<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Tersangka-Bupati-Bogor-nonaktif-Ade-Yasin-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Tersangka Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/5/2022). Ade Yasin menjalani pemeriksaan perdana usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepada anggota tim audit BPK Per" width="100%">
<figcaption>Tersangka Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/5/2022). Ade Yasin menjalani pemeriksaan perdana usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepada anggota tim audit BPK Per</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dokumen terkait objek audit keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat untuk wilayah Kabupaten Bogor. Hal ini setelah tim penyidik KPK menggeledah beberapa lokasi di Bogor dan Bandung, Jawa Barat terkait dugaan kasus suap yang melibatkan Bupati Bogor Ade Yasin.  "Tim penyidik KPK dalam dua hari berturut-turut telah selesai melaksanakan upaya paksa penggeledahan di beberapa lokasi di wilayah Jawa Barat," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (6/6).  Upaya paksa penggeledahan itu dilakukan di Bandung dan Bogor, Jawa Barat. Tim penyidik KPK menggeledah rumah dari pihak-pihak yang telah menyandang status tersangka.  "Di wilayah Kota Bandung, Kamis (2/6 ) yaitu Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat dan rumah kediaman dari salah satu Tersangka. Sementara di wilayah Kabupaten Bogor Jumat, (3/6) yaitu Kantor Inspektorat Pemkab Bogor dan rumah kediaman dari salah satu Tersangka," ungkap Ali.  "Dari empat lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan berbagai bukti diantaranya sejumlah dokumen dan alat bukti eletronik yang diduga menjadi materi obyek audit yang dilakukan oleh Tsk ATM dkk untuk mengondisikan hasil laporan pemeriksaan keuangan Pemkab Bogor sebagaimana permintaan Tsk AY," sambungnya.  Oleh karena itu, saat ini dokumen dan alat elektronik yang menjadi bukti dugaan suap pengurusan wajar tanpa pengecualian (WTP) Kabupaten Bogor itu telah disita tim KPK. Hal ini akan dilakukan pendalaman lebih lanjut.  "Selanjutnya, segera dilakukan pendalaman dan analisa dari isi bukti-bukti tersebut untuk kemudian disita dan dikonfirmasi lebih lanjut kepada saksi-saksi dan para Tersangka," tegas Ali.  Dalam kasusnya, KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap. Selain Ade, KPK juga menetapkan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam (MA), Kasubid Kas Daerah BPKAD Kab. Bogor Ihsan Ayatullah (IA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kab. Bogor Rizki Taufik (RT) sebagai pihak pemberi suap.  Sementara pihak penerima suap, KPK menjerat Kasub Auditorat Jabar III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar Anthon Merdiansyah (ATM), Ketua Tim Audit Interim BPK Kab. Bogor Arko Mulawan (AM), serta dua pemeriksa BPK Jabar Hendra Nur Rahmatullah (HNRK) dan Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR).  Penetapan tersangka terhadap Ade Yasin bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim penindakan KPK sejak 26-27 April 2022 di kawasan Bogor dan Bandung, Jawa Barat. Dalam OTT tersebut, tim penindakan mengamankan 12 orang dan uang sebesar Rp 1,024 miliar.  Ade Yasin dan tiga tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sementara pihak penerima disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kasus Suap Ade Yasin, KPK Amankan Bukti Audit WTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Tersangka-Bupati-Bogor-nonaktif-Ade-Yasin-Dery-Ridwansah-3-2.jpg" alt="Tersangka Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/5/2022). Ade Yasin menjalani pemeriksaan perdana usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepada anggota tim audit BPK Per" width="100%">
