<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/IMG20210604162937.jpg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejak Kamis (3/6), video Bupati Alor Amon Djabon beredar viral di sosial media. Dalam video itu, Amon memarahi staf Kementerian Sosial karena menyalurkan bantuan program keluarga harapan (PKH) kepada warga Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), melalui DPRD.  Dalam video berdurasi 3 menit 9 detik itu, Amon mengatakan bahwa Kemensos tidak menghargai Pemerintah Kabupaten Alor. Dia bahkan mengatakan bakal mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo mengenai masalah PKH itu. ”Dia (Risma) merasa hebat dia!” ucap Bupati Alor Amon Djabon.  Menjawab tudingan itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, bukan PKH yang disalurkan dan dibawanya, melainkan bantuan bencana.  ”Yang saya beri ke DPRD itu bantuan bencana. Itu (bantuan bencana) lewat siapa saja. Ada yang lewat Polres. Di Subang itu di Koramil. Karena yang ada dia (DPRD). Jadi bantuan bisa ke siapa saja. Di sana (DPRD) ada dapur umum,” jelas Risma ketika ditemui di Surabaya pada Jumat (4/6).  Risma menjelaskan, di wilayah lain, bukan pemerintah kabupaten yang menerima bantuan bencana, namun pihak manapun. Asalkan dengan tanda tangan dan tanggung jawab yang benar.  ”Di Lumajang, camat yang tanda tangan. Jadi beda. Bupati bilang PKH. Padahal bencana. Yang sebetulnya, ketua DPRD Alor itu satu-satunya pihak yang bisa dihubungi. Kami nggak bisa hubungi pejabat di sana. Alor juga kena (bencana) di Pulau Adona dan Larantuka,” ujar Risma.  Menurut dia, sejatinya bantuan akan langsung dikirim dari Jakarta. Namun, karena terlalu jauh, otomatis akan lebih lama diterima warga.  ”Dari Jakarta terlalu jauh, akhirnya kirim barang dari Surabaya. Aku pengen tahu kondisi kayak gimana, ada dapur umum nggak. Aku dikasih nomor telepon ketua DPRD. Mereka bilang kesulitan dan butuh bantuan,” kata Risma.  Risma mengaku sempat bingung karena Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kalabahi tidak mengizinkan pengiriman barang akibat gelombang tinggi. Akhirnya, lanjut Risma, Kemensos mengirimkan barang melalui Bulog.  ”Terus dia (ketua DPRD) bilang ini ada dari Bulog, ada paket. Kayaknya jualan untuk paskah. Terus ditunjukkan barangnya. Aku lapor presiden, Alor sudah dapat (bantuan) meski kami nggak mendarat. Saking senengnya aku (kalau bantuan sudah diterima warga),” ujar Risma.  Menurut Risma, masalah justru datang ketika barang tiba. Sebab, Amon mengamuk saat staf Kemensos menyampaikan barang tersebut. ”Barang sudah masuk, dia marah. Saya jelaskan kalau bantuan sosial, BST dan seterusnya, per (dimulai sejak) saya jadi menteri nggak ada barang. Cuma uang,” kata Risma.  Risma menambahkan, sejak menjabat, Presiden Joko Widodo sudah mengatakan hal yang sama. ”Tapi kalau bantuan bencana, bukan uang. Karena dapur umum bisa (menjangkau) 200 ribu sekian orang. Kalau bantuan sosial, Rp  200 ribu untuk 1 orang. Bukan PKH. Wong aku beli peti mati sekalian (untuk bencana itu),” jelas Risma.  Risma mengaku sudah berusaha menemui dan mendatangi Amon sebelum video tersebut viral. Namun, dia tidak dipedulikan.  ”Dia nggak nyapa. Aku ada di sana dengan warganya sampai sore. Aku diajak Pak Menko ke sana. Lalu acara itu di Kecamatan Pantar Selatan atau Utara. Ada bupati tapi dia nggak nyapa dan nggak ngereken (peduli). Pada cara kedua beliau sudah nggak ada, lalu aku sama Kapolres dan Dandim. Itu tugasku. Aku di sana,” ucap Risma.

