<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Sri-Wahyuni-Talaud.jpg" alt="Bupati Kepulauan Talaud , Sri Wahyumi Maria Manalip. (Instagram SWManalip)" width="100%">
<figcaption>Bupati Kepulauan Talaud , Sri Wahyumi Maria Manalip. (Instagram SWManalip)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satu lagi kepala daerah terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip ditangkap KPK kemarin (30/4) pukul 11.20 Wita di kantornya.  Berdasar informasi yang dihimpun Manado Post, penangkapan Manalip diduga terkait dengan penyalahgunaan APBD Kabupaten Talaud. Manalip digiring ke Manado dengan menggunakan pesawat Wings Air nomor penerbangan IW1163.  Setiba di Manado bersama tim KPK, dari pemantauan Manado Post, Manalip tampak memakai topi merah muda. Wajahnya pucat dan lesu.  Di Bandara Sam Ratulangi Manado, tim KPK terlihat membungkus beberapa handphone Manalip dengan plastik transparan. Tim KPK maupun Manalip tidak mau berkomentar sedikit pun. Saat hendak difoto, Manalip memalingkan wajah.  Sempat terjadi pembicaraan serius antara Manalip dan tim KPK. Namun, tidak ada yang bisa mendekat. Sebab, penjagaan di area bandara diperketat. Manalip kemudian langsung dibawa ke gedung atas bandara. Namun, Manalip hanya transit sekitar 5 menit.  Para petugas KPK tampak mensterilkan lokasi menuju pesawat. "Semua sudah siap," ujar seorang petugas KPK. Manalip dan tim KPK langsung bertolak ke Jakarta dengan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA601.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/OTT-BUPATI-TALAUD2-FED-10.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip saat di kantor KPK, Jakarta, Selasa (30/4) malam. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)  Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menjelaskan, selain Manalip, pihaknya menangkap satu orang lagi. Namun, dia enggan menyebutkan identitas orang tersebut. "Mereka (dua orang yang ditangkap, Red) sedang dalam perjalanan ke kantor KPK di Jakarta," katanya.  Dia menegaskan, rangkaian OTT berlangsung sejak Senin (29/4) tengah malam. Selain di Talaud dan Manado, penindakan dilakukan di Jakarta. KPK mengamankan empat orang dari pihak swasta. Saat ini mereka berada di kantor KPK.  KPK mengendus penerimaan hadiah berupa tas, jam, dan berlian dengan nilai ratusan juta untuk bupati Talaud. Hadiah-hadiah itu diduga merupakan bagian dari suap proyek pengadaan di Talaud.  Menurut informasi, barang-barang tersebut akan diberikan kepada bupati sebagai hadiah ulang tahun ke-42 pada 8 Mei.  Kepada para wartawan di KPK, Manalip membantah menerima suap. Dia tidak tahu alasan KPK menangkapnya. "Saya tidak tahu apa-apa, mengapa ini saya kok dibawa ke sini (kantor KPK, Red)? Saya bingung, kok tiba-tiba dibawa," kata Manalip sebelum masuk ke kantor KPK.  Nama Sri Wahyumi Maria Manalip sempat menghiasi berbagai media massa. Sebab, bupati berusia 42 tahun itu beberapa kali membikin kontroversi. Dia pernah menjabat ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Talaud pada 2013. Namun, Manalip akhirnya diberhentikan karena berseteru dengan elite partainya sendiri. Pada Agustus 2017 dia juga dipecat sebagai kader PDIP.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/OTT-BUPATI-TALAUD2-FED-2-750x420.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Bupati Kepulauan Talaud , Sri Wahyumi Maria Manalip. (Instagram SWManalip)  Bupati cantik yang selalu tampil modis tersebut juga beberapa kali ditegur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Manalip bahkan sempat dinonaktifkan sebagai bupati Talaud selama tiga bulan. Gara-garanya, dia bepergian ke Amerika Serikat pada 20 Oktober hingga 13 September 2017 tanpa izin gubernur Sulawesi Utara.  