<figcaption>Tersangka Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/5/2022). Ade Yasin menjalani pemeriksaan perdana usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepada anggota tim audit BPK Per</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap yang menjerat Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin. Lembaga antirasuah menduga, memungut uang dari kontraktor untuk memberikan uang kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat.  Kesembilan saksi yang diperiksa di antaranya wiraswasta Kuasa KSO PT. Hutomo Mandala Sepuluh Sebelas, Hartanto Hoetomo; Direktur CV Arafah, M. Hendri; Direktur CV. Perdana Raya, Yusuf Sofian; Direktur CV. Oryano, Maratu Liana; Direktur PT. Rama Perkasa Susilo; Dirut PT. Lambok Ulina, Bastian Sianturi; Karyawan PT. Lambok Ulina, Makmur Hutapea; Dirut PT. Tureloto Battu Indah, Yosep Osca Jawa Battu dan Direktur CV. Cipta Kesuma, Maarup Fitriyadi.  "Kesembilan saksi ini memenuhi panggilan Tim Penyidik dan masih terus dilakukan pendalaman antara lain terkait dugaan berbagai aliran penerimaan sejumlah uang oleh Tsk AY melalui perantaraan Tsk RT dari beberapa pihak swasta (kontraktor) dan turut diduga pula bahwa uang-uang ini yang kemudian diberikan pada Tsk ATM dkk sebagai dana operasional selama proses audit berlangsung," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (31/5).  Sementara tiga pihak swasta yakni Direktur PT. Nenci Citra Pratama, Nelse. S; wiraswasta Dedi Wandika dan seorang pensiunan Amhar Rawi mangkir dalam kapasitasnya sebagai saksi. KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap ketiganya.  "Ketiganya tidak hadir dan informasi yang kami terima ketiganya tanpa memberikan konfirmasi alasan ketidakhadirannya. Tim penyidik segera akan menjadwalkan pemanggilan berikutnya," tegas Ali.  Dalam kasusnya, KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap. Selain Ade Yasin, KPK juga menetapkan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam (MA), Kasubid Kas Daerah BPKAD Kab. Bogor Ihsan Ayatullah (IA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kab. Bogor Rizki Taufik (RT) sebagai pihak pemberi suap.  Sementara pihak penerima suap, KPK menjerat Kasub Auditorat Jabar III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar Anthon Merdiansyah (ATM), Ketua Tim Audit Interim BPK Kab. Bogor Arko Mulawan (AM), serta dua pemeriksa BPK Jabar Hendra Nur Rahmatullah (HNRK) dan Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR).  Penetapan tersangka terhadap Ade Yasin bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim penindakan KPK sejak 26-27 April 2022 di kawasan Bogor dan Bandung, Jawa Barat. Dalam OTT tersebut, tim penindakan mengamankan 12 orang dan uang sebesar Rp 1,024 miliar.  Ade Yasin dan tiga tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sementara pihak penerima disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Modal Suap BPK Jabar, KPK Duga Ade Yasin Pungut Uang dari Kontraktor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/penyidik-KPK-geledah-rumdin-Bupati-Bogor-antara.jpg" alt="Penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Bogor, Kompleks Pemkab, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (28/4/2022). (ANTARA/M Fikri Setiawan" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Bogor, Kompleks Pemkab, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (28/4/2022). (ANTARA/M Fikri Setiawan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan penggeledahan di rumah dinas Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin alias Ade Yasin. KPK mengamankan uang dengan pecahan mata uang asing dari hasil penggeledahan.  Selain rumah dinas Bupati Bogor, tim penyidik KPK juga menggeledah sejumlah tempat lainnya di antaranya kantor dinas PUPR Pemkab Bogor, kantor BPKAD Pemkab Bogor dan rumah kediaman yang beralamat di Ciparigi, Bogor Utara, Kota Bogor.  "Dimana ditemukan dan diamankan berbagai bukti, diantaranya berbagai dokumen keuangan, disamping itu juga ditemukan uang dalam pecahan mata uang asing," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri, Jumat (29/4).  KPK menduga, barang bukti yang diamankan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan suap pengurusan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) Kabupaten Bogor dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.  "Bukti-bukti dimaksud diduga kuat berkaitan dengan pokok perkara," tegas Ali.  Oleh karena itu, kata Ali, barang bukti yang diamankan tersebut selanjutnya akan disita dan dilakukan analisa. Hal ini guna melengkapi berkas penyidikan.  "Bukti-bukti tersebut akan segera dianalisa untuk kemudian disita dan menjadi kelengkapan berkas perkara penyidikan," ucap Ali. Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap. Selain Ade, KPK juga menetapkan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam (MA), Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten. Bogor Ihsan Ayatullah (IA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kab. Bogor Rizki Taufik (RT) sebagai pihak pemberi suap.  