<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/20161025f-oranfdafag-hilang.jpg" alt="Ilustrasi orang hilang. (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi orang hilang. (Antara)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Nama Bupati Siak Alvin Akawijaya Putra mendadak mencuat usai dilaporkan hilang secara resmi ke kepolisian oleh warga yang melakukan aksi demonstrasi lantaran bupati termuda itu disebut tak "ngantor" hampir satu bulan lamanya.&nbsp;Warga dan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Rakyat Buton Aliansi IMM dan HMI itu resmi melaporkan Alvin sebagai orang hilang ke Polres Buton. Lantas, siapakah sosok Alvin Akawijaya orang nomor satu di Buton yang kini dicari warganya? Alvin dikenal sebagai salah satu kepala daerah muda yang kini menjabat sebagai Bupati Buton periode 2025&ndash;2030. Ia lahir di Jakarta pada 18 Mei 1996 dan menempuh pendidikan hukum di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dengan latar belakang sebagai advokat sekaligus pengusaha, Alvin kemudian terjun ke dunia politik melalui Partai NasDem, partai yang juga menjadi kendaraan politik ayahnya, Ali Mazi, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara dan anggota DPR RI. Keterlibatannya dalam organisasi pemuda memberi warna tersendiri dalam perjalanan kariernya. Alvin pernah dipercaya sebagai Ketua KNPI Sulawesi Tenggara periode 2021&ndash;2024. Selain itu, ia juga aktif di struktur Partai NasDem sebagai Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu di tingkat provinsi. Dari pengalaman itu, ia mengasah kepemimpinannya, sebelum akhirnya dipercaya masyarakat Buton memimpin daerah dengan perolehan lebih dari 22 ribu suara atau sekitar 35 persen pada Pilkada 2024. Ketika resmi menjabat, Alvin langsung menekankan pentingnya disiplin aparatur sipil negara (ASN) dan program kerja 100 hari yang sederhana namun berdampak, yakni gerakan kebersihan lingkungan melalui kerja bakti.&nbsp; Kini, penekanannya kepada para ASN justru menjadi bumerang pada dirinya sendiri yang tengah dicari warganya.&nbsp;Menurutnya saat itu, disiplin dan keteraturan menjadi fondasi utama membangun pelayanan publik yang baik. Ia juga aktif membangun&nbsp; Di luar aktivitas birokrasi, Alvin juga menjadi sorotan publik karena statusnya sebagai bupati termuda di Sulawesi Tenggara. Pada awal menjabat, ia melaporkan kekayaannya melalui LHKPN dengan total mencapai sekitar Rp 8 miliar, termasuk aset tanah, bangunan, kendaraan, hingga investasi. Fakta ini menempatkannya sebagai salah satu kepala daerah muda yang cukup mapan secara finansial.&nbsp;Namun, perjalanan politiknya tidak selalu mulus. Beberapa kali ia menjadi sorotan media setelah dikabarkan tidak hadir dalam sejumlah aktivitas pemerintahan. Hal itu sempat membuat sebagian warga melaporkannya sebagai orang hilang. Kendati demikian, pihak pemerintah daerah menegaskan bahwa ia tengah menjalankan tugas luar daerah.&nbsp;Meski masih terbilang muda, Alvin seharusnya membawa harapan baru bagi masyarakat Buton.

Bupati Buton Alvin Akawijaya hilang dan dikecam warganya setelah tak ngantor hampir sebulan, warga demo dan melaporkan ke polisi.