Pada 2018 Manalip kembali ditegur Kemendagri karena memutasi ratusan ASN tak lama setelah pilkada. Pada pilkada tersebut, sang petahana gagal mempertahankan jabatannya. Kursinya akan digantikan kompetitornya, Elly Lasut. Manalip sendiri bakal lengser pada Juli tahun ini.  Tadi malam KPK menetapkan Manalip sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2019. Manalip yang tercatat memiliki kekayaan Rp 2,24 miliar di LHKPN KPK itu menyusul jejak kepala daerah perempuan yang menjadi "pasien" KPK. Sebelumnya, KPK menyeret Bupati Kutai Kartanegera (Kukar) Rita Widyasari dan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin sebagai tersangka korupsi. KPK juga pernah menetapkan Bupati Klaten Sri Hartini sebagai tersangka.  Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan, Manalip melalui orang kepercayaannya, Benhur Lalenoh, diduga meminta fee 10 persen kepada para kontraktor yang ingin mendapat proyek di Pemkab Kepulauan Talaud. Dalam praktik ini, Benhur yang merupakan anggota tim sukses (timses) Manalip gerilya mencari rekanan yang bersedia memberikan fee 10 persen.  Benhur pun menawarkan proyek tersebut kepada seorang pengusaha, Bernard Hanafi Kalalo. Proyek yang ditawarkan adalah revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Bao. Kemudian, sebagai bagian dari komisi itu, Benhur meminta Bernard memberikan barang-barang mewah kepada Manalip. Pertengahan April lalu, Benhur mengajak Bernard untuk bertemu dengan Manalip di Jakarta.  "Kode fee dalam perkara ini adalah DP teknis," ungkap Basaria, memaparkan sandi komunikasi yang digunakan Benhur dan Bernard terkait dengan dugaan transaksi suap tersebut.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/bupati-cantik-ini-punya-banyak-hobi-esktrem-penasaran-cek-di-sini_m_136315-640x421.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip (dok. JawaPos.com)  KPK lantas mengamankan barang-barang mewah yang diduga dibeli Bernard bersama anaknya di Jakarta untuk Manalip. Di antaranya, handbag Chanel, tas Balenciaga, jam tangan Rolex, anting dan cincin berlian Adelle. Barang-barang mewah itu ditaksir bernilai ratusan juta rupiah. Selain barang mewah, KPK juga mengamankan uang tunai Rp 50 juta dalam OTT itu. Bila ditotal, barang mewah dan uang tunai itu senilai Rp 513,855 juta.  "KPK mengidentifikasi adanya komunikasi yang aktif antara bupati dengan BNL (Benhur) atau pihak lain terkait dengan proyek dan pemilihan merek tas dan ukuran jam yang diminta," paparnya.  Basaria menyebut, awalnya Manalip hendak dibelikan tas Hermes. Namun, Manalip menolak karena sudah ada pejabat perempuan di Talaud yang memiliki tas merek itu.  Selain Manalip, KPK juga menetapkan Benhur dan Bernard sebagai tersangka. Manalip dan Benhur disangka sebagai penerima suap dan dijerat dengan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Bernard disangka dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/OTT-BUPATI-TALAUD2-FED-2-750x420.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Sri-Wahyuni-Talaud.jpg" alt="Bupati Kepulauan Talaud , Sri Wahyumi Maria Manalip. (Instagram SWManalip)" width="100%">
<figcaption>Bupati Kepulauan Talaud , Sri Wahyumi Maria Manalip. (Instagram SWManalip)</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/bupati-cantik-ini-punya-banyak-hobi-esktrem-penasaran-cek-di-sini_m_136315-640x421.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Akan Lengser Juli 2019, Bupati Talaud Selalu Tampil Modis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dipecat-mendagri-bupati-cantik-ini-pilih-jadi-kadernya-oso_m_182662.jpeg" alt="Bupati Talaud Sri Manalip" width="100%">
