<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/08/haili-1175620681.jpg" alt="Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga meminta perbankan memberikan keringanan kredit atau penundaan pembayaran kepada masyarakat terdampak. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga meminta perbankan memberikan keringanan kredit atau penundaan pembayaran kepada masyarakat terdampak. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga meminta perbankan memberikan keringanan kredit atau penundaan pembayaran kepada masyarakat&nbsp;yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor. "Kami meminta pihak perbankan memberikan dispensasi dan penundaan pembayaran angsuran, terutama bagi masyarakat yang mengambil KUR," kata Haili Yoga, dikutip Senin (8/12). Terkait hal ini, Haili Yoga juga telah mengirimkan surat resmi kepada dua perbankan yang beroperasi di Aceh Tengah, yakni Bank Aceh Syariah dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Takengon. Langkah ini dilakukan agar beban masyarakat tidak semakin berat di tengah kondisi pemulihan pascabencana yang penuh tantangan. Adapun dispensasi yang diminta meliputi relaksasi pembayaran untuk berbagai kalangan, mulai dari ASN, TNI, Polri, pelaku UMKM, hingga masyarakat umum yang terdampak langsung akibat terhentinya aktivitas ekonomi. Pemerintah menilai, dukungan sektor perbankan sangat penting demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Selain memberikan ruang bagi masyarakat untuk pulih, kebijakan ini juga diharapkan dapat menjaga kelangsungan usaha kecil dan menengah yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah. "Dengan adanya penundaan pembayaran kredit, pelaku usaha dapat kembali fokus memulihkan kegiatan ekonomi mereka tanpa tekanan finansial jangka pendek," ujarnya. Surat permohonan kebijakan keringanan kredit oleh Bupati Aceh Tengah tersebut juga mendapatkan dukungan pihak legislatif. Ketua DPRK Aceh Tengah, Fitriana Mugie turut menandatangani surat itu sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendorong pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana. Perbankan diharapkan dapat merespon secara cepat dan positif permintaan tersebut demi keberlanjutan pemulihan ekonomi daerah. "Dengan kolaborasi pemerintah daerah, legislatif, dan perbankan, roda perekonomian masyarakat Aceh Tengah diharapkan dapat kembali bergerak ke arah yang lebih baik," kata&nbsp;Fitriana Mugie.

Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga meminta perbankan memberikan keringanan kredit atau penundaan pembayaran kepada masyarakat.

Bupati Aceh Tengah Haili Yoga Minta Perbankan Ringankan Kredit Korban Bencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/30/pengungsi-langkat-973259204.jpg" alt="JALINSUM: Banjir di Jalinsum Medan-Aceh, tepatnya di Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Langkat. (Dok. istimewa)" width="100%">