Sementara pihak penerima suap, KPK menjerat Kasub Auditorat Jabar III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar Anthon Merdiansyah (ATM), Ketua Tim Audit Interim BPK Kab. Bogor Arko Mulawan (AM), serta dua pemeriksa BPK Jabar Hendra Nur Rahmatullah (HNRK) dan Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR).  Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, Bupati Bogor Ade Yasin menyuap para auditor BPK perwakilan Jawa Barat agar Kabupaten Bogor menerima predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.  "AY (Ade) selaku Bupati Kabupaten Bogor periode 2018-2023 berkeinginan agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat WTP untuk tahun anggaran 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat," ujar Firli dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (28/4) dini hari.  Firli menyebut, awalnya tim pemeriksa dari BPK Jabar ditugaskan untuk mengaudit berbagai pelaksanaan proyek di antaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Lantas, berdasarkan keinginan Ade Yasin agar Kabupaten Bogor menerima opini WTP, pada sekitar Januari 2022, diduga ada kesepakatan pemberian sejumlah uang antara Hendra Nur dengan Kasubid Kas Daerah BPKAD Kab. Bogor Ihsan Ayatullah dan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam dengan tujuan mengondisikan susunan tim audit interim (pendahuluan).  Sebagai realisasi kesepakatan, Ihsan dan Maulana diduga memberikan uang sekitar Rp 100 juta dalam bentuk tunai kepada Kasub Auditorat Jabar III BPK Jabar Anthon Merdiansyah di salah satu tempat di Bandung.  Anthon kemudian mengondisikan susunan tim sesuai dengan permintaan Ihsan dimana nantinya obyek audit hanya untuk SKPD tertentu. Kemudian audit dilaksanakan mulai Februari 2022 hingga April 2022.  Adapun temuan fakta tim audit di Dinas PUPR, salah satunya pekerjaan proyek peningkatan jalan Kandang Roda - Pakan Sari dengan nilai proyek Rp 94,6 miliar yang pelaksanaannya diduga tidak sesuai kontrak.  "Selama proses audit, diduga ada beberapa kali pemberian uang kembali oleh AY (Ade) melalui IA (Ihsan) dan MA (Maulana) kepada tim pemeriksa di antaranya dalam bentuk uang mingguan dengan besaran minimal Rp 10 juta hingga total selama pemeriksaan telah diberikan sekitar sejumlah Rp 1,9 miliar," papar Firli.  Penetapan tersangka terhadap Ade Yasin bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim penindakan KPK sejak 26-27 April 2022 di kawasan Bogor dan Bandung, Jawa Barat. Dalam OTT tersebut, tim penindakan mengamankan 12 orang dan uang sebesar Rp 1,024 miliar.  Ade Yasin dan tiga tersangka pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Sementara pihak penerima disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

KPK Sita Dokumen Transaksi dan Uang Pecahan Asing di Rumah Ade Yasin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Bupati-Bogor-Ade-Yasin-Ditahan-KPK-Dery-Ridwansah-3-3.jpg" alt="Bupati Bogor Ade Yasin saat memakai rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari (28/4/2022). KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. KPK juga m" width="100%">
<figcaption>Bupati Bogor Ade Yasin saat memakai rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari (28/4/2022). KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. KPK juga m</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Seolah mengikuti jejak sang kakak, Rachmat Yasin, Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin juga berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selasa (26/4) malam Ade terjaring operasi senyap lembaga antirasuah tersebut.  Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri menjelaskan, Ade Yasin ditangkap bersama sebelas orang lainnya. Di antaranya, pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Bogor serta beberapa pihak dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat. ”Seluruh pihak yang diamankan masih dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi secara maraton di Gedung Merah Putih KPK,” kata Ali saat dikonfirmasi kemarin (27/4).  Hingga tadi malam, perempuan yang menjabat bupati sejak Desember 2018 itu masih menjalani pemeriksaan.  