<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230118-WA00321.jpg" alt="Sidang perkara TPPU dengan terdakwa mantan Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Rabu (18/1). Firman/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang perkara TPPU dengan terdakwa mantan Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Rabu (18/1). Firman/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin menggelar sidang perdana perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, Abdul Latif, Rabu (18/1).  ”Dalam perkara TPPU, sejumlah aset terdakwa telah disita seperti penyetoran uang, pembelian obligasi, rumah, mobil dan motor,” kata jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ikhsan Fernandi seperti dilansir dari Antara di Banjarmasin.  Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Jamser Simanjuntak dengan agenda pembacaan dakwaan, KPK mendakwa Abdul Latif dengan dua dakwaan kumulatif. Pertama Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 B Juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua, pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto pasal 65 ayat (1) KUHP.  Usai pembacaan dakwaan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memberikan eksepsinya dan langsung dibacakan Abdul Latif yang mengikuti sidang secara virtual di Jakarta. Dia menyatakan, selama menjabat bupati 20 bulan tidak ada merugikan keuangan negara, tidak pernah jual jabatan dan tidak menjual perizinan namun harus dihukum dengan tiga sprindik yang di-split.  Abdul Latif keberatan terhadap surat dakwaan juga karena sebagai tulang punggung keluarga dan masih menjalani masa hukuman atas kasus dugaan penerimaan suap selama tujuh tahun dengan uang pengganti subsider satu tahun.  Sementara Otto Cornelis Kaligis, selaku kuasa hukum, menyatakan dakwaan jaksa tidak teliti dan kabur. ”Penyitaan yang dilakukan terhadap aset dari Abdul Latif adalah aset yang dimiliki sebelum terdakwa menjabat sebagai Bupati HST,” papar Otto.  Menanggapi hal tersebut, JPU KPK Ikhsan Fernandi mengatakan, keberatan merupakan hak terdakwa dan minggu depan pihaknya tanggapi. ”Berkaitan dengan dipisahnya perkara ini, pembuktian penyidikan pada waktu itu belum selesai, sementara gratifikasi sekitar Rp 41,5 miliar lebih didapat terdakwa dari beberapa rekamannya di SKPD semasa jabatannya,” jelas Ikhsan.  Sidang akan dilanjutkan Rabu (25/1) pekan depan dengan agenda tanggapan JPU KPK terkait eksepsi dari terdakwa.

Pengadilan Tipikor Banjarmasin Gelar Sidang TPPU Mantan Bupati HST

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/banding-vonisnya-diperberat-bupati-hulu-sungai-tengah-ajukan-kasasi_m_.jpg" alt="Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, saat akan ditahan di Rutan KPK Kamis (4/1) malam." width="100%">
<figcaption>Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, saat akan ditahan di Rutan KPK Kamis (4/1) malam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bupati Hulu Sungai Tengah (nonaktif), Abdul Latif mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Kasasi diajukan setelah Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukumannya dari 6 tahun menjadi 7 tahun penjara. "Kami menerima pemberitahuan dari Pengadilan Tipikor Jakarta, terdakwa Bupati Hulu Sungai Tengah (nonaktif), Abdul Latif, mengajukan kasasi. Kami tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) tentu akan menyiapkan kontra memori kasasi," kata jaksa KPK M Takdir Suhan saat dikonfirmasi, Rabu (23/1). Abdul Latif sebelumnya divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta karena menerima suap Rp 3,6 miliar dari bos PT Menara Agung Pusaka, Donny Witono. Uang tersebut diberikan agar Latif membantu PT Menara Agung Pusaka mendapatkan proyek pekerjaan pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP dan super VIP di RSUD H Damanhuri Barabai Tahun Anggaran 2017. Atas perbuatannya, Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta memvonis Latif selama 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Tak hanya itu, hak politik Latif juga dicabut selama 3 tahun usai menjalani pidana. Tak terima atas vonis tersebut, Abdul mengajukan banding ke PT DKI Jakarta. Banding dia diterima, akan tetapi majelis hakim dalam putusan bandingnya justru memperberat hukuman Abdul dari 6 tahun menjadi 7 tahun penjara.