Dilaporkan Hilang oleh Warga ke Kepolisian, Siapakah Alvin Akawijaya? Bupati Buton Termuda Jebolan Hukum UGM yang Nggak Ngantor Sebulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/bupati-buton-dieksekusi-ke-lapas-sukamiskin_m_163641.jpeg" alt="Bupati Buton (nonaktif) Samsu Umar Abdul Samiun" width="100%">
<figcaption>Bupati Buton (nonaktif) Samsu Umar Abdul Samiun</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi Bupati Buton nonaktif Samsu Umar Abdul Samiun ke penjara. Itu setelah dia divonis 3 tahun 9 bulan penjara dan denda Rp150 juta subsider 3 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (KPK) pada 27 Sepember 2017 lalu. "Hari ini, Kamis 19 Oktober 2017 dilakukan eksekusi terhadap Samsu Umar Abdul Samiun," ujar Juru Bicara <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/19/163638/istilah-pokir-jadi-pertanyaan-utama-kpk-pada-anggota-dprd-kota-malang" target="_blank">KPK</a> Febri Diansyah melalui pesan singkat, Kamis (19/10). Adapun Samsu Umar bakal menempati hotel prodeo di Lapas Sukamiskin, Bandung. Itu akibat dia terbukti menyuap mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar terkait perkara sengketa Pilkada Kabupaten Buton di MK pada 2011. "Samsu Umar Samiun dieksekusi ke Lapas Kelas I Sukamiskin Bandung berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor No.83/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 27 September 2017," jelas Febri. Sebelumnya, Samsu Umar terbukti menyuap Akil Mochtar sebesar Rp1 miliar dalam gugatan sengketa pilkada. Samsu Umar memberikan uang tersebut kepada Akil untuk memengaruhi putusan akhir perkara MK Nomor : 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 24 Juli 2012, tentang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Buton Tahun 2011. Samsu terbukti melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.&nbsp;

Bupati Buton Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/umar-samiun-tegaskan-tuntutan-jaksa-tidak-sesuai-fakta-persidangan_m_155599.jpeg" alt="Bupati Buton non aktif Samsu Umar Abdul Samiun." width="100%">
<figcaption>Bupati Buton non aktif Samsu Umar Abdul Samiun.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Buton non aktif Samsu Umar Abdul Samiun dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (6/9).&nbsp; Umar Samiun didakwa dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU 20/2001 tentang tindak pidana korupsi suap pada hakim juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto pasal 64 ayat 1 KUHP. &ldquo;Menuntut terdakwa Samsu Umar Abdul Samiun karena terbukti secara meyakinkan dan sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi,&rdquo; kata Kiki saat membacakan dakwaan Umar Samiun didepan Hakim Ketua Ibnu Basuki Widodo setebal kurang lebih 300 halaman. Usai persidangan, Umar Samiun mengaku keberatan dengan tuntutan jaksa. Karena ada banyak ketidaksesuaian Jaksa dalam membacakan tuntutan di persidangan. Selain itu juga, ada beberapa objek yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. &ldquo;Ada banyak hal yang ada dalam tuntutan justru tidak terdapat dalam fakta persidangan. Kita akan mengajukan nota pembelaan pada sidang berikutnya,&rdquo; kata Umar Samiun. Sementara itu, Saleh, Penasehat Hukum Umar Samiun,&nbsp; menduga, JPU KPK mengalami kebingungan dalam menyusun tuntutan terhadap Umar Samiun.&nbsp; Alasannya, setelah mendengarkan tuntutan yang dibacakan oleh JPU banyak fakta persidangan justru tidak dimasukkan kedalam materi tuntutan. &ldquo;JPU dalam menyusun tuntutan lebih pada permainan opini. Misalkan begini sudah jelas dikatakan Abu Umaya dia tidak tahu, apakah Umar Samiun meminta bantuan Dian Farizka untuk menyusun gugatan pada sengketa Pilkada Buton di MK. Namun, anehnya dalam tuntutan tadi, seolah-olah dibuat bahwa yang membuat tuntutan saat berperkara di MK adalah Dian Farizka,&rdquo; bebernya. Mengenai uang transferan Rp 1 Miliar yang dikirim ke rekening CV Ratu Samagat juga sudah jelas bahwa Akil Mochtar sendiri tidak mengakui bahwa dirinya pernah menyuruh Arbab Paproeka untuk meminta sejumlah uang kepada Bupati Buton.&nbsp; Hal itu pula telah terbantahkan oleh keterangan Arbab Paproeka didalam persidangan yang mengakui bahwa uang tersebut diperuntukkan untuk dirinya sendiri Namun, kata Saleh, di dalam persidangan dibelokan seolah-olah uang itu untuk Akil Mochtar. Artinya, tuntutan ini tidak sesuai dengan fakta persidangan, kita tentu akan membuat pembelaan termasuk rekaman persidangan ini akan kita sampaikan ke majelis hakim.&nbsp; &ldquo;Jelas bahwa apa yang disampaikan JPU tidak sesuai dengan fakta persidangan,&rdquo; tukasnya. Jika demikian, lanjut Saleh buat apa dilakukan persidangan kalau tuntutan yang dibacakan oleh JPU KPK sendiri tidak sesuai dengan fakta persidangan yang selama ini berlangsung.&nbsp; &ldquo;Kalau tidak sesuai fakta persidangan buat apa kita sidang selama ini, lagi pula hasil pemeriksaan Akil saat dibacakan oleh pihak JPU jelas mengatakan bahwa dirinya mengaku tidak pernah menyuruh Arbab Paproeka untuk meminta meminta sejumlah uang kepada orang lain,&rdquo; tutupnya.