Ali mengungkapkan, penangkapan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu bersama sejumlah pihak lain berkaitan dengan terendusnya indikasi suap pengurusan temuan laporan keuangan Pemkab Bogor. Dalam operasi tangkap tangan (OTT) menjelang Lebaran itu, tim penyidik mengamankan sejumlah uang tunai dalam pecahan rupiah. ”Jumlahnya hingga kini (tadi malam, Red) masih dihitung dan dikonfirmasi kembali kepada pihak-pihak yang ditangkap,” ujarnya.  Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benny Irwan menyesalkan kembali terjadinya kasus kepala daerah yang terjerat OTT. Penangkapan Bupati Bogor Ade Yasin juga menambah catatan buruk bagi kepala daerah. ”Kejadian tersebut tentu akan menambah jumlah kepala daerah yang tersangkut permasalahan hukum,” katanya kemarin.  Meski demikian, pihaknya menyerahkan pada proses hukum. Kemendagri bakal menghormati dan mengikuti keputusan KPK.  Di sisi lain, Kemendagri akan memantau jalannya pemerintahan di Kabupaten Bogor. Dengan demikian, proses pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan di daerah tidak terganggu.  Apakah wakil bupati segera ditetapkan sebagai pelaksana tugas (Plt)? Benny masih menunggu perkembangan. ”Jadi, kami ikuti proses hukum dulu sebelum mengambil langkah administratif lainnya,” imbuhnya.  Merujuk pada kebiasaan sebelumnya, kepala daerah akan dinonaktifkan setelah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan. Kemudian, wakil ditugaskan sebagai Plt.  Sementara itu, terkait dengan persoalan hukum yang menimpa kadernya, DPP PPP menunggu keterangan resmi dari KPK. Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha meminta publik untuk mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

Ade Yasin Ditangkap, Kemendagri Pantau Pemerintahan di Kabupaten Bogor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Bupati-Bogor-Ade-Yasin-Ditahan-KPK-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Bupati Bogor Ade Yasin saat memakai rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari (28/4/2022). KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. KPK juga m" width="100%">
<figcaption>Bupati Bogor Ade Yasin saat memakai rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari (28/4/2022). KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. KPK juga m</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri telah menetapkan Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin sebagai tersangka, kasus pengurusan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021.  Menurut Firli, Ade Yasin diduga telah melakukan suap terhadap para auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jawa Barat agar Kabupaten Bogor menerima predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.  "AY (Ade Yasin) selaku Bupati Kabupaten Bogor periode 2018-2023 berkeinginan agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat WTP untuk tahun anggaran 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat," ujar Firli dalam jumpa pers di Kantor KPK, Kamis (28/4) dini hari.  Firli menyebut, awalnya tim pemeriksa dari BPK Jabar ditugaskan sepenuhnya mengaudit berbagai pelaksanaan proyek di antaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor.  Tim pemeriksa tersebut yakni Kasub Auditorat Jabar III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar Anthon Merdiansyah, Ketua Tim Audit Interim BPK Kab. Bogor Arko Mulawan, dan para pemeriksa BPK Jabar Hendra Nur Rahmatullah, Gerri Ginajar Trie Rahmatullah, dan Winda Rizmayani.  "Sekitar Januari 2022, diduga ada kesepakatan pemberian sejumlah uang antara Hendra Nur Rahmatullah dengan Ihsan Ayatullah dan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam dengan tujuan mengondisikan susunan tim audit interim (pendahuluan)," katanya.  Sebagai realisasi kesepakatan, Ihsan dan Maulana diduga memberikan uang sekitar Rp 100 juta dalam bentuk tunai kepada Kasub Auditorat Jabar III BPK Jabar Anthon Merdiansyah di salah satu tempat di Bandung.  "Anthon Merdiansyah kemudian mengkondisikan susunan tim sesuai dengan permintaan Ihsan Ayatullah di mana nantinya obyek audit hanya untuk SKPD tertentu," ungkapnya.  Proses audit dilaksanakan mulai bulan Februari 2022 sampai dengan April 2022 dengan hasil rekomendasi diantaranya, bahwa tindak lanjut rekomendasi tahun 2020, sudah dilaksanakan dan program audit laporan keuangan tidak menyentuh area yang mempengaruhi opini.  