Banding, Vonisnya Diperberat, Bupati Hulu Sungai Tengah Ajukan Kasasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bupati-hulu-sungai-tengah-mundur-kader-pbb-incar-kursi-wabup_m_.jpg" alt="Ketua DPRD HST H Saban Effendi saat meneken surat pengunduran diri Bupati HST H Abdul Latif disaksikan Plt Bupati HA Chairansyah (kiri), Jumat (16/11)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPRD HST H Saban Effendi saat meneken surat pengunduran diri Bupati HST H Abdul Latif disaksikan Plt Bupati HA Chairansyah (kiri), Jumat (16/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masa jabatan Abdul Latif sebagai bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, sejatinya masih sampai 2021. Tapi, dia harus melepas jabatannya lebih cepat. Kemarin (16/11) Latif resmi mundur dari kursi bupati Hulu Sungai Tengah. Latif sudah mengirimkan surat pengunduran dirinya itu ke DPRD Hulu Sungai Tengah. Dan, surat tersebut kemarin dibacakan dalam sidang paripurna dewan. Yang membacakan adalah Wakil Ketua DPRD Hulu Sungai Tengah Tajuddin. Dalam suratnya, Latif menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena tidak mampu menjalankan amanah hingga akhir masa jabatan. Latif saat ini memang telah divonis bersalah dalam perkara suap proyek RSUD Damanhuri. Dia ditangkap KPK pada 4 Januari 2018. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada September lalu, Latif divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Meski sudah divonis bersalah, Latif awalnya belum mau melepas jabatannya. Tapi, dia kemudian mengirimkan surat pengunduran diri. Latif dalam suratnya mengaku, keputusannya untuk mundur didasari pada keinginan untuk menjunjung supremasi hukum. Juga agar tidak menghambat roda pemerintahan di Hulu Sungai Tengah yang selama ini dijalankan Plt bupati, yakni Wakil Bupati Chairansyah. Ketua DPRD Hulu Sungai Tengah Saban Effendi menyebutkan, dewan menerima pengunduran diri itu. "Kami membuatkan surat persetujuan atas pengunduran diri tersebut," katanya. Dewan disebutnya segera memproses surat pengunduran diri Latif itu. "Setalah proses di internal dewan selesai, kami sampaikan ke gubernur," terangnya. Dengan mundurnya Latif, wakil bupati akan naik menjadi bupati. Sementara itu, kursi kosong yang ditinggal Wabup menjadi hak dari partai pengusung pasangan Abdul Latif-Chairiansyah pada Pilkada 2015 lalu, yakni Gerindra, PBB dan PKS. Beberapa nama pun disebut. Tapi, yang menguat adalah nama Muhammad Sampurna, kader PBB yang saat ini duduk di DPRD. Ketua DPC PBB Hulu Sungai Tengah Abu Permadi mengaku partainya belum menentukan sikap. "Masih perlu berkoordinasi dengan para pimpinan partai pengusung lainnya," ujarnya.&nbsp;

Bupati Hulu Sungai Tengah Mundur, Kader PBB Incar Kursi Wabup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bupati-hulu-sungai-tengah-dituntut-8-tahun-dan-dicabut-hak-politiknya_m_.jpg" alt="Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, saat akan ditahan di Rutan KPK Kamis (4/1) malam" width="100%">
<figcaption>Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, saat akan ditahan di Rutan KPK Kamis (4/1) malam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta majelis hakim menuntut Bupati Hulu Sungai Tengah nonaktif Abdul Latif dengan hukuman 8 tahun penjara ditambah denda Rp 600 juta subsider enam bulan penjara. Jaksa meyakini, Abdul Latif menerima duit suap senilai total Rp 3,6 miliar dari Direktur PT Menara Agung Perkasa, Dony Witono terkait proyek pengerjaan ruang perawatan kelas I, II, VIP, dan super VIP Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri Barabai. "Menyatakan pidana penjara 8 tahun dikurangi masa penahan yang dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa dalam tahanan, ditambah denda 600 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 6 bulan," kata jaksa <a href="https://www.jawapos.com/tag/112205/abdul-latif" target="_blank">Kresno Anto Wibowo</a> saat membacakan tuntutan di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (6/8). Selain itu, jaksa juga menuntut pencabutan hak politik terdakwa selama lima tahun terhitung setelah menjalani pidana pokok. "Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun yang dihitung sejak terdakwa menjalani pidana pokok," tutur jaksa. Adapun hal yang memberatkan hukuman terdakwa karena tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi. Kedua, sebagai kepala daerah telah mencederai amanat masyarakat dan tidak memberikan teladan. Ketiga, selama menjalani proses hukum terdakwa dianggap memberikan keterangan berbelit-belit. Terakhir, terdakwa pernah dipidana dalam kasus tindak pidana korupsi sebelumnya. "Hal meringankan terdakwa menyesali perbuatannya," ucap jaksa. Jaksa menilai terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 12 huruf b UU 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam UU No.20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Atas tuntutan tersebut, terdakwa meminta waktu dua pekan untuk menyusun pleidoi pribadinya. Terdakwa juga meminta hakim kabulkan diperbolehkan memakai laptop untuk mengetik pleidoi dalam Rutan. Namun ditolak lantaran jaksa menjelaskan bahwa barang elektronik dilarang masuk Rutan. Lantas Ketua Majelis Hakim hanya menyetujui permintaan terdakwa agar sidang digelar dalam dua pekan mendatang. "Dua minggu waktu yang cukup," tutup hakim ketua. Sebelumnya, Bupati Hulu Sungai Tengah nonaktif, Abdul Latif didakwa menerima suap Rp 3,6 miliar dari Direktur PT Menara Agung Perkasa, Dony Witono terkait proyek pengerjaan ruang perawatan kelas I, II, VIP, dan super VIP Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri Barabai. Uang suap diterima Latif melalui Fauzan Rifani, Ketua KADIN Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Bupati Hulu Sungai Tengah Dituntut 8 Tahun dan Dicabut Hak Politiknya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berkas-dilimpahkan-bupati-hulu-sungai-tengah-segera-hadapi-sidang_m_209277.jpeg" alt="Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, saat akan ditahan di Rutan KPK Kamis (4/1) malam" width="100%">
<figcaption>Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, saat akan ditahan di Rutan KPK Kamis (4/1) malam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini menyerahkan barang bukti beserta tersangka Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2016-2021, Abdul Latif, ke tim jaksa penuntut umum. Ihwal adanya hal ini dikatakan juru bicara KPK Febri Diansyah. "Penyidik hari ini telah melimpahkan barang bukti dan tersangka ALA (Abdul Latif - Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2016-2021) atau Tahap 2," ungkap <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Febri Diansyah</a> pada awak media, di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (2/5). Usai, dilimpahkan ke pengadilan rencananya sidang akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Dalam kasus ini, di tahap penyidikan, sebelumnya sudah diperiksa total 43 saksi untuk tersangka AL. "PNS pada Pemkab Hulu Sungai Tengah (Unit kerja di RSUD Damanhuri Barabai), ANGGOTA (Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Ruang Perawatan Kelas I, II, VIP, dan Super VIP di RSUD Damanhuri TA 2017), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Direktur RSUD H. Damanhuri Barabai, HST, Kalsel, Direktur sejumlah perusahaan swasta dan Pihak swssta lain," jelasnya. Untuk diketahui, pada pekan lalu (27/4) juga telah dilakukan pelimpahan barang bukti dan 2 tersangka lainnya dalam perkara ini, yakni Direktur Utama PT Putera Dharma Raya, Fauzan Rifani dan Direktur PT Sugriwa Agung, Abdul Basit. "Kedua tersangka tersebut diduga sebagai pihak yang menerima hadiah atau janji bersama-sama tersangka AL," tuturnya. Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (05/01) pagi di dua tempat terpisah di Kota Surabaya dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan sebanyak enam orang. Selanjutnya usai dilakukan pemeriksaan intensif dan gelar perkara, diputuskan sebanyak empat orang ditetapkan tersangka. Mereka antara lain, Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Fauzan Rifani, Direktur Utama PT. Sugriwa Agung Abdul Basit dan Direktur Utama PT.Menara Agung Donny Winoto. &ldquo;KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menatapkan empat orang sebagai tersangka," terang Ketua KPK Agus Rahardjo, dalam konferensi pers di kantor KPK Jakarta, Jumat (05/01). Atas perbuatannya, sebagai pihak penerima suap, Abdul Latif, Fauzan Rifani, dan Abdul Basit disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat(1)KUHP. Sementara sebagai pihak pemberi suap Donni Winoto disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 64 ayat(1)KUHP.