<figcaption>Bupati Talaud Sri Manalip</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Meski sedang dihantam badai perpecahan internal, Partai Hanura ternyata masih menjadi magnet bagi sejumlah politisi daerah. Terutama Hanura kubu Oesman Sapta Odang (OSO).&nbsp; Hal itu dibuktikan dengan bergabungnya Bupati Talaud Sulawesi Utara, Sri Wahyumi Maria Manalip&nbsp; yang memutuskan bergabung dengan Partai Hanura kubu OSO. Sri yang kembali mencalonkan diri sebagai calon Bupati Talaud untuk periode kedua ini mengaku optimis dan yakin bergabung dengan Hanura kubu. "Kenapa saya memilih bergabung dengan Partai Hanura, karena saya sangat tertarik dengan Partai Hanura," kata Sri di Hotel Manhattan, Jakarta Selatan, Jumat (19/1). Sri menghadiri jumpa pers pernyataan sikap dan dukungan serta kesetiaan DPD dan DPC Partai Hanura kepada OSO. Sedikitnya 17 DPD dan 277 DPC Partai Hanura se Indonesia menyatakan sikap mendukung dan tetap setia kepada kepemimpinan OSO. Sri mengaku melihat selama ini bahwa Partai Hanura gigih memperjuangkan aspirasi rakyat. Karena itu, dia juga akan bergabung dengan Partai yang didirikan oleh Wiranto itu. Selain itu, faktor lain yang membuat dirinya yakni dengan Hanura, karena dirinya tertarik dengan sosok sosok kepemimpinan OSO.&nbsp; "Saya melihat beliau disiplin, tegas memimpin dan peduli kepada kader," ungkap Sri. Bahkan, Sri juga menegaskan, OSO adalah pejabat tinggi negara juga sangat peduli dengan daerah perbatasan.&nbsp; Diketahui, Jumpa pers itu juga dihadiri Sekjen Partai Hanura Herry Lountung Siregar, para ketua DPP dan sejumlah pengurus Hanura daerah. Nama Sri sempat mencuat beberapa waktu belakangan karena dinonaktifkan Mendagri Tjahjo Kumolo atas laporan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey karena pergi ke luar negeri tanpa izin. Meskipun, Sri mengaku tetap melakukan aktivitasnya sebagai bupati.

Dipecat Mendagri, Bupati Cantik Ini Pilih Jadi Kadernya OSO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/apbd-tak-kunjung-disahkan-bupati-cantik-dan-dprd-tidak-terima-gaji_m_179184.jpeg" alt="Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid" width="100%">
<figcaption>Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembahasan RAPBD 2018 Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada 2017 lalu yang begitu alot membuat pengesahannya tidak bisa diputuskan hingga batas yang ditentukan. Akibatnya, kini bupati dan DPRD setempat tidak menerima gaji selama enam bulan selama 2018.  Risiko mandeknya pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 hingga batas yang ditentukan terpaksa diterima kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan. Mereka tidak akan menerima gaji selama enam bulan, mulai Januari ini hingga Juni mendatang.  Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan perda tentang <a href="https://www.jawapos.com/tag/170462/apbd-2018" target="_blank" rel="noopener">APBD</a> sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.  Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid membenarkan adanya kabar tersebut. Dia menyatakan pasrah dan menerima konsekuensi yang harus dihadapi tahun ini. Kini bagian keuangan daerah sudah memblokir gaji bupati dan anggota DPRD Nunukan. "Sudah tidak gajian lagi ini. Tadi sudah diperintahkan keuangan untuk memblokir gaji <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/07/28/147155/polisi-ingatkan-kepala-daerah-jangan-semena-mena-kepada-investor" target="_blank" rel="noopener">bupati</a> dan DPRD," ungkapnya kepada Radar Tarakan (Jawa Pos Group).  Agar tidak berdampak panjang terhadap pelayanan publik, pihaknya telah melayangkan surat kronologi kepada Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) H Irianto Lambrie agar mendapat masukan dan solusi. "Surat kronologi keterlambatan pembahasan APBD 2018 sudah kami layangkan," ujarnya.