Sementara temuan fakta tim audit di Dinas PUPR, salah satunya pekerjaan proyek peningkatan jalan Kandang Roda-Pakan Sari dengan nilai proyek Rp 94,6 miliar yang pelaksanaannya diduga tidak sesuai kontrak.  "Selama proses audit, diduga ada beberapa kali pemberian uang kembali oleh AY (Ade Yasin) melalui Ihsan Ayatullah Maulana kepada tim pemeriksa di antaranya dalam bentuk uang mingguan dengan besaran minimal Rp 10 juta hingga total selama pemeriksaan telah diberikan sekitar sejumlah Rp 1,9 miliar," ungkapnya.  Adapun, Bupati Bogor Ade Yasin dan tersangka lainnya pemberi suap lainnya, yakni Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam (MA), Kasubid Kas Daerah BPKAD Kab. Bogor Ihsan Ayatullah (IA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kab. Bogor Rizki Taufik (RT), disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.  Kemudian selaku penerima yakni, Kasub Auditorat Jabar III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar Anthon Merdiansyah (ATM), Ketua Tim Audit Interim BPK Kab. Bogor Arko Mulawan (AM), serta dua pemeriksa BPK Jabar Hendra Nur Rahmatullah (HNRK) dan Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR), disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Dalam pengungkapan kasus ini, KPK juga mengamankan 12 orang dan uang sebesar Rp 1,024 miliar.

Bupati Bogor Ade Yasin Lakukan Suap Demi Dapat Opini WTP dari BPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Ade-Yasin.jpg" alt="Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin. (Instagam ademunawarohyasin)" width="100%">
<figcaption>Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin. (Instagam ademunawarohyasin)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dari penangkapan yang dilakukan pada Selasa (26/4) malam kemarin, lembaga antirasuah juga melakukan penangkapan terhadap perwakilan Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Jawa Barat.  Bupati Bogor Ade Yasin tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp 4.111.181.641 atau Rp 4,1 miliar. Hal ini merujuk dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) KPK.  Ade Yasin, melaporkan harta kekayaan miliknya ke lembaga yang dikepalai oleh Firli Bahuri pada 31 Maret 2021 untuk laporan periodik 2020.  Adapun rincian harta kekayaan yang dimiliki Ade Yasin berdasarkan LHKPN yang diakses melalui elhkpn.kpk.go.id, Rabu (27/4) adalah, memiliki satu bidang tanah dan bangunan di Bogor dengan luas 574 meter persegi/ 313 meter persegi dengan nilai Rp 1.650.000.000 atau Rp 1,6 miliar.  Kemudian ada juga dua bidang tanah di Bogor seluas 340 meter persegi dan seluas 1.590 meter persegi. Untuk luas tanah 340 meter persegi senilai Rp 505.000 atau Rp 505 juta.Kemudian untuk tanah dengan luas 1.590 meter persegi senilai Rp 135.000.000 atau Rp 135 juta.  Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga memiliki dua kendaraan roda empat dengan rincian, Mitsubishi Xpander tipe Ultimate 2019 senilai Rp 200.000.000 atau Rp 200 juta, dan BMW tipe 320 I CKD AT 2016 senilai Rp 435.000.000 atau Rp 435 juta.  Perempuan 53 tahun ini juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 600.000.000 atau Rp 600 juta, kemudian harta berupa kas dan setara kas senilai Rp 726.788.687 atau Rp 726,7 juta.  Namun demikian, adik kandung dari mantan Bupati Kabupaten Bogor Rachmat Yasin ini memiliki utang sebesar Rp 14.607.046 atau Rp 140 juta.  Sebelumnya, Bupati Kabupaten Bogor Ade Munawaroh Yasin terkena OTT bersama dengan beberapa orang dari BPK perwakilan Provinsi Jawa Barat.  Seorang sumber di internal KPK mengungkapkan, Bupati Bogor Ade Yasin diduga telah melakukan suap ke pihak BPK Provinsi Jawa Barat, untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.  "Suap dilakukan Bupati untuk dapat WTP," ujar sumber KPK kepada JawaPos.com, Rabu (27/4).  Sementara terpisah, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan operasi senyap yang dilakukan lembaga antirasuah tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi jenis suap.  "Kegiatan tangkap tangan ini dilakukan karena ada dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan suap," kata Ali.  Ali mengungkapkan, lembaga yang dikepalai oleh Firli Bahuri tersebut sampai saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan oleh KPK.  Ali menuturkan, lembaga antirasuah ini akan segera menentukan sikap atas hasil operasi tangkap tangan terhadap Bupati Bogor Ade Yasin dan perwakilan dari BPK Jawa Barat tersebut.