Umar Samiun Tegaskan Tuntutan Jaksa Tidak Sesuai Fakta Persidangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/suap-akil-mochtar-bupati-buton-nonaktif-dituntut-5-tahun-penjara_m_155510.jpeg" alt="Bupati Buton (nonaktif) Samsu Umar Abdul Samiun" width="100%">
<figcaption>Bupati Buton (nonaktif) Samsu Umar Abdul Samiun</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) menuntut agar majelis hakim pengadilan Tipikor Jakarta, menghukum Bupati Buton (non aktif), Samsu Umar Abdul Samiun, dengan hukuman 5 tahun penjara, denda Rp 150 juta, subsider 3 bulan kurungan.&nbsp; Samsu Umar dinilai terbukti bersalah menyuap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. "(Menuntut) menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama lima tahun dikurangi selema terdakwa berada dalam tahanan," terangJPU KPK Kiki Ahmad Yani, membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (6/9). Dalam tuntutannya, JPU KPK mengatakan, terdakwa Samsu Umar Abdul Samiun alias Umar Samiun terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan pertama. Dia terbukti secara sah dan meyakinkan menyuap Akil Mochtar sejumlah Rp 1 miliar. Uang tersebut diberikan melalui transfer ke rekening CV Ratu Samagat dengan keterangan pembayaran DP batu bara. Adapun suap sejumlah Rp 1 miliar itu untuk mengurus sidang perselisihan hasil Pilkada Buton tahun 2011 di MK, agar memutuskan pasangan Samsu Umar Abdul Samiun-La Bakry sebagai pemenang Pilkada Buton. Dalam tuntutan tersebut, hal yang memberatkan terdakwa karena tidak mendukung program pemerintah&lrm; yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisem (KKN). "Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa tidak menyesali perbuatann, terdakwa pernah dihukum karena melanggar tindak pidana pemilu," tegas Kiki. Sementara hal yang meringankan Samsu Umar karena dia bersikap sopan di persidangan. "Terdakwa memiliki tanggungan keluarga," pungkasnya.