Bupati Alor Marahi Staf Kemensos Soal Bantuan, Risma Ngaku Bingung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/IMG20210604162940.jpg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini di Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini di Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Menteri Sosial Tri Rismaharini angkat suara soal video viral Bupati Alor Amon Djobo, yang memarahi staf Kemensos.  Dalam video tersebut, Amon naik pitam karena menurut dia, bantuan program keluarga harapan (PKH) harusnya disalurkan langsung ke pemerintah kabupaten. Namun, bantuan PKH malah disalurkan Kemensos ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT).  Dalam video berdurasi 3 menit 9 detik itu, Amon mengatakan, Kemensos tidak menghargai Pemerintah Kabupaten Alor. Dia bahkan mengatakan bakal mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo mengenai masalah PKH itu.  Menjawab hal itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini menjawab bahwa dia sudah berupaya menemui Amon. Namun, kedatangannya tidak dipedulikan. ”Setelah viral, aku sengaja datang. Sebenarnya sebelum viral. Aku tahu dia marah. Aku datang dan mau jelaskan tapi dia (Amon) nggak mau ngomong sama aku,” jelas Risma ketika ditemui di Surabaya pada Jumat (4/6).  Terbang jauh-jauh ke Alor, lanjut dia, tidak disambut dengan baik oleh Amon. Risma bahkan mengaku tidak disapa dan bicara dengan Amon.  ”Dia nggak nyapa. Aku ada di sana dengan warganya sampai sore. Aku diajak Pak Menko ke sana. Lalu acara itu di kecamatan Pantar Selatan atau Utara. Kemudian di 2 acara itu ada bupati tapi dia nggak nyapa dan nggak ngereken (peduli). Pada acara kedua, beliau sudah nggak ada, lalu aku sama Kapolres dan Dandim. Itu tugasku. Aku di sana,” tegas Risma.  Risma mengaku bahwa kedatangannya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Sebab, bantuan PKH tidak untuk disalurkan melalui pemerintah kabupaten. ”Sejak aku jadi menteri, bantuan itu disalurkan langsung ke penerima. Nggak ada bantuan berupa barang. Semua uang. Nah, yang disalurkan, itu bukan PKH. Tapi bantuan bencana,” jelas Risma.  Dia menyayangkan Pemerintah Kabupaten Alor yang tidak dapat dihubungi. Padahal awalnya, bantuan itu akan disalurkan melalui pemerintah kabupaten.  ”Tapi nggak ada yang bisa dihubungi. Lalu aku dapat kontak ketua DPRD Kabupaten Alor. Ya aku hubungkan. Soalnya bantuan bencana itu kan ke pihak yang menyalurkan. Misalnya, ke dapur umum,” kata Risma yang juga mantan Wali Kota Surabaya itu.  Atas kejadian itu, Risma mengaku tidak salah. Dia hanya bermaksud untuk menyampaikan hak yang seharusnya diterima warga.  ”Aku nggak salah. Bagiku bukan 1–2 orang yang kena. Ini perut warga. Kalau warga kelaparan, itu aku yang tanggung jawab. Aku salah kalau warga kelaparan saat bencana,” ucap Risma.