Kena OTT KPK, Bupati Bogor Ade Yasin Punya Harta Rp 4,1 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Ade-Yasin.jpg" alt="Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin. (Instagam ademunawarohyasin)" width="100%">
<figcaption>Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin. (Instagam ademunawarohyasin)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Plt Jubir Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan, Bupati Kabupaten Bogor Ade Munawaroh Yasin diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan memberikan suap kepada pejabat BPK Perwakilan Jawa Barat. Hal ini dikatakan Ali, setelah lembaga antirasuah telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Bogor, Jawa Barat pada Selasa (26/4) malam. "Benar KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Barat, di antaranya Bupati Kabupaten Bogor," ujar Ali saat dikonfirmasi, Rabu (27/4). Ali menuturkan, selain Bupati Bogor Ade Yasin juga diamankan beberapa orang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Jawa Barat. "Beberapa pihak dari BPK Perwakilan Jawa Barat dan pihak terkait lainnya," katanya. Ali mengungkapkan, lembaga yang dikapalai oleh Firli Bahuri tersebut sampai saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan oleh KPK. "KPK masih memeriksa pihak-pihak yang ditangkap tersebut dan dalam waktu 1x24 jam," ungkapnya. Ali menuturkan, lembaga antirasuah ini akan segera menentukan sikap atas hasil operasi tangkap tangan terhadap Bupati Bogor Ade Yasin dan perwakilan dari BPK Jawa Barat tersebut. "Perkembangannya akan disampaikan lebih lanjut," pungkasnya.

Bupati Bogor Ade Yasin Di-OTT karena Diduga Suap Pejabat BPK Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/WhatsApp-Image-2021-06-06-at-05.49.59.jpeg" alt="DILARANG MELINTAS: Petugas Satpol PP Kecamatan Parung Panjang menghadang truk yang melintas di luar jam operasional. (Satpol PP Parung Panjang for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>DILARANG MELINTAS: Petugas Satpol PP Kecamatan Parung Panjang menghadang truk yang melintas di luar jam operasional. (Satpol PP Parung Panjang for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jalan Parung Panjang Raya, Kabupaten Bogor kembali macet pada siang hari. Kemacetan dipicu antrean truk besar yang melintas di luar jam operasionalnya yang telah ditentukan. Padahal jam operasional mereka pukul 21.00 hingga 05.00.  Situasi itu terjadi semenjak libur lebaran Idul Fitri 2021 usai. Beberapa truk dari arah Legok, Kabupaten Tangerang, melintas menuju arah Gerowong, Kabupaten Bogor. Truk tersebut tentu melintasi Jalan Parung Panjang Raya. Akibatnya jalan yang terdiri dua lajur itu semaki rusak dan bergelombang. Bahkan ada lubang jalan seukuran mobil.  