Aplikasi JawaPos.com