<figcaption>JALINSUM: Banjir di Jalinsum Medan-Aceh, tepatnya di Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Langkat. (Dok. istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bencana hidrometeorologi yang menimpa Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, memunculkan banyak korban jiwa hingga merusak infrastruktur di wilayah tersebut. Bencana tersebut mengakibatkan 442 jiwa meninggal dunia. Bahkan, bencana yang terjadi sejak Selasa (25/11) menimbulkan ketidaksanggupan kepala daerah dalam menangani musibah alam tersebut. Tiga Bupati di Aceh itu yakni, Bupati Aceh Selatan, Aceh Tengah, dan Pidie Jaya menyatakan ketidaksanggupan menangani bencana alam yang menimpa wilayahnya masing-masing. Ketiga bupati itu mengirimkan surat resmi kepada Pemerintah Provinsi Aceh untuk menyampaikan kondisi tersebut. Sekaligus meminta bantuan dalam menangani bencana. Mereka mengeluhkan terputusnya akses transportasi pada beberapa lokasi. Hal itu mengakibatkan sulitnya penerimaan bantuan di wilayah tersebut. "Dengan ini menyatakan ketidaksanggupan dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada 24 November 2025," tulis masing-masing Bupati dalam pernyataan teetulis ketidaksanggupan penanganan bencana banjir dan tanah longsor. Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa korban jiwa yang melanda bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menelan ratusan korban jiwa. Kepala BNPB Letjen TNI, Suharyanto, menyampaikan jumlah korban jiwa di Sumatera Utara (Sumut) mencapai 217 orang, sementara 209 orang masih dinyatakan hilang. Ia menyebut, pada proses evakuasi Minggu (30/11), banyak korban ditemukan di wilayah Tapanuli Selatan. &ldquo;Korban jiwa untuk Sumut 217 yang meninggal dunia, kemudian 209 yang masih hilang,&rdquo; ucap Suharyanto dalam konferensi pers daring, Minggu (30/11). Sementara di wilayah Aceh, total korban meninggal dunia tercatat 96 orang, dengan 75 orang lainnya masih hilang. Suharyanto menjelaskan, korban jiwa tersebut tersebar di 11 kabupaten/kota. Total wilayah terdampak di mencapai 18 kabupaten/kota. Ia tak memungkiri, kondisi ruas jalan di Aceh saat ini masih memprihatinkan. Sebab, sejumlah ruas jalan di Aceh terputus tidak dapat dilalui. "Jalur transportasi yang masih putus, Sumatera Utara-Aceh Tamiang putus. Kemudian dari Banda Aceh-Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamian ini masih putus," ujarnya. Sementara itu, di Sumatera Barat (Sumbar) jumlah korban tewas mencapai 129 orang, dan 118 orang lainnya masih dilaporkan hilang. Selain itu, terdapat 16 korban luka-luka.&nbsp; Suharyanto menekankan, kondisi di Sumatera Barat (Sumbar) kini relatif lebih stabil dibandingkan Aceh dan Sumatera Utara. &ldquo;Jadi Sumatera Barat itu dibandingkan Sumatera Utara dan Aceh, sekarang sudah lebih pulih. Apalagi sudah tidak ada hujan ya. OMC dilaksanakan terus menerus," pungkasnya. &nbsp;