Kondisi itu membuat para pengguna jalan, baik pengendara sepeda motor atau mobil mengambil lajur berlawanan. Hal itu sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan. "Pengendara sepeda motor sering jatuh di kawasan ini karena jalan berlobang," ujar Irfan, 53, warga Parung Panjang kepada JawaPos.com, Senin (7/6).  Irfan mengatakan, truk yang melintas di siang hari memicu kemacetan lalu lintas. Kemudian debu truk itu sangat mengganggu dan rentan memicu ISPA. "Sekarang masih pandemi covid-19. Warga sangat rentan kena ISPA. Hal itu dikhawatirkan memudahkan terpapara covid," kata dia.  Muhammad Yusuf Maulana, salah seorang ketua RT di Desa Parung Panjang juga mengeluhkan operasional truk yang mulai tidak beraturan. Dia sudah melaporkan kondisi itu ke aparat desa. Namun kewenangan pengaturan truk berada di pihak dinas perhubungan, polisi, dan kecamatan. "Saya sudah informasikan ke Kades, minta pihak terkait mengatur lagi operasional yang sudah membahayakan keselamatan pengguna jalan," terangnya.  Parung Panjang merupakan kecamatan di pinggir Kabupaten Bogor. Daerah itu berbatasan langsung dengan Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Titik perbatasan daerah itu berada di sebuah jembatan. Pantauan JawaPos.com, kini kondisi jembatan itu juga rawan karena berlobang. Ditambah pula seringnya truk parkir di atas jembatan.  Kemacetan jalan di Parung Panjang Raya sangat terasa pada sore sampai pukul 20.00. Ketika itu truk sudah berjejer di tengah jalan. Baik dari arah Tangerang maupun Parung Panjang. Akibatnya waktu perjalanan warga jadi lebih lama.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/06/06/2018/dishub-jateng-minta-larangan-truk-melintas-diperpanjang/">Dishub Jateng Minta Larangan Truk Melintas Diperpanjang</a>  Sementara itu, petugas yang berada di sekitar jembatan tidak melarang truk melintas. Mereka memang hadir di sana.  Bupati Bogor Ade Yasin ketika diminta konfirmasinya terhadap kondisi lalu lintas truk di luar jam operasional ini belum memberikan komentar. Pesan yang dikirim JawaPos.com tidak dibalas. Ketika ditelepon tidak direspons.  Di sisi lain, Kepala Unit Pol PP Kecamatan Parung Panjang Dadang mengaku sudah berupaya melarang truk tidak melintas di luar jam operasional. Namun upaya tidak begitu berdampak. "Kewenangan saya terbatas. Untuk menindak tegas truk itu adalah petugas dari Dishub," ujar Dadang.  Menurut Dadang, petugas Dishub Kabupaten Bogor yang merupakan memiliki kewenangan untuk menghadang truk yang melintas di luar jam operasional. Baik dari arah Parung Panjang maupun dari Tangerang. Kalau dari Tangerang tidak boleh masuk dulu ke Parung Panjang. Sebaliknya, dari arah Parung Panjang diminta kembali ke pool atau parkiran.  "Kami sudah minta ke sopir-sopir truk itu agar tidak parkir di badan jalan. Truk parkir di badan jalan makin mempersempit lebar jalan dan membahayakan pengguna jalan lainnya," klaim Dadang.