APBD Tak Kunjung Disahkan, Bupati Cantik dan DPRD Tidak Terima Gaji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/kpk-tahan-penyuap-bupati-kukar-nonaktif-rita-widyasari_m_176104.jpeg" alt="Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari mengenakan rompi orange usai menjalani pemeriksaan perdana Gedung KPK, Jakarta, Jumat (06/10. Rita ditahan di Rumah Tahanan cabang KPK di Kaveling K4 gedung KPK" width="100%">
<figcaption>Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari mengenakan rompi orange usai menjalani pemeriksaan perdana Gedung KPK, Jakarta, Jumat (06/10. Rita ditahan di Rumah Tahanan cabang KPK di Kaveling K4 gedung KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (<a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">KPK</a>) resmi menahan Direktur Utama PT Sawit Golden Prima (SGP), <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Hari Susanto Gun </a>(HSG). Hari ditahan untuk kepentingan penyidikan kasus dugaan suap pemberian izin lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman yang melilit Bupati Kutai Kartanegara nonaktif <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Rita Widyasari</a> dan Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB) <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Khairudin</a> (KHR). &ldquo;Yang bersangkutan ditahan untuk 20 hari ke depan di Rutan Polres Jakarta Selatan,&rdquo; terang Kabiro Humas KPK <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Febri Diansyah</a>, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (19/12). Menanggapi penahanannya oleh penyidik KPK, hari enggan memberikan apapun kepada awak media. Dia hanya diam membisu sembari berjalan menuju mobil tahanan yang akan membawanya ke &lsquo;Hotel Prodeo&rsquo;. Dalam kasus ini, sebelumnya KPK menetapkan Bupati cantik Rita dan Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB) Khairudin (KHR) sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi. Dalam kasus suap, Rita diduga menerima uang&nbsp;sekitar 775 ribu dollar AS atau setara Rp 6,97 miliar terkait sejumlah proyek di Kutai Kartanegara. Duit suap diberikan Direktur Utama PT Sawit Golden Prima (SGP), Hari Susanto Gun (HSG). Suap diberikan dalam rangka pemberian izin operasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman kepada PT SGP. Atas perbuatannya, Rita dan Khairudin disangka melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara sebagai pihak penyuap HSG dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

KPK Tahan Penyuap Bupati Kukar Nonaktif Rita Widyasari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/diduga-turut-beri-suap-ke-bupati-kukar-kpk-periksa-terpidana-ini_m_161986.jpeg" alt="Bupati Kukar Rita Widyasari" width="100%">
<figcaption>Bupati Kukar Rita Widyasari</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Utama PT Citra Gading Asritama, terpidana pemberi suap ke mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Andri Tristianto Sutrisna. Ichsan akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RIW (Rita Widyasari)" kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (11/10). Ini merupakan pemanggilan kedua Ichsan sebagai saksi dalam kasus Rita. Dia diduga sebagai salah satu pihak yang memberikan hadiah atau janji (gratifikasi) kepada Rita Widyasari. "Penyidik mendalami posisi saksi di perusahaan terkait gratifikasi. Ada indikasi pemberian gratifikasi terhadap tersangka dalam kasus ini. Saksi dikonfirmasi seberapa jauh mengetahui proses tersebut. Termasuk adanya dugaan pemberian gratifikasi ke RIW saat jadi kepala daerah," ujar Febri. Informasi dihimpun, Citra Gading Asritama menjadi perusahaan kontraktor yang mengikuti proyek-proyek pembangunan di Kutai Kartanegara. Citra Gading Asritama mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur jalan di Kawasan Central Bisnis Distrik Tenggarong dengan nilai kontrak Rp390.256.000.000. Kemudian proyek pembangunan jalan poros Kembang Janggut &ndash; Klekat Kukar dengan nilai kontrak Rp208.661.433.000. Selain itu, proyek pembangunan Royal World Plaza (RWP) di Tenggarong. Meski demikian, Febri enggan menjelaskan lebih jauh peran Ichsan dalam kasus ini. "Secara spesifik tak bisa kami sebutkan. Kami terus mendalami. Karena penyidikan kan baru minggu lalu," kata Febri. Diketahui, KPK pernah menjerat Ichsan dalam kasus suap ke pejabat MA terkait penanganan perkara pada 2016 lalu. Dia divonis pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ichsan dan pengacaranya, Awang Lazuardi Embat dinyatakan terbukti menyuap pejabat Kasubdit Kasasi Perdata Mahkamah Agung, Andri Tristianto Sutrisna. Uang Rp 400 juta tersebut diberikan agar Andri mengusahakan penundaan pengiriman salinan putusan kasasi atas nama Ichsan Suhaidi selaku terdakwa agar putusan tersebut tidak segera dieksekusi oleh jaksa. Selain itu, penundaan untuk mempersiapkan memori peninjauan kembali (PK) dalam perkara korupsi proyek pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji di Lombok Timur. Sementara itu, Rita ditetapkan sebagai tersangka dengan dua kasus. Yakni diduga menerima gratifikasi terkait dengan jabatannya dan menerima suap. Dalam perkara gratifikasi, Rita bersama-sama Khairudin ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya yaitu uang sebesar USD 775 ribu atau setara Rp 6,975 miliar. Penerimaan itu berkaitan dengan sejumlah proyek di Kutai Kartanegara selama masa jabatan tersangka. Selain itu, Rita diduga menerima suap dari Hery Susanto Gun selaku Dirut PT Sawit Golden Prima senilai Rp 6 miliar sekitar bulan Juli dan Agustus 2010. Uang itu diduga untuk memuluskan perizinan lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan sawit di Desa Kupang Baru Kecamatan Muara Kaman kepada PT Sawit Golden Prima. Dalam kasus itu, KPK juga menetapkan Hery sebagai tersangka. Saat ini, Rita ditahan di Rutan Klas I Cipinang cabang Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada Kavlin 4. Sementara Khairudin ditahan di Rutan Pomdan Jaya Guntur.