Suap Akil Mochtar, Bupati Buton Nonaktif Dituntut 5 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kesaksian-mantan-ketua-mk-untungkan-bupati-buton_m_151459.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Tipikor kembali menggelar sidang dugaan suap Bupati Buton non aktif Samsu Umar Abdul Samiun terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Kali ini sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli, Maruarar Siahaan yang merupakan mantan hakim MK periode masa jabatan 2003-2008. Selain itu ada juga Ketua DPRD Kabupaten Buton, La Ode Rafiun yang saat pilkada lalu merupakan ketua Tim Pemenangan pasangan Umar Samiun-La Bakry. Kehadiran Rafiun dalam persidangan menjelaskan tentang proses jalannya Pilkada Buton, proses pengajuan gugatan di MK sampai pada proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai dengan keputusan MK. Keterangan Rafiun dalam persidangan menyangkut kapasitasnya sebagai ketua tim pemenangan. Dia menerangkan bila dalam proses gugatan tak ada yang namanya lobi-lobi hakim. "Usai proses PSU selesai kemudian dilaporkan ke MK, dan berdasarkan fakta persidangan kami yakin menang dalam perkara di MK. Di proses gugatan hingga pengambilan keputusan tidak pernah ada komunikasi-komunikasi yang dibangun antara Umar Samiun dengan pihak lain untuk mempengaruhi hasil karena memang kami sudah yakin menang,&rdquo; terang dia. Sementara itu, saksi ahli mantan Hakim MK, Maruarar Siahaan menjelaskan mengenai proses beracara hingga proses pengambilan keputusan terhadap perkara gugatan Pilkada di MK. &ldquo;Di MK itu gugatan Pilkada banyak sekali yang masuk. Makanya dari sembilan hakim dibagi menjadi tiga panel dengan masing-masing tiga orang hakim. Perkara-perkara itulah yang dibagi kepada para hakim panel untuk ditangani,&rdquo; ucap dia. Lalu di proses pengambilan keputusan, ketua hakim panel tidak mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan. Tetapi, kewenangan ketua hakim panel hanyalah sebagai moderator dalam memimpin persidangan. &ldquo;Semua hakim memiliki suara yang sama baik ketua panel maupun anggota. Panel hanya menyerahkan rekomendasi sesuai fakta-fakta untuk diserahkan ke RPH. Jadi tidak ada yang dominan. Dalam pengambilan keputusan etiknya tidak boleh satu hakim mempengaruhi hakim yang lain dan itu tidak akan pernah terjadi,&rdquo; tegasnya. Maruarar juga menjawab pertanyaan dari penasehat hukum terkait dengan hasil putusan dalam persidangan Akil Mochtar beberapa tahun silam mengenai Pilkada Buton. Dalam putusan itu, menyatakan Umar Samiun diduga memberikan sejumlah uang untuk membatalkan permohonan pemohon. Padahal, dalam kenyataannya, posisi Umar Samiun di MK adalah sebagai pemohon. &ldquo;Tidak pernah ada dalam alur perkara seorang pemohon berubah menjadi termohon meskipun ada putusan sela. Kalau jadi seperti itu bisa kacau karena akan banyak nomor nantinya. Tetap tidak ada berubah. Posisi masing-masing pihak harus tetap, pemohon dan termohon. Dan putusan MK final dan tidak bisa dirubah. Mengikat dalam tiga hal, punya kekuatan bukti, mengikat dan eksekutorial,&rdquo; tambahnya. Sementara Umar Samiun sempat menerangkan bahwa fakta dalam persidangan sudah mulai menemui titik terang. Terlebih mengenai posisi termohon dan pemohon dalam amar putusan sidang Akil Mochtar terkait Pilkada Buton menyebutkan bahwa dia memberikan sejumlah uang merubah keputusan hakim MK. &ldquo;Tadi sudah jelas keterangan dari ahli bahwa posisi seseorang tidak akan berubah dari pemohon menjadi termohon. Di dalam amar putusan menyebutkan bahwa saya memberikan sejumlah uang untuk menolak permohonan pemohon. Nah, sementara posisi saya adalah sebagai pemohon,&rdquo; ucap dia.&nbsp;