Warga Parung Panjang Protes Truk Melintas di Luar Jam Operasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/IMG_20210408_202615.jpg" alt="Bupati Bogor Ade Yasin. M. Fikri Setiawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Bogor Ade Yasin. M. Fikri Setiawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Bogor Ade Yasin menegur Dinas Pendidikan (Disdik) lantaran ada sekolah yang tidak menerapkan protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19 dalam pembelajaran tatap muka (PTM).  ”Tolong telusuri masalah ini dari ujung ke ujung siapa tahu ada sekolah yang sudah buka tanpa mematuhi protokol kesehatan yang ketat,” ungkap Ade Yasin seperti dilansir dari Antara di Cibinong, Bogor.  Pasalnya, dia mendapati sekolah yang melaksanakan PTM, siswa-siswanya tidak menerapkan protokol kesehatan saat menuju lokasi Rebo Keliling di kantor Kecamatan Pamijahan pada Rabu (7/4).  ”Saya lihat ada SD di Kecamatan Pamijahan yang sudah melakukan aktivitas sekolah, siswanya sudah mengenakan seragam merah putih, yang mengkhawatirkan adalah anak-anaknya tidak menggunakan masker,” terang Ade Yasin yang juga ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Bogor itu.  Menurut dia, selama masa uji coba PTM, murid tidak boleh membeli makan atau jajan di luar sekolah. Sehingga, siswa diimbau membawa makan dan minum dari rumah. Kemudian, pembelajaran dilakukan hanya dalam waktu sekitar dua jam dan siswa diwajibkan pulang ke rumah masing-masing.  ”Sehingga tidak ada aktivitas lain di sekolah maupun di sekitar sekolah selama PTM,” ucap Ade Yasin.  Ade Yasin menyebutkan, uji coba PTM terbatas yang dilakukan mulai 9 Maret–10 April didasari tiga landasan hukum, yaitu SKB Tiga Menteri Nomor 516 Tahun 2020, Perbup Bogor Nomor 60 Tahun 2020, dan Perbup Bogor Nomor 15 Tahun 2021.  Sebanyak 170 sekolah dari 232 sekolah yang mengajukan pembelajaran tatap muka itu terdiri atas 29 SD negeri, 24 madrasah ibtidaiah (MI), 28 SMP, 18 madrasah tsanawiyah (MTs), tujuh madrasah aliyah (MA), 32 SMA, dan 32 SMK.  Ade Yasin menambahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Pendidikan (Disdik) telah menyediakan 11 poin petunjuk teknis protokol kesehatan bagi 170 sekolah yang menggelar PTM.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/VesQ7GXcYqE

Bupati Bogor Tegur Disdik karena Ada Sekolah Tak Terapkan Prokes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/IMG_20210120_195813-1.jpg" alt="Bupati Bogor Ade Yasin meninjau lokasi bencana di Kompleks Gunung Mas, Kawasan Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/1). M. Fikri Setiawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Bogor Ade Yasin meninjau lokasi bencana di Kompleks Gunung Mas, Kawasan Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/1). M. Fikri Setiawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Bogor Ade Yasin mencatat sebanyak tiga jembatan hancur akibat banjir bandang di Kompleks Gunung Mas, Kawasan Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, pada Selasa (19/1).  ”Satu jembatan hanyut terbawa banjir, dua jembatan mengalami kerusakan,” ungkap Ade Yasin seperti dilansir dari Antara.  Dia mengatakan, banjir akibat meluapnya aliran anak Sungai Ciliwung yang melewati perkebunan teh PTPN VIII itu juga merusak sejumlah fasilitas di Agrowisata Gunung Mas. Di antaranya tiga kamar mandi yang terendam dan hanyut. Banjir bandang tersebut juga menyebabkan akses jalan penghubung ke Emplasement Rawadulang di Gunung Mas rusak berat.  ”Tercatat 180 keluarga (KK) dengan 714 jiwa mengungsi akibat peristiwa banjir bandang. Para korban bencana tersebut diungsikan di beberapa lokasi karena khawatir terjadi kerumunan di tengah pandemi Covid-19,” ujar Ade Yasin.  Ada lima lokasi yang menjadi tempat pengungsian, yaitu di Pondokan Gunung Mas 223 jiwa, Rawa Dulang (30 jiwa), Cirohani (15 jiwa), Kampung Pensiunan (416 jiwa), dan di Kampung Citeko (30 jiwa).  Menurut dia, para korban bencana baru dibolehkan pulang ke rumah masing-masing ketika situasi sudah mulai normal, karena khawatir terjadi banjir bandang susulan.  ”Sampai kapannya harus mengungsi tergantung situasi, yang penting sekarang kebutuhan pangan dan lain-lainnya di pengungsian harus terpenuhi,” tutur Ade Yasin.  Hingga Rabu (20/1), sejumlah petugas masih membersihkan rumah-rumah warga dan sejumlah akses jalan dari timbunan lumpur.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/F9rC1xwVao8

Bupati Bogor Catat Tiga Jembatan Hancur akibat Banjir Bandang Puncak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bupati bogor ade yasin

Berita Terkini