Tiga bupati di Aceh mengeluhkan ketidaksanggupan menangani bencana banjir bandang yang merusak infrastruktur dan menewaskan 442 jiwa.

3 Bupati di Aceh Angkat Tangan Atasi Persoalan Banjir Bandang, Keluhkan Putusnya Transportasi hingga Terganggunya Layanan Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/30/pengungsi-langkat-973259204.jpg" alt="JALINSUM: Banjir di Jalinsum Medan-Aceh, tepatnya di Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Langkat. (Dok. istimewa)" width="100%">
<figcaption>JALINSUM: Banjir di Jalinsum Medan-Aceh, tepatnya di Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Langkat. (Dok. istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Nama Haili Yoga menjadi sorotan nasional setelah menerbitkan surat resmi yang menyatakan pemerintah Aceh Tengah tidak lagi mampu menangani darurat bencana akibat banjir bandang, banjir luapan, dan tanah longsor yang melumpuhkan wilayah tersebut. Di balik keputusan krusial itu, Haili Yoga merupakan sosok birokrat senior dengan pengalaman panjang di pemerintahan daerah. Identitas Singkat Nama: Drs. Haili Yoga, M.Si Jabatan: Bupati Aceh Tengah (2025&ndash;2030) Tempat/Tanggal Lahir: Kelupak Mata, 3 Februari 1970 Pendidikan Terakhir: Pascasarjana (S2) Universitas Syiah Kuala Istri: Risnawati, S.SiT Anak:drg. Ronita Devi Silvia, S.H., M.H. Ega Rizki &nbsp; Perjalanan Karier: 30 Tahun di Pemerintahan Daerah Haili Yoga menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam jalur birokrasi. Ia memulai karier pada 1994 sebagai Kasubbag TU di SMP Negeri 1 Singgah Mulo. Dari posisi itu, ia terus naik melalui berbagai jabatan struktural di sektor pendidikan, pariwisata, perhubungan, hingga organisasi pemerintahan. &nbsp; Berikut perjalanan lengkap jabatannya: Kasubbag TU SMPN 1 Singgah Mulo (1994&ndash;1996) Kasubbag TU SMKN 1 Takengon (1996&ndash;2003) Kasubbag Umum Dinas Perkebunan Aceh Tengah (2003) Kasubbag Perencanaan Dinas Pendidikan &amp; Kebudayaan Bener Meriah (2003&ndash;2004) Kasubbag Umum Disdikbud Bener Meriah (2004&ndash;2006) Kabid Pariwisata Dishubkominfo Budpar Bener Meriah (2006&ndash;2012) Kabag Organisasi Setda Bener Meriah (2012&ndash;2016) Kepala Dishubkominfo Budpar Bener Meriah (2016&ndash;2017) Kepala Dinas Pariwisata Bener Meriah (2017&ndash;2019) Kepala Dinas Transmigrasi &amp; Tenaga Kerja Bener Meriah (2019) Sekretaris Daerah Bener Meriah (2019&ndash;2020) Pelaksana Harian (Plh) Bupati Bener Meriah (4&ndash;23 Juni 2020) Penjabat (Pj) Bupati Bener Meriah (2022&ndash;2024) Bupati Aceh Tengah (2025&ndash;2030) Dengan pengalaman menyeluruh di hampir seluruh sektor pemerintahan, Haili Yoga dikenal sebagai birokrat teknis yang memahami betul tata kelola daerah, terutama dalam situasi krisis. &nbsp; Riwayat Pendidikan Haili Yoga menamatkan pendidikan menengah di SMA Negeri 2 Takengon pada 1988. Ia melanjutkan pendidikan tinggi pada Universitas Iskandar Muda mengambil studi Administrasi Negara dan lulus pada 1993. Pendidikan formalnya berlanjut hingga tingkat magister PSMA Universitas Syiah Kuala yang ia selesaikan pada 2017. Keputusan Haili Yoga menerbitkan surat ketidakmampuan menghadapi darurat bencana dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat masuknya bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat. Dengan kondisi Aceh Tengah yang kini memasuki fase kritis, pengalaman panjangnya di birokrasi menjadi kunci dalam mengoordinasikan penanganan bencana di tingkat daerah. &nbsp; Pernyataan Ketidakmampuan Bupati Aceh Tengah Sebelumnya, beredar resmi Surat Pernyataan Ketidakmampuan Upaya Penanganan Darurat Bencana dengan nomor 360/565/BPBD/2025 yang ditandatangani Bupati Aceh Tengah Haili Yoga pada 27 November 2025. Dalam surat itu dijelaskan bahwa bencana hidrometeorologi berupa banjir luapan, banjir bandang, dan tanah longsor telah menelan 15 korban jiwa dan menyebabkan 3.123 KK mengungsi, dengan angka yang terus bertambah. Melihat skala bencana yang kian membesar, pemerintah kabupaten menyatakan tidak mampu lagi menangani darurat bencana secara mandiri. Sementara data terbaru yang disampaikan Bupati Haili Yoga pada Minggu (30/11) menunjukkan kondisi yang jauh lebih berat: 54.199 jiwa mengungsi, 21 meninggal dunia, dan 24 orang masih hilang. Sebanyak 14 kecamatan terputus aksesnya, dan 779 rumah mengalami rusak berat. Meski distribusi bantuan udara sudah mulai masuk, jumlahnya masih sangat kurang. Minimnya BBM, kerusakan 59 ruas jalan, serta terbatasnya layanan kesehatan membuat situasi di Aceh Tengah berada pada titik darurat. &ldquo;Kami mohon dukungan dari seluruh pihak. Kami yakin, dengan kerja sama, Aceh Tengah akan segera pulih,&rdquo; ujar Bupati Haili Yoga.

Haili Yoga, Bupati Aceh Tengah, terbitkan surat ketidakmampuan tangani bencana, minta dukungan untuk Aceh Tengah.