Diduga Turut Beri Suap ke Bupati Kukar, KPK Periksa Terpidana Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/bupati-kukar-rita-widyasari-penuhi-panggilan-pemeriksaan-kpk_m_161186.jpeg" alt="Bupati Kukar Rita Widyasari" width="100%">
<figcaption>Bupati Kukar Rita Widyasari</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tersangka kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari hadir di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kuningan, Jakarta Selatan. Dia hadir untuk menjalani pemeriksaan. Juru bicara KPK Febry Diansyah membenarkan pemeriksaan Rita. &ldquo;Betul, hari ini (6/10) yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka,&rdquo; kata dia, Jumat (6/10). Dari pantauan JawaPos.com, sedari pukul 12.00 WIB, Rita telah memunuhi panggilan penyidik KPK. Dia hadir dengan mengenakan baju gamis berwarna hitam serta jilbab bewarna senada. Dia tampak didampingi salah seorang pria berbadan besar dan duduk di sofa yang ada di lobi gedung KPK. Pada tanggal Rabu 4 Oktober 2017, penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Rita. Namun, Bupati Kukar itu mangkir dari panggilan penyidik KPK. KPK sebelumnya menetapkan&nbsp;Rita sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi. Di kasus suap, Rita diduga menerima uang sejumlah Rp 6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima (SGP) Hari Susanto Gun (HSG). Uang suap itu diterima Rita berkaitan dengan pemberian izin operasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman kepada PT SGP. Adapun dalam kasus gratifikasi, Rita menerima sejumlah $ 775 ribu atau setara Rp 6,9 miliar. Uang itu diterima Rita bersama dengan Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB) Khairudin (KHR). Penerimaan gratifikasi itu diduga terkait sejumlah proyek di Kutai Kartanegara selama Rita menjabat sebagai Bupati Kukar selama dua periode.&nbsp;

Bupati Kukar Rita Widyasari Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/kpk-juga-geledah-rumah-orang-tua-hingga-markas-tim-sukses-bupati-rita_m_159420.jpeg" alt="ilustrasi penyidik KPK" width="100%">
<figcaption>ilustrasi penyidik KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Satgas Penindakan KPK melakukan pengeledahan di sejumlah tempat di Kalimantan Timur hari ini, Selasa (26/9). Terkhusus, kantor bupati Kutai Kartanegara.&nbsp; Adapun penggeledahan tim yang berjumlah 21 orang itu dilakukan sejak pukul 11.30 WITA. Semula mereka melakukannya di Kantor Bupati Kukar yang biasa sehari-harinya disambangi oleh Rita Widyasari.&nbsp; Di tempat itu, tim KPK menggeledah ruangan Bupati Kukar Rita Widyasari, Wakil Bupati Edi Damansyah, dan Sekda Kukar Marli. Lalu, Kantor Dinas Perkebunan Kukar.&nbsp; Setelah dari Pemda, sekitar pukul 13.00 WITA, tim melanjutkan penggeledahan di sejumlah rumah. "Rumah dinas bupati, rumah pribadi bupati, rumah Syaukani ortu (orang tua) bupati, dan rumah Khoirudin (timses bupati)," beber sumber JawaPos.com.&nbsp; Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarief saat ditemui di Gedung DPR mengatakan bahwa Rita telah ditetapkan sebagai tersangka.&nbsp; "Bu Rita itu ditetapkan sebagai tersangka betul, tapi bukan OTT. Itu aja dulu," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9). Dia menjelaskan, penetapan tersangka Rita berkaitan dengan kasus lama yang dikembangkan penyidikannya oleh KPK. "Ya kasus yang sudah dikembangkan penyelidikan, penyidknan, biasa," sebutnya. Soal apa kasus tersebut, kata Laode, detailnya akan disampaikan dalm konferensi pers besok. "Detail kasusnya, dan apa-apanya, sabar lah buat berita kalian. Sabar lah. Nanti ada konpres," ucap dia.&nbsp; Saat ditanya mengenai posisi Rita saat ini, Laode mengaku tidak mengetahuinya. "Saya belum tahu," pungkas dia.&nbsp;