Berkas Dilimpahkan, Bupati Hulu Sungai Tengah Segera Hadapi Sidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jadi-tersangka-segini-harta-cagub-maluku-utara-ahmad-hidayat-mus_m_196694.jpeg" alt="Ilustrasi kekayaan penyelenggara negara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kekayaan penyelenggara negara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Calon Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus (AHM) sebagai tersangka korupsi pembebasan lahan untuk Bandara Bobong pada 2009. Menelisik harta kekayaan AHM, yang dilihat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), terakhir dilaporkan pada 19 April 2013. Dari data yang dihimpun dari https://acch.kpk.go.id/id/, Ahmad memiliki tanah dan bangunan senilai Rp 21.500.227.500 yang berada di Manado, Bogor, Jakarta Selatan, Bandung, Minahasa Utara dan Kepulauan Sula. Tak hanya itu, pada 2013 AHM memiliki alat transportasi senilai Rp 4.525.000.000. Kendaraan miliknya itu meliputi Toyota Land Cruiser, Toyota Alphard, Mercedes Benz, Toyota Harrier, Range Rover, BMW, Honda CR-V dan Hammer. Bahkan AHM juga memiliki speedboat seharga Rp 175.000.000. Selain itu, Mantan Bupati Kepulauan Sula ini memiliki logam mulia senilai Rp 220 juta dan Rp 350 juta. Kemudian terdapat juga surat berharga senilai Rp 349 juta dan giro Rp 9.236.483.907. Namun, AHM memiliki hutang dalam bentuk kartu kredit sebesar Rp 187.746.059. Dengan demikian, AHM memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 35.212.963.348 dan USD 110.000. Dalam kasus korupsi tersebut, menyeret juga Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Zainul Mus (ZM) periode 2009 - 2014. Pada perkara ini, AHM dan ZM diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP .

Jadi Tersangka, Segini Harta Cagub Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berikut-sederet-kendaraan-mewah-milik-bupati-hulu-sungai-tengah_m_196693.jpeg" alt="Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, usai diperiksa KPK, Selasa (23/01)" width="100%">
<figcaption>Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, usai diperiksa KPK, Selasa (23/01)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/112205/abdul-latif" target="_blank">Abdul Latif</a> ditetapkan sebagai tersangka penerimaan gratifikasi dan pencucian uang, terkait kasus penerimaan suap proyek APBD selama menjabat sebagai Bupati. Total gratifikasi yang diduga diterima Latif sebesar Rp 23 milar. Atas kasus tersebut, saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita sejumlah kendaraan milik Latif yang diduga terkait gratifikasi dan pencucian uang dari kasus yang menjeratnya. "Sejauh ini penyidik telah menyita sejumlah aset baik yang diduga terkait dengan penerimaan suap, gratifikasi, atau tindak pidana pencucian uang," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/3). Menurut Febri, seluruh kendaraan yang disita telah dititipkan di Rupbasan Banjarmasin dan Jakarta Barat. Sedianya, sebanyak delapan unit mobil dan motor mewahnya dibawa ke Jakarta melalui jalur laut menggunakan kapal reguler dan kemudian dititipkan di Rupbasan Jakbar. "Jika cuaca baik, kapal diperkirakan akan datang pada awal pekan depan di Pelabuhan Tanjung Priok," jelas Febri. Atas perbuatannya menerima gratifikasi, Latif disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara terkait TPPU, Latif disangka melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berikut ini daftar aset yang disita KPK dari Abdul Latif: Mobil: 1. BMW 640i Coupe warna putih metalik 2. Toyota Vellfire ZG 2.5 A/T warna putih 3. Lexus tipe 570 4x4 AT putih 4. Hummer H3 jenis jip warna putih 5. Jeep Rubicon model COD warna putih 6. Jeep Rubicon Brute 3.6 AT warna putih 7. Cadilac Escalade 6.25 L warna putih 8. Hummer H3 jenis jeep warna putih 9. Toyota Hiace 3 unit 10. Toyota Fortuner&nbsp; 11. Daihatsu Gran Max (8 unit) 12. Toyota Calya warna putih (2 unit) Motor: 1. BMW Motorrad 2. Ducati 3. Husberg TE 300 4. KTM 500 EXT 5. Harley Davidson (4 unit)

Berikut Sederet Kendaraan Mewah Milik Bupati Hulu Sungai Tengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-tetapkan-bupati-hst-tersangka-gratifikasi-dan-pencucian-uang_m_196691.jpeg" alt="Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, saat akan ditahan di Rutan KPK Kamis (4/1) malam" width="100%">
<figcaption>Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, saat akan ditahan di Rutan KPK Kamis (4/1) malam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif sebagai tersangka. Kali ini orang nomor satu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), dari kasus menerima suap proyek APBD selama menjabat sebagai Bupati. Total gratifikasi yang diduga diterima Latif sebesar Rp 23 miliar. "Tersangka ALA telah menerima fee dari proyek-proyek di sejumlah dinas dengan kisaran 7,5 persen hingga 10 persen di setiap proyek," kata Wakil Ketua KPK <a href="https://www.jawapos.com/tag/112205/abdul-latif" target="_blank">Laode M Syarief </a>di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat kemarin (16/3). Syarief menjelaskan, selama menjabat sebagai Bupati, Abdul Latif telah membelanjakan penerimaan gratifikasi tersebut menjadi aset mahal, di antaranya mobil dan motor, baik atas nama dirinya dan keluarganya maupun pihak lain. Oleh Karena itu, KPK menjerat Latif dengan kasus dugaan korupsi TPPU. KPK pun telah menyita sebanyak 23 kendaraan mewah milik Latief. "KPK menemukan TPPU perbuatan menempatkan, mentrasfer, membelanjakan, menghibahkan menitipkan membawa barang ke luar negeri, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atas harta kekayaan atau patut diduga hasil tipikor dengan juga menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan selama ALA sebagai bupati HST," jelas Syarief. Atas perbuatannya menerima gratifikasi, Latif disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara terkait TPPU, Latif disangka melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebelumnya, Bupati Abdul Latif merupakan tersangka kasus dugaan suap pengadaan pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri Barabai, Kalimantan Selatan. Selain Abdul Latif, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya dalam kasus dugaan suap yakni, Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) HAT Fauzan Rifani, Direktur Utama (Dirut) PT Sugriwa Agung Abdul Basit, dan Dirut PT Menara Agung Donny Winoto. Latif diduga menerima fee proyek itu secara bertahap yang didapatnya dari Dirut PT Menara Agung Donny Winoto. Perusahaan milik Donny tersebut merupakan penggarap proyek pembangunan RSUD Damanhuri tahun anggaran 2017.