Profil Haili Yoga, Bupati Aceh Tengah yang Tulis Surat Pernyataan Tak Mampu Lagi Atasi Darurat Bencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/28/3C05FECB-6D38-440A-AEDD-598099A4146F-4280223182.jpeg" alt="Warga Takengon berdiri di antara kayu-kayu yang terbawa banjir dan longsor. (Jurnalisa untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Warga Takengon berdiri di antara kayu-kayu yang terbawa banjir dan longsor. (Jurnalisa untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Situasi di Kabupaten Aceh Tengah kini berada dalam kondisi kritis. Pasalnya beredar surat resmi Bupati Aceh Tengah Haili Yoga di media sosial. Surat itu menyatakan ketidakmampuan daerah dalam menangani darurat bencana. Surat itu bernomor 360/565/BPBD/2025 dan menyatakan bahwa dampak bencana hidrometeorologi telah melampaui kapasitas penanganan pemerintah kabupaten.&nbsp;Dalam surat itu Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menuliskan bahwa banjir luapan, banjir bandang, dan tanah longsor yang terjadi pada 26 November 2025 telah menelan 15 korban jiwa dan 3.123 kepala keluarga (KK). Angka itu diperkirakan terus bertambah. Melihat eskalasi bencana yang makin meluas, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tengah menyatakan tidak mampu melaksanakan upaya penanganan darurat sebagaimana mestinya. Pemkab Aceh Tengah membutuhkan dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat. "Mengingat kondisi dampak bencana ini, kami selaku Bupati Aceh Tengah menyatakan ketidakmampuan dalam melaksanakan upaya penanganan darurat bencana sebagaimana mestinya," tulis Haili dalam surat yang ditandatangi tanggal 27 November 2025 tersebut.&nbsp; Belum ada konfirmasi lebih lanjut terkait keabsahan surat itu. Hanya saja, surat itu telah beredar di media sosial Instagram pada akun @infobandaaceh. <h3>Kondisi Terbaru Aceh Tengah: 24 Orang Hilang, Puluhan Ribu Mengungsi</h3> Mengutip laporan resmi BPBD Aceh Tengah dan keterangan Bupati Haili Yoga dalam siaran langsung pada Minggu (30/11), situasi di lapangan menunjukkan kondisi yang jauh lebih berat daripada laporan awal. Bencana hidrometeorologi yang melanda 14 kecamatan membuat akses vital terputus. Masih ada 24 warga yang dinyatakan hilang. Data terbaru mencatat 54.199 jiwa mengungsi, sementara korban meninggal dunia bertambah menjadi 21 orang.&nbsp;"Prioritas pertama kami adalah mencari 24 saudara kita yang hilang dan memastikan semua pengungsi mendapatkan kebutuhan dasar,&rdquo; ujar Haili Yoga dikutip dari laman resmi Kabupaten Aceh Tengah, Minggu (30/11). Haili menyampaikan, distribusi bantuan mulai menggeliat setelah logistik dari Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Pusat masuk melalui jalur udara untuk menjangkau desa yang terisolasi. Beras, minyak, dan kebutuhan pokok lainnya sudah dikirimkan. Namun jumlahnya masih jauh dari cukup. "Bantuan yang masuk masih sangat kurang. Di lapangan, kami terkendala minimnya BBM dan 59 ruas jalan yang masih sulit dilalui,&rdquo; tegasnya. Kondisi ini membuat mobilisasi relawan, distribusi logistik, dan evakuasi warga berjalan sangat lambat.&nbsp;Dia menerangkan, sebanyak 779 rumah warga rusak berat, sementara jaringan listrik dan telekomunikasi sempat lumpuh di 14 kecamatan. Sebagian sudah mulai pulih berkat pemasangan internet satelit, tetapi kualitas jaringan masih terbatas. Krisis sembako juga terjadi. Air bersih tidak tersedia, stok BBM sangat minim, dan prioritas penggunaan hanya untuk evakuasi serta pengiriman logistik. Adapun layanan kesehatan bergerak baru menjangkau 402 pengungsi. Di antara puluhan ribu warga terdampak terdapat 1.230 balita, ratusan ibu hamil dan menyusui yang membutuhkan pelayanan medis khusus. Stok obat-obatan sangat kritis karena antibiotik dan analgesik hanya tersisa 300 unit, sementara perlengkapan untuk pasien cuci darah (BHP) hanya cukup hingga 3 Desember.&nbsp;&ldquo;Kami butuh pasokan obat-obatan standar sesegera mungkin,&rdquo; kata Haili Yoga.

Surat Bupati Aceh Tengah menyatakan ketidakmampuan daerah dalam menangani bencana hidrometeorologi, 21 orang meninggal, 54 ribu mengungsi.