KPK Juga Geledah Rumah Orang Tua Hingga Markas Tim Sukses Bupati Rita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/penggeledahan-kantor-bupati-kukar-terkait-statusnya-sebagai-tersangka_m_159397.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Satgas KPK dikabarkan melakukan penggeledahan di sejumlah tempat di kantor Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa(26/9) pagi hingga sore. Penggeledahan tersebut menurut sumber JawaPos.com, dilakukan sebagai tindak lanjut penetapan tersangka yang dilakukan KPK terhadap Bupati Kutai Kartanegara berinisial RW. "Bukan OTT, kasus korupsi biasa, dia tersangka dari sebulan lalu,&rdquo; tutur sumber tersebut, Selasa(26/9). Hal senada juga dibenarkan sumber lainnya.&rdquo;Ini penggeledahan saja,&rdquo; imbuh sumber lain. Dikonfirmasi perihal adanya kegiatan penindakan tersebut, Ketua KPK Agus Raharjo membenarkan adanya kegiatan penggeledahan yang dilakukan anak buahnya.&rdquo; Ada kegiatan(penggeledahan). Beri waktu teman-teman bekerja, nanti kita konpers kan,&rdquo; terang Agus di sela-sela RDP dengan Komisi III DPR. Dilain pihak, ketika ditanya lebih lanjut apakah penggeledahan terkait penetapan Bupati Kartanegara sebagai tersangka, mantan Kepala LKPP tersebut hanya menjawab diplomatis.&rdquo;(Benar) ada kegiatan, (nanti) ada konpers,&rdquo; tukasnya. Hingga saat ini, kegiatan penggeledahan masih dilakukan, sehingga belum diketahui apa pangkal kasus dari kegiatan penggeledahan tersebut. Namun di kalangan wartawan beredar rumor, jika penggeledahan terkait kasus perizinan.

Penggeledahan Kantor Bupati Kukar Terkait Statusnya Sebagai Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/untuk-ketiga-kalinya-bupati-cantik-ini-jadi-janda_m_152707.jpeg" alt="Bupati Tabanan" width="100%">
<figcaption>Bupati Tabanan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peran ganda yang dijalani Ni Putu Eka Wiryastuti di Tabanan membuat bahtera rumah tangganya harus kandas di tengah jalan. Sebagai Bupati Tabanan, Putu Eka tak bisa menyelamatkan rumah tangganya dengan sang suami Bambang Aditya alias I Made Dwi Suputra. Dikutip dari Radar Bali (Jawa Pos Group), perceraian Ni Putu Eka Wiryastuti dengan Bambang Aditya sudah diputus oleh Pengadilan Negeri (PN) Tabanan. Putusan itu setelah pihak Eka Wiryastuti menggugat cerai Bambang ke PN Tabanan. Dengan keputusan tersebut, maka ini kali kedua&nbsp;Eka Wiryastuti gagal dalam berumah tangga. Kendati telah diputus, namun pihak PN Tabanan belum memberikan keterangan secara gamblang tanggal berapa gugatan itu didaftarkan dan kapan pula diputuskan. &rdquo;Silakan dengan Humas ya,&rdquo; ungkap Ketua PN Tabanan Wayan Gede Rumega, Selasa (22/8). Sementara itu Humas PN Tabanan Adrian menyebut, dalam perkara ini Eka Wiryastuti selaku penggugat dan suaminya Bambang Aditya jadi tergugat. Dia membenarkan perkara ini telah diputuskan. &rdquo;Sudah diputuskan. Namun, karena sifatnya tertutup, belum bisa disampaikan,&rdquo; kata Adrian. Dia menceritakan selama perkara ini berlangsung kedua belah pihak tidak pernah hadir. Mereka hanya diwakili oleh masing-masing kuasa hukum. &rdquo;Saat pembacaan putusan, terdakwa tidak hadir,&rdquo; terangnya. Kendati sudah diputus, kat Adrian, Bambang masih bisa menyelamatkan rumah tangganya, karena ada waktu 14 hari bagi tergugat apakah akan menerima putusan tersebut atau mengajukan upaya hukum.