Kesaksian Mantan Ketua MK Untungkan Bupati Buton

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ahli-pidana-kasus-ini-bukan-suap-tapi-penipuan_m_150147.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perkara dugaan suap Bupati Buton non aktif Samsu Umar Abdul Samiun terhadap Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Sidang dipimpin Hakim Ketua Ibnu Basuki Widodo beragendakan mendengarkan keteranhan Akil Mochtar dan tiga saksi ahli yang dihadirkan Penasehat Hukum Umar Samiun. Namun Akil lagi-lagi mangkir dikarenakan sakit. &ldquo;Akil Mochtar sudah kami panggil secara sah. Namun, ada surat balasan dari rumah sakit bahwa masih sakit, tensinya tinggi. Berdasarkan ketentuan maka kami akan membacakan BAP pra saksi yang berhalangan hadir,&rdquo; kata Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara itu, saksi ahli tindak pidana korupsi, Andi Hamzah menjelaskan, untuk memenuhi unsur pasal 6 ayat 1 yang mengatur tentang perbuatan pidana yang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili adalah adanya komunikasi atau kontak antara si pemberi dan si penerima. &ldquo;Saya katakan bagian inti delik persoalannya adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Jadi, harus ada kontak antara si pemberi dan si penerima dalam hal ini hakim dan pemberi. Kalau ada yang memanfaatkan situasi, itu tidak memenuhi unsur suap tapi penipuan,&rdquo; terang Andi Hamzah. Sementara ahli bidang perbankan, Alopsen P. Gultom menjelaskan tentang transaksi keuangan dan beberapa fasilitas perbankan seperti swicth base dan swich online. Hal ini terkait dengan dakwaan jaksa bahwa ketika tanggal 18 Juli 2012 ada transferan dari Umar Samiun ke rekening CV Ratu Samagat sebesar Rp 1 Miliar dan sebulan kemudian tepatnya tangal 24 Agustus 2012 ada transaksi penarikan sebesar Rp 1 Miliar dengan dua tahap. Sementara itu, saksi ahli Bahasa Rahayu Surtiati yang dihadirkan untuk menterjemah perkataan Umar Samiun saat menjadi saksi dalam persidangan Akil Mochtar. Dalam keterangan Umar Samiun saat itu mengaku mendapat pesan dari Arbab Paproeka untuk mengirimkan sejumlah uang dengan ancaman agar keputusan di MK tentang Pilkada Buton tidak dianulir. &ldquo;Jelas dikatakan oleh saksi (Umar Samiun) merasa tertekan dan terancam akan di anulir. Kalau tertekan brarti mendapat perintah yang tidak dapat ditolak sedangkan dongkol karena merasa kesal. Saksi menjadi khawatir seperti rasa takut. Jadi kalau dihubungkan dalam suatu peristiwa dari tertekan, ancaman, dongkol hingga khawatir dan pada akhirnya saksi langsung mentransfer,&rdquo; kata Rahayu Surtiati. Sementara Penasehat Hukum Umar Samiun, Saleh mengaku kecewa dengan ketidakhadiran Akil Mochtar. Pasalnya, sudah empat kali pemanggilan Akil tidak pernah hadir dengan alasan sakit. Memang dalam BAP Akil mengaku tidak pernah meminta sejumlah uang baik melalui Arbab Paproeka ataupun langsung kepada Umar Samiun. &ldquo;Keterangan ini juga berkesesuaian dengan keterangan Hamdan Zoelva yang mengatakan, dalam pengambilan keputusan sudah dilakukan secara mufakat dan tidak ada suap apapun. Nah, keterangan Akil ini lah yang ingin kita dengarkan langsung dalam persidangan,&rdquo; terangnya.