Jawab Tudingan Bupati Alor, Risma Bilang Aku Nggak Salah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Menteri-Sosial-RI-Tri-Rismaharini-3.jpg" alt="Menteri Sosial RI Tri Rismaharini, didampingi Dirjen Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat, foto bersama saat mengantar langsung 5 orang Pemulung ke Grand Kamala Lagoon di Bekasi, Jawa Barat, Jum" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial RI Tri Rismaharini, didampingi Dirjen Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat, foto bersama saat mengantar langsung 5 orang Pemulung ke Grand Kamala Lagoon di Bekasi, Jawa Barat, Jum</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi mencabut rekomendasi dan dukungan yang pernah diberikan kepada pasangan Bupati dan Wakil Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur, yakni Amon Djobo-Irman Duru.  Pencabutan dukungan tersebut tertuang dalam surat DPP PDIP yang ditujukan kepada DPC Kabupaten Alor. Surat ini bernomor 2922/IN/DPP/VI/2021 yang ditandatangani Ketua Kehormatan PDIP Komarudin Watubun dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.  Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira membenarkan surat tersebut. Menurutnya Bupati Alor Amon Djobo yang notabene-nya sebagai kepala daerah tidak pantas marah-marah dengan kata-kata makian terhadap petugas Kementerian Sosial (Kemensos).  "Perilaku Bupati Alor yang mencaci maki Menteri Mosial dan Ketua DPRD Alor dianggap sangat tidak pantas dilakukan, apalagi dengan kata-kata makian yang sangat jorok disertai ancaman merupakan bentuk kekerasan verbal yang tidak pantas dilakukan apalagi oleh seorang pejabat setingkat Bupati," ujar Andreas kepada wartawan, Kamis (3/6).  Andreas mengatakan, Amon Djobo bukan kali ini saja berkasus. Amon pernah dilaporkan ke polisi karena menghina dan mengancam pejabat Kasilog Korem 161/Wira Sakti yakni Kolonel Cpl Imanuel Yoram Dionisius Adoe.  "Tampaknya pola perilaku tidak pantas seperti ini merupakan kejadian berulang karena perilaku seperti ini juga pernah dilakukan terhadap seorang perwira menengah Kodam Udayana berpangkat kolonel," katanya.  Anggota Komisi X DPR ini mengatakan, perilaku Amon Djobo yang seharusnya menjadi panutan masyarakat. Namun malah mempertontonkan kebrutalan temperamen dan emosi yang tidak terkendali.  "Ini perlu menjadi perhatian semua pihak, agar sang bupati pengumbar caci maki brutal ini agar memperoleh sanksi hukum maupun politik agar tidak mengulangi perilaku brutalnya," tuturnya.  Diketahui, Bupati Alor Amon Djobo memarahi pegawai Kemensos dan menyinggung Mensos Tri Rismaharini viral di media sosial.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/02/06/2021/bupati-alor-maki-maki-risma-menteri-bodoh-lebih-baik-bu-kofifah/">Bupati Alor Maki-maki Risma: Menteri Bodoh, Lebih Baik Bu Khofifah</a>  Aksi Amon memarahi dua pegawai Kemensos dan menyinggung bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Mensos Tri Rismaharini itu terekam dalam video berdurasi 3 menit 9 detik. Amon menyoroti pembagian bantuan PKH yang disalurkan melalui DPRD setempat, bukan melalui Pemda.  "Jangan pakai politik yang seperti itu, dia (Risma) tidak tahu proses bantuan pola penanganan, teknis penanganan bantuan ini sampai di bawah. Mulutnya lebih cepat dari pikiran, pejabat apa model begitu, menteri model apa model begitu," kata Amon dalam video tersebut.  Amon memarahi dua pegawai Kemensos itu sembari duduk di sisi kiri keduanya. Dia lalu mempertanyakan siapa sebenarnya yang mengurus PKH di daerah.