Untuk Ketiga Kalinya Bupati Cantik Ini Jadi Janda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/bupati-cantik-bakal-bangun-286-tiang-kebangsaan-ini-tujuannya_m_151665.jpeg" alt="Bupati Kendal, Jawa Tengah, Mirna Annisa." width="100%">
<figcaption>Bupati Kendal, Jawa Tengah, Mirna Annisa.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Kendal, Jawa tengah, Mirna Annisa membuat terobosan baru dalam menyambut hari kemerdekaan yang ke 72 tahun, dengan meluncurkan program &lsquo;Gema Kebangsaan&rsquo; tepat pada 17 Agustus 2017. "Program ini saya dedikasikan untuk bangsa dan rakyat Indonesia tercinta, terutama masyarakat Kendal,&rdquo; jelas Mirna saat memimpin upacara HUT Kemerdekaan Indonesa, di Alun-alun&nbsp; Kendal, (17/8). Dijelaskan Mirna, program ini nantinya akan membangun sejumlah tiang dengan pengeras suara yang setiap harinya akan memutar lagu-lagu kebangsaan Indonesia secara otomatis melalui aplikasi yang bisa di download di Playstore Android, yang bisa mengakses para kepala-kepala desa, lurah dan camat setempat. Setelah men-download, lanjut dia, pengguna bisa memilih lagu kebangsaan yang sudah di program di aplikasi tersebut dan terkonek langsung ke tiang pengeras suara yang diberi nama "tiang kebangsaan&rdquo;.&nbsp; TIang itu akan dibangun di 286 desa, yang tersebar di 20 kecamatan wilayah kabupaten Kendal. Selanjutnya, seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses pemutaran lagunya atas ijin dari kepala-kepala desa, lurah dan camat setempat. Jadwal dan lagu kebangsaan dimulai pukul 06.00 WIB akan diputar lagi Indonesia Raya, pukul 13.00 WIB Garuda Pancasila, dan pada pukul 21.00 WIB malam memutar lagi Indonesia Pusaka. Tiang kebangsaan ini dibangun di 286 desa, 20 kecamatan kabupaten Kendal. Dia menjelaskan, maksud dan tujuan tiang kebangsaan ini adalah sebagai wujud menanamkan rasa nasionalisme, memupuk cinta tanah air, merawat keberagaman dan menjaga NKRI dari rakyat Kendal.&nbsp; Agar nilai-nilai pancasila tetap terjaga hingga kapanpun, rasa nasionalisme terus berkobar di bumi pertiwi. "Semoga program ini dapat menasional menjadi percontohan daerah lainnya dan pemerintah pusat dapat mencanangkan ke seluruh lapisan daerah," katanya. Diiketahui, Bupati yang baru berumur 36 tahun dan menjadi Kepala Daerah (Bupati) termuda perempuan di Indonesia ini menginisiasi kegiatan tersebut untuk Indonesia. Bahkan Mirna secara khusus menuliskan puisi berjudul "Goresan Nasionalisme" sebagai bentuk kecintaanya sebagai anak negeri dan membacakanya di depan peserta upacara bendera di Kabupatennya.

Bupati Cantik Bakal Bangun 286 ‘Tiang Kebangsaan', Ini Tujuannya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bupati cantik

Berita Terkini