Beredar Surat Bupati Aceh Tengah, Pemda Mengaku Tak Mampu Tangani Darurat Bencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/wabup-aceh.jpg" alt="KONFLIK: Bupati Aceh Utara Shabela (kiri) dan wakilnya, Firdaus (RAKYAT ACEH/JPG)" width="100%">
<figcaption>KONFLIK: Bupati Aceh Utara Shabela (kiri) dan wakilnya, Firdaus (RAKYAT ACEH/JPG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Hawa politik di Aceh Tengah menghangat. Duet pemimpin Shabela-Firdaus dilanda konflik. Bupati Shabela mengatakan bahwa wakilnya itu mengancam akan membunuh dan melakukan kekerasan terhadapnya.  Shabela menuturkan, pada Rabu (13/5) sekitar pukul 21.15 WIB dirinya menerima sejumlah tamu di rumah dinas. ”Tiba-tiba dari arah depan Firdaus datang. Dan dari luar sudah mengeluarkan kalimat tidak pantas terhadap saya,” katanya.  Firdaus yang datang bersama beberapa orang itu menanyakan masalah proyek. Merasa tidak aman, Shabela memilih bertahan di dalam rumah. Dia berniat melaporkan masalah tersebut ke polisi.  Sementara itu, Firdaus mengatakan bahwa tindakannya tersebut spontan. Selama ini dia merasa posisinya sebagai wakil bupati kurang dihargai. ”Sadarilah, dia (Shabela) jadi bupati karena ada wakil, mungkin enggak dia calon jadi bupati tanpa ada wakil, kan tidak bisa,” kata Firdaus kemarin (15/5).  Kejadian itu, kata Firdaus, merupakan puncak kekesalannya terhadap Shabela. Soal proyek, menurut dia, hanya pencetus. ”Ini sebenarnya telah terakumulasi sejak lama, pencetusnya saja tiba-tiba,” ujar Firdaus.  Proyek yang dimaksud Firdaus adalah pengerjaan di sejumlah instansi. Di antaranya, dinas kesehatan dan RSUD Datu Beru dengan total sekitar Rp 17 miliar. Menurut Firdaus, keretakan dirinya dan Shabela telah berlangsung lama. Dia mengaku tidak pernah dilibatkan dan tidak mengetahui kebijakan bupati, termasuk soal mutasi.  ”Memang bisa saja itu kewenangan bupati, tapi yang sebenarnya menurut aturan ada musyawarah dahulu,” ucapnya.  Selain itu, kata Firdaus, semestinya mereka saling bertukar pikiran saat membicarakan anggaran. ”Tapi, saya tidak tahu sama sekali karena tidak dilibatkan, masak satu atap, sama-sama berkorban, sama-sama berjuang, ketika berhasil, ditinggalkan,” kata Firdaus.  Selama tidak ada perubahan, menurut Firdaus, hubungannya dengan Shabela tetap akan bermasalah. Dia mau saja berdamai asalkan ke depan lebih dilibatkan dalam menjalankan roda pemerintahan. ”Sama siapa saja maunya baik kan tidak ingin cari permusuhan. Cuma kalau tetap seperti selama ini, kan kejadian lagi,” katanya.  Terkait rencana Shabela melapor ke polisi, Firdaus mempersilakan hal tersebut. ”Laporkan saja. Saya juga ada bahan. Terserah dia,” ujar Firdaus.  Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik Piliang mengatakan, pihaknya masih mencari tahu pokok persoalan yang mengakibatkan konflik antara bupati Aceh Tengah dengan wakilnya. Lantaran hal itu sensitif, dia ingin mempelajari dulu sebelum berkomentar.  ”Saya belum mau berkomentar. Kalau belum tahu terus komentar, malah salah,” ujar dia kepada Jawa Pos.  Akmal menjelaskan, karena kasusnya di level kabupaten, penanganan masih dilakukan pemerintah provinsi. Hingga tadi malam, dia mengaku masih menunggu penjelasan dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah. ”Pak Gubernur belum membalas WA saya ini,” imbuhnya.

Wabup Ancam Bunuh Bupati Aceh Tengah

bupati aceh tengah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bupati aceh tengah

Berita Terkini

Bupati Aceh Tengah Haili Yoga Minta Perbankan Ringankan Kredit Korban Bencana

3 Bupati di Aceh Angkat Tangan Atasi Persoalan Banjir Bandang, Keluhkan Putusnya Transportasi hingga Terganggunya Layanan Publik

Profil Haili Yoga, Bupati Aceh Tengah yang Tulis Surat Pernyataan Tak Mampu Lagi Atasi Darurat Bencana

Beredar Surat Bupati Aceh Tengah, Pemda Mengaku Tak Mampu Tangani Darurat Bencana

Wabup Ancam Bunuh Bupati Aceh Tengah

Download Aplikasi JawaPos.com