Ahli Pidana: Kasus Ini Bukan Suap, Tapi Penipuan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/saksi-tak-ada-uang-imbalan-membuat-materi-gugatan-pilkada-buton_m_146908.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan suap Bupati Buton non aktif Samsu Umar Abdul Samiun terhadap Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.&nbsp; Di sidang ini, bila sesuai rencana ada tujuh orang saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari tujuh saksi yang akaj dihadirkan, ternyata hanya empat orang yang hadir di Pengadilan yang dipimpin Hakim Ketua Ibnu Basuki Widodo. &ldquo;Akil Mochtar sementara proses penyembuhan, istri Akil tidak hadir tanpa alasan yang jelas. Sedangkan Ibu Aries Adhitya tidak bisa datang memberi kesaksian karena sedang hamil dan tidak bisa naik pesawat,&rdquo; kata Jaksa di persidangan, Rabu (26/7). Sidang itu membahas pertemuan yang berlangsung di Plaza Indonesia saat proses gugatan di Mahkamah Konstitusi. Dalam kesaksiannya, Abu Umayah mengaku memfasilitasi Dian Farizka untuk membuatkan materi gugatan pasangan calon Uku Dani ke MK dengan imbalan Rp 25 juta. Namun hanya diberikan Rp10 juta. Keterangan Abu Umayah tersebut kemudian dibantah oleh Dian Farizka. Dia mengaku tidak pernah diperintah untuk membuat gugatan terhadap pasangan calon Samsu Umar Abdul Samiun-La Bakry (Oemar Bakry) dan La Uku &ndash; Dani. Apalagi menerima imbalan untuk pembuatan materi gugatan tersebut. &ldquo;Saya tidak pernah diminta untuk membuat gugatan pasangan calon Oemar Bakry dan La Uku-Dani. Karena dalam pertemuan di Plaza Indonesia itu tidak membahas tentang materi gugatan atau persoalan sengketa Pilkada. Pak Samsu hanya membahas tentang bagaimana pembangunan Buton kedepan,&rdquo; kata Dian Farizka. Terkait uang Rp 10 juta yang masuk direkening BRI miliknya, menurut dia uang itu tidak ada kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Abu Umayah. Uang itu justru adalah utang Abu Umayah terhadap Agus Mukimn yang ditransfer melalui rekening miliknya. &ldquo;Waktu itu Pak Agus Mukmin meminta nomor rekening saya katanya mau dikirim dana sebesar Rp 9 juta. Uang itu lalu kemudian saya tarik dan sudah diserahkan kepada Pak Agus Mukmin,&rdquo; tambahnya.&nbsp;

Saksi: Tak Ada Uang Imbalan Membuat Materi Gugatan Pilkada Buton

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/tak-akui-suap-akil-bupati-buton-diperlihatkan-video-sidang_m_112141.jpeg" alt="Bupati Buton Samsu Umar Abdul" width="100%">
<figcaption>Bupati Buton Samsu Umar Abdul</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Bupati Buton (non aktif) Samsu Umar Abdul Samiun sebagai tersangka dugaan suap terkait sengketa Pilkada Buton tahun 2011. Dalam pemeriksaan ketiga ini, penyidik memperlihatkan video persidangan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M Akil Mochtar kepada Samsu Umar. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, tujuan memperlihatkan video itu untuk menguji konsistensi pernyataan Samsu Umar dalam persidangan Akil pada 2011 lalu. "Karena dalam sidang sudah terang benderang indikasi aliran dana ada di situ. Jadi untuk menunjukkan konsistensi diperlihatkan video tersebut," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/2). Menurut Febri, sebelumnya ada keterangan berbeda yang disampaikan oleh Samsu Umar mengenai pemberian suap kepada Akil Mochtar. KPK menangkap Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun pada 25 Januari 2017 lalu. Penangkapan dilakukan setelah tersangka pemberi suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar itu mangkir sebanyak dua kali dari panggilan penyidik tanpa alasan yang pantas. Penangkapan dilakukan tim KPK sekitar pukul 17.30 WIB setelah Samsu Umar melakukan perjalanan dari Kendari, Makassar, dan Jakarta. Tim KPK diturunkan untuk mengintai Samsu Umar dari Kendari. Dalam perkara ini, Samsu Umar diduga menyuap mantan Ketua MK M Akil Mochtar sebesar Rp 1 miliar terkait sengketa Pilkada Buton tahun 2011. (Put/jpg)