KPK Tetapkan Bupati HST Tersangka Gratifikasi dan Pencucian Uang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diperpanjang-penahanannya-bupati-hulu-sungai-tengah-berdoa-begini_m_183419.jpeg" alt="Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, usai diperiksa KPK, Selasa (23/01)" width="100%">
<figcaption>Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, usai diperiksa KPK, Selasa (23/01)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari terhadap Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/177690/bupati-hulu-sungai-tengah" target="_blank">Abdul Latif.</a> Perpanjangan penahanan ini merupakan perpanjangan penahanaan pertama sejak ditahan 20 hari yang lalu. Menanggapi perpanjangan penahanannya oleh KPK, Abdul mengatakan, semoga diriniya menjadi orang yang terakhir diciduk KPK. "Saya berdoa mudah-mudahan saya adalah orang terakhir yang diciduk KPK," ujarnya usai diperiksa di gedung KPK Jakarta, Selasa (23/01). Selain itu, dia juga berharap&nbsp;KPK lebih menguatkan lagi di sektor pencegahan untuk mencegah tindak pidana korupsi. "Saya berharap KPK lebih masif lagi lah melaksanakan pencegahan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan," ucapnya. Sementara itu terkait kasus yang melilitnya, dia berharap proses yang dijalani saat ini bisa berjalan dengan adil. "Semoga pada kesempatan ini saya dapat keadilan yang seadil-adilnya dalam menjalani proses hukum," tuturnya. Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (04/01) pagi di dua tempat terpisah di Kota Surabaya dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengamankan sebanyak enam orang. Selanjutnya usai dilakukan pemeriksaan intensif dan gelar perkara, diputuskan sebanyak empat orang ditetapkan tersangka. Mereka antara lain, Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif, Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Fauzan Rifani, Direktur Utama PT. Sugriwa Agung Abdul Basit dan Direktur Utama PT.Menara Agung Donny Winoto. &ldquo;KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menatapkan empat orang sebagai tersangka," terang Ketua KPK Agus Rahardjo, dalam konferensi pers di kantor KPK Jakarta, Jumat (05/01). Atas perbuatannya, sebagai pihak penerima suap, Abdul Latif, Fauzan Rifani, dan Abdl Basit disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat(1)KUHP. Sementara sebagai pihak pemberi suap Donni Winoto disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 64 ayat(1)KUHP.

Diperpanjang Penahanannya, Bupati Hulu Sungai Tengah Berdoa Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/saat-geledah-rumah-bupati-hst-kpk-temukan-mobil-mewah_m_179767.jpeg" alt="Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latief (baju putih)" width="100%">
<figcaption>Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latief (baju putih)</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Usai melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latief, pada Kamis (4/1), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah empat tempat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Lokasi tersebut diduga terkait suap proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Damanhuri. Empat lokasi yang digeledah antara lain, kantor pribadi Bupati Abdul Latief, kantor Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah, rumah dinas Bupati Abdul Latief dan RSUD Damanhuri. "Sejak siang tadi tim langsung bergerak lakukan penggeledahan di empat lokasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah di kantor pribadi bupati, kantor bupati, rumdin bupati, dan RSUD Damanhuri," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Sabtu (6/1). Febri mengatakan, dari penggeledahan itu tim menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan suap. "Sejauh ini telah disita dokumen-dokumen proyek dan pencairan dana serta dokumen perusahaan," tuturnya. Tak hanya dokumen, tim KPK juga masih menelaah sejumlah mobil mewah yang ada di garasi rumah milik Bupati Abdul Latief. Kemungkinan mobil tersebut akan disita untuk ditindaklanjuti lebih jauh. "Sedangkan sejumlah mobil mewah yang ditemukan di garasi rumah bupati, tim sedang mencermati di lapangan," pungkas Febri. Sebagaimana diketahui dalam kasus ini KPK telah menetapkan empat orang tersangka. Mereka sebagai penerima suap Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latief, Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Hulu Sungai Tengah Fauzan Rifani, dan Direktur Utama PT Sugriwa Agung Abdul Basit. Sedangkan pemberi suap adalah Direktur Utama PT Menara Agung Donny Winoto. Atas perbuatannya, Abdul Latief, Fauzan Rifani, dan Abdul Basit selaku penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Sedangkan Donny Winoto selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Saat Geledah Rumah Bupati HST, KPK Temukan Mobil Mewah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bupati hulu sungai tengah

Berita Terkini