PDIP Cabut Dukungan ke Bupati Alor Gara-gara Marah ke Anak Buah Risma

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mutasi-asn-secara-masal-bupati-alor-dilaporkan-ke-bawaslu-dan-kasn_m_.jpg" alt="PNS Koruptor Dipecat" width="100%">
<figcaption>PNS Koruptor Dipecat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Alor melaporkan bupatinya, Amon Djobo, ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Bawaslu RI di Jakarta, Selasa (22/1). Pelaporan bupati Alor keKASN dan Bawaslu RI terkait dengan kebijakan mutasi terhadap 1.381 ASN selama 2017 dan 2018. Mutasi tersebut dinilai cacat hukum dan sangat menzalimi para ASN. Menurut Heriyanto, selaku kuasa hukum pelapor, mutasi yang dilakukan Amon Djobo terindikasi mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Dengan arti lain ada upaya perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam hal pemberian sanksi pemecatan dan nonjob terhadap para ASN. Hal itu dianggap tidak didasarkan pada UU Nomor 5/2014, pada rujukan Bab VIII tentang Manajemen ASN, Bagian Kesatu (Umum) Pasal 51 tentang Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit. &ldquo;Demi keadilan, kami meminta kepada KASN untuk membatalkan keputusan mutasi yang dikeluarkan oleh bupati karena jelas bertentangan dengan aturan ASN," tegasnya. Untuk itu, kata Heriyanto, Bawaslu RI diminta untuk membatalkan hasil pemilu kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Alor yang menetapkan Bupati petahana Amon Djobo dan Wakil Bupati terpilih Imran Duru sebagai pemenang. Sebab, pencalonan Amon Djobo diduga telah menyalahi aturan Pilkada. "Dari kajian kami, di sini sangat jelas ada pelanggaran administrasi dari Petahana sehingga kami minta agar Bawaslu membatalkan pencalonan Bupati petahana Alor Amon," terangnya. Dikatakannya, pelanggaran administrasi dimaksud yakni sebagai petahana bupati Alor melanggar UU Pemilu No 10/2016 pasal 71 (2) dengan melakukan mutasi besar-besaran yang tidak sesuai prosedur. Kepala daerah dilarang melakukan mutasi selama enam bulan sebelum perhelatan Pilkada. "Jika melanggar ketentuan itu, maka bupati petahana tidak dicalonkan sebagai bupati dan wakil bupati pada Pilkada, jelasnya. Selama enam bulan sebelum digelarnya Pilkada serentak pada 27 Juni 2018, Bupati Alor Amon Djobo telah memutasi, me-nonjob-kan, dan memberhentikan sebanyak 1.381 ASN di daerah itu. "Jumlah ini sangat fantastis. Kami mengindikasikan mereka yang dimutasi adalah keluarga dari lawan politik bupati petahana," imbuhnya. Atas serangkaian pelanggaran itu, Heriyanto meminta Bawaslu RI untuk mendiskualifikasi bupati petahana sebagai calon bupati dan calon wakil bupati Imran Duru dan membatalkan penetapan mereka sebagai Bupati dan Wakil Bupati Alor terpilih periode 2018-2023. "Kami meminta Bawaslu RI agar bertindak obyektif untuk menjatuhkan sanksi kepada bupati karena kebijakannya sudah bertentangan dengan undang-undang. Jika kepala daerah melakukan mutasi dalam rentang waktu itu, maka akan dianulir sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah pada Pilkada," tandasnya. Diketahui, ratusan pejabat eselon 3 dan eselon 4 Kabupaten Alor di-nonjob-kan dan sebagian lainnya diturunkan jabatannya, padahal tidak pernah melakukan pelanggaran. Selain itu, beberapa ASN yang di pindahkan juga tanpa alasan tanpa alasan yang jelas hanya sekedar untuk memisahkan antara suami dengan istri dengan tempat Tugas Yang berjauhan. "Demi keadilan di republik ini, kami bertekad akan terus melakukan perlawanan hingga hak-hak ASN yang menjadi korban mutasi dan demosi dikembalikan seperti semula," pungkasnya.

Mutasi ASN Secara Masal, Bupati Alor Dilaporkan ke Bawaslu dan KASN

bupati alor

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bupati alor

Berita Terkini

Bupati Alor Marahi Staf Kemensos Soal Bantuan, Risma Ngaku Bingung

Jawab Tudingan Bupati Alor, Risma Bilang Aku Nggak Salah

PDIP Cabut Dukungan ke Bupati Alor Gara-gara Marah ke Anak Buah Risma

Mutasi ASN Secara Masal, Bupati Alor Dilaporkan ke Bawaslu dan KASN

Download Aplikasi JawaPos.com