Tak Akui Suap Akil, Bupati Buton Diperlihatkan Video Sidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/02/kpk-perpanjang-masa-tahanan-bupati-buton_m_109684.jpeg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun, Selasa (14/2). Perpanjangan penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan kasus dugaan suap terkait sengketa Pilkada Buton di Mahkamah Konstitusi pada 2011. "Terkait kasus indikasi suap sengketa Pilkada Kabupaten Buton, hari ini penyidik memperpanjang penahanan SUS," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya. Menurut Febri, perpanjangan penahanan dilakukan selama 40 hari. Sebelumnya, KPK menahan Samsu Umar pada 26 Januari 2017 setelah ditangkap di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng karena dinilai tidak kooperatif menghadapi penyidikan KPK. "Diperpanjang selama 40 hari sampai 26 Maret 2017," ujat Febri. KPK akhirnya menangkap Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun pada 25 Januari. Penangkapan dilakukan setelah tersangka pemberi suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar itu mangkir sebanyak dua kali dari panggilan penyidik. Penangkapan dilakukan tim KPK sekitar pukul 17.30 WIB setelah Samsu Umar melakukan perjalanan dari Kendari, Makassar, dan Jakarta. Tim KPK diturunkan untuk mengintai Samsu Umar dari Kendari. Dalam perkara ini, Samsu Umar diduga menyuap mantan Ketua MK M Akil Mochtar sebesar Rp 1 miliar terkait sengketa Pilkada Buton tahun 2011. (Put/jpg)

KPK Perpanjang Masa Tahanan Bupati Buton 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/praperadilan-bupati-buton-ditolak-kpk-siap-jemput-paksa_m_104628.jpeg" alt="Ilistrasi" width="100%">
<figcaption>Ilistrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap melakukan upaya jemput paksa terhadap Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun. Hal itu menyusul ditolaknya praperadilan yang diajukan Samsu Umar siang ini. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik telah memanggil Samsu Umar sebanyak dua kali untuk memberikan keterangan sebagai tersangka pemberi suap terkait sengketa Pilkada Buton di Mahkamah Konstitusi pada 2011. Bahkan, pihaknya telah memberikan kesempatan penjadwalan ulang pemeriksaannya. "Tentu kami akan pertimbangkan lebih lanjut kemungkinan tindakan hukum yang akan dilakukan, termasuk perintah pada petugas untuk menghadirkan tersangka sesuai hukum acara yang berlaku," kata Febri saat dikonfirmasi, Selasa (24/1). Aturan dalam Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang pemanggilan saksi, penegak hukum berwenang memanggil paksa saksi yang telah dua kali mangkir tanpa alasan yang patut. Sebelumnya, Hakim Tunggal Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Noor Edi Yono menolak permohonan Samsu Umar terkait penetapan tersangkanya oleh KPK. Dalam pertimbangannya, kasus suap kepada mantan Ketua MK M Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada Buton telah diputus pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Akil juga telah dijatuhi hukuman seumur hidup sejak Juni 2014 silam. "Kami menghargai putusan praperadilan tersebut. Hampir seluruh argumentasi yang disampaikan KPK disetujui oleh hakim hingga menolak permohonan pihak tersangka," ujar Febri. Dalam perkara ini, Samsu Umar diduga menyuap Akil dengan uang sebesar Rp 1 miliar. Uang itu diberikan untuk memengaruhi putusan sidang sengketa Pilkada Buton, Sulawesi Tenggara tahun 2011-2013 di MK. (put/JPG)

Praperadilan Bupati Buton Ditolak, KPK Siap Jemput Paksa

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bupati buton